Tag: ijazah jokowi

7cloud.asia – Sidang sengketa informasi terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta, Senin (17/11/2025) berlangsung panas.

Sidang dengan agenda pemeriksaan ini, menghadirkan UGM dan KPU untuk dimintai klarifikasi terkait dokumen yang mereka serahkan kepada pemohon.

Persidangan ini merupakan lanjutan dari gugatan yang diajukan para pemohon, yakni akademisi, aktivis, dan jurnalis yang tergabung dalam Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi).

Sementara itu, pihak termohon dalam perkara ini mencakup lima badan publik, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM), KPU RI, KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, dan Polda Metro Jaya.

Majelis sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) geram terhadap KPU Surakarta yang mengaku telah memusnahkan arsip pencalonan Jokowi saat maju sebagai Wali Kota Surakarta.

Ketua Majelis Rospita Vici Paulyn mendesak penjelasan atas pemusnahan dokumen penting tersebut. Dia meminta KPU menjelaskan peraturan KPU (PKPU) yang menyatakan dokumen tersebut dapat dimusnahkan.

“17 Tahun 2023. Jadi, ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah, ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. Satu tahun aktif, 2 tahun inaktif,” jawab termohon seperti dipantau dari tayangan KompasTV

Rospita semakin mencecar dengan menyoroti kejanggalan waktu pemusnahan. “Pak, memang dari KPU RI? Memang di ketentuannya begitu ya? 1 tahun langsung dimusnahkan begitu?” cecar Rospita.

Baca: Kuasa hukum Roy Suryo Cs minta polisi tunjukkan ijazah asli Jokowi

“Iya, mohon izin Ketua. Jadi, di PKPU Nomor 17 Tahun 2023 itu memang peraturan KPU terkait dengan Jadwal Retensi Arsip. Cuma kami kan belum mempelajari karena ini di luar tupoksi kami. Nanti kami akan dalami lagi,” dalih pihak termohon.

Rospita kemudian menegaskan status dokumen tersebut sebagai arsip negara.

“Karena ini, ini, itu dokumen negara loh. Dokumen negara kok ada yang namanya arsip dinamis. Jadi, selama itu masih berpotensi disengketakan, itu tidak boleh dimusnahkan? Ini saya bingung nih, satu tahun. Enggak ada loh. Saya enggak tahu arsip mana yang satu tahun kemudian dimusnahkan,” ucap Rospita geram.

Ia kemudian menyoroti ketidaksesuaian waktu antara terbitnya peraturan dan pemusnahan dokumen.

“Oke, 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Berarti totalnya berapa? 3 tahun. Ya 3 tahun! Masa retensi penyimpanan arsip tuh enggak ada yang di bawah 3 tahun, enggak ada yang di bawah 5 tahun? Kemudian ya, ini, ini PKPU-nya tahun 2023 loh. Ini baru tahun 2025, ini baru berlakunya 2023 nih. Masih PKPU baru nih. Jadi saat ini, ini sudah enggak dikuasai lagi nih? Sudah enggak punya nih dokumennya?” tegas Rospita.

Dalam sidang, perwakilan pemohon mempersoalkan dokumen yang diberikan UGM, khususnya berita acara dan tanda terima penyerahan sejumlah dokumen.

Mereka mengungkap bahwa berkas tersebut memang diberikan, namun hampir seluruh isinya disamarkan atau di-blackout.

“UGM memberikan berita acara tanda terima, tetapi hampir semua halamannya di-blackout. Jadi apakah ini benar-benar keterbukaan informasi? Semua disamarkan,” kata salah satu perwakilan pemohon Bonjowi, dikutip dari tayangan KompasTV.

Baca: Kejanggalan yang belum terjawab di balik dugaan ijazah palsu Jokowi

Menanggapi temuan pemohon, Rospita langsung mempertanyakan alasan UGM menyebut dokumen tersebut terbuka, padahal isinya tidak dapat diakses.

“Oh begitu? Dibilang terbuka tapi tertutup semua ya? Bagaimana ini UGM?” ujar Rospita.

Menjawab hal itu, perwakilan UGM menyatakan bahwa bagian yang disamarkan merupakan informasi yang mereka anggap termasuk kategori pengecualian. Mereka berdalih dokumen tersebut terkait proses penyidikan aparat penegak hukum (APH).

“Yang kami tampilkan hanya jenis dokumen yang diserahkan. Karena dokumen itu bagian dari bukti pengadilan dan sedang dalam proses di APH, kami nilai ada kewenangan di sana. Bagian yang kami anggap layak dikecualikan, kami blackout,” kata perwakilan UGM.

Mendengar penjelasan tersebut, Ketua Majelis langsung mengeluarkan instruksi tegas. Ia memerintahkan UGM untuk melakukan uji konsekuensi terhadap seluruh informasi yang mereka nyatakan dikecualikan.

“UGM saya perintahkan melakukan uji konsekuensi untuk semua informasi yang dikecualikan. Saya beri waktu dua minggu dari sekarang,” tegas Rospita.

Ia juga menegaskan bahwa uji konsekuensi tersebut tidak boleh dilakukan hanya oleh internal UGM. Perwakilan masyarakat harus dilibatkan untuk memastikan bahwa alasan pengecualian memang berdasar dan tidak merugikan publik.

“Harus melibatkan pihak luar agar terlihat apakah informasi itu benar lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya jika dibuka,” ujar Rospita.

Selain itu, pada sidang berikutnya, UGM diwajibkan membawa seluruh informasi yang disengketakan. Majelis akan melakukan pemeriksaan tertutup guna memastikan bahwa dokumen tersebut benar-benar berada dalam penguasaan UGM.

Sidang sengketa informasi ijazah Jokowi ini masih akan berlanjut dengan agenda pembuktian lanjutan dan evaluasi terhadap hasil uji konsekuensi dari UGM