ruangkota

Tag: Ekonomi Hijau

  • Buka Kongres KMHDI, Presiden Jokowi Dorong Mahasiswa Kuasai Iptek Ekonomi Hijau

    Buka Kongres KMHDI, Presiden Jokowi Dorong Mahasiswa Kuasai Iptek Ekonomi Hijau

    7cloud.asia – Presiden Joko Widodo (jokowi) mengajak generasi muda untuk mulai serius mendalami ekonomi hijau.

    Jokowi mengatakan, perubahan iklim tidak hanya dirasakan di Indonesia saja. Semua negara juga merasakan dampak perubahan ikim ini. Karena itu, green economy atau ekonomi hijau perlu dilakukan untuk mendukung transformasi hijau.

    Di hadapan mahasiswa anggota Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Jokowi minta agar mahasiswa mempersiapkan diri mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) tentang ekonomi hijau.

    Baca: Presiden ajak warga beralih ke transportais publik yang lebih ramah lingkungan
     
    “Dalam mendukung momentum transformasi hijau, saya minta KMHDI untuk
    mempersiapkan diri mempelajari ilmu pengetahuan tentang ini (ekonomi hijau),” ujar Jokowi saat membuka Kongres Nasional Mahasabha XIII KMHDI 2023 di Universitas Tadulako, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
     
    Iptek ini, lanjut Jokowi, perlu dipelajari agar nantinya dapat melakukan inovasi baru untuk menghadapi berbagai tantangan dan perubahan, salah satunya yakni
    tantangan perubahan iklim.

    Selain itu, Jokowi juga mengajak mahasiswa untuk mempelajari beberapa hal, di
    antaranya terkait carbon trading (perdagangan karbon), carbon market (pasar
    karbon).

    Baca: Ekonomi biru untuk merawat kekayaan laut

    Presiden juga mendorong mahasiswa untuk mengembangkan climated entrepreneurship, waste recycling, dan battery technology sebagai upaya mengurangi dampak perubahan iklim.
     
    Jokowi menambahkan, semua negara di dunia kini berbondong-bondong untuk ikut masuk ke dalam transformasi ekonomi hijau, seperti pembiayaan dan pendanaan.

    Dunia juga sedang berlomba untuk mengembangkan green energy atau energi hijau untuk menahan laju perubahan iklim.

    Baca: Nasib nelayan kian terpinggirkan, konsep ekonomi biru harus diperjuangkan

    “Karena itu, saya titip kepada KMHDI untuk menyosialisasikan jaga hutan, jaga air, pengelolaan sampah terutama sampah plastik. Selain itu, mengurangi polusi, karena polusi sudah menjadi masalah besar kita saat ini,” pesannya.

    Pada kesempatan itu Jokowi juga mengusulkan agar universitas atau perguruan
    tinggi dapat membuat jurusan dan fakultas yang mendukung transformasi hijau.
     
    “Dunia sudah berubah, kita harus memiliki inovasi dan keinginan untuk
    menyongsong perubahan-perubahan itu,” ujar Jokowi.

    Nurakhmayani disarikan dari Setkab. 

  • KLHK: Pelestarian Keanekaragaman Hayati untuk Ekonomi Hijau

    KLHK: Pelestarian Keanekaragaman Hayati untuk Ekonomi Hijau

    7cloud.asia – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajak masyarakat untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati untuk pertumbuhan ekonomi hijau.

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK Nunu Anugrah mengatakan keanekaragaman hayati berperan penting bagi kehidupan manusia di berbagai seperti  ekonomi, kesehatan, keamanan, ketahanan pangan,dan lain-lain.

    “Selain itu, meningkatnya ilmu pengetahuan, teknologi, perilaku, serta komitmen, juga menjadi faktor penting dalam keberlanjutan keanekaragaman hayati, dan posisi masyarakat saat ini sebagai salah satu penentunya,” ujar Nunu saat membuka Kehati Expo 2023 di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu malam (21/10/2023).

    Selanjutnya, Nunu menjelaskan saat ini dunia tengah menghadapi triple planetary crisis yaitu, perubahan iklim, polusi dan hilangnya keanekaragaman hayati.

    Ketiganya saling terkait dan sangat mendesak untuk diatasi. Karena itu, perlu mengedepankan paradigma bekerjasama dan berkolaborasi untuk mengatasi krisis tersebut.. 

    “Kita semua harus menjadi bagian dari solusi terhadap krisis lipat tiga tersebut, khususnya terkait biodiversity loss,” ujarnya.

    Selain itu, perlu keterlibatan aktif semua pihak dalam aksi lingkungan dan kehutanan juga dapat menjadi modal dasar mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.

