ruangkota

Tag: lingkungan

  • Ditemukan Lubang Ozon di Langit Antartika, Apa Pengaruhnya pada Lingkungan di Indonesia?

    Ditemukan Lubang Ozon di Langit Antartika, Apa Pengaruhnya pada Lingkungan di Indonesia?

    7cloud.asia – Badan Antariksa Eropa (ESA) melalui pemantauan yang dilakukan dengan Satelit Copernicus Sentinel 5P menemukan kemunculan lubang ozon di atas Antarktika.

    Ukuran lubang ozon ini diperkirakan mencapai seluas 26 juta kilometer persegi atau setara dengan tiga kali luas Brasil.

    Sebagaimana dikutip dari Live Science, data satelit menunjukkan bahwa ukuran lubang pada lapisan ozon atau lubang ozon di atas Antartika itu adalah salah satu yang terbesar yang pernah muncul.

    Baca: Hari ozon sedunia, kapan diperingati?

    Para ahli pun menilai lubang ozon tersebut muncul akibat letusan gunung berapi bawah laut Tonga pada awal 2022.

    Adanya lubang ozon ini dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi lingkungan, terutama yang berada tepat di bawah lubang tersebut.

    Lapisan ozon merupakan lapisan di atmosfer pada ketinggian 20 sampai 35 kilometer di atas permukaan bumi yang mampu menyerap 97 hingga 99 persen sinar ultraviolet matahari yang berpotensi menimbulkan kerusakan di muka bumi.

    Baca: Mungkinkah Indonesia wujudkan nol emisi pada 2050?

    Pelindungan lapisan ozon dapat mengurangi dampak radiasi sinar ultraviolet B terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup lain serta lingkungan hidup.

    Dengan adanya lubang ozon ini maka perlindungan itu akan berkurang atau bahkan hilang. 

    Lantas apa dampak lubang ozon ini bagi kehidupan lingkungan dan masyarakat di Indonesia?

    Baca: Seperti ini perdagangan karbon bisa kurangi emisi 

    Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyampaikan temuan lubang ozon seluas 26 juta kilometer persegi di atas Antarktika tidak akan berdampak langsung kepada Indonesia.

    Karena lubang ozon terjadi di langit Antarktika maka negara-negara yang dekat dengan Kutub Selatan yang lebih terkena dampak, seperti Australia.

    “Kalau lubang ozonnya makin meluas, baru Indonesia terdampak,” kata Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLHK Yulia Suryati dikutip Antaranews.com Selasa (10/10/2023).

    Baca: Perjuangan panjang Kota London jadi kawasan nol emisi

    Meskipun begitu, Yulia menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia dapat berperan dalam melindungi ozon.

    Salah satunya adalah melalui tindakan mengurangi penggunaan bahan perusak ozon (BPO) yang banyak terdapat pada sistem pendingin.

    “Kita harus mengurangi penggunaan bahan perusak ozon yang banyak digunakan pada sistem pendingin. Masyarakat pada saat harus menyervis AC atau sistem pendingin lainnya harus memastikan refrigerant (pendingin) yang bersifat BPO tidak dilepas ke udara atau atmosfer,” kata Yulia menjelaskan.

     

     

  • Aspek Keadilan Penutupan PLTU Batubara dan Transisi Energi

    Aspek Keadilan Penutupan PLTU Batubara dan Transisi Energi

    7cloud.asia – Penutupan PLTU batubara dan mempercepat transisi energi menjadi salah satu yang diserukan para pemerhati lingkungan untuk menurunkan emisi karbon.

    Pensiun PLTU batubara ini akan terjadi bersamaan dengan proses transisi energi terbarukan yang dinilai lebih ramah lingkungan karena rendah emisi karbon.

    Namun, selain bagus untuk lingkungan karena rendah emisi karbon penutupan PLTU batubara juga punya manfaat ekonomi. 

    Studi International Energy Agency (IEA) menjelaskan, transisi energi dari PLTU batubara ini akan menciptakan 14 juta lapangan pekerjaan hijau di Indonesia pada tahun 2030.

    Baca: Riset CELIOS temukan penutupan PLTU batubara tak libatkan Pemda

    Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Muhammad saleh meminta pemerintah pusat mengevaluasi besar-besaran skema transisi energi nasional agar melibatkan pemerintah daerah secara bermakna.

    “Otoritas daerah perlu ikut merencanakan, menetapkan anggaran, dan melaksanakan program transisi energi agar kepentingan daerah dan penghidupan masyarakat setempat tidak terabaikan,” tulisnya.

    Keterlibatan ini penting agar pemerintah daerah berkesempatan merumuskan program transisi energi yang adil bagi penduduk setempat.

    Pemerintah pusat setidaknya bisa melibatkan daerah dalam perancangan tiga hal yaitu akses, partisipasi, dan peluang.

    Baca: Daftar PLTU batubara yang mangkrak dan layak dihentikan

    Dalam hal akses, pemerintah harus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, layanan masyarakat, dan infrastruktur.

