ruangkota

Tag: sampah plastik

  • Mengenal Teknologi Faspol 5 yang Mengubah Sampah Plastik Jadi Bahan Bakar

    Mengenal Teknologi Faspol 5 yang Mengubah Sampah Plastik Jadi Bahan Bakar

    7cloud.asia – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berhasil pengembangan teknologi Faspol 5.0. Teknologi ini merupakan sebuah mesin pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar ramah lingkungan, petasol

    Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Penilaian Daur Hidup BRIN, Tri Martini mengatakan Faspol 5.0 merupakan generasi kelima dari metode fast pyrolysis, yang menggunakan sistem multi kondensor untuk meningkatkan efisiensi proses pirolisis.

    “Salah satu inovasi utama adalah penghapusan penggunaan pipa spiral atau elbow, yang biasanya rawan tersumbat dan berpotensi menimbulkan ledakan. Dengan sistem baru ini, proses pembakaran menjadi lebih lancar dan aman,” ungkapnya

    BRIN, ujarnya, telah melakukan uji laboratorium terhadap bahan bakar berbahan sampah plastik hasil olahan Faspol 5.0, yang disebut petasol.

    Hasil uji menunjukkan bahwa petasol memenuhi 18 parameter standar bahan bakar minyak (BBM), dengan angka setana mencapai 51, lebih tinggi dibandingkan biosolar (38,6) dan mendekati kualitas Pertamina Dex atau Dexlite.

    Baca: Cara kerja Faspol 5 mengolah sampah plastik jadi petasol

    Dijelaskan Martini, teknologi ini telah mendapatkan paten dan masuk dalam e-katalog, sehingga dapat diperjualbelikan dan didistribusikan ke berbagai komunitas serta instansi yang membutuhkan solusi atas masalah sampah plastik.

    “BRIN berharap Faspol 5.0 dapat menjadi bagian dari strategi nasional menuju ekonomi sirkular dan energi berkelanjutan,” tandasnya.

    Saat ini, lanjut Martini, teknologi Faspol 5.0 telah diimplementasikan di beberapa desa di Indonesia, termasuk Desa Kasilib, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, dan telah digunakan di 52 lokasi di seluruh Indonesia.

    Merk petasol sudah memiliki sertifikat Hak Cipta dan nama Faspol juga sudah memiliki tanda daftar Paten dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Uji mutu petasol telah dilakukan pula di Laboratorium BRIN, Lemigas, dan Universitas Diponegoro.

    Namun demikian, meskipun teknologinya telah mendapatkan paten, produk bahan bakar petasol masih dalam proses pendaftaran regulasi dan pengajuan izin untuk dapat dijual secara luas.

    Baca: Penggunaan teknologi radiasi dalam pengolahan sampah plastik

    Regulasi yang sudah ada adalah Perwali no 7 Tahun 2025 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang, ditandatangani oleh Walikota Semarang pada 17 Februari 2025.

    Dia berharap, ke depan pemerintah dapat memberikan regulasi yang mendukung penggunaan bahan bakar hasil olahan Faspol 5.0, sehingga dapat digunakan secara luas.

    ”Selain itu, diperlukan juga kolaborasi dengan industri sehingga Faspol 5.0 dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas bahan bakar yang dihasilkan,” katanya.

    Inventor Faspol 5.0, Budi Trisno Aji menerangkan bahwa saat ini, lebih dari 52 mitra dari berbagai daerah termasuk luar Jawa telah mereplikasi teknologi ini.

    Setiap hari, mesin produksi petasol milik BSB mampu menghasilkan hingga 200 liter bahan bakar, menjadi solusi nyata atas permasalahan sampah plastik sekaligus kebutuhan energi alternatif di daerah, terutama untuk mesin pertanian.

    Kesulitan kami adalah meyakinkan masyarakat untuk menggunakan produk kami. Namun setelah kehadiran BRIN yang melakukan berbagai kajian komprehensif sehingga menjadi sadar dan membuat produk kami bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

    “Harapan kami supaya bisa ada regulasi dari pemerintah supaya teknologi terapan dan inovasi masyarakat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas,” harapnya.

  • Hari Lingkungan Hidup Sedunia: Upaya Dunia Mengakhiri Polusi Plastik

    Hari Lingkungan Hidup Sedunia: Upaya Dunia Mengakhiri Polusi Plastik

    7cloud.asia – Komunitas, masyarakat sipil, bisnis, dan pemerintah di seluruh dunia pada Kamis (5/6/2025) secara serentak memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan tema #BeatPlasticPollution.

    Adapun puncak perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini diadakan diadakan di Provinsi Jeju, Korea Selatan.

    Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 menyerukan tindakan kolektif untuk mengatasi polusi plastik. Hari ini tiba tepat dua bulan sebelum negara-negara melanjutkan negosiasi menuju perjanjian global untuk mengakhiri polusi plastik.

    Dalam pesannya untuk Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan bahwa sampah plastik menyumbat sungai, mencemari lautan, dan membahayakan satwa liar.

    ”Dan saat terurai menjadi bagian-bagian yang semakin kecil, sampah tersebut menyusup ke setiap sudut Bumi: dari puncak Gunung Everest, hingga ke kedalaman lautan; dari otak manusia; hingga ke ASI manusia.” ujarnya.