    “Oleh karena itu, mari kita jaga, rawat dan lestarikan tumbuhan dan satwa liar yang ada di muka bumi ini terutama yang ada di negara Indonesia,” .katanya.

    Melansir Antaranews, sebelumnya KLHK telah melakukan beberapa upaya konservasi sebagai langkah pelestarian keanekaragaman hayati.

    Salah satunya konservasi ex-situ dalam bentuk penangkaran Jalak Bali yang telah berhasil mendukung peningkatan populasi di habitat alaminya (dari hasil restocking).

    Kemudian, pengembangan wisata alam yang tetap mempertahankan home range satwa liar.

    Selain itu, KLHK melakukan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati untuk mengetahui potensi dalam perencanaan konservasi ke depannya.

    Upaya lainnya adalah dengan menerapkan pemanfaatan teknologi terkini seperti artificial reproductive technology (ART) untuk mendukung upaya konservasi satwa dilindungi.

    Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan.

    Instruksi itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi habitat tumbuhan dan satwa liar dan mempertahankan fungsi di dalamnya.

    Kehati Expo ini diselenggarakan oleh KLHK dalam rangka menyambut Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional yang diperingati setiap 5 November.

    Reporter: Nurakhmayani

  • Ekonomi Hijau Justru Menjanjikan Lebih Banyak Pendapatan dan Berkelanjutan untuk Negara

    Ekonomi Hijau Justru Menjanjikan Lebih Banyak Pendapatan dan Berkelanjutan untuk Negara

    7cloud.asia – Krisis iklim yang melanda Bumi saat ini membuat transisi ke ekonomi hijau semakin mendesak.

    Transisi ke ekonomi hijau ini dibutuhkan agar Indonesia, sebagai salah satu negara dengan emisi karbon terbesar ke-10 di dunia, beralih dari industri ekstraktif yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

    Momen pemilihan umum atau Pemilu 2024 menjadi kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk mengakselerasi transisi ke ekonomi hijau.

    Momentum ini juga menjadi kesempatan bagi para kandidat calon presiden dan wakil presiden untuk menunjukkan komitmennya dalam mengatasi krisis iklim, menjamin ketersediaan lapangan kerja, stabilitas harga pangan, pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Baca: Pengembangan energi terbarukan di Indonesia berjalan lamban

    Greenpeace Indonesia sebagai salah satu organisasi nirlaba lingkungan bersama Center of Economics and Law Studies (CELIOS) bekerja sama untuk melakukan studi dampak ekonomi yang ditimbulkan dari transisi ekonomi hijau.

    Hasil penelitian ini kemudian disampaikan sebagai rekomendasi kepada para pemangku kebijakan dan para caleg/capres yang akan maju di Pemilu 2024.

    Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira saat peluncuran hasil studi pada Selasa (19/12/2023), mengatakan transisi ke ekonomi hijau ini sudah tidak bisa ditunda lagi.

    “Industri ekstratif nggak bisa terus diharapkan, karena saat komoditas habis berpotensi menimbulkan masalah baik sosial maupun ekonomi,” ujarnya.

    Baca: Pro kontra power wheeling di UU Terbarukan

    Bhima mengatakan, kekhawatiran bahwa transisi ke ekonomi hijau akan mengancam pertumbuhan ekonomi sama sekali tidak benar. 

    Bahkan menurutnya, dengan ekonomi hijau tidak hanya menjamin keberlanjutan tetapi akan menghasilkan potensi pendapatan yang lebih besar bagi ekonomi nasional. 

    “Jika bisnis dijalankan seperti sebelumnya, diperkirakan akan menyumbang Rp 1843 triliun kepada ekonomi. Jika beralih ke ekonomi hijau akan hasilkan potensi Rp 3000 triliun ke PDB, jadi hampir dua kali lipat,” terangnya. 

    Potensi ini terutama ada di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Transisi ke ekonomi hijau akan mendorong sirkular ekonomi, dan dapat menciptakan 19,4 lapangan kerja di berbagai sektor.

    Baca: Aktivis lingkungan minta PLN tak halangi penggunaan pembangkit tenaga surya

    Dari sisi pendapatan pajak, itung-itungan CELIOS menemukan ekonomi hijau berpotensi menghasilkan tambahan pajak bersih hingga Rp 80 triliun.

    “Angka ini hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan perhitungan jika bisnis dilakukan seperti sekarang, di mana perkiraan pendapatan pajak Rp 34,8 Triliun,” ujarnya. 

    Bhima juga melihat adanya potensi sumber pembiayaan untuk ekonomi hijau yang mungkin digali yakni debt cancellation (potongan utang) dan dana loss and damage.

