ruangkota

Tag: emisi

  • Pramono Anung Targetkan 500 Bus Listrik Beroperasi di Jakarta pada 2025

    Pramono Anung Targetkan 500 Bus Listrik Beroperasi di Jakarta pada 2025

    7cloud.asia – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menargetkan ada 500 bus listrik yang melayani armada TransJakarta pada 2025 ini

    Saat meresmikan rute baru TransJakarta jurusan Blok M-Ancol, Sabtu (26/7/2025) Pramono mengatakan tahun ini pihaknya akan menambah 200 bus listrik sepanjang 2025.

    Hingga Juli 2025, tercatat ada 70 tambahan bus listrik dan 130 lainnya akan segera menyusul.

    ”Selain itu, sudah ada 300 mobil listrik yang lebih dulu beroperasi. Jadi, total akan ada 550 kendaraan listrik yang beroperasi di Jakarta hingga akhir 2025.” ujar Pramono Anung.

    Dia menegaskan, target Pemprov DKI adalah mencapai nol persen emisi dengan memperbaiki kualitas udara melalui pengurangan polusi, emisi, dan karbon.

    Hal sama sempat ia sampaikan saat berpidato dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pekan lalu, terkait upaya DKI Jakarta meningkatkan kualitas udara.

    Baca: Transjakarta terus menambah armada bus listrik

    “Kami sungguh-sungguh akan melakukan ini. Seperti yang saya sampaikan di PBB kemarin, salah satunya berkaitan dengan transportasi Jakarta yang secara signifikan menurunkan emisi,” jelasnya.

    “Oleh karena itu, 13 unit bus di rute Blok M–Ancol ini akan secara rutin berkontribusi pada penurunan polusi secara bertahap. Yang terpenting, Ancol akan menjadi hub baru setelah Blok M.”

    Lebih lanjut, Gubernur Pramono menargetkan 50 persen armada Transjakarta berbasis listrik pada 2027 dan 100 persen pada 2030. Program ini dilakukan secara bertahap, dimulai pada 2022–2023 dengan pengadaan 100 unit bus listrik untuk uji coba operasional.

    “Upaya ini adalah langkah konkret Transjakarta dalam mendukung pengurangan emisi dan mendorong terciptanya sistem transportasi publik yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat Jakarta,” pungkasnya.

    Pramono Anung menjelaskan, rute Blok M–Ancol sepenuhnya menggunakan bus listrik. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menekan emisi kendaraan di Ibu Kota secara signifikan.

    Adapun layanan angkutan terintegrasi Transjabodetabek Koridor 1W rute Blok M–Ancol di Halte Transjakarta Ancol, Jakarta Utara, diresmikan pada Sabtu (26/7/2025).

    Baca: Tantangan penggunaan bus listrik secara massal

    Peresmian ini menandai pengembangan layanan yang menghubungkan dua pusat kegiatan strategis di Jakarta, yakni Blok M dan Ancol, guna memperlancar mobilitas warga.

    Sebagai tambahan informasi, rute 1W memiliki rincian sebagai berikut:
    Panjang lintasan: 48,7 km (pulang pergi)
    Jumlah armada: 13 unit (bus listrik)
    Titik perhentian: 11 titik (10 di antaranya halte BRT)
    Waktu tempuh: 120–160 menit (pulang pergi)

    Titik pemberhentian arah Ancol:
    Blok M Jalur 5 (Bus Stop); ASEAN (Halte); Masjid Agung (Halte); Bundaran Senayan (Halte); Senayan Bank DKI (Halte); Gerbang Pemuda Arah Barat (Halte); Petamburan (Halte); Ancol (Halte).

    Titik pemberhentian arah Blok M:
    Ancol (Halte); JIEXPO Kemayoran (Halte); Kemanggisan Arah Selatan (Halte); Petamburan (Halte); Gerbang Pemuda Arah Timur (Halte); Senayan Bank DKI (Halte); Bundaran Senayan (Halte); Masjid Agung (Halte); Kejaksaan Agung (Halte); Blok M Jalur 5 (Bus Stop).

    Rute baru ini diharapkan mendukung pergerakan dua arah, baik menuju Ancol maupun warga yang ingin menikmati fasilitas di Blok M. Layanan ini berpotensi mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

    Baca: Menilik kesiapan mobil listrik jadi angkutan massal

     

  • Cara Sederhana Agar Aktivitas Streaming Kita Ramah Lingkungan

    7cloud.asia – Sebuah lembaga think-tank asal Prancis, Shift Project, mengajak masyarakat dan perusahaan untuk menerapkan “digital sobriety”—yakni penggunaan teknologi digital secara sadar dan efisien demi keberlanjutan lingkungan.

    Sebagai contoh, sebuah riset menunjukkan bahwa Inggris bisa mengurangi emisi karbon lebih dari 16 ribu ton per tahun jika setiap orang dewasa mengurangi satu email ucapan terima kasih per hari.

    Streaming tanpa sadar harus dihindari karena decoding video dapat menyumbang 35 hingga 50 persen energi saat pemutaran ulang (playback) di gawai kita.

    Video musik lebih dari sekadar musik. Seperti yang telah penulis kemukakan, video “memberikan lapisan makna yang tidak bisa ditampilkan dalam lirik atau audio”.

    Video bisa mengangkat para musisi, budaya, dan ide yang terpinggirkan ke permukaan, serta menyuarakan isu-isu sosial yang kompleks.

    Baca: Menurunkan jejak karbon dari aktivitas digital

    Contohnya karya rapper, penyair, aktivis, dan rohaniwan berdarah Suriah-Amerika, Mona Haydar, dalam video Wrap My Hijab

    Atau juga kritik terhadap neoliberalisme dan ekonomi trickle-down dalam video Nouveau Riche, dari rapper grime asal Inggris, Drillminister yang menyindir “orang kaya norak”.