    Kebutuhan ini penting untuk memudahkan pemerintah daerah dan masyarakat terutama kelompok rentan seperti (karyawan langsung PLTU, pekerja dalam rantai pasok industri terkait, masyarakat sekitar PLTU, dan bisnis lokal) turut serta dalam program transisi energi.

    Akses informasi juga penting agar masyarakat setempat mengetahui apa yang sedang direncanakan pemerintah dan berperan dalam pengambilan keputusan.

    Pasalnya, ketika dirancang tanpa mempertimbangkan akses informasi yang adil, program transisi energi sering kali menambah masalah baru.

    Baca: Mengulik transisi energi di Indonesia

    Salah satu contohnya, kenaikan pajak karbon Prancis pada bensin, solar, minyak pemanas, dan gas alam memicu protes masyarakat.

    Kebijakan ini diterapkan pemerintah secara ‘pukul rata’ dan menyebabkan keluarga miskin menanggung beban lebih berat.

    Di Afrika Selatan, serikat industri pertambangan dan logam nasional telah berbaris di ibu kota Pretoria mendesak untuk transisi energi yang adil

    Di Indonesia, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Wae Sano, Nusa Tenggara Timur, juga diprotes masyarakat adat. Menurut masyarakat setempat, proyek ini mengancam ruang hidup mereka.

    Baca: Sisi gelap transisi energi dari PLTU batubara 

    Sementara itu, partisipasi menekankan keterlibatan warga maupun suara kelompok yang kurang terwakili agar tidak ada yang tertinggal dalam usaha menggenjot energi terbarukan.

    Pembuatan program dan proyek energi terbarukan harus melibatkan berbagai kelompok secara bermakna dengan menggunakan berbagai saluran.

    Terakhir adalah aspek peluang yang setara untuk pekerjaan, pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi masyarakat.

    “Pemenuhan tiga aspek ini memungkinkan Indonesia menciptakan peluang bagi jutaan orang untuk mengatasi kemiskinan dan menikmati penghidupan lebih baik,” demikian Saleh mengakhiri tulisannya.

    Sumber: The Conversation, baca artikel asli di sini

  • Slow Living Juga Berarti Menjalin Hubungan atau Bonding dengan Lingkungan Sekitar

    Slow Living Juga Berarti Menjalin Hubungan atau Bonding dengan Lingkungan Sekitar

    7cloud.asia – Selamat sore pembaca 7cloud.asia, di Hari Minggu sore ini kita akan kembali berbincang soal slow living.

    Kali ini pembahasan kita akan menyorot salah satu aspek slow living yakni menjadi terhubung dengan lingkungan dan manusia di sekitar kita.

    “Menjalani gaya hidup slow living berarti mengetahui bagaimana gaya hidup Anda berdampak pada lingkungan di sekitar kita dan komunitas global,” tulis vanillapapers.net.

    Baca: Slow living juga berarti sangat menghargai waktu luang

    Dalam tulisan itu disebutkan, menjalani hidup ala slow living adalah penawar dari terus-menerus hidup secara daring dan terputus dari orang lain.

    Berbeda dengan slow living yang dijalankan orang di masa lalu, hidup di dunia maya membuat komunikasi yang dijalankan hanya berupa menjadi komentar dan suka.

    Tidak ada ikatan emosi maupun sentuhan fisik yang membuat hubungan itu terasa lebih bernilai.

    Baca: Kiat menghabiskan malam ala slow living

    Menjalani slow living berarti membina hubungan dengan komunitas dan lingkungan di sekitar kita, menghabiskan waktu pada hubungan yang lebih nilai bagi hidup kita.

    “Ketika Anda salah mengira media sosial sebagai komunikasi nyata, Anda akan merasa kesepian dan lelah,” lanjut tulisan itu. 

    Dan, jika kita bepergian ke satu tempat hanya semata untuk memotret objek wisata utama, bisa jadi Anda akan merugikan komunitas lokal.

    Baca:Cara sederhana mulai menerapkan slow living

    Mengonsumsi tanpa mempedulikan konsekuensinya berarti eksploitasi terhadap manusia, hewan, dan lingkungan di planet ini tidak selaras dengan prinsip slow living..

    Karena, slow living adalah tentang menghargai hubungan nyata dan mengetahui bahwa kita semua saling terhubung.

    Berikut beberapa tip untuk koneksi yang lebih mendalam dengan lingkungan sekitar ataupun tempat yang kita kunjungi:

    1. Temukan kembali seni percakapan dan cobalah beberapa hobi analog seperti permainan papan dan makan malam tanpa telepon di malam hari bersama orang-orang terkasih.

    Baca: Mungkinkah menerapkan slow living di kota yang sibuk

    2. Jadilah pendengar yang baik. Kembangkan persahabatan dengan berusaha bertanya, mengenal orang tersebut secara mendalam, dan simpan ponsel Anda saat makan.