    “Bukan pinjaman baru tapi pemotongan utang pokok dan bunganya, sehingga tersedia cukup ruang fiskal untuk membiayai ekonomi hijau,” terangnya.

    Baca: Ini alasan pemerintah menunda penerapan pajak karbon

     

  • Kiat Agar Transisi ke Ekonomi Hijau Berjalan Lebih Cepat

    Kiat Agar Transisi ke Ekonomi Hijau Berjalan Lebih Cepat

    7cloud.asia – Transisi ke ekonomi hijau sudah semakin mendesak dilakukan di saat krisis iklim makin memburuk seperti saat ini.

    Agar transisi ke ekonomi hijau dapat berjalan dengan baik, Direktur CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan perlu ada komitmen dari pemerintah maupun swasta.

    “Untuk mendorong transisi ke ekonomi hijau harus ada komitmen pemerintah lewat pendanaan yang mampu mendorong pelaku usaha untuk beralih ke sektor industri berkelanjutan,” terang Bima saat peluncuran hasil studi yang dilakukan Center of Economics and Law Studies (CELIOS) dan Greenpeace Indonesia, Selasa (19/12/2023) di Jakarta.

    Dalam laporan bertajuk Policy Brief: Dampak Transisi Ekonomi Hijau terhadap Perekonomian, Pemerataan, dan Kesejahteraan Indonesia itu disebutkan bahwa pemerintah bisa mengalihkan insentif fiskal di sektor bahan bakar fosil dan tambang ke sektor industri berkelanjutan.

    Baca: Ekonomi hijau harus didorong dari sekarang

    Pemerintah juga bisa menerapkan pajak produksi batubara dan pajak windfall profit, serta mengelola dana abadi yang berasal dari pendapatan sumber daya alam (SDA).

    “Pemerintah juga harus segera menerapkan pajak karbon untuk mengurangi emisi yang ditimbulkan dari aktivitas ekonomi ekstraktif dan bahan bakar fosil.” imbuh Bhima.

    Bhima melanjutkan, pihak swasta pun dapat berperan dalam pendanaan ekonomi hijau.

    Pelaku jasa perbankan dapat mengalihkan porsi kredit perbankan di sektor pertambangan, penggalian dan migas ke sektor industri berkelanjutan.

    Sementara itu, perusahaan di pasar modal pun dapat mengoptimalkan dana publik di pasar modal untuk mendorong pembiayaan ekonomi hijau melalui penawaran saham perdana (initial public offering/IPO).

    Baca: Ekonomi hijau justru janjikan pendapatan yang lebih besar lagi berkelanjutan

    Hasil studi yang dilakukan CELIOS dan Greenpeace Indonesia ini juga memberikan sejumlah rekomendasi untuk berbagai kementerian dan instansi untuk dapat mengimplementasi transisi ke ekonomi hijau. 

    Salah satunya adalah dengan menyusun APBN Hijau, memberikan paket kebijakan stimulus ekonomi hijau, debt cancelation serta implementasi loss and damage fund. 

    Stimulus ekonomi hijau antara lain dengan pemberian insentif pajak bagi perusahaan yang telah menggunakan energi hijau dan ramah lingkungan dalam produksinya 

    Sedangkan debt cancelation, adalah pemotongan utang pokok dan bunga utang sehingga tersedia ruang fiskal untuk membiayai program-program ekonomi hijau. 

    Baca: Pengembangan energi terbarukan di Indonesia berjalan lamban

    Ia melanjutkan untuk debt Kemenkeu bisa membuka ruang negosiasi dengan kreditur dari negara maju dan lembaga internasional seperti bank dunia atau IMF, untuk memberikan keringanan pembayaran bunga. 

    “Jika setiap tahun kita membayar bunga utang sebanyak Rp 400 triliun, maka setidaknya kita akan mendapatkan dana Rp 100 triliun yang bisa digunakan untuk membiayai pembangunan energi hijau,” imbuhnya. 

    Namun Bhima melihat tidak ada keberanian Indonesia membuka ruang negosiasi tersebut. Karena pemerintah khawatir, jika negosiasi utang dilakukan akan muncul persepsi Indonesia tidak kuat membayar utang.

    Padahal banyak negara lain yang sukses melakukan hal ini, salah satunya Barbados yang kemudian ditiru banyak negara lain

    Selain itu Indonesia bisa menjual sebagai negara kepulauan yang terancam tenggelam karena perubahan iklim untuk mendapat dana mitigasi dan adaptasi krisis iklim. 

    Baca: Mobil listrik, untuk lingkungan atau keuangan negara?

    Diakui, loss and damage fund ini tidak sebesar debt cancelation yakni satu program hanya 20-30 miliar dolar. Namun tetap saja skema ini bisa dimanfaatkan Indonesia untuk mendorong transisi ke ekonomi hijau.