    Berikut adalah beberapa tips streaming musik yang ramah lingkungan sekaligus cara mengurangi jejak karbon dari kebiasaan mendengarkan musikmu:

    1. Gunakan Wi-Fi alih-alih jaringan seluler (4G/5G).

    2. Jika sering memutar lagu yang sama berulang-ulang, lebih baik unduh dan simpan lagu itu untuk pemutaran offline.

    Baca: Menurunkan jejak karbon dari penggunaan perangkat elektronik

    3. Gunakan penyimpanan lokal, bukan sistem berbasis cloud, untuk file musik dan videomu.

    4. Nonaktifkan fitur auto-play, hindari streaming latar belakang tanpa tujuan, dan ubah pengaturan default perangkat agar tidak selalu memutar dalam resolusi tinggi.

    5. Hindari pemutaran otomatis, streaming latar belakang tanpa tujuan, dan ubah pengaturan default perangkat agar tidak selalu memutar dalam resolusi tinggi.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation dalam bahasa Inggris, Penulis: Hussein Boon (Principal Lecturer – Music, University of Westminster)

  • Jelang COP 30: Pemerintahan Tak Kunjung Serahkan Second NDC

    Jelang COP 30: Pemerintahan Tak Kunjung Serahkan Second NDC

    7cloud.asia – Menjelang konferensi tahunan perubahan iklim dunia, Conference of the Parties (COP30), 197 negara seharusnya sudah menyerahkan pembaruan rencana aksi iklim nasional mereka kepada United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC pada Februari lalu.

    Rencana-rencana ini dikenal sebagai Nationally Determined Contributions (NDC), atau kontribusi yang ditetapkan secara nasional. Dokumen NDC merinci bagaimana negara akan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka sesuai Perjanjian Paris atau Paris Agreement.

    Perjanjian ini mewajibkan seluruh peserta untuk membatasi pemanasan global yang disebabkan manusia tidak melebihi 1,5°C di atas suhu praindustri. Namun Indonesia, sebagai peserta perjanjian tersebut, belum juga mengirimkan pembaruan aksi iklim atau Second NDC.

    Keterlambatan ini memunculkan pertanyaan serius: apakah Indonesia siap dan sungguh-sungguh berkomitmen untuk mencapai target pengurangan emisi yang lebih ambisius? Keterlambatan Indonesia bisa menghambat kerja sama global untuk menekan laju perubahan iklim.

    Target NDC harus lebih ambisius
    Pada 23 September 2022, Indonesia menyerahkan Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) dengan target pengurangan emisi karbon yang lebih besar dibandingkan versi sebelumnya.

    Target pengurangan emisi dengan usaha Indonesia sendiri naik dari 29 persen menjadi sekitar 32 persen di bawah skenario business-as-usual (BAU). Sementara target bersyarat (dengan bantuan internasional) dinaikkan dari 41 persen menjadi sekitar 43 persen di bawah BAU.

    Target berasal dari pengurangan emisi sektor penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan, dan kehutanan dengan nilai target emisi karbon sekitar 1.805 MtCO2e (megaton of carbon dioxide equivalent) untuk target tanpa syarat dan 1.710 MtCO2e untuk target bersyarat pada 2030.

    Baca: Jelang COP 30, ARUKI jaring aspirasi masyarakat terdampak krisis iklim

    Meski ada kenaikan target, berbagai analisis, termasuk dari Climate Action Tracker, menilai ambisi Indonesia masih sangat tidak memadai (critically insufficient) untuk mencegah kenaikan suhu global di bawah 1,5°C.

    Apabila seluruh negara mematok ambisi serupa, Bumi berisiko mengalami pemanasan global lebih dari 4°C pada 2050.

    Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain, misalnya, target pengurangan emisi Indonesia tergolong kurang ambisius.

    Kamboja misalnya menargetkan penurunan emisi sebesar 41,7 persen dari skenario BAU pada 2030. Filipina bahkan menetapkan target hingga 70 persen dari skenario BAU 2000–2030.

    Sementara itu, Brunei, Singapura, dan Vietnam sudah melakukan upaya lebih besar untuk memperkuat, menambah, atau memperluas cakupan target pengurangan emisi gas rumah kaca secara ekonomi menyeluruh.

    Jika semua rencana iklim negara (NDC) yang ada sekarang dijalankan, dunia masih akan menghasilkan emisi karbon 55–58 miliar ton setara CO₂ per tahun pada 2030. Padahal, meredam pemanasan di batas aman 1,5°C, kita butuh memangkas emisi sekitar 30–35 miliar ton lagi.

    Jadi, pengurangan emisi harus kira-kira dua kali lipat lebih besar dari target saat ini. Sebab, rencana yang ada sekarang belum cukup kuat untuk mencegah pemanasan berbahaya sesuai Paris Agreement.

    Dalam C0P 29 di Baku, Azerbaijan pada November 2024, delegasi Indonesia tidak memperbarui target penurunan emisinya. Pemerintah berdalih akan menyerahkan pembaruan NDC yang lebih ambisius pada Februari 2025.

    Namun hingga saat ini, proses dokumen NDC masih dalam proses penyusunan akhir di tingkat nasional.

    Baca: Ada risiko ekologis dari penundaan Second NDC

    Di tengah ambisi pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen, muncul kekhawatiran bahwa pemerintah justru akan menurunkan target second NDC demi menyesuaikan agenda ekonomi.

    Apalagi, di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU), pemerintah sedang gencar membuka lahan food estate di Merauke untuk program swasembada pangan dan energi. Semua ini semakin menjauhkan kita dari rencana pembangunan rendah karbon.

    Modal karbon biru
    Sebagai negara kepulauan, sebenarnya Indonesia juga punya modal besar untuk mengurangi emisi melalui ekosistem pesisir—terutama mangrove dan padang lamun—yang mampu menyimpan cadangan karbon dalam jumlah signifikan.

    Indonesia bahkan menyimpan sekitar 17 persen cadangan karbon biru dunia. Sayangnya, kebijakan nasional belum menempatkan restorasi dan perlindungan ekosistem ini sebagai prioritas.