    3. Dukung petani dan pengrajin lokal Anda dengan berbelanja secara lokal dan perdagangan yang adil bila memungkinkan.

    4. Terhubung dengan penduduk setempat saat liburan Anda untuk mendapatkan pengalaman perjalanan yang lebih autentik.

    Baca: 10 prinsip slow living yang dengannya kita dapat berproses

  • Memilah Sampah Sendiri, Edukasi Panjang Membangun Kesadaran Warga Sukaluyu, Bandung  

    Memilah Sampah Sendiri, Edukasi Panjang Membangun Kesadaran Warga Sukaluyu, Bandung  

     

    7cloud.asia – Masalah sampah masih belum terselesaikan oleh pemerintah kota Bandung. Tetapi berbeda halnya dengan di RW 09, Kelurahan Sukaluyu, Bandung Jawa Barat. Di tempat ini warga memilah sampah sendiri.

    Mereka mulai terbiasa memilah sampah sejak didampingi Perkumpulan Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB) pada 2015. Praktik ramah lingkungan ini sudah diterapkan hampir 90 persen warga.

    Melansir KBR, Koordinator Tim Kota YPBB, Ratna Ayu Wulandari menjelaskan butuh proses panjang untuk mengubah perilaku dan sistem di masyarakat.

    Baca: Cara mudah memilah sampah dari rumah

    Ayu mengatakan, pihaknya melakukan sosialisasi, konsultasi dengan RW atau kelurahan, kemudian ada edukasi bukan hanya untuk warga, tetapi juga untuk petugas yang mengambil petugas.

    “Jadi nanti nggak ada istilahnya udah dipilah di rumah, dicampur sama petugas. Tetap kita akan edukasi juga petugas sampah,” jelas Ayu.

    Memang, Ayu mengakui tak mudah membujuk warga agar mau memilah sampah dari rumah. Bahkan proses edukasinya membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun.

    “Di RW 09 ada fasilitas umum yang bisa diintegrasiin untuk pengelolaan sampah organik. Jadi sampah organiknya dikelola di kawasan, tidak diangkut keluar. Yang diangkut ke TPS adalah sampah yang memang tidak bisa dimanfaatkan,” jelasnya.

    Baca: DemiBumi mengajak konsumennya untuk jalani gaya hidup minim sampah

    Salah seorang warga RW RW 09, Nina tak cuma cakap memilah sampah, tetapi juga telaten mengompos sendiri sampah organiknya. Rumah Nina tak lagi berbau dan bebas lalat.

    Dari pihak RW tersedia tempat pengomposan terpusat, sehingga sampah-sampah organik dari warga bisa langsung dikompos.

    “Alhamdulillah manfaatnya banyak. Ini organiknya kan di kompos ya nanti komposnya balik ke kita buat tanaman, enam bulan sekali dipanen, balik lagi ke warga untuk menyuburkan tanaman,” kata Nina.

    Ibu rumah tangga berusia 70 tahun ini juga menjelaskan butuh waktu tahunan agar dirinya terbiasa mengelola sampah sendiri. Bahkan kini ia merasa miris melihat tumpukkan yang tak dipilah.

    Baca: Siklus ajak konseumennya kurangi sampah plastik dengan sistem isi ulang

    “Lama-lama kita biasa, jadi udah gereget ya, kalau misalkan di jalan atau di RW lain lihat ‘aduh masih nyampur’, jadi gimana gitu rasanya. Kalau di sini kan sudah biasa ya, malahan RT yang warganya banyak yang memilah, dikasih apresiasi,” kata Nina.

    Sementara itu, ketua RW 09 Sukaluyu, Iwan Poernawan mengatakan kemandirian mengelola sampah membuat masyarakat tak terdampak tutupnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti Bandung akibat kebakaran.

    “Di kawasan kami itu tetap bersih-bersih aja, tidak berbau busuk, itu dampak positif yang kami ini kalau milah sampah karena memang sistem kita sudah berjalan”

    “Darurat sampah ini kita tidak berdampaknya secara langsung di kawasan. Jadi panik kalau nggak memilah, terus sampah menumpuk jadi mengundang bau yang tidak sedap,” papar Iwan.

    Baca: Gaya hidup nyampah dan tak ramah lingkungan yang layak ditinggalkan

    RW 09 memang sudah bebas dari lautan sampah. Namun, masih ada sekitar 10 persen warga yang belum mau mengelola sampah sendiri di rumah.

    Umumnya mereka warga pendatang yang mengontrak rumah atau indekos.

    “Anak-anak kos saya lebih cenderung ke RT-nya masing-masing saya serahkan. Jadi tergantung pendekatannya sebetulnya. Pokoknya saya tidak mau tahu RT 1 sampai 7 tidak mengenal apakah itu kosan, harus memilah sampah suka atau tidak suka,” tegas Iwan.

    Ratna Ayu Wulandari, pendamping dari YPBB berharap warga RW09 dapat terus mengolah sampah secara mandiri tanpa didampingi YPBB serta menjadi gaya hidup sehari-hari.