    “Nanti dananya bisa dikelola dibawah KLHK, yang penting transparansi dan uangnya benar-benar digunakan untuk warga pesisir yang terdampak kenaikan permukaan air laut,” tandasnya.

     

     

  • Ini Manfaat yang Bisa Dipetik Indonesia Jika Ada Komitmen untuk Transisi ke Ekonomi Hijau di Pemilu 2024

    Ini Manfaat yang Bisa Dipetik Indonesia Jika Ada Komitmen untuk Transisi ke Ekonomi Hijau di Pemilu 2024

    7cloud.asia – Transisi ke ekonomi hijau diperkirakan dapat memberikan dampak hingga Rp 4.376 triliun ke output ekonomi nasional.

    Peralihan ke ekonomi hijau juga diprediksi memberikan tambahan produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 2.943 triliun dalam 10 tahun ke depan, atau setara 14,3% PDB Indonesia pada tahun 2024. 

    Efek berganda ekonomi hijau dari sisi PDB jauh melebihi struktur ekonomi saat ini yang masih bergantung pada sektor industri ekstraktif, salah satunya pertambangan

    Demikian hasil temuan studi yang dilakukan Center of Economics and Law Studies (CELIOS) dan Greenpeace Indonesia dalam Policy Brief: Dampak Transisi Ekonomi Hijau terhadap Perekonomian, Pemerataan, dan Kesejahteraan Indonesia

    Hasil studi tentang ekonomi hijau ini dirilis di Jakarta pada Selasa (19/12/2023) lalu.

    Baca: Ekonomi hijau justru janjikan pendapatan yang lebih besar

    Direktur Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak mengatakan, momentum Pemilu 2024 dapat digunakan sebagai katalis untuk mempercepat transisi ekonomi hijau di Indonesia.

    Krisis iklim yang timbul akibat ketergantungan Indonesia dan dunia terhadap industri ekstraktif semakin memperparah dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial.

    Ia pun menekankan perlunya komitmen politik untuk bisa mengimplementasikan transformasi dari ekonomi ekstraktif ke ekonomi hijau yang berkelanjutan.

    Perlu ada komitmen politik yang kuat dari pemerintah serta calon presiden dan wakil presiden agar Indonesia mampu mengurangi ketergantungannya terhadap industri ekstraktif dan segera mengimplementasikan peralihan ke ekonomi hijau.

    “Tanpa komitmen yang kuat, hasil temuan ini hanya akan menjadi pajangan lain di rak buku semata dan masyarakat harus terus menanggung dampak krisis iklim yang semakin parah,” pungkas Leo.

    Baca: Pengembangan energi terbarukan di Indonesia berjalan lamban

    Studi hasil kerja sama CELIOS dan Greenpeace ini juga menemukan bahwa dampak positif ekonomi hijau terhadap PDB turut meningkatkan jumlah lapangan kerja dan pendapatan pekerja.

    Dalam pemaparannya, Direktur CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan peralihan ke ekonomi hijau berkelanjutan diramal mampu membuka hingga 19,4 juta lapangan kerja baru yang muncul dari berbagai sektor

    Lapangan kerja baru ini terutama berkaitan dengan pengembangan energi terbarukan, pertanian, kehutanan, perikanan dan jenis-jenis industri ramah lingkungan lainnya.

    Sementara itu, pendapatan pekerja secara total dapat bertambah hingga Rp 902,2 triliun berkat transformasi ke ekonomi hijau ini.

    Pelaku usaha pun diuntungkan dengan peralihan ke ekonomi hijau berkat munculnya berbagai industri baru di sektor ekonomi sirkular dan transisi energi.

    Baca: Menimbang keseriusan negara tinggalkan energi fosil

    “Surplus usaha nasional dari transisi ekonomi hijau diprediksi menembus Rp 1.517 triliun dalam 10 tahun transisi dilakukan,” terang Bhima.

    Hasil studi tersebut juga menemukan bahwa ekonomi hijau mampu mempersempit ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia.

    Indeks Williamson Indonesia diperkirakan dapat turun ke angka 0,65 di tahun ke-10 transisi ekonomi hijau dari 0,74 di tahun pertama transisi.

    Tak hanya masyarakat dan pelaku usaha, negara pun dapat meraih manfaat dari ekonomi hijau.

    Pajak bersih atau penerimaan pajak setelah dikurangi oleh subsidi dari ekonomi hijau dapat menyumbang Rp 80 triliun dari sebelumnya Rp 34,8 triliun yang berasal dari ekonomi ekstraktif.