    Alokasi anggaran kita juga lebih banyak diarahkan ke sektor ekonomi konvensional, yang mengacu pada pendekatan-pendekatan status quo yang terlalu bergantung pada konsumsi domestik, bukan investasi jangka panjang untuk pemulihan ekosistem.

    Jika blue carbon menjadi pilar kebijakan iklim, Indonesia tidak hanya berpotensi memperkuat posisinya di forum internasional, tetapi juga membuka peluang pendanaan karbon biru dan mendorong perlindungan ekosistem sebagai bagian integral dari pembangunan rendah karbon.

    Baca: Rekomendasi masyarakat sipil dalam penyusunan Second NDC

    Rekomendasi
    Indonesia seharusnya membangun perekonomian berdasarkan etika lingkungan. Dengan situasi iklim yang semakin genting, pemerintah seharusnya menaikkan target pengurangan emisi lebih ambisius lagi sesuai Paris Agreement.

    Kita juga harus menghindari pembukaan lahan skala besar seperti yang dilakukan pada proyek food esatate di Merauke, Papua.

    Keberlanjutan lingkungan tidak boleh dikorbankan demi ambisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang mengabaikan batas daya dukung ekosistem hanya akan menambah kerentanan sosial dan ekologis jangka panjang.

    Laporan-laporan ilmiah terbaru menegaskan bahwa perubahan iklim semakin parah. Apalagi Indonesia termasuk negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

    Sebagian besar permukaan bumi (daratan maupun lautan) pada tahun 2024 mengalami suhu yang lebih panas dari rata-rata, banyak di antaranya mencapai rekor terpanas.

    Wilayah Indonesia pada gambar di atas didominasi warna merah tua atau merah muda. Artinya, sebagian besar mengalami suhu jauh lebih panas dibanding rata-rata suhu normal, bahkan hingga mencapai rekor suhu terpanas yang pernah tercatat.

    Dampaknya, Indonesia bisa mengalami musim kemarau yang lebih panjang hingga peningkatan frekuensi gelombang panas laut yang memengaruhi ekosistem terumbu karang, dan risiko kekeringan.

    Baca: Masyarakat rentan harus dilibatkan dalam penyusunan Second NDC

    Tanpa komitmen NDC yang ambisius dan berbasis sains, bencana akan semakin parah. Indonesia juga mungkin akan kehilangan legitimasi serta kepercayaan dunia dalam komitmen mengatasi krisis iklim.

    Langkah mitigasi yang lemah juga akan memperburuk kerusakan lingkungan dan melemahkan posisi tawar Indonesia dalam forum global.

    Untuk itu mengatasi perubahan iklim, pemerintah harus:
    1. Menaikkan target pengurangan emisi lebih tinggi lagi dengan menjadikan blue carbon sebagai salah satu pilar utama dalam dokumen second NDC, melalui kebijakan pemulihan dan perlindungan ekosistem pesisir.

    2. Meningkatkan alokasi pendanaan untuk riset iklim dan pengembangan teknologi pemantauan emisi berbasis sains.

    3. Mendorong integrasi data ilmiah nasional dan global dalam proses perumusan target iklim dan kebijakan sektoral.

    4. Memastikan adanya mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan target NDC.

    5. Mengalokasikan anggaran untuk pemulihan ekosistem laut.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation, Penulis: Noir Primadona Purba, Lecturer and Marine Reseacher, Universitas Padjadjaran. Noir Primadona Purba menerima dana dari Nippon Foundation-POGO.

  • Arah Aksi Iklim Dunia Setelah AS Hengkang dari Perjanjian Paris

    Arah Aksi Iklim Dunia Setelah AS Hengkang dari Perjanjian Paris

    7cloud.asia – Pada awal 2025 lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa ia menarik AS dari Perjanjian Paris atau Paris agreement untuk kedua kalinya.

    Keputusan tersebut memicu kekhawatiran banyak pihak. Sebab, langkah AS akan melemahkan upaya dunia mengatasi perubahan iklim atau yang lebih dikenal dengan aksi iklim.

    Pertanyaan besar pun muncul: siapa yang akan mengisi kekosongan kepemimpinan ini?Penulis mempelajari dinamika politik lingkungan global, termasuk melalui negosiasi iklim PBB.

    Meski masih terlalu dini untuk menilai dampak jangka panjang pergeseran politik AS terhadap kerja sama global dalam perubahan iklim, ada tanda-tanda bahwa sejumlah pemimpin baru mulai mengambil peran.

    Respons dunia terhadap penarikan diri AS
    Komitmen awal AS dalam Perjanjian Paris diumumkan pada 2015 oleh Presiden Barack Obama bersama Presiden China, Xi Jinping.

    Saat itu, AS sepakat mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26–28 persen di bawah tingkat emisi tahun 2005 dengan target capaian pada 2025. 

    Baca: Mayoritas penandatangan Perjanjian Paris telat serahkan dokumen NDC

    AS juga menjanjikan bantuan dana untuk membantu negara berkembang beradaptasi terhadap risiko iklim dan mengembangkan energi terbarukan.

    Bagi sebagian pihak, komitmen ini merupakan langkah positif. Sebagian lainnya menilai komitmen ini masih terlalu lemah.

    Sejak kesepakatan itu, AS baru bisa memangkas emisi sebesar 17,2 persen, atau jauh di bawah target, sebagian karena hambatan politik di dalam negeri.

    Hanya dua tahun setelah Perjanjian Paris disahkan, pada 2017 Trump berdiri di Taman Mawar Gedung Putih dan mengumumkan penarikan diri AS dari kesepakatan global tersebut.

    Alasannya, kesepakatan tersebut mengancam lapangan kerja dan membebani ekonomi AS. Selain itu, Trump berpendapat perjanjian ini tidak adil karena China—penghasil emisi karbon terbesar dunia—diperkirakan tidak akan menurunkan emisinya dalam waktu dekat.