    “Namun, ada gerakan untuk perubahan yang mendesak. Kami melihat meningkatnya keterlibatan publik…

     

    Baca: Greenpeace Indonesia tagih peta jalan produsen atasi polusi plastik

    Langkah-langkah menuju penggunaan kembali dan akuntabilitas yang lebih besar… Dan kebijakan untuk mengurangi plastik sekali pakai dan meningkatkan pengelolaan sampah. Namun, kita harus melangkah lebih jauh, lebih cepat,” tambahnya.

    Upacara resmi untuk Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Jeju, Republik Korea, menyoroti urgensi untuk mengakhiri polusi plastik, krisis global yang memengaruhi sebagian besar kehidupan di Bumi.

    “Pemerintah, pelaku bisnis, warga negara, dan masyarakat internasional sama-sama merupakan pemain kunci dalam mewujudkan ekonomi sirkular untuk plastik,” kata Lee Byounghwa, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Republik Korea, pada peringatan resmi di Jeju.

    “Sebelum polusi plastik mengakhiri hidup kita, kita harus mengalahkan polusi plastik sendiri. Mari kita kesampingkan kenyamanan dan mulai dengan tindakan kecil, bersama-sama. Ketika semua orang bertindak, perubahan terjadi.”

    Korea telah mengambil langkah-langkah penting untuk menghilangkan polusi plastik. Provinsi Jeju menjalankan kampanye ambisius untuk mengurangi polusi plastik, memanfaatkan kekuatan gabungan dari pemerintah, bisnis, dan warga negara.

    Baca: Langkah perusahaan global dalam mengurangi sampah plastik

    Idenya: untuk mengurangi jumlah produk plastik sekali pakai yang digunakan oleh konsumen sambil menggunakan kembali dan mendaur ulang sebanyak mungkin, sebuah proses yang dikenal sebagai sirkularitas.

    Tujuan provinsi ini adalah untuk mengakhiri polusi plastik pada tahun 2040. Salah satu pilar dari rencana tersebut adalah meyakinkan penduduk untuk meninggalkan plastik sekali pakai.

    Berbicara pada perayaan resmi di Jeju, Inger Andersen, Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB (UNEP), mengatakan: “Mengakhiri polusi plastik jelas merupakan keharusan bagi kesehatan manusia, kesehatan planet, kesehatan ekonomi, dan kesehatan bisnis.”

    Menurutnya, mengakhiri polusi plastik di planet Bumi adalah sangat mungkin. Namun, dunia tidak bisa hanya mengandalkan daur ulang.

    “Hanya dengan menangani siklus hidup penuh, serta menggunakan pendekatan sirkular, kita dapat memastikan bahwa polusi plastik tidak mencemari lautan, tanah, dan tubuh kita,” tambahnya.

    Baca: Sirkularitas jadi cara selamatkan Bumi dari banjir polusi plastik

    “Ini berarti pemikiran ulang yang menyeluruh tentang cara kita merancang, membuat, menggunakan, dan menggunakan kembali plastik.”

    Sampah plastik juga disinggung mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dalam tulisannya di Kukmin Daily, Republik Korea,

    Dia mengatakan: “Dalam 10 tahun saya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB, saya menyadari bahwa polusi plastik adalah masalah global, dan bahwa upaya universal dari komunitas internasional diperlukan untuk menyelesaikannya.”

    Dia menegaskan, Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 5 Juni harus menjadi titik balik bagi pemerintah, masyarakat sipil, perusahaan, komunitas ilmiah, dan generasi mendatang untuk mengambil tindakan bersama.

    Pemerintah, bisnis, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan komunitas di seluruh dunia bergabung dalam upaya untuk mengadvokasi diakhirinya polusi plastik dan mengatasi polusi plastik di lingkungan mereka.

  • Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Ini yang Dilakukan Masyarakat Dunia

    Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Ini yang Dilakukan Masyarakat Dunia

    7cloud.asia – Komunitas, masyarakat sipil, pelaku bisnis, dan pemerintah di seluruh dunia pada Kamis (5/6/2025) memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan tema #BeatPlasticPollution.

    Pemerintah, bisnis, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan komunitas di seluruh dunia bergabung dalam upaya untuk mengadvokasi diakhirinya polusi plastik dan mengatasi polusi plastik di tempat mereka masing-masing

    Lebih dari 2.500 acara memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia di penjuru dunia, dan jutaan orang terlibat dengan tagar #WorldEnvironmentDay dan #BeatPlasticPollution – yang menjadi tren di seluruh dunia.

    Di Meksiko, Presiden Claudia Sheinbaum meluncurkan Strategi Nasional untuk Pembersihan dan Konservasi Pantai dan Pesisir (2025-2030) pada tanggal 5 Juni, yang bertujuan untuk menghilangkan 100 persen sampah plastik dari pantai dan pesisir negara tersebut dalam waktu lima tahun.

    Bandara di sejumlah kota di dunia, seperti Baghdad, Beijing, Brussels, Jenewa, dan Kansai (Jepang) yang menjangkau jutaan pelancong dihiasi pesan publik tentang polusi plastik

    Baca: UNEP terus dorong lahirnya perjanjian pembatasan plastik global

    Hal yang sama juga terjadi di pusat transportasi umum besar lainnya, termasuk stasiun metro di Beijing dan Mexico City.

    Beberapa kota menyala untuk menandai Hari Lingkungan Hidup Sedunia – papan reklame di Times Square New York memuat pesan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, sementara Jet d’Eau yang ikonik di Jenewa menyala dalam warna hijau

    Demikian juga halnya dengan balai kota dan gedung-gedung terkemuka di Brussels dan kota-kota Belgia lainnya.