    Baca: Emisi karbon Indonesia masuk 10 besar dunia

    Peralihan ke ekonomi berkelanjutan pun mampu memberikan efek positif dari berbagai sisi, yaitu:

    • Pencegahan korupsi dari sektor ekstraktif dengan tata kelola (good governance) yang lebih baik
    • Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya transisi energi terbarukan
    • Berkurangnya belanja kesehatan dari berkurangnya polusi udara
    • Meningkatnya kebahagiaan masyarakat berkat keseimbangan alam yang terjaga
    • Memperkuat daya tahan ekonomi dari fluktuasi harga bahan bakar fosil

     

     

  • Dekarbonisasi Jadi Peluang Indonesia Wujudkan Ekonomi Hijau

    Dekarbonisasi Jadi Peluang Indonesia Wujudkan Ekonomi Hijau

    7cloud.asia – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan dekarbonisasi atau pembangunan rendah karbon, menjadi peluang Indonesia dalam mengembangkan ekonomi hijau berkelanjutan.

    Sebagai informasi, laporan Bank Dunia ”Indonesia’s Low-Carbon Development Pathway” pada 2022, menyebutkan dekarbonisasi dapat menghasilkan manfaat ekonomi senilai Rp7.000 triliun bagi Indonesia pada 2060.

    Monetasi dari dekarbonisasi ini terdiri dari peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja baru, dan pengurangan biaya kesehatan dari ekonomi hijau.

    Bank Dunia juga menyatakan dekarbonisasi di Indonesia dapat menciptakan sebanyak  11 juta lapangan kerja baru dari ekonomi hijau pada 2060.

    “Dekarbonisasi adalah peluang bagi Indonesia untuk membangun ekonomi hijau yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja baru,” kata Moeldoko saat audiensi Asosiasi Ahli Emisi Karbon Indonesia atau Association of Carbon Emission Expert Indonesia (ACEXI), di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (5/2/2014).

    Baca: Agar transisi ke ekonomi hijau berjalan lebih cepat

    Moeldoko mengakui tidak mudah untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya dekarbonisasi karena cakupannya sangat luas.

    Untuk itu dia berharap ACEXI sebagai organisasi yang menaungi para ahli emisi karbon, bisa menjadi mitra strategis sekaligus jembatan bagi pemerintah dalam mengedukasi masyarakat.

    Edukasi ini terutama bagi para pelaku ekonomi agar terlibat langsung dalam proses dekarbonisasi di Indonesia.

    “Sebaiknya upaya yang akan dilakukan dituangkan dalam suatu rencana kerja yang membumi dan dapat diimplementasikan dalam jangka pendek. Jangan seperti mengecat langit,” pesan Moeldoko.

    Baca: Manfaat yang dipetik dari penerapan ekonomi hijau

    Pada kesempatan itu, Moeldoko juga menegaskan kebijakan dan orientasi pembangunan Indonesia berpijak pada ekonomi hijau atau green economy.

    Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pemulihan lahan rusak, pencegahan deforestasi, perbaikan pemetaan lahan.

    Pemerintah juga mempercepatan pengembangan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan memaksimalkan potensi kredit karbon di Indonesia.

    “KSP juga bergerak soal ini, kita bentuk Tim Percepatan Implementasi Perdagangan Karbon,” ujar Moeldoko

    Baca: Ekonomi hijau janjikan pendaapatan lebih besar dan berkelanjutan

    Sementara itu, Ketua Umum ACEXI Lastyo Lukito menyatakan pihaknya telah menginisiasi gerakan dekarbonisasi.

    Lastyo mengatakan gerakan tersebut diharapkan bisa mendorong masyarakat semakin menyadari akan pentingnya transisi ekonomi hijau.

    “Salah satu yang kita siapkan, kita sudah bangun training sertifikasi dan lainnya,” ucap Lastyo.

  • Lingkungan Jadi Perhatian, Gen Z Desak Segera Transisi ke Ekonomi Hijau

    Lingkungan Jadi Perhatian, Gen Z Desak Segera Transisi ke Ekonomi Hijau

    7cloud.asia – Tingginya perhatian terhadap isu lingkungan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial mendorong mayoritas anak muda Indonesia untuk mendesak pemerintah segera beralih ke ekonomi hijau.

    Peralihan ke ekonomi hijau dianggap mampu menyelesaikan masalah lingkungan yang dihadapi masyarakat, serta menjamin kesejahteraan dan pembukaan lapangan kerja baru.

    Tuntutan ini tertangkap dari hasil survei tentang pentingnya bertransisi ke ekonomi hijau yang dilakukan Greenpeace Indonesia.

    Dilansir di laman resmi Greenpeace, survei diadakan secara daring pada 9 Januari – 1 Februari 2024 terhadap 600 responden di seluruh Indonesia.

