7cloud.asia – Konferensi Tenurial yang berlangsung pada 16-17 Oktober 2023 menyorot berbagai regulasi yang dinilai membuat perampasan tanah pertanian dan wilayah adat semakin mudah dan masif dalam beberapa tahun terakhir.
Erasmus Cahyadi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menilai Pemerintah justru melahirkan berbagai regulasi yang bertujuan memfasilitasi investasi dan segelintir kelompok elite bisnis dan elite politik.
“Mulai dari revisi UU Minerba, UU Cipta Kerja, UU IKN, Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP),” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Senin (16/10/2023).
Sementara itu, regulasi yang mengarah kepada keadilan sosial dan lingkungan justru tidak kunjung diselesaikan dan diimplementasikan.
Baca: Kebijakan pemerintah yang kapitalistik picu krisis lingkungan
Ia menyebut TAP MPR IX/2001, UUPA 1960, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Perpres Reforma Agraria, hingga RUU Masyarakat Adat.
Eras juga menekankan bahwa dalam satu dekade pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilai gagal memenuhi janji Nawacita.
“Sehingga reforma agraria yang seharusnya mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat tidak terjadi, dan justru semakin menyingkirkan rakyat,” imbuhnya.
Di kesempatan lain, Muhammad Isnur dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memberikan catatan tentang kebebasan sipil yang makin terancam.
Baca: Masih ada pengabaian lingkungan dan masyarakat adat
Selaras dengan semakin masifnya investasi dan regulasi pro-investasi, ujarnya, tantangan dan ancaman yang dihadapi gerakan masyarakat sipil adalah menyempitnya ruang publik (shrinking civic space),.
“Ini terlihat dari aktivasi para pendengung pemerintah di dunia maya, maraknya pembubaran paksa diskusi-diskusi publik, stigmatisasi terhadap perjuangan masyarakat, kriminalisasi terhadap demonstran dan aktivis, dll,” ujarnya.
Dalam Konferensi Tenurial 2023 ini, problem tentang kerusakan alam akibat pembangunan juga menjadi sorotan tersendiri.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat bahwa bencana ekologis banjir terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat tahun 2021-2022.
Baca: Peran pemuda adat sebagai benteng budaya
BNPB mencatat sebanyak 24.379 rumah terendam banjir, kurang lebih 112 ribu warga mengungsi, dan 15 orang meninggal dunia.
Bahkan Presiden Jokowi sendiri mengatakan banjir tersebut merupakan yang terbesar dalam 50 tahun terakhir.
“Model pembangunan yang menghamba pada modal dan kepentingan korporasi besar tersebut telah mengakibatkan kerusakan alam, meningkatnya bencana ekologis dan konflik sosial,” ujar Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Nasional WALHI.
Menurutnya, masyarakat tidak hanya kehilangan tanah, tapi juga kehilangan pengetahuan lokal dan kekayaan tradisional yang selama ini telah terbukti mampu menjaga bumi dan sumber daya alam.
Baca: KLHK akui 15 hutan adat di Hari Masyarakat Adat Sedunia
Agenda Konferensi Tenurial 2023 ini ditutup pada tanggal 17 Oktober 2023, yang menghasilkan rekomendasi dan gagasan baru dari berbagai problem tenurial yang ada.
Selain itu, Konferensi Tenurial ini juga menjadi ajang konsolidasi gerakan rakyat untuk memperkuat diri dan posisi gerakan,
“Sehingga ke depan perjuangan rakyat akan semakin menemukan jalan yang semakin kuat,” pungkas Ketua Steering Comite Konferensi Tenurial, Dewi Kartika.
Leave a Reply