    Pada tanggal 4 Juni, Kemitraan Global untuk Polusi Plastik dan Sampah Laut (GPML), di mana UNEP bertindak sebagai sekretariatnya – meluncurkan Global Plastics Hub, sebuah platform terpadu untuk data, pengetahuan, dan kolaborasi guna mengakhiri polusi plastik.

    Hub ini dimaksudkan untuk menawarkan satu titik akses untuk informasi akurat dan terkini tentang sampah laut, polusi plastik, dan topik terkait, serta forum virtual tempat para pemangku kepentingan dapat berkumpul.

     

    Baca: Sirkularitas jadi cara selamatkan Bumi dari banjir polusi plastik

    Sebagai bagian dari Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025, inisiatif UNEP, Tide Turners Plastic Challenge, mengadakan pertemuan puncak di India yang menampilkan kisah-kisah inspiratif dan praktik terbaik dari para pemimpin muda di seluruh negeri yang telah mengambil langkah-langkah berarti untuk mengurangi sampah plastik di komunitas mereka.

    Tide Turners adalah salah satu gerakan lingkungan terbesar yang dipimpin oleh kaum muda, yang memobilisasi kaum muda untuk mengambil tindakan melawan polusi plastik.

    Sejak dimulai di Kenya, program ini telah berkembang secara global dan telah melibatkan lebih dari 980.000 pemuda di lebih dari 60 negara sebagai penggerak utama keberlanjutan lingkungan, khususnya dalam kampanye global untuk #BeatPlasticPollution.

    Di Chicago, mural setinggi 245 kaki berjudul Stand Tall, yang dibuat oleh seniman Belanda terkenal Mr. Super A, diresmikan pada tanggal 31 Mei di cakrawala Gedung Prudential (Pru) yang ikonik.

    Mural tersebut dikurasi oleh lembaga nirlaba (SAM), dan merupakan bagian dari seri global #EcosystemRestorationMurals, sebuah inisiatif oleh SAM bekerja sama dengan UNEP dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), dalam mendukung Dekade PBB tentang Restorasi Ekosistem — sebuah gerakan di seluruh dunia untuk menghentikan, mencegah, dan membalikkan degradasi alam.

    Baca: Isu yang menghambat lahirnya perjanjian pembatasan plastik global

  • Daur Ulang Tak Akan Mampu Imbangi Ledakan Polusi Plastik, Ini yang Harus Dilakukan Dunia

    Daur Ulang Tak Akan Mampu Imbangi Ledakan Polusi Plastik, Ini yang Harus Dilakukan Dunia

    7cloud.asia – Polusi plastik merupakan salah satu ancaman lingkungan paling serius yang dihadapi planet Bumi dan makhluk hidup yang menghuninya.

    Namun, Kepala Cabang Sumber Daya dan Pasar Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), Elisa Tonda mengatakan polusi plastik adalah masalah yang dapat diatasi.

    “Melakukan hal itu tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan manusia dan planet, tetapi juga membuka sejumlah peluang ekonomi.” ujarnya

    Salah satunya mengekang polusi dari produk plastik sekali pakai dan mendesain ulang produk plastik agar lebih tahan lama.

    Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, berikut ini adalah tinjauan lebih dekat tentang apa itu polusi plastik, mengapa hal itu menjadi masalah besar, dan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

    Bisakah daur ulang saja mengakhiri krisis polusi plastik?
    Daur ulang tidak akan mampu mengakhiri krisis akibat polusi plastik. Hanya sekitar 9 persen plastik yang benar-benar didaur ulang, menurut sebuah studi dari Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

    Baca: Pertanyaan yang sering muncul terkait polusi plastik

    Dilansir unep.org, ada beberapa alasan untuk itu. Banyak produk plastik tidak dirancang untuk digunakan kembali dan didaur ulang. Beberapa terlalu tipis untuk didaur ulang, sementara yang lain hanya dapat didaur ulang sekali atau dua kali.

    Banyak negara kekurangan infrastruktur untuk mengumpulkan dan mendaur ulang sampah plastik.

    Namun mungkin masalah terbesarnya: sistem daur ulang tidak dapat mengimbangi ledakan sampah plastik. Produksi plastik global meningkat dua kali lipat antara tahun 2000 dan 2019.

    Bagaimana dunia dapat mengatasi polusi plastik?
    Masyarakat dunia perlu berpikir besar. Itu berarti melihat lebih jauh dari sekadar daur ulang dan menemukan cara untuk membatasi masalah lingkungan dan kesehatan yang disebabkan oleh polusi plastik.

    Ini berarti melihat setiap tahap kehidupan produk, dari produksi, desain, dan konsumsi hingga pembuangannya. Ini dikenal sebagai pendekatan siklus hidup. Dalam praktiknya, itu berarti mengurangi ketergantungan kita pada produk plastik sekali pakai.

    Untuk itu masyarakat dunia harus mendesain ulang produk plastik agar lebih awet, tidak terlalu berbahaya, dan dapat digunakan kembali serta didaur ulang.

    Baca: Upaya Dunia mengakhiri polusi plastik

    Artinya, menemukan alternatif plastik dalam berbagai produk. Dan, ini berarti mencegah plastik mencemari lingkungan.

    Muncul pertanyaan, apakah cara ini tidak mahal? Jawabannya adalah belum tentu. Pemerintah, perusahaan, kelompok nirlaba, dan masyarakat di seluruh dunia telah meluncurkan solusi inovatif untuk mengakhiri polusi plastik.

    Dan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan siklus hidup dapat menghemat biaya sosial dan lingkungan dunia hingga 4,5 triliun dolar hingga tahun 2040.