    Sebagian besar atau sekitar 49% dari total responden berasal dari generasi Z dengan rentang usia 18-26 tahun, disusul oleh generasi milenial (39%) yang berusia 27-42 tahun.

    Hasil survei tersebut turut menangkap berbagai isu lingkungan, sosial dan ekonomi yang dianggap krusial oleh mayoritas generasi muda, serta desakan untuk beralih ke ekonomi hijau.

    Baca: Kiat agar transisi ke ekonomi hijau berjalan lebih cepat

    Beberapa isu lingkungan yang menjadi perhatian generasi muda diantaranya isu pengelolaan sampah rumah tangga (80%), cuaca ekstrem akibat krisis iklim (79%), pengelolaan limbah industri (78%) dan polusi udara (76%).

    Selain itu deforestasi yang masih terus terjadi serta kerusakan lingkungan di wilayah-wilayah pertambangan juga menjadi perhatian anak-anak muda, terutama di luar jawa].

    Tak hanya menyoroti isu lingkungan, anak muda yang berpartisipasi dalam survei ini pun menyoroti berbagai isu sosial dan ekonomi yang terjadi saat ini.

    Masalah utama yang disoroti adalah soal keterbatasan lapangan kerja, yang menjadi perhatian bagi 74% responden survei, ketimpangan ekonomi yang disoroti oleh 62% responden, serta ketidakmerataan akses kesehatan dan pendidikan yang dianggap penting oleh masing-masing 57% responden.

    Hasil pengamatan dan pengalaman para anak muda yang mengisi survei ini juga menunjukkan perhatian mereka terhadap isu kesejahteraan, terutama bagi pekerja serta masalah ke akses pendidikan dan kesehatan yang memadai.

    Di isu kesejahteraan pekerja, responden menilai banyak kasus gaji yang tidak seimbang dengan jam kerja yang berlebihan.

    Baca: Manfaat yang dipetik jika transisi ke ekonomi hijau segera dilakukan

    Masalah upah rendah bagi pekerja di luar Jabodetabek serta tidak adanya jaminan pensiun bagi karyawan kontrak.

    Anak muda juga menilai terbatasnya akses pendidikan yang layak di pedesaan. Hal ini mengakibatkan adanya ketimpangan wawasan antara masyarakat di kota dan desa.

    Padahal, akses pendidikan yang baik dapat membuka kesempatan kerja yang lebih besar untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

    Ketimpangan kualitas layanan dasar antara desa dan kota pun kembali menjadi perhatian utama bagi anak muda.

    Mereka menyoroti soal kurangnya akses ke perawatan kesehatan, termasuk kesehatan mental, di daerah terpencil lantaran langkanya layanan, lokasi dan biaya yang belum terjangkau.

    Dalam survei ini sejumlah responden juga telah melakukan beberapa upaya pribadi untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi, sosial dan lingkungan yang terjadi di sekeliling mereka.

    Baca: Ekonomi hijau janjikan pendapatan yang lebih berkelanjutan

    Meski demikian, sebagian besar responden menyebut adalah tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan aturan hukum yang dapat mengatasi masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan.

    Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menyebut perlu upaya yang lebih kuat untuk mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dan kerusakan lingkungan di Indonesia, demi menjamin kehidupan yang lebih layak bagi anak muda serta generasi mendatang.

    “Berbagai solusi yang dilakukan anak muda untuk mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dan kerusakan lingkungan saat ini perlu didukung oleh upaya yang lebih kuat dari pemerintah,” ujarnya.

    “Transisi ke ekonomi hijau bisa menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, sekaligus menjaga Bumi kita dari dampak krisis iklim yang semakin parah.”

    Leonard menambahkan, para pasangan calon presiden dan wakil presiden yang saat ini maju dalam Pemilu 2024 harus mampu menghasilkan terobosan kebijakan agar Indonesia bisa segera beralih dari ketergantungan terhadap industri ekstraktif.

    “Perlu komitmen yang lebih ambisius dari para pasangan capres dan cawapres untuk bisa mewujudkan ekonomi hijau, bukan sekadar janji politik untuk menjamin kesejahteraan serta kesehatan generasi muda,” tutupnya.

  • Mengarah ke Ekonomi Hijau Indonesia Membutuhkan Banyak Green Jobs

    Mengarah ke Ekonomi Hijau Indonesia Membutuhkan Banyak Green Jobs

    7cloud.asia – Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP) memandang Indonesia membutuhkan banyak green jobs atau pekerjaan dan pekerjaan terampil untuk menyukseskan laju pertumbuhan ekonomi hijau.