    “Kan nggak mungkin kita terus-terusan dampingin. Tapi kalau pak RW mau konsultasi, mau tanya, kita masih ada. Di DLH (Dinas Lingkungan Hidup) kan juga punya tim pendamping, yang itu juga bisa rutin kalau ada masalah, error pengolahan, bisa ada pendamping juga (dari) DLH,” jelas Ayu.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Penebangan Hutan atau Deforestasi Sumbang Emisi Karbon dan Picu Masalah Lingkungan

    Penebangan Hutan atau Deforestasi Sumbang Emisi Karbon dan Picu Masalah Lingkungan

    7cloud.asia – Deforestasi atau pembukaan hutan menjadi masalah lingkungan yang hingga kini belum terselesaikan.

    Sejak tahun 1990, 420 juta hektare hutan telah hilang akibat aktivitas manusia termasuk pembukaan lahan untuk pertanian dan penebangan kayu. Deforestasi ini telah memicu berbagai masalah lingkungan.

    Salah satu masalah lingkungan yang disebabkan deforestasi adalah emisi karbon. Para ilmuwan dunia menyebut, deforestasi menyumbang sekitar 4,8 miliar ton emisi karbon dioksida atau CO2 setahun.

    Baca: Indonesia dan Brasil dituding sebagai penyumbang deforestasi terbesar

    Emisi karbon akibat hilangnya hutan dunia yang dipicu deforestasi ini setara dengan hampir 10% emisi tahunan manusia.

    Kabar buruknya, Indonesia disebut sebagai sebagai sumber utama emisi karbon di dunia akibat deforestasi di Kalimantan.

    Peneliti NASA menemukan bahwa percepatan metode penebangan dan pembakaran dalam pembukaan lahan di Kalimantan, berkontribusi terhadap peningkatan emisi karbon global terbesar dalam satu tahun, selama dua milenium terakhir. 

    Baca: Komitmen Indonesia turunkan deforestasi

    Pulau Kalimantan sendiri merupakan pulau terbesar ketiga di dunia dan rumah bagi salah satu hutan tropis tertua di dunia.

    Selain Indonesia, Brasil juga disebut sebagai salah satu penyumbang deforestasi di hutan tropis.

    Dan, dunia mencatat September 2022 sebagai bulan pemecahan rekor deforestasi di Amazon, hutan tropis terbesar dan terpenting di dunia, sepanjang sejarah Bumi.

    Baca: Lewat Komitmen Glasgow, 100 negara dunia sepakat kurangi deforestasi

    Berbagai upaya dilakukan untuk menahan laju deforestasi terutama yang dilakukan di hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia. Namun demikian, belum terjadi perkembangan yang signifikan.  

    Earth.org menulis, sebanyak 3,75 juta hektare hutan hujan primer tropis hilang pada tahun 2021 saja.

    “Hal ini menghasilkan 2,5 miliar ton emisi karbon dioksida, setara dengan emisi bahan bakar fosil tahunan di India dan hampir 10 lapangan sepak bola per menit,” tulis earth.org.

    Baca: Jika tidak hati-hati, Bursa Karbon justri bisa picu ketidakadilan iklim

    Meskipun laju deforestasi telah menurun selama tiga dekade terakhir, dunia  semakin kehilangan ribuan hektar setiap harinya.

    Dunia telah menebang 10 juta hektar pohon setiap tahunnya untuk menciptakan ruang bagi tanaman pangan dan peternakan, serta untuk memproduksi bahan-bahan seperti kertas.

    Jumlah ini menyumbang sekitar 16 persen dari total hilangnya tutupan pohon, Dan, sebagian besar atau 96 persen deforestasi terjadi di hutan tropis.

    Baca: DPR usulkan insentif bagi daerah penghasil oksigen

     

  • Konferensi Tenurial 2023 Tagih Regulasi yang Lebih Lindungi Lingkungan

    Konferensi Tenurial 2023 Tagih Regulasi yang Lebih Lindungi Lingkungan

    7cloud.asia – Konferensi Tenurial yang berlangsung pada 16-17 Oktober 2023 menyorot berbagai regulasi yang dinilai membuat perampasan tanah pertanian dan wilayah adat semakin mudah dan masif dalam beberapa tahun terakhir.

    Erasmus Cahyadi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menilai Pemerintah justru melahirkan berbagai regulasi yang bertujuan memfasilitasi investasi dan segelintir kelompok elite bisnis dan elite politik.

    “Mulai dari revisi UU Minerba, UU Cipta Kerja, UU IKN, Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP),” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Senin (16/10/2023).

    Sementara itu, regulasi yang mengarah kepada keadilan sosial dan lingkungan justru tidak kunjung diselesaikan dan diimplementasikan.

    Baca: Kebijakan pemerintah yang kapitalistik picu krisis lingkungan

    Ia menyebut TAP MPR IX/2001, UUPA 1960, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Perpres Reforma Agraria, hingga RUU Masyarakat Adat.

    Eras juga menekankan bahwa dalam satu dekade pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilai gagal memenuhi janji Nawacita.

    “Sehingga reforma agraria yang seharusnya mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat tidak terjadi, dan justru semakin menyingkirkan rakyat,” imbuhnya.