    Baca: Rata-rata suhu global 2024 lampaui ambang batas Perjanjian Paris

    Para ilmuwan, politisi, dan pelaku bisnis mengkritik keputusan Trump tersebut. Mereka menyebutnya ‘berpikir pendek’ dan ‘ceroboh’.

    Beberapa pihak bahkan khawatir bahwa Perjanjian Paris, yang ditandatangani oleh hampir semua negara itu akan bubar. Untungnya, itu tidak terjadi.

    Di Amerika Serikat, sejumlah perusahaan besar seperti Apple, Google, Microsoft, dan Tesla berkomitmen untuk tetap mematuhi target Perjanjian Paris.

    Negara bagian Hawaii menjadi yang pertama mengesahkan undang-undang selaras dengan kesepakatan tersebut. Koalisi kota dan sejumlah negara bagian di AS bersama-sama membentuk United States Climate Alliance untuk tetap bekerja mengatasi perubahan iklim.

    Secara global, pemimpin dari Italia, Jerman, dan Prancis menolak ide Trump untuk menegosiasikan ulang perjanjian. Jepang, Kanada, Australia, dan Selandia Baru pun semakin mempertegas dukungan mereka.

    Baca: Dampak lingkungan jika pemanasan global mencapai 2°C

    Pada 2020, Presiden Joe Biden sempat membawa AS kembali bergabung. Namun kini, Trump kembali menarik AS keluar—seraya membatalkan kebijakan iklim AS, mendorong bahan bakar fosil, dan memperlambat energi bersih di dalam negeri.

    Negara-negara lain tampaknya mulai mengambil alih peran kepemimpinan global. Pada 24 Juli 2025, China dan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bersama berjanji memperkuat capaian target iklim mereka.

    Mereka menyinggung “situasi internasional yang bergejolak” dan menyerukan agar “ekonomi-ekonomi besar meningkatkan upaya mengatasi perubahan iklim.”

    Kekuatan Perjanjian Paris terletak pada sifatnya yang tidak mengikat secara hukum—tiap negara bebas menentukan targetnya sendiri. Fleksibilitas ini membuat perjanjian tetap hidup meski AS atau anggota lain keluar.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation dalam bahasa Inggris, Penulis: Shannon Gibson (Professor of Environmental Studies, Political Science and International Relations, USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences). Asisten riset Emerson Damiano, lulusan studi lingkungan USC, turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

     

  • China dan Inggris Berpeluang Memimpin Aksi Iklim Dunia Setelah AS Keluar dari Perjanjian Paris

    China dan Inggris Berpeluang Memimpin Aksi Iklim Dunia Setelah AS Keluar dari Perjanjian Paris

    7cloud.asia – Pada awal 2025 lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa ia menarik AS dari Perjanjian Paris atau Paris agreement untuk kedua kalinya.

    Keputusan tersebut memicu kekhawatiran banyak pihak. Sebab, langkah AS keluar dari Perjanjian Paris ini akan melemahkan upaya dunia mengatasi perubahan iklim atau yang lebih dikenal dengan aksi iklim.

    Pertanyaan besar pun muncul: siapa yang akan mengisi kekosongan kepemimpinan aksi iklim global?

    Negara-negara lain tampaknya mulai mengambil alih peran AS dalam kepemimpinan aksi iklim  global. Pada 24 Juli 2025, China dan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bersama berjanji memperkuat capaian target iklim mereka.

    Mereka menyinggung “situasi internasional yang bergejolak” dan menyerukan agar “ekonomi-ekonomi besar meningkatkan upaya mengatasi perubahan iklim.”

    Kekuatan Perjanjian Paris terletak pada sifatnya yang tidak mengikat secara hukum—tiap negara bebas menentukan targetnya sendiri. Fleksibilitas ini membuat perjanjian tetap hidup meski AS atau anggota lain keluar.

    Siapa yang mengisi kekosongan kepemimpinan iklim?
    Dari yang penulis lihat di pertemuan iklim internasional dan riset tim penulis, tampaknya mayoritas negara tetap melangkah maju.

    Salah satu blok yang mulai bersuara lantang adalah Like-Minded Group of Developing Countries—kelompok negara berkembang berpendapatan rendah dan menengah yang mencakup China, India, Bolivia, dan Venezuela.

    Didorong fokus pembangunan ekonomi, mereka menekan negara maju untuk memenuhi janji pengurangan emisi dan bantuan pendanaan bagi negara miskin.

    China, didorong oleh faktor ekonomi dan politik, tampak dengan senang hati mengisi kekosongan kepemimpinan iklim yang ditinggalkan AS.

    Pada 2017, China tetap berpegang pada komitmennya dan bahkan berjanji memberi bantuan iklim senilai 3,1 miliar dolar atau sekitar Rp49.917,7 triliun. Angka ini—lebih besar dari janji AS.

    Kali ini, China memanfaatkan isu iklim untuk memperluas pengaruh dan kekuatan ekonominya, antara lain melalui program Belt and Road Initiative mereka.

    Dalam hal ini China jor-joran membangun infrastruktur untuk mempermudah jalur perdagangan yang menghubungkan banyak negara di dunia.

    China memperluas ekspor dan pengembangan energi terbarukan di negara lain, seperti berinvestasi dalam tenaga surya di Mesir dan pengembangan energi angin di Ethiopia.

    Meskipun China masih menjadi konsumen batu bara terbesar di dunia, negara ini agresif mengejar investasi dalam energi terbarukan untuk eskpor maupun kebutuhan di dalam negeri, mencakup tenaga surya, angin, dan elektrifikasi.

    Pada 2024, sekitar setengah kapasitas energi terbarukan yang dibangun di seluruh dunia berada di China.

    Selain China, pemerintah Inggris juga menaikkan komitmennya terhadap perubahan iklim sebagai upaya mereka membangun kekuatan energi bersih.

    Mereka berkomitmen mengurangi emisi 77 persen dibandingkan level 1990 dengan target capaian pada 2035, disertai rencana terperinci untuk sektor listrik, transportasi, konstruksi, dan pertanian. Mereka juga berjanji mendukung pembangunan berkelanjutan di negara berkembang.

    Di sektor bisnis, meski banyak pengusaha AS memilih meredam publisitas demi menghindari sorotan pemerintahan Trump, sebagian besar tetap melanjutkan ‘langkah hijau’ mereka.

    Daftar “America’s Climate Leader” memuat sekitar 500 perusahaan besar yang berhasil mengurangi intensitas karbon mereka sebesar 3 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data menunjukkan bahwa daftar tersebut terus bertambah, naik dari sekitar 400 pada tahun 2023.

    Arah pembicaraan iklim 2025
    Perjanjian Paris tidak akan ke mana-mana. Dengan desain yang memungkinkan setiap negara menetapkan targetnya sendiri, kepergian AS tidak akan menghentikan aksi iklim global.

    Namun, tantangannya adalah apakah para pemimpin, baik dari negara maju maupun berkembang, dapat menyeimbangkan dua kebutuhan mendesak—pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan—tanpa mengorbankan kepemimpinan mereka dalam isu iklim.

    Konferensi Iklim PBB di Brasil tahun ini, COP30, akan menjadi panggung untuk melihat arah kebijakan ke depan—dan siapa yang akan memimpin langkah tersebut.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation dalam bahasa Inggris, Penulis: Shannon Gibson (Professor of Environmental Studies, Political Science and International Relations, USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences). Asisten riset Emerson Damiano, lulusan studi lingkungan USC, turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

  • Transisi ke Kendaraan Listrik Turunkan Emisi di Perkotaan, Tapi Picu Polusi di Lokasi Penghasil Nikel dan Pembangkit Listrik

    Transisi ke Kendaraan Listrik Turunkan Emisi di Perkotaan, Tapi Picu Polusi di Lokasi Penghasil Nikel dan Pembangkit Listrik

    7cloud.asia – Transisi ke kendaraan listrik digadang pemerintah sebagai salah satu cara menurunkan emisi gas rumah kaca di sektor transportasi guna mewujudkan emisi nol pada 2060.

    Sebuah penelitian menyebut, karena tidak menggunakan bahan bakar fosil, kendaraan listrik mampu memangkas hingga 50 persen emisi karbon, karena itu dinilai berkontribusi positif terhadap lingkungan.

    Pemerintah, dalam pemaparan di IEA’s 9th Global Conference On Energy Efficiency (GCEE) di Nairobi, Kenya pada April 2024 lalu, menargetkan 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta unit kendaraan listrik roda dua mengaspal pada tahun 2030.

    Dari target tersebut, diharapkan terjadi penghematan energi sebesar 29,79 million barrel oil equivalent (MBOE) dan penurunan emisi gas sebanyak 7,23 juta ton setara karbondioksida atau CO2e.

    Untuk mencapai target tersebut pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penjualan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai roda empat tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik

    Baca: Transisi ke Kendaraan Listrik bukan solusi tepat polusi udara

    Namun demikian, sejumlah kalangan menilai transisi ke kendaraan listrik ini bukan solusi yang tepat untuk menurunkan emisi dari sektor transportasi.

    Transisi ke kendaraan listrik dinilai hanya memindahkan emisi dari kawasan perkotaan ke daerah penghasil nikel dan lokasi pembangkit listrik. Pasalnya, mayoritas pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan batu bara.

    Tanpa transisi ke sumber energi terbarukan berkelanjutan secara paralel, penggunaan kendaraan listrik hanya akan memindahkan emisi dari asap knalpot ke cerobong pembangkit listrik.

    Penelitian yang dilakukan tim dari Universitas Padjadjaran mengungkap, untuk benar-benar menurunkan emisi, transisi ke kendaraan listrik harus dibarengi bauran energi terbarukan dengan pertumbuhan di atas 65 persen per tahun.

    Dan yang penting dicatat, seluruh rantai pasok kendaraan listrik dan energinya juga harus dijamin bersih dan berkelanjutan.

    Baca: Limbah baterai kendaraan listrik bisa memicu masalah serius bagi lingkungan

    Dalam diskusi di sela peluncuran film dokumenter “Limbah Nikel dan Mimpi Energi Bersih” beberapa waktu lalu terungkap transisi ke kendaraan listrik ternyata memicu kerusakan alam yang luar biasa.

    Pembukaan hutan untuk tambang nikel serta pengolahan bijih nikel dengan menggunakan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) selain tinggi emisi juga menghailkan limbah beracun yang membahayakan lingkungan.

    Lantas bagaimana membuat kendaraan listrik jadi solusi transisi energi? Transisi energi, khususnya di sektor transportasi, tidak cukup sekadar mengganti mesin berbahan bakar fosil ke baterai.

    Langkah ini menuntut transformasi besar yang membutuhkan paradigma baru dalam membangun sistem transportasi yang efisien, terjangkau, dan rendah karbon.

    Kepada konsumen, Direktur Eksekutif Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat/AEER, Pius Ginting mengajak untuk tidak begitu saja mengamini kebijakan transisi ke kendaraan listrik ini.

    ”Alih-alih beralih ke kendaraan listrik, jauh lebih baik beralih ke transportasi publik,” ujarnya di akhir diskusi.

    Baca: Komisi VII DPR soroti kesiapan pengolahan limbah baterai

     

  • Penataan Transportasi Publik Memegang Peran Penting dalam Dekarbonisasi Sektor Transportasi

    Penataan Transportasi Publik Memegang Peran Penting dalam Dekarbonisasi Sektor Transportasi

    7cloud.asia – Transportasi publik memainkan peran krusial dalam melayani mobilitas bagi komunitas, perekonomian, dan masyarakat luas yang melayani tujuan lokal, regional, dan nasional.

    Peran ini kini menjadi inti dari misi global untuk mendekarbonisasi mobilitas. Sektor transportasi saat ini menyumbang 23 persen emisi global, dan hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan.

    Hal ini karena terus meningkatnya permintaan mobilitas dan sulitnya mendekarbonisasi semua moda transportasi dengan kecepatan yang dibutuhkan.

    Transisi ke kendaraan listrik dinilai akan berkontribusi pada upaya dekarbonisasi, tetapi penyebarannya tidak akan cukup cepat, dan masih menyisakan masalah kemacetan parah di kota-kota di dunia.

    Dalam laporan OECD bertajuk The Future of Public Transportation yang dirilis tahun lalu, disebutkan elektrifikasi justru dapat memperburuk ketimpangan dan masih terdapat emisi tertanam yang signifikan dalam rantai pasokan global mereka.

    Oleh karena itu, peralihan moda dari mobil ke transportasi publik harus menjadi inti dari strategi dekarbonisasi, terutama untuk perjalanan yang menghubungkan kota dan wilayah pinggiran kota.

    Baca: Dampak Subsidi Transportasi Publik pada lingkungan dan ekonomi sedang diteliti

    Guna mewujudkan perubahan paradigma ini, dibutuhkan strategi baru yang bertujuan untuk meningkatkan secara substansial penawaran transportasi publik yang efisien dan berorientasi pengguna

    Kebijakan ini perlu diterapkan secara paralel dengan pembatasan penggunaan mobil, baik melalui waktu perjalanan maupun biaya.

    Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan transportasi publik adalah pendanaan dan pembiayaan, terutama dengan kecepatan yang dibutuhkan.

    Pemodelan oleh berbagai lembaga menunjukkan kebutuhan pendanaan global lebih dari 2 triliun dolar per tahun antara tahun tahun 2024 hingga 2050, dengan hampir dua pertiga dari pendanaan tersebut dibutuhkan di negara-negara berkembang.

    Pandemi Covid-19 baru-baru ini dan inflasi harga telah menyebabkan peningkatan biaya pinjaman bagi pemerintah, sektor swasta, dan rumah tangga, sehingga tantangan ini semakin besar.

    Laporan ini membahas kemungkinan mekanisme pendanaan transportasi umum. Laporan ini membedakan antara investasi baru dan pengoperasian layanan transportasi publik, tanpa mengabaikan tantangan krusial dari segi efisiensi dan pertimbangan pengguna.

    “Dalam pertimbangan kami, kami menemukan banyak pilihan dan model pendanaan yang praktis dan terdokumentasi dengan baik, dengan ketersediaan studi kasus penggunaan yang baik dan buruk,“ demikian Jean Coldefy and Jonathan Saks yang mengetuai Working Group OECD.

    Baca: DKI Jakarta targetkan 55 persen warganya beralih ke transportasi publik

    Ditambahkan, besarnya tantangan pendanaan transportasi publik mengharuskan para pembuat kebijakan dan penyandang dana untuk ambisius, berfokus secara spasial dan strategis, dan memberikan komitmen berkelanjutan terhadap serangkaian tujuan yang jelas dan solid.

    Langkah ini akan meletakkan sejumlah dasar penting bagi model pendanaan yang sukses untuk transportasi yakni:
    1. Mendorong kepercayaan untuk mendanai penyedia, baik publik maupun swasta;

    2. Memungkinkan strategi tarif jangka panjang dan transparan untuk menciptakan keseimbangan antara menghasilkan aliran pendapatan yang berkelanjutan dan fokus yang jelas kepada pengguna, termasuk konsesi yang ditargetkan
    yang mendukung kesetaraan dalam mobilitas;

    3. Memastikan pembiayaan investasi di muka bukan satu-satunya pertimbangan,
    yang menyiratkan visi jangka panjang untuk konstruksi hingga operasi dan pemeliharaan.

    Kelompok kerja sektor transportasi OECD juga menemukan adanya banyak efisiensi masih belum terealisasi di banyak program yang diteliti.

    Temuan ini, menurut Jean, menunjukkan perlunya pembandingan nasional dan internasional serta fokus pada evaluasi, yang penting untuk memanfaatkan praktik terbaik.

    Baca: Metamorfosa Jakarta lewat penataan transportasi publik

     

  • Uni Eropa Akan Mereview Larangan Penjualan Kendaraan Penghasil Emisi

    Uni Eropa Akan Mereview Larangan Penjualan Kendaraan Penghasil Emisi

    7cloud.asia – Komisi Uni Eropa saat ini sedang meninjau larangan penjualan mobil dan van baru penghasil emisi karbondioksida (CO2) pada tahun 2035.

    Langkah ini mencerminkan strategi blok Uni Eropa untuk mengalihkan fokusnya dari krisis iklim ke isu-isu mendesak lainnya seperti keamanan, ekonomi dan konflik internasional.

    Dilansir Earth.org, pada 12 September 2025, Komisi Eropa mengumumkan akan memajukan peninjauan target nol emisi CO2 untuk mobil dan van pada tahun 2035 hingga akhir tahun ini, alih-alih tahun 2026.

    Diberitakan sebelumnya, pada tahun 2022, Komisi Eropa mengumumkan rencana untuk melarang penjualan mobil dan van baru penghasil emisi CO2 pada tahun 2035 di Uni Eropa.

    Beberapa negara Uni Eropa mengkritik langkah tersebut, menimbulkan kekhawatiran tentang pilihan konsumen dan kelayakan transisi. Italia, Portugal, Slovakia, Bulgaria, dan Rumania menyerukan penundaan larangan tersebut.

    Baca: Aturan baru Uni Eropa dorong pengurangan emisi hingga 90 persen

    Jerman juga menyampaikan kritik, menganjurkan transisi bertahap, alih-alih larangan langsung terhadap mesin penghasil emisi CO2.

    Pemerintah Jerman menegaskan kembali pendiriannya awal bulan ini dalam sebuah pertemuan puncak otomotif di Berlin yang mempertemukan kembali para produsen, subkontraktor, dan perwakilan Jerman.

    “2035 bukanlah tenggat waktu yang ketat. Secara teknis, hal itu tidak layak,” ujar Kanselir Jerman Friedrich Merz dalam sebuah konferensi pers.

    Pemerintahan Merz berpendapat, sejalan dengan posisi Asosiasi Produsen Mobil Eropa (ACEA), bahwa rencana pengurangan emisi 2025 harus dipertimbangkan kembali untuk melindungi daya saing industri Eropa dan ketahanan rantai pasokannya.

    Tarif AS dan Persaingan dari China
    Tinjauan yang lebih luas ini muncul dalam konteks lemahnya permintaan Eropa dan peralihan ke kendaraan listrik (EV). Tinjauan ini secara khusus akan menargetkan van, lapor Reuters.

    Baca: Uni Eropa catat rekor tertinggi penggunaan energi bersih

    Detail lain tentang proposal baru ini masih belum jelas, tetapi proposal tersebut mungkin memungkinkan penyertaan biofuel yang dapat terus menggerakkan mesin pembakaran internal, hibrida plug-in, atau mobil listrik jarak jauh.

    Proposal Komisi untuk tahun 2022 menerima kritik luas dari produsen mobil Eropa di tengah menurunnya permintaan EV. Misalnya, sekitar 8,5 persen dari seluruh van yang terjual adalah mobil listrik, sementara angka untuk mobil penumpang sekitar dua kali lipatnya.

    Selain permintaan yang lemah di Eropa, produsen China menawarkan kendaraan listrik dengan harga yang jauh lebih rendah, membuat produsen mobil Eropa kesulitan bersaing dengan para pemimpin pasar ini.

    Kenaikan tarif impor AS yang diterapkan baru-baru ini juga mempersulit produsen mobil Eropa untuk mengakses pasar Amerika, sehingga menambah beban bagi industri secara keseluruhan.

    Baca: Eropa alami bencana terburuk akibat perubahan iklim pada 2024

    Lantas, adakah rencana penyelamatan? Pada bulan Maret, Komisi Eropa meluncurkan rencana penyelamatan untuk industri otomotif Uni Eropa, yang menyediakan 13 juta lapangan kerja dan menyumbang 7 persen dari PDB blok tersebut.

    Rencana tersebut mencakup 1,8 miliar euro (2,1 miliar dolar AS) untuk mengamankan bahan baku produksi baterai di Uni Eropa dan 1 miliar euro pada tahun 2027 untuk mendukung inovasi di sektor otomotif. Rencana ini juga berupaya untuk merangsang permintaan kendaraan listrik.

    Langkah-langkah alternatif yang sedang dibahas termasuk menciptakan kategori baru untuk kendaraan listrik kecil dengan keuntungan pajak dan kredit CO2 tambahan untuk membantu produsen memenuhi target pengurangan emisi.

    Rencana ini juga bertujuan untuk mendukung produksi lokal komponen-komponen utama seperti kemasan baterai.

  • Saat Suhu Kian Memanas, UNEP Dorong Pendinginan Pasif untuk Cegah Peningkatan Emisi Global

    Saat Suhu Kian Memanas, UNEP Dorong Pendinginan Pasif untuk Cegah Peningkatan Emisi Global

    7cloud.asia – Di sela gelaran COP 30 di Belem, Brasil, Program Lingkungan PBB atau UNEP merilis laporan Global Cooling Watch 2025.

    UNEP memperingatkan bahwa kapasitas pendinginan global dapat meningkat lebih dari tiga kali lipat pada tahun 2050. Hal ini selanjutnya menggandakan emisi terkait pendinginan dalam kondisi normal dan membebani jaringan listrik selama permintaan daya puncak.

    Laporan ini menetapkan Jalur Pendinginan Berkelanjutan yang dapat menghasilkan pengurangan emisi sebesar 64 persen pada tahun 2050, dan 97 persen dengan dekarbonisasi listrik, sekaligus memperluas pendinginan yang menyelamatkan jiwa bagi mereka yang paling berisiko.

    Alasan ekonominya meyakinkan: diperkirakan penghematan energi kumulatif mencapai 17 triliun dan hingga 26 triliun dolar AS dalam investasi jaringan yang dihindari pada tahun 2050.

    Laporan ini mendesak untuk memperlakukan pendinginan sebagai infrastruktur penting dan mengadopsi kebijakan yang membawa kita pada jalur pendinginan berkelanjutan.

    Baca: Kota hijau jadi alternatif atasi suhu panas ekstrem

    Disebutkan, langkah pendinginan pasif dapat memperluas akses pendinginan secara berkelanjutan bagi 3 miliar orang yang membutuhkannya dan tidak akan mendapatkannya pada tahun 2050, sekaligus mencapai pengurangan emisi.

    Pendinginan pasif dapat menurunkan suhu dalam ruangan sebesar 0,5 hingga 8 °C, seringkali kembali modal dalam dua hingga delapan tahun, dan dapat mengurangi dan bahkan terkadang menghilangkan, kebutuhan akan sistem pendingin mekanis.

    Sistem hibrida yang menggabungkan kipas angin dan AC dapat mengurangi penggunaan energi hingga 30 persen.

    Laporan itu juga menyebut kipas angin bertenaga surya, pendingin evaporatif, dan lemari es merupakan pilihan yang layak, seringkali terjangkau, dan menggunakan energi minimal, terutama penting bagi populasi di luar jaringan listrik.

    Dalam skala besar, Jalur Pendinginan Berkelanjutan akan mengurangi proyeksi stok peralatan pendingin pada tahun 2050 sebesar 41 persen.

    Baca: Menanam pohon terbukti efektif turunkan suhu panas perkotaan

    Posisi saat ini
    Lalu, bagaimana posisi kebijakan setelah Global Cooling Pledge, dan apa yang masih kurang? Global Cooling Pledge menargetkan pengurangan emisi pendinginan sebesar 68 persen pada tahun 2050 (dibandingkan dengan tahun 2022).

    Tonggak-tonggak antara berupa pengurangan emisi sebesar 18 persen pada tahun 2030 dan 55 persen pada tahun 2040 disorot dalam laporan tersebut.

    Momentum sedang dibangun. Dua puluh sembilan negara kini memiliki target emisi pendinginan yang eksplisit, dan 134 negara merujuk pada pendinginan dalam rencana iklim mereka.

    Penurunan emisi dari pendinginan ini masuk Kontribusi Nasional yang Ditetapkan (NDC), Rencana Aksi Nasional (NAP), strategi pembangunan rendah emisi jangka panjang (LT-LEDS), dan/atau rencana energi.

    Namun, hanya 54 negara yang memiliki kebijakan yang membahas pilar-pilar inti Jalur Pendinginan Berkelanjutan (tindakan pasif, standar kinerja energi minimum, dan pengurangan refrigeran secara cepat), dengan implementasi yang sangat minim di Afrika dan Asia-Pasifik.

    Baca: Alam menawarkan cara berkelanjutan untuk turunkan suhu panas perkotaan

    Namun yang terpenting, sangat sedikit negara yang mewajibkan pendinginan pasif dalam peraturan bangunan, yang menggarisbawahi perlunya memprioritaskan pendinginan dalam peraturan dan memberikan panduan yang jelas bagi para pengembang.

    Apa saja langkah kebijakan yang berdampak paling tinggi saat ini? Bagaimana tata kelola seharusnya berevolusi dari respons darurat menjadi ketahanan panas sistemik?

    Mewajibkan pendinginan pasif melalui peraturan bangunan merupakan pendorong tunggal terkuat untuk beralih dari pendinginan mekanis ke pendinginan pasif.

    Hal ini terutama di wilayah dunia yang paling membutuhkan pendinginan (misalnya, hanya sekitar seperlima dari luas lantai baru yang saat ini telah dikodekan di Afrika).

    Selanjutnya, standar kinerja efisiensi minimum peralatan pendingin harus sejalan dengan teknologi terbaik yang tersedia dan mengintegrasikan batasan potensi pemanasan global refrigeran.

    Terakhir, karena pendinginan mencakup banyak sektor, koordinasi menjadi krusial.

    Pemerintah harus menyelaraskan kebijakan yang relevan di seluruh strategi iklim (NDC/LT-LEDS), NAP, Rencana Aksi Pendinginan Nasional, dan komitmen di bawah Amandemen Kigali yang berfokus pada HFC untuk memastikan tindakan yang koheren dan saling memperkuat.

    Baca: Perubahan iklim membuat gelombang panas semakin mematikan

  • Greenpeace: Negara-negara G20 Tak Cukup Ambisius untuk Menahan Laju Krisis Iklim

    Greenpeace: Negara-negara G20 Tak Cukup Ambisius untuk Menahan Laju Krisis Iklim

    7cloud.asia – Greenpeace International meluncurkan laporan yang mengungkap bahwa komitmen negara-negara G20 tak cukup ambisius untuk menahan laju krisis iklim.

    Laporan bertajuk “2035 Climate Ambition Gap” ini diluncurkan di awal pekan kedua gelaran COP 30 di Belém, Brasil, bertepatan dengan momen satu dekade setelah penandatanganan Perjanjian Paris 2015.

    Laporan ini merupakan bagian dari tuntutan Greenpeace agar negara-negara menyepakati Rencana Respons Global (Global Response Plan) untuk memastikan target 1,5℃ tetap dalam jangkauan.

    Berdasarkan analisis Greenpeace terhadap dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) negara-negara G20, pengurangan emisi kelompok ini secara keseluruhan hanya 23-29 persen pada 2035, dibandingkan dengan emisi tahun 2019. 

    Baca: Emisi global akan turun 12 persen pada 2035

    Pakar Politik Iklim Greenpeace International, Tracy Carty, menilai ada yang salah ketika negara-negara G20–yang bertanggung jawab atas 80 persen emisi global–menjalankan ambisi iklim yang amat lemah.

    ”Dengan menguasai 85 persen ekonomi global, keputusan negara-negara G20 bisa mempengaruhi perdagangan, investasi, dan teknologi di seluruh dunia. Pilihan-pilihan mereka bisa mencapai atau mematahkan target 1,5℃.” ujarnya.

    Tracy menambahkan, negara-negara G20 punya tanggung jawab historis terhadap emisi karbon, serta kemampuan lebih untuk beraksi. Mereka seharusnya menjadi yang terdepan demi mencapai target pengurangan emisi sebesar 60 persen yang kita butuhkan secara global.

    ”Tapi secara akumulatif, negara-negara maju di G20 hanya akan memangkas emisi sebesar 51-57 persen pada 2035. Ketika mereka sebenarnya diharapkan untuk memimpin, ini jelas sebuah kegagalan,” imbuhnya

    Lantas bagaimana dengan Indonesia? Dari analisis terhadap NDC ini, emisi Indonesia tercatat justru meningkat sebesar 9,8-30 persen pada 2035, dibandingkan data emisi 2019.

    Baca: Emisi global 2024 jauh melampaui batas Perjanjian Paris

    Di antara negara-negara berkembang yang tergabung dalam G20, pengurangan emisi Indonesia tertinggal dibanding Brasil, Afrika Selatan, dan Mexico. 

    Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas mengatakan, dari hasil analisis terhadap NDC Indonesia, janji Presiden Prabowo bahwa Indonesia akan mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat terkesan jadi omon-omon saja.

    ”Belum lagi kalau kita mencermati berbagai kebijakan forest and land use (FOLU) dan sektor energi di dalam negeri, yang kontradiktif dengan target pengurangan emisi,” cetusnya.

    Dia mengingatkan, makin lama Indonesia menurunkan emisinya, makin lama Indonesia terjebak di industri ekstraktif dan berbasis lahan—yang merusak keanekaragaman hayati serta meminggirkan hak-hak masyarakat.

    ”Aksi iklim yang progresif dan berbasis hak harus menjadi arah kebijakan ke depan,” tandas Arie Rompas.