    Country Delivery Lead GEAPP Lucky Nurrahmat mengatakan pekerjaan hijau atau green jobs dapat memberikan tipe pekerjaan yang berkelanjutan.

    Green jobs juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat daya saing jangka panjang sekaligus membantu mengurangi emisi gas rumah kaca.

    “Untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan tersebut diperlukan tenaga kerja terlatih, karena green jobs umumnya memerlukan hard skill,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Baca: Manfaat yang dipetik Indonesia jika seriusi transisi ke ekonomi hijau 

    Lembaga nirlaba Bridgespan melaporkan bahwa energi surya, mobilitas listrik, lingkungan binaan, pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan limbah adalah sektor-sektor penting dari ekonomi hijau.

    Lucky menjelaskan berbagai keterampilan teknis yang harus dimiliki untuk masuk ke green jobs, seperti pendidikan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).

    Sedangkan, keterampilan nonteknis berupa crisis response dan manajemen risiko terutama terkait dengan dampak perubahan iklim dan krisis lingkungan lainnya seperti polusi plastik.

    Sementara, lembaga think-tank Institute for Essential Service Reform (IESR) memprediksi dekarbonisasi dapat menghasilkan 3,2 juta pekerjaan baru di Indonesia pada tahun 2050.

    Baca: Cara yang bisa dilakukan untuk mengakselerasi transisi ekonomi hijau

    Menurut laporan Asian Development Bank (ADB), pertumbuhan ekonomi hijau di seluruh Asia Tenggara dapat menciptakan peluang investasi sebesar 172 miliar dolar AS setiap tahun.

    Ekonomi hijau juga berpeluang menghasilkan lebih dari 30 juta pekerjaan pada tahun 2030.

    “Peluang pertumbuhan itu sejalan dengan hampir 60 persen dari target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB,” kata Lucky.

    Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah mempersiapkan peta jalan untuk pengembangan ekonomi hijau dan pekerjaan hijau. 

    Baca: Yang harus dilakukan dunia pendidikan untuk penuhi kebutuhan green jobs

    Peta jalan ke ekonomi hijau itu yang berfokus pada tiga tantangan. Pertama, memanfaatkan pendorong transformasi ekonomi.

    Tantangan kedua, melakukan transisi green jobs dan ekonomi hijau ke dalam kebijakan pemerintah.

    Fokus terakhir adalah kebutuhan akan kolaborasi untuk menciptakan ekosistem pengembangan keterampilan hijau bagi masyarakat Indonesia.

    Lucky menuturkan pemerintah dapat mempelajari praktik terbaik dalam pekerjaan hijau dari pengembangan pekerjaan hijau yang telah dilakukan oleh Organisasi Ketenagakerjaan Internasional (ILO) di Indonesia.

    Baca: Penuhi kebutuhan ekonomi hijau, dunia pendidikan perlu direvitalisasi

    Hal ini melibatkan penciptaan ekosistem pendukung untuk mengadopsi sektor-sektor hijau seperti energi terbarukan melalui kebijakan dan regulasi yang menguntungkan.

    Pemerintah juga harus memberikan insentif dan subsidi, serta kampanye terkait manfaat teknologi bagi pekerja lokal, ekonomi Indonesia, dan lingkungan lokal serta global.

    Dengan melakukan hal-hal tersebut, kata Lucky, peluang bisnis menarik bagi investor dalam proyek-proyek hijau akan tercipta.

    “Langkah ini sekaligus mengembangkan keterampilan dan penciptaan pekerjaan yang memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, keluarga, dan masyarakat,” pungkas Lucky.

    Sumber: Antaranews.com

  • Program Pembangunan Ekonomi Hijau, Ikhtiar Pemprov Jawa Barat Turunkan Polusi Udara

    Program Pembangunan Ekonomi Hijau, Ikhtiar Pemprov Jawa Barat Turunkan Polusi Udara

    7cloud.asia – Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menurunkan polusi udara. Salah satunya dengan pembangunan ekonomi hijau di kawasan Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek).

    Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman di hadapan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

    Herman memaparkan pembangunan ekonomi hijau serta lingkungan sehat itu dengan cara optimalisasi transportasi publik antarmoda yang ramah lingkungan seperti BRT (Bus Rapid Transit) berbasis listrik dan LRT (Light Rail Transit).

    Baca: Standar baru dalam atap hijau

    “Beberapa upaya kami antara lain optimalisasi transportasi publik melalui konektivitas antarmoda yang ramah lingkungan BRT dan LRT,” jelas Herman seperti yang dikutip Antaranews.

    Pembangunan ekonomi hijau untuk mengurangi polusi udara ini, lanjut Herman, sejalan dengan program Pemerintah Pusat.