    Di kesempatan lain, Muhammad Isnur dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memberikan catatan tentang kebebasan sipil yang makin terancam.

    Baca: Masih ada pengabaian lingkungan dan masyarakat adat

    Selaras dengan semakin masifnya investasi dan regulasi pro-investasi, ujarnya, tantangan dan ancaman yang dihadapi gerakan masyarakat sipil adalah menyempitnya ruang publik (shrinking civic space),.

    “Ini terlihat dari aktivasi para pendengung pemerintah di dunia maya, maraknya pembubaran paksa diskusi-diskusi publik, stigmatisasi terhadap perjuangan masyarakat, kriminalisasi terhadap demonstran dan aktivis, dll,” ujarnya.

    Dalam Konferensi Tenurial 2023 ini, problem tentang kerusakan alam akibat pembangunan juga menjadi sorotan tersendiri.

    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat bahwa bencana ekologis banjir terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat tahun 2021-2022.

    Baca: Peran pemuda adat sebagai benteng budaya

    BNPB mencatat sebanyak 24.379 rumah terendam banjir, kurang lebih 112 ribu warga mengungsi, dan 15 orang meninggal dunia.

    Bahkan Presiden Jokowi sendiri mengatakan banjir tersebut merupakan yang terbesar dalam 50 tahun terakhir.

    “Model pembangunan yang menghamba pada modal dan kepentingan korporasi besar tersebut telah mengakibatkan kerusakan alam, meningkatnya bencana ekologis dan konflik sosial,” ujar Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Nasional WALHI.

    Menurutnya, masyarakat tidak hanya kehilangan tanah, tapi juga kehilangan pengetahuan lokal dan kekayaan tradisional yang selama ini telah terbukti mampu menjaga bumi dan sumber daya alam.

    Baca: KLHK akui 15 hutan adat di Hari Masyarakat Adat Sedunia

    Agenda Konferensi Tenurial 2023 ini ditutup pada tanggal 17 Oktober 2023, yang  menghasilkan rekomendasi dan gagasan baru dari berbagai problem tenurial yang ada.

    Selain itu, Konferensi Tenurial ini juga menjadi ajang konsolidasi gerakan rakyat untuk memperkuat diri dan posisi gerakan,

    “Sehingga ke depan perjuangan rakyat akan semakin menemukan jalan yang semakin kuat,” pungkas Ketua Steering Comite Konferensi Tenurial, Dewi Kartika.

     

  • BMKG: Indonesia Memiliki Teknologi yang Baik Atasi Krisis Air  

    BMKG: Indonesia Memiliki Teknologi yang Baik Atasi Krisis Air  

    7cloud.asia – Krisis air kini terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia akibat perubahan iklim. Padahal sebenarnya Indonesia memiliki kemampuan teknologi yang cukup baik dalam mengatasi krisis air tersebut.

    Penjelasan ini disampaikan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/10/2023).

    “Indonesia memiliki kemampuan teknologi yang cukup baik, ditambah berbagai kearifan lokal budaya masyarakat yang dapat menutup kesenjangan kapasitas dan ketangguhan dalam mengatasi krisis air akibat perubahan iklim,” jelasnya dikutip Antaranews.

    Selanjutnya Dwikorita menjelaskan dengan teknologi yang mumpuni, maka informasi dan data cuaca dan iklim dapat dipublikasikan ke masyarakat.

    Hal ini untuk melakukan berbagai langkah pencegahan, mitigasi ataupun pengurangan risiko bencana, sebelum bencana terjadi.  

    Menurutnya saat ini terjadi kesenjangan yang lebar antara negara maju dengan negara berkembang, negara kepulauan, dan negara miskin dalam hal kapasitas sosial-ekonomi dan teknologi.  

    Kondisi  ini berimbas pada ketangguhan suatu negara dalam beradaptasi dan memitigasi dampak perubahan iklim, terutama terkait dampak terhadap ketersediaan air, pangan dan energi.

    Berdasarkan laporan dari Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO), 60 persen kerugian bencana di negara maju terjadi akibat perubahan iklim.

    Namun dampak terhadap produk domestik bruto (PDB) negara tersebut hanya sekitar 0,1 persen.

    Sementara negara berkembang, tujuh persen kerugian bencana bisa menyebabkan dampak hingga 5-30 persen terhadap PDB.

    Sedangkan bagi negara kepulauan, 20 persen dari bencana dapat berdampak hingga 50 persen terhadap PDB. Bagi beberapa negara, bahkan bisa berdampak hingga 100 persen terhadap PDB.

    Dengan kondisi ini, lanjut Dwikorita, akan semakin memperparah kesenjangan ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan ketangguhan masyarakat dalam beradaptasi dan memitigasi perubahan iklim.

    “Negara-negara maju mungkin menganggap persoalan ini adalah persoalan sepele, namun bagi negara berkembang, kepulauan, dan miskin persoalan ini dampaknya bisa sangat besar,” imbuhnya.

    Maka dari itu, Dwikorita menegaskan bahwa World Water Forum(WWF) yang akan dilangsungkan di Bali pada 18-24 Mei 2024 mendatang dapat menjadi momentum kolaborasi.

    Hal ini untuk menutup kesenjangan antar bangsa, untuk lebih dini dalam mengantisipasi krisis iklim dan krisis air, baik secara global ataupun regional dan lokal.

    Selain teknologi, untuk mengantisipasi krisis air yang akan terjadi, butuh keterlibatan berbagai pihak, antara pemerintah, akademisi/ilmuwan, pihak Swasta, masyarakat dan media.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Green Building atau Bangunan Ramah Lingkungan, Langkah Strategis untuk Antisipasi Pemanasan Global

    Foto: Jakarta green building

    7cloud.asia – Pemanasan global yang sudah sangat dirasakan dampaknya dalam 30 tahun terakhir, harus menjadi alasan bagi Indonesia, untuk memprioritaskan pengembangan green building atau hunian layak berbasis ramah lingkungan.

    “Pemanasan global dan perubahan iklim ini nyata sudah kita rasakan sehingga pengembang perumahan diminta untuk lebih peduli lingkungan dan mulai menerapkan green building dalam pembangunannya,” kata Koordinator Bidang Iklim Terapan BMKG Marjuki di Jakarta. 

    Pernyataan soal pentingnya penerapan green building untuk mengantisipasi pemanasan global diungkap di diskusi bertajuk “Properti, Asuransi Serta Prediksi Panas Bumi Bagaimana Harus Mengantisipasi nya?”, Rabu (18/10/2023).

    Menurut Marjuki, salah satu dampak nyata dari pemanasan global adalah kekeringan yang dibuktikan dengan hari tanpa hujan di sebagian besar daerah yang sudah berlangsung sejak Juli hingga awal tahun depan.

    Baca: Mengenal apa itu desain biofilik

    Bahkan, BMKG mencatat per September 2023 merupakan bulan terpanas sepanjang masa, dengan suhu rata-rata global meningkat menjadi 36-38 derajat celcius atau mencapai rata-rata 1,5 derajat celsius lebih tinggi dibanding era pra-industri.

    Kenaikan suhu bumi tersebut akibat produksi emisi gas rumah kaca dan diperparah dengan aktifnya badai El-Nino di samudera Pasifik.

    Hal ini telah menyebabkan berbagai dampak seperti kekeringan meningkat 1,7 kali dan disertai peningkatan polusi udara yang dapat berimplikasi penurunan kesehatan penduduk.

    Oleh sebab itu, BMKG menilai masyarakat perlu diperkenalkan pada green building yang lebih ramah lingkungan karena dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim tersebut.

    Baca: Beda desain biofilik dan ramah lingkungan

    Green building menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti penghematan energi, penghematan air, dan penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan.

    Salah satu contoh green building di Indonesia adalah perumahan dan rumah susun di Tegal, Jawa Tengah.

    Perumahan ini menerapkan berbagai prinsip ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, konservasi air, dan pengelolaan limbah yang baik.

    Di sisi lain, dia menjabarkan, semua pihak harus menyadari dalam upaya mitigasi pemanasan global dan perubahan iklim tidak hanya terkonsentrasi pada pemanfaatan sumber daya energi, dan sektor ketahanan pangan.

    Namun, juga termasuk penyediaan hunian layak sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat.

    Baca: Desain bandara ini sangat ramah lingkungan sehingga layak disebut green building

    Diketahui, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 melaporkan jumlah perumahan di Indonesia mencapai 118,9 juta unit. Jumlah ini meningkat sebesar 2,9 persen dari tahun sebelumnya.

    Dari jumlah tersebut, sebanyak 70,1 juta unit merupakan rumah tinggal tunggal, 29,5 juta unit merupakan rumah tinggal susun, dan 9,3 juta unit merupakan rumah tinggal lainnya.

    Jumlah perumahan terbesar terdapat di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 64,8 juta unit. Kemudian diikuti oleh Pulau Sumatra dengan 28,2 juta unit,

    Pulau Kalimantan berada di tempat ketiga dengan 12,7 juta unit, Pulau Sulawesi dengan 12,4 juta unit, Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan 5,8 juta unit, dan Pulau Papua dengan 1,1 juta unit.

    Baca: 8 jenis tanaman yang efektif serap polusi udara

    Maka dari itu, dia berharap dengan informasi ini para pengembang perumahan dapat lebih memahami pentingnya green building dan mulai menerapkan nya dalam pembangunan.

    Hanya saja, menurutnya, para pakar berasumsi bahwa dalam hal ini kehadiran kolaborasi pemerintah-swasta terkait penyesuaian terkait finansial harus difikirkan.

    Kerja sama ini juga  sangat dinantikan sehingga seluruh kalangan masyarakat dapat mendapatkan manfaat green building yang lebih ramah lingkungan tersebut.

    Disarikan dari artikel di Antaranews.com

     

  • Agar Gen Z Lebih Antusias Ikuti Gerakan Pro Lingkungan

    Agar Gen Z Lebih Antusias Ikuti Gerakan Pro Lingkungan

    7cloud.asia – Penelitian yang dilakukan Ina Ratriyana, kandidat PhD  School of Film, Media, and Journalism, Monash University, Melbourne, Australia, Monash University menemukan antusiasme Gen Z dalam kegiatan pro lingkungan masih rendah.

    Penelitian Ina dilakukan pada 2021 dengan partisipan di Yogyakarta, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, dan Denpasar menunjukkan masih rendahnya antusiasme Gen Z di Jawa dan Bali pada gerakan pro lingkungan, 

    Lantas apa solusinya agar anak muda terutama Gen Z mau terlibat dalam aksi nyata dan gerakan pro lingkungan? 

    Baca: Antusiasme Gen Z di indonesia dalam gerakan pro lingkungan masih rendah

    Ina Ratriyana dalam tulisannya di The Conversation berjudul “Riset: antusiasme Gen Z di Jawa dan Bali pada isu lingkungan masih rendah” mengusulkan beberapa langkah berikut ini:  

    1. Pendidikan kesadaran lingkungan secara formal maupun nonformal

    Dalam konteks formal, pemerintah melalui beberapa kementerian terkait sudah melakukan inisiasi penting.

    Misalnya dengan membuat kesepakatan bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 03/MENLH/02/2010 dan Nomor 01/II/KB/2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup.

    Di tahun 2013, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 81A/2013 untuk mendorong program sekolah berbasis lingkungan di Indonesia.

    Baca: Anak muda sadar akan bahaya perubahan iklim tapi enggan beraksi

    Sayangnya, program ini masih belum menemukan titik terang di mana praktik pro lingkungan terbatas pada hafalan limbah dan polusi. Salah seorang partisipan dari Cirebon, Jawa Barat, mengaku:

    “Saya hanya menghafal jenis-jenis polusi dari pelajaran biologi, namun pengalaman tentang polusi baru saya dapat saat mulai kos di Yogyakarta.”

    Hal ini diamini oleh teman-temannya yang lain.

    Selain pendekatan formal, penelitian ini juga menunjukkan nilai-nilai baik yang bisa dibangun melalui pendidikan nonformal.

    Beberapa partisipan, misalnya, mengaku mendapatkan ilmu dan praktik pro lingkungan, seperti kegiatan menanam pohon dan pentingnya merawat alam, dari kegiatan gereja dan masjid.

    Baca: Seperti ini media memotret gerakan lingkungan Gen Z

    2. Menggunakan pendekatan budaya populer

    Gen Z merupakan generasi yang lebih familiar dengan isu lingkungan saat membacanya di majalah, website, media sosial, ataupun film.

    Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu partisipan yang menyebutkan bahwa:

    “Saya paham tentang banjir dari film Leonardo di Caprio.”

    Mendekati Gen Z memang tidak bisa menggunakan cara-cara lama dalam menggugah keedulian mereka pada gerakan pro lingkungan.

    Perlu cara baru yang lebih inovatif untuk menggerakkan Gen Z agar mau terlibat dalam gerakan pro lingkungan.

    Baca: Bumi butuh aksi nyatamu, yuk segera bergabung dengan gerakan lingkungan

    Program yang bersifat mekanistik, yaitu ditentukan oleh pemerintah atau pihak sekolah tanpa melibatkan kebutuhan dan keinginan siswa, tidak akan sukses untuk kelompok ini.

    Bentuk Kegiatan pro lingkungan harus didesain oleh dan untuk anak muda itu sendiri. Pihak lain, seperti guru, pemerintah, atau pemilik dana, bisa mengarahkan dan mengawasi prosesnya.

    Selain itu, kegiatan pro lingkungan juga bisa menggunakan media populer sebagai sarana edukasi.

    Bagaimanapun, bagi Gen Z, fotografi, musik, atau cerita menjadikan informasi pro lingkungan lebih ringan dan lebih mudah diingat daripada tumpukan buku pelajaran.

    Sumber: The Conversation

  • Riset: Antusiasme Anak Muda Indonesia dalam Gerakan Pro Lingkungan Masih Rendah

    Riset: Antusiasme Anak Muda Indonesia dalam Gerakan Pro Lingkungan Masih Rendah

    7cloud.asia – Hingar-bingar gerakan anak muda global untuk lingkungan sudah lama kita dengar. Sebut saja Fridays for Future di Swedia, Generation Zero di Selandia Baru, atau Youth for Climate movement di Belgia.

    Lantas bagaimana dengan gerakan lingkungan yang dilakukan anak muda di Indonesia?

    Sejumlah pihak merasa skeptis, kurang percaya dan ragu-ragu dengan tingkat partisipasi anak muda di Indonesia dalam gerakan yang pro lingkungan.

    Beberapa penelitian sebelumnya, misalnya yang dilakukan oleh Indikator, lembaga survei Indonesia di bidang politik dan kebijakan publik, pada tahun 2021, menyatakan bahwa anak muda Indonesia peduli masalah lingkungan dan iklim.

    Tulisan Aulia Dwi Nastiti, kandidat doktor dari Northwestern University, Amerika Serikat, dan Geger Riyanto, dosen di Universitas Indonesia, juga menyatakan bahwa anak muda peduli iklim dengan melakukan konsumsi ramah lingkungan.

    Baca: Anak muda sadar akan perubahan iklim tapi enggan beraksi

    Namun, temuan penelitian yang dilakukan Ina Ratriyana, kandidat PhD  School of Film, Media, and Journalism, Monash University, Melbourne, Australia, Monash University menemukan hal berbeda. 

    Penelitian Ina pada 2021 dengan partisipan di Yogyakarta, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, dan Denpasar menunjukkan fakta sebaliknya, yaitu masih rendahnya antusiasme Gen Z di Jawa dan Bali pada isu lingkungan.

    Berikut hasil penelitian Ina soal kepedulian anak muda Indonesia pada gerakan pro lingkungan  yang laporannya dilansir di The Conversation. 

    Penelitian tersebut mencari tahu alasan-alasan di balik perilaku Gen Z, anak muda yang lahir di antara tahun 1997 dan 2012 atau saat ini mereka berusia 11 hingga 26 tahun, untuk peduli atau tidak peduli pada kegiatan pro lingkungan.

    Di dalam penelitian soal kepedulian lingkungan ini, saya melibatkan tiga kelompok mahasiswa berusia 18-21 tahun.

    Tiga kelompok ini dipilih berdasarkan pengalaman mereka, yaitu, sudah memiliki pengalaman sebagai sukarelawan dalam kegiatan lingkungan, merupakan influencer yang pernah terlibat dalam pembuatan konten lingkungan, atau mahasiswa biasa.

    Baca: Media memandang gerakan lingkungan anak muda di Indonesia

    Peran diri dan lingkungan
    Dari hasil penelitian tersebut, saya melihat beberapa faktor yang menghambat kontribusi Gen Z dalam kegiatan atau gerakan pro lingkungan.

    Yang pertama adalah tekanan pribadi. Gen Z cenderung memiliki banyak mimpi dan ambisi yang membuat mereka tenggelam dalam kesibukan.

    Selain berkuliah, Gen Z bekerja paruh waktu, magang, membuka bisnis, atau sibuk di organisasi kampus, sehingga kegiatan yang dirasa tidak menguntungkan menjadi beban bagi aktivitas keseharian mereka.

    Tidak mengherankan jika kemudian seorang peserta menyebutkan bahwa waktu adalah hal yang sangat berharga, sehingga mereka tidak mau menghabiskan waktu dengan berjalan kaki.

    Beberapa artikel juga menyatakan bahwa Gen Z sangat individual dan mementingkan diri mereka sendiri. Namun, penelitian saya menunjukkan bahwa tekanan untuk sukseslah yang mendorong mereka untuk bersikap seperti itu.

    Artinya, kita perlu menilik kembali strategi komunikasi pro lingkungan untuk Gen Z, yaitu dengan menekankan pesan-pesan yang menguntungkan bagi anak muda, baik untuk saat ini maupun di masa depan.

    Baca: Bumi butuh aksi nyatamu untuk lebih peduli lingkungan

    Pengaruh lingkungan sekitar dan tekanan sosial juga berpengaruh pada perilaku pro lingkungan seseorang.

    Keluarga, teman, dan komunitas punya pengaruh utama perilaku dari Gen Z. Perilaku pro lingkungan bisa dengan mudah terbentuk saat mereka berada dalam lingkungan yang positif.

    Gen Z yang tinggal dengan keluarga yang memahami isu lingkungan, lebih berpeluang untuk melakukan praktik-praktik positif dan sederhana, seperti mematikan lampu sebelum bepergian, atau menggunakan AC dan air seperlunya.

    Di sekolah, mereka akan melakukan perilaku pro lingkungan saat teman-teman mereka melakukan hal yang sama.

    Mereka akan terdorong untuk melakukan hal-hal baik, seperti membawa botol air minum isi ulang atau bekal dari rumah, apabila memiliki ‘teman’ yang berperilaku sama.

    Hal ini menegaskan betapa Gen Z memiliki kesadaran norma sosial yang tinggi . Artinya, mereka sangat peduli atas pikiran orang lain akan diri mereka.

    Baca: Greta Thunberg mulai lakukan gerakan pro lingkungan sejak umur 8 tahun

    Seorang partisipan, contohnya, berhenti berjalan kaki karena tetangganya mengatakan “sayang kalau kepanasan, apalagi kulitmu putih begitu”.

    Dalam cerita yang lain, rajin jalan kaki juga bisa menimbulkan komentar “pelit” atau dianggap tidak mau mengeluarkan uang untuk membeli bensin.

    Komentar-komentar negatif ini muncul karena adanya ketidakpahaman sosial tentang pentingnya kegiatan pro lingkungan.

    Lantas apa solusinya agar anak muda mau terlibat dalam aksi nyata dan gerakan pro lingkungan, ikuti di tulisan selanjutnya. 

    Sumber The Conversation.