    “Kita harus berhenti menganggap solusi polusi plastik sebagai beban,” kata Tonda. “Itu adalah investasi untuk masyarakat dan planet yang sehat—hal-hal yang akan memberikan keuntungan bagi generasi mendatang.”

    Apa yang dilakukan dunia untuk mengatasi polusi plastik? Banyak negara menangani polusi di tingkat nasional dengan undang-undang yang dirancang untuk mengendalikan penggunaan produk plastik sekali pakai dan memaksa produsen plastik untuk bertanggung jawab jangka panjang atas produk mereka.

    Namun, karena polusi plastik merupakan masalah lintas batas, kerja sama internasional menjadi sangat penting. Itulah sebabnya negara-negara kini tengah merundingkan perjanjian global untuk mengakhiri polusi plastik.

    Baca: Upaya perusahaan global dalam mengurangi sampah plastik

    Komite Negosiasi Antarpemerintah – yang bertugas mengembangkan kesepakatan tersebut—akan bertemu untuk bagian kedua dari sesi kelimanya dari tanggal 5 hingga 14 Agustus 2025 di Jenewa, Swiss.

    Para ahli mengatakan bahwa pembicaraan tersebut merupakan pengakuan para pemimpin dunia atas parahnya krisis polusi plastik dan perlunya perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mengatasinya.

    Ada begitu banyak urgensi untuk mengatasi polusi plastik. Tanpa tindakan tegas, masalah polusi plastik hanya akan bertambah buruk.

    Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memperkirakan bahwa pada tahun 2060, sampah plastik akan meningkat hampir tiga kali lipat menjadi satu miliar ton per tahun.

    Jika tren saat ini terus berlanjut, hal ini akan menyebabkan peningkatan polusi plastik, dengan hampir setengah dari sampah plastik yang baru dihasilkan dibuang ke tempat pembuangan akhir, dibakar, atau hilang ke lingkungan.

    Baca: Sirkularitas sangat dibutuhkan untuk atasi polusi plastik

  • Riset BRUIN Ungkap Lima Besar Produsen Limbah Plastik yang Cemari Perairan Indonesia

    Riset BRUIN Ungkap Lima Besar Produsen Limbah Plastik yang Cemari Perairan Indonesia

    7cloud.asia – Riset yang dilakukan Badan Riset Urusan Sungai Nusantara (BRUIN) menemukan mayoritas limbah plastik yang mencemari aliran sungai di dalam negeri merupakan kemasan produk rumah tangga dan makanan.

    Hasil riset Sensus Sampah Plastik Indonesia sepanjang 2022-2024 itu diumumkan pada Kamis (26/6/2025) di Surabaya.

    Koordinator Sensus Sampah Plastik BRUIN Muhammad Kholid Basyaiban mengatakan timnya mengambil sampel dari 35 sungai, 17 pantai, dan 2 titik mangrove di 49 kabupaten dan kota yang tersebar di 30 provinsi.

    BRUIN menemukan, hampir 65 persen wilayah riset merupakan ekosistem perairan sungai.

    “Hasilnya, tidak ada sungai yang bebas atau nihil dari sampah,” kata Kholid kepada awak media di Surabaya pada Kamis 26 Juni 2025.

    Dari haril sensus sampah plastik pada tahun 2022-2024, BRUIN menemukan plastik tanpa merek menjadi polutan terbesar.

    Baca: Greenpeace tagih peta jalan produsen dalam pengelolaan sampah plastik

    Berikut lima besar sumber limbah plastik yang mencemari perairan Indonesia:

    1. Plastik tanpa merek (23 persen)
    plastik ini sering kali digunakan untuk pembungkus makan siap saji (kanyong kresek, styrofoam, plastik, sedotan dll)

    2. PT Wings Surya (11 persen)
    Sampah yang terindikasi merupakan produk atau Grup Wings, yang didominasi kemasasan sachet dan botol minuman.

    3. Indofood (9 persen)
    Limbah plastik yang menyebar merupakan produk dari Grup Indofood, baik berupa sachet, botol minuman, dan styrofoam.

    4. Mayora (7 persen)
    Produsen barang konsumen ternama di Indonesia ini mencemari sungai lwat kemasan produk makanannya.

    5. Unilever Grup (6 persen)
    Tim BRUIN juga mendapati kemasan dari Grup Unilever, terhitung sebesar 6 persen dari jumlah limbah yang diteliti pada 2022-2024.

    Baca: Daftar produsen yang sudah tuntaskan peta jalan pengurangan sampah plastik

    BRUIN juga mengungkapkan beberapa merek populer lain, seperti air minum dalam kemasan (AMDK) merek Club, serta mie instan merek Indomie, yang masing-masing porsinya 3 persen dalam hitungan yang sama.

    Merek AMDK Le Minerale, sabun deterjen SoKlin, serta teh Pucuk Harum juga memiliki porsi masing-masing 2 persen.

    Dari hasil tersebut, Kholid menyebut pembuatan aturan pengelolaan sampah plastik semakin urgen, terutama untuk kemasan sachet.

    Para produsen yang kemasan plastik juga dituntut mengambil langkah nyata dalam pengelolaan sampah pascakonsumsi. Pabrikan produk dengan kemasan plastik juga didorong ikut menyokong target pengurangan sampah sebanyak 30 persen pada 2029.

    Kholid mengklaim pada produsen merek-merek barang konsumen ternama yang telah disebutkan tadi sudah diundang hadir dalam konferensi pers daring Sensus Sampah Plastik.

    Tanpa merincikan nama, dia menyebut hanya satu produsen yang menyahut undangan tersebut.

    “Intinya kami sudah berusaha memberi informasi. Selanjutnya, kami harap pemerintah juga bisa membuat kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif,” kata dia.

    Baca: Produsen yang serius implementasikan peta jalan pengurangan sampah

  • KLH Akan Wajibkan Produsen Bertanggung Jawab Atas Sampah Produknya

    KLH Akan Wajibkan Produsen Bertanggung Jawab Atas Sampah Produknya

    7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan memperkuat peraturan terkait Extended Producer Responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen yang diperluas untuk memastikan kepatuhan industri dalam pengelolaan sampah plastik.

    Aturan yang sebelumnya berupa Peraturan Menteri (Permen) LHK No.75 tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah untuk industri yang memiliki kemasan plastik ditingkatkan Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah agar lebih kuat.

    Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular KLH Agus Rusli dalam diskusi di Jakarta, Senin (30/6/2025) menjelaskan bahwa penguatan aturan itu sangat diperlukan.

    “Karena sejak terbitnya Permen LHK Nomor 75 tahun 2019 itu, tidak terlalu banyak perusahaan atau pemilik brand yang berpartisipasi menyusun peta jalan pengurangan sampah sebagai bagian dari upaya menekan timbulan sampah plastik di Tanah Air,” ujar Agus

    Agus mengatakan, perusahaan yang sudah membuat dan menyerahkan peta jalan pengurangan sampah kepada KLH, jumlahnya tidak mencapai 50 perusahaan.

    Baca: Greenpeace Indonesia tagih peta jalan pengurangan sampah oleh produsen

    Salah satu tantangan yang dihadapi termasuk masih kurangnya kesadaran di antara perusahaan tersebut untuk bertanggung jawab terhadap polusi yang ditimbulkan oleh kemasan yang mereka buat.

    Pemerintah melalui KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menerapkan polluter pays principle atau pencemar harus bertanggung jawab terhadap polusi yang disebabkan oleh produk dan kegiatan usahanya, termasuk dengan pemulihan lingkungan.

    “Kami melihat kalau misalnya hanya sebagian kecil saja perusahaan yang terlibat dan berkenan untuk menyusun peta jalan pengurangan sampah berarti memberi ketidakadilan untuk teman-teman yang sudah berupaya untuk itu,” imbuhnya.

    Penguatan itu dilakukan untuk memastikan semua produsen berkontribusi dalam upaya mengurangi timbulan sampah plastik, termasuk dengan upaya pengumpulan dan mengubah desain kemasan agar lebih mudah didaur ulang.

    Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq di peringatan Hari Lingkungan Hidup 2025 pada 5 Juni juga menyampaikan pihaknya akan segera memanggil para produsen untuk meningkatkan cakupan EPR menjadi kewajiban bukan hanya kerelaan.

    Baca: Lima besar produsen sampah plastik yang cemari perairan Indonesia

    “Di negara maju, ini sudah merupakan mandatory, kita masih voluntary. Kita mau tingkatkan dari voluntary menjadi mandatory. Artinya, kalau kamu memproduksi 5 ton, maka 5 ton itu yang wajib kamu tangkap,” kata Hanif Faisol.

    Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berencana mewajibkan produsen untuk bertanggung jawab terhadap sampah plastik produknya sebagai bagian dari skema Extended Producer Responsibility (EPR).

    Hanif mengatakan bahwa Indonesia sudah memiliki aturan terkait EPR dimana produsen bertanggung jawab atas limbah produknya dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

    “Ini masih bersifat voluntary, artinya. bahwa produk yang dikeluarkan oleh perusahaan A itu hanya bersifat voluntary untuk kemudian di-take back, diambil kembali. Tapi di undang-undang kita sifatnya adalah perintah mandatory,” jelas Hanif.

    “Sehingga kita akan mengubah Extended Producer Responsibility ini menjadi mandatory,” tambahnya.

    Baca: Baru 21 produsen yang rampungkan Peta Jalan Pengurangan Sampah

    Dengan kewajiban pertanggungjawaban atas sampah produknya tersebut, maka diharapkan Indonesia dapat mencapai kondisi seperti di sejumlah negara yang memastikan produsen memiliki beban tanggung jawab untuk menyelesaikan sampah produk atau terkonversi menjadi biaya penanganannya.

    Langkah itu diperlukan mengingat sampah plastik berkontribusi 19,71 persen dari total timbulan sampah nasional 33,98 juta ton yang dilaporkan 315 kabupaten/kota pada 2024.

    Sampah plastik berada di posisi kedua setelah sampah sisa makanan yang memenuhi komposisi timbulan sampah di Indonesia.

    Semangat menghentikan timbulan sampah plastik sendiri menjadi tema yang dipilih dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025, diperingati setiap 5 Juni, yang mengambil tema “Hentikan Polusi Plastik.”

    Baca: Sistem guna ulang untuk kurangi sampah plastik

  • Greenpeace Dorong Tanggung Jawab Produsen dalam Implementasi Peta Jalan Pengurangan Sampah

    Greenpeace Dorong Tanggung Jawab Produsen dalam Implementasi Peta Jalan Pengurangan Sampah

    7cloud.asia – Krisis sampah plastik di Indonesia masih menjadi persoalan lingkungan yang belum terselesaikan. Persoalan sampah plastik ini telah melampaui isu kebersihan lingkungan dan memasuki ranah kesehatan publik.

    Penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang menyebabkan kelebihan kapasitas, pencemaran sungai dan laut, hingga temuan mikroplastik dalam air, udara, dan produk konsumsi seperti air minum dalam kemasan (AMDK), menjadi bukti nyata.

    Data Bank Dunia mencatat, pada 2021 Indonesia memproduksi sekitar 7,8 juta ton sampah plastik setiap tahunnya, dan sekitar 4,9 juta ton sampah plastik tidak tertangani dengan baik.

    Sampah plastik ini tidak dikumpulkan, dibuang ke tempat pembuangan terbuka, atau bocor dari tempat pembuangan akhir yang tidak dikelola dengan semestinya.

    Ketidakseriusan untuk mengolah sampah plastik ini juga menyebabkan sekitar 83 persen dari sampah plastik yang mencemari lautan ke laut berasal dari aliran sungai, sementara sisanya, sebesar 17 persen langsung dibuang atau hanyut dari wilayah pesisir.

    Pada 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Peraturan Menteri tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

    Baca: KLH akan wajibkan produsen bertanggung jawab atas sampah plastik yang dihasilkannya

    Regulasi ini menjadi langkah awal penting untuk mendorong tanggung jawab produsen dalam mengurangi dampak lingkungan dari produk dan kemasan yang mereka hasilkan, sesuai dengan semangat Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

    Namun, enam tahun setelah diterbitkan, implementasi peraturan pengurangan sampah masih menghadapi tantangan serius, minim penegakan hukum, dan belum ada target ambisius untuk sistem guna ulang.

    Komitmen produsen untuk mengurangi kemasan sekali pakai seperti saset multilayer belum menjadi prioritas, sementara berbagai program yang diklaim sebagai solusi, seperti daur ulang kimia belum terbukti berjalan.

    Sebagai respon atas kondisi ini, Greenpeace Indonesia menyelenggarakan Multi Stakeholder Forum: Implementasi Peta Jalan Pengurangan Sampah.

    Dilansir di laman resmi Greenpeace Indonesia, forum ini dihadirkan sebagai ruang diskusi terbuka antara pemerintah, produsen, dan masyarakat sipil untuk meninjau kembali capaian implementasi peta jalan, mengidentifikasi tantangan, dan mendorong langkah konkret pengurangan sampah plastik di masa depan.

    Forum ini juga menjadi momen penting untuk menyoroti potensi sistem guna ulang sebagai alternatif nyata terhadap model ekonomi berbasis plastik sekali pakai yang selama ini mendominasi.

    Baca: Lima besar produsen sampah plastik yang cemari perairan Indonesia

    “Kita tidak bisa terus menambal krisis plastik dengan solusi tambal-sulam di hilir. Akar masalahnya ada di hulu, di produksi plastik sekali pakai yang terus digenjot tanpa kendali,” tegas Ibar Akbar, Juru Kampanye Bebas Plastik Greenpeace Indonesia.

    Ibar menambahkan, sudah saatnya industri mengambil tanggung jawab penuh, dan mendukung sistem guna ulang sebagai solusi nyata yang adil dan berkelanjutan

    Greenpeace Indonesia menekankan bahwa penguatan skema Extended Producer Responsibility (EPR) merupakan langkah krusial untuk memastikan produsen tidak lagi lepas tangan atas sampah dari produk mereka.

    Produsen harus mengambil tanggung jawab penuh atas sampah plastik mereka, sejak dari desain, distribusi, hingga pengelolaan pasca konsumsi secara transparan dan berkelanjutan.

    Ibar menegaskan, Extended Producer Responsibility bukan sekadar formalitas birokrasi, ini soal siapa yang bertanggung jawab atas krisis plastik yang kita hadapi hari ini.

    ”Tanpa transparansi dan sanksi nyata, peta jalan pengurangan sampah hanya akan menjadi janji kosong di atas kertas.” tegas Ibar.

    Baca: Baru 21 produsen yang tuntaskan Peta Jalan Pengurangan Sampah

  • Greenpeace: Sistem Guna Ulang Jadi Solusi Mengatasi Krisis Sampah Plastik

    Greenpeace: Sistem Guna Ulang Jadi Solusi Mengatasi Krisis Sampah Plastik

     

    7cloud.asia – Juru Kampanye Bebas Plastik Greenpeace Indonesia, Ibar Akbar menekankan pentingnya solusi guna ulang untuk sachet dan pouch sekali pakai sebagai langkah strategis atasi krisis sampah plastik di Indonesia.

    Berbicara dalam Multi Stakeholder Forum: Implementasi Peta Jalan Pengurangan Sampah, yang diselenggarakan Greenpeace Indonesia, Ibar mengatakan selain mengatasi ancaman lingkungan akibat sampah plastik, guna ulang juga diharapkan bisa menjadi solusi menghadapi tantangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

    Forum ini juga menjadi momen penting untuk menyoroti potensi sistem guna ulang sebagai alternatif nyata terhadap model ekonomi berbasis plastik sekali pakai yang selama ini mendominasi.

    “Kita tidak bisa terus menambal krisis plastik dengan solusi tambal-sulam di hilir. Akar masalahnya ada di hulu, di produksi plastik sekali pakai yang terus digenjot tanpa kendali,” tegas.

    Baca: Greenpeace Indonesia tagih peta jalan pengurangan sampah oleh produsen

    Jika didukung standar, infrastruktur, dan kebijakan yang tepat, sistem guna ulang berpotensi menyumbang nilai ekonomi bersih hingga Rp 1,5 triliun pada 2030 (AZWI; 2024).

    Di sisi lain, sistem ekonomi guna ulang dapat menciptakan sebanyak 4,4 juta lapangan kerja bersih secara kumulatif di seluruh sektor ekonomi selama periode 2021–2030.

    Menurut riset yang dilakukan Bappenas, UNDP, dan Kedubes Denmark lapangan kerja dari sistem ekonomi guna ulang ini, 75 persen di antaranya berpotensi diisi oleh perempuan.

    “Kita punya kesempatan emas untuk mengubah arah, dari ekonomi plastik menuju ekonomi guna ulang. Inisiatif sudah ada, tinggal kemauan politik dan keberanian industri yang perlu ditingkatkan,” ujar Ibar dikutip dari keterangan tertulis yang dirilis di laman resmi Greenpeace.

    Baca: KLH akan wajibkan produsen bertanggung jawab atas sampah plastik yang diproduksinya

    Greenpeace Indonesia, ujar Ibar, percaya bahwa krisis sampah plastik tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja.

    Diperlukan kolaborasi nyata antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil untuk menghadirkan kebijakan dan solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

    Ibar menambahkan, sudah saatnya industri mengambil tanggung jawab penuh, dan mendukung sistem guna ulang sebagai solusi nyata yang adil dan berkelanjutan

    Greenpeace Indonesia menekankan bahwa penguatan skema Extended Producer Responsibility (EPR) merupakan langkah krusial untuk memastikan produsen tidak lagi lepas tangan atas sampah dari produk mereka.

    Baca: Baru 21 produsen yang tuntaskan Peta Jalan Pengurangan Sampah

    Forum ini diharapkan menjadi titik balik dalam memperkuat komitmen semua pihak, serta memperluas dukungan terhadap sistem guna ulang sebagai bagian dari transisi menuju masa depan yang lebih bersih dan sehat bagi semua.

    Forum ini dihadirkan sebagai ruang diskusi terbuka antara pemerintah, produsen, dan masyarakat sipil untuk meninjau kembali capaian implementasi peta jalan, mengidentifikasi tantangan, dan mendorong langkah konkret pengurangan sampah plastik di masa depan.

  • Yang Terlewatkan dari Piknik Bebas Plastik 2025

    Yang Terlewatkan dari Piknik Bebas Plastik 2025

    7cloud.asia – Ini cerita dari gelaran Piknik Bebas Plastik di Taman Langsat, Jakarta Selatan pada Minggu (27/7/2025) lalu.

    Lebih dari 300 orang antusias mengikuti Piknik Bebas Plastik yang merupakan bagian perayaan Hari Bebas Plastik Dunia. Seperti anak muda pada umumnya, mereka datang sambil membawa tumbler di tangan.

    “Kami penasaran ingin ikut Piknik Bebas Plastik yang kami dapat infonya dari Instagram,” kata Kimberly Chaliska, salah satu peserta yang datang hari itu bersama teman-temannya jauh-jauh dari Bandung.

    Ia mengaku, setiap hari rutin membawa tumbler kemanapun ia pergi agar tidak perlu membeli air minum dalam kemasan (AMDK). Meski begitu, Kim merasa apa yang ia lakukan belum cukup.

    “Masalah sampah plastik sudah sangat mengkhawatirkan. Jadi, kami datang ke sini untuk belajar apa yang bisa kami lakukan untuk mengurangi sampah plastik di sekitar kami,” katanya dilansir di laman resmi Greenpeace Indonesia.

    Baca: Piknik Bebas Plastik jadi media untuk suarakan setop sampah plastik

    Sama seperti tahun sebelumnya, peserta yang mengikuti Piknik Bebas Plastik–sebuah perhelatan rutin yang dilakukan sejak 2019–didorong untuk menggunakan sistem guna ulang dengan membawa botol minum dan alat makan sendiri.

    Panitia acara ini pun turut meminjamkan alat makan untuk para peserta yang bisa mereka gunakan selama acara dan dikembalikan dalam keadaan bersih.

    Piknik Bebas Plastik, yang merupakan bagian dari gerakan Pawai Bebas Plastik yang digagas oleh koalisi organisasi lingkungan.

    Divers Clean Action, EcoNusa, DietPlastik Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indorelawan, Pandu Laut Nusantara, Pulau Plastik, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), konsisten mengkampanyekan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai serta perbaikan sistem pengelolaan sampah di Indonesia.

    Aksi ini didorong oleh keprihatinan produksi sampah, khususnya sampah plastik yang terus meningkat.

    Baca: Perjalanan Pawai Bebas Plastik dari 2019-2023

    Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengungkapkan, terdapat total 41,07 juta ton sampah plastik di tahun 2023. Sebanyak 7,86 juta ton atau hampir 20 persen dari total sampah adalah sampah plastik.

    Sebagian besar sampah itupun hanya berakhir di tempat pembuangan sampah atau ditimbun, sementara sisanya mencemari lingkungan, termasuk lautan.

    Darurat sampah plastik ini tak hanya membahayakan lingkungan, tapi juga kesehatan manusia. Sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan pencemaran mikroplastik di air, tanah, dan udara.

    “Mikroplastik ini pun menyebar ke makan kita seperti ikan, daging, dan garam yang pada akhirnya dikonsumsi manusia dan berdampak ke kesehatan kita,” kata Ibar F. Akbar, Juru Kampanye Bebas Plastik Greenpeace Indonesia.

    Paparan terhadap mikroplastik ini pun mempengaruhi fungsi kognitif manusia, seperti yang diungkapkan dalam riset Greenpeace Indonesia yang diluncurkan di awal tahun ini.

    Baca: Sistem Guna Ulang jadi solusi mengatasi sampah plastik

    Riset yang dilakukan bersama Fakultas Kedokteran Indonesia ini menemukan paparan mikroplastik mempengaruhi kemampuan berpikir, mengingat, dan mengambil keputusan terhadap manusia.

    Untuk itu, Ibar mengatakan pemerintah dan produsen perlu mengambil langkah untuk mengurangi kontaminasi mikroplastik dalam lingkungan.

    Diantaranya adalah memperbaiki sistem pengelolaan sampah plastik, serta mempercepat dan memperluas larangan plastik sekali pakai.

    “Selain itu, baik pemerintah dan produsen juga harus segera beralih ke sistem kemasan guna ulang (reuse) dan isi ulang (refill) yang dapat mengurangi pencemaran dan dampak lingkungan, serta mengurangi ketergantungan kita terhadap industri bahan bakar fosil,” ujar Ibar.

    Haneeza Afra, Junior Engagement Specialist Divers Clean Action, yang merupakan salah satu inisiator penggagas Piknik Bebas Plastik 2025 juga menekankan bahwa sistem guna ulang bukan sekadar gaya hidup, tapi bagian dari solusi sistemik terhadap krisis iklim.

    “Melalui acara ini, kami ingin menunjukkan bahwa sistem guna ulang bisa dilakukan di ruang publik, tidak hanya di rumah atau kafe, tapi juga di acara komunitas, festival, dan ruang kota lainnya. Inilah bentuk langsung edukasi ke masyarakat dengan memberikan pengalaman langsung,” ujarnya.

    Baca: 5 Perusahaan penghasil sampah plastik terbesar

  • Bumdes di Purbalingga Ini Sukses Mengolah Sampah Plastik Menjadi Solar

    Bumdes di Purbalingga Ini Sukses Mengolah Sampah Plastik Menjadi Solar

    7cloud.asia – Inovasi warga Desa Penaruban, Kecamatan Bukateja, Purbalingga Jawa Tengah dalam menangani sampah plastik ini patut diacungi jempol.

    Di sana, sejumlah pegiat lingkungan mengembangkan teknologi sederhana untuk mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar solar.

    Unit pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar ini dikelola Badan Usaha milik Desa atau Bumdes setempat.

    Dipantau dari akun Youtube milik Bumdes Penaruban, alat pengolahan sampah plastik ini memiliki kapasitas 50 kilogram sampah plastik.

    Dari pengalaman pengelola, tidak semua sampah plastik dapat diolah menjadi BBM. Plastik yang mengandung aluminium foil akan menyulitkan penyulingan. Selain itu kondisi sampah plastik juga turut berpengaruh.

    Sampah plastik dalam kondisi basah dan kotor akan memperlama proses pengolahan.
    Setiap 10 kilogram sampah plastik bisa menghasilkan 9 liter solar, dengan waktu pengolahan mencapai 8 hingga 10 jam.

    Baca: Teknologi Faspol 5 mampu mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar

    Adapun solar yang dihasilkan biasa dibeli oleh petani setempat untuk keperluan mengoperasikan traktor ataupun mesin penggilingan padi.

    Anggota Komisi XII DPR, Aqib Ardiansyah saat mengunjungi instalasi pengolahan sampah plastik ini pada Sabtu (2/8/2025) menyatakan apresiasinya.

    “Ini membuktikan bahwa masyarakat memiliki kemauan dan kreativitas untuk mencari solusi. Tugas kita adalah mendukung mereka agar usahanya bisa berkembang secara berkelanjutan,” katanya.

    Aqib mendorong Dinas Lingkungan Hidup setempat untuk memberikan pendampingan serius terhadap inovasi-inovasi lokal seperti pengolahan sampah plastik menjadi solar tersebut.

    Ia menekankan pentingnya aspek sertifikasi, keamanan lingkungan, dan kelayakan usaha agar produk yang dihasilkan dapat diterima pasar dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

    “Dengan pendampingan yang tepat, produk olahan ini bisa menjadi solusi nyata yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga menguntungkan secara ekonomi. Kami ingin ini menjadi model yang bisa direplikasi di daerah lain,” tambahnya.

    Baca: Cara kerja Faspol 5 dalam mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar

    Sebagai bentuk dukungan konkret, Aqib juga berjanji akan memberikan bantuan berupa sepeda motor pengangkut sampah kepada komunitas pegiat sampah Limbah Pustaka.

    Bantuan ini diharapkan dapat menunjang operasional dan meningkatkan efisiensi pengumpulan sampah di lingkungan mereka.

    Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, Mugo Waluyo yang mendampingi Aqib menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di Purbalingga.

    Dalam kesempatan itu, Aqib mengungkapkan bahwa persoalan sampah di Purbalingga sudah mendesak untuk ditangani secara serius.

    Berdasarkan data yang diterimanya, volume sampah yang dihasilkan masyarakat Purbalingga mencapai sekitar 513 ton per hari, namun sebanyak 91 persen dari jumlah tersebut belum terkelola dengan baik.

    Karena itu, sebagai Anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi lingkungan hidup, Aqib menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk bersama-sama mencari solusi atas permasalahan tersebut.

    Ia bahkan mengundang perwakilan kementerian untuk melihat langsung kondisi tata kelola sampah di daerah ini.

    Baca: Kota Semarang menuju kota zero waste