    Herman menjelaskan ada beberapa program yang akan diterapkan di wilayah Bogor, Depok dan Bekasi.

    Seperti program Friday Car Free di Gedung Sate bagi para ASN. Program ini juga akan diterapkan di Pemda Bogor, Depok dan Bekasi.

    Baca: Manfaat atap hijau penuh tumbuhan

    “Dimulai di Kota Bandung kemudian pada akhirnya 27 kabupaten dan kota melakukan hal yang sama,” katanya.

    Selain itu, upaya lainnya adalah pengelolaan sampah menggunakan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).

    Dengan cara ini sampah akan dikeringkan terlebih dahulu hingga siap digunakan sebagai bahan bakar alternatif di TPPAS Lulut Nambo, Kabupaten Bogor.​​​​​​​

    Kemudian hasil dari pengolahan sampah RDF ini akan dibeli oleh perusahaan yang kini menjadi offtaker TPPAS Lulut Nambo.

    Setelah melalui beberapa uji coba, TPPAS yang ada di kecamatan Klapanunggal itu siap dioperasikan untuk mengangkut sampah di Bogor, Depok, dan Tangerang Selatan (Banten).

    Baca: Indonesia membutuhkan banyak green jobs

    “Nambo sudah melalui beberapa kali uji coba, tinggal pengoperasian resmi. Sehari bisa mengangkut sampai 100 ton sampah yang nantinya menjadi energi alternatif untuk mengurangi emisi karbon,” tuturnya.

    Upaya lainnya adalah melakukan penghijauan serta upaya lain yang berbasis partisipasi masyarakat.

    Hal ini perlu dilakukan bersama dengan masyarakat agar dapat menciptakan lingkungan sehat minim emisi karbon.

    ​​​​​​​”Penghijauan, serta kegiatan lainnya yang berbasis partisipasi masyarakat juga terus kami optimalkan,” kata Herman.

  • Potensi Pengembangan Ekonomi Hijau di Indonesia

    Potensi Pengembangan Ekonomi Hijau di Indonesia

    7cloud.asia – Ekonomi hijau belakangan makin sering disebut dan digadang-gadang sebagai opsi terbaik untuk menghadang laju perubahan iklim sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

    Ekonomi hijau juga disebut lebih menjamin keberlanjutan ketimbang praktek yang sekarang banyak diterapkan oleh pelaku bisnis. Sebenarnya apa makna ekonomi hijau dan seberapa besar potensi pengembangan ekonomi hijau di Indonesia?

    Dilansir cerah.or.id, istilah ekonomi hijau mengacu pada sistem ekonomi yang berupaya meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi risiko sosial dan ketidakseimbangan ekologi.

    Ekonomi hijau diwujudkan dengan memanfaatkan teknologi, inovasi dan investasi yang mengedepankan penggunaan sumber daya yang efisien dan ramah lingkungan.

    Prinsip ekonomi hijau antara lain menekan semaksimal mungkin emisi gas rumah kaca, penggunaan energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan limbah yang bijaksana.

    Baca: Transisi ke energi ramah lingkungan bisa hasilkan ribuan triliun

    Berikut beberapa contoh penerapan ekonomi hijau di Indonesia:

    1. Pengembangan Ekowisata
    Indonesia mempunyai kekayaan alam yang luar biasa sehingga menjadi tujuan wisata yang menarik.

    Ekowisata merupakan sebuah konsep wisata yang menitikberatkan pada kelestarian lingkungan.

    Misalnya saja pengelola Taman Nasional Komodo yang menerapkan sistem pembatasan pengunjung, menjaga kelestarian habitat komodo liar, dan memberdayakan masyarakat lokal sebagai pemandu wisata.

    2. Perhutanan Sosial
    Perhutanan sosial merupakan program pemerintah yang memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari.

    Tujuannya adalah untuk mengurangi deforestasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Misalnya, program Kehutanan Masyarakat (HKm) yang memungkinkan masyarakat desa mengelola hutan untuk penanaman pohon, pengembangan hasil hutan non-kayu, dan ekowisata.

    Baca: Mengarah ke ekonomi hijau, Indonesia butuh jutaan green jobs

    3. Pertanian Organik
    Pertanian organik semakin diminati karena menghasilkan produk pangan yang lebih sehat dan ramah lingkungan.

    Petani organik menggunakan pupuk kandang dan kompos untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia yang dapat mencemari tanah dan air.

    4. Energi Terbarukan
    Indonesia mempunyai potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga air (PLTA), dan pembangkit listrik tenaga angin (PLTB).

    Penggunaan energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Misalnya saja PLTS Cirata di Jawa Barat yang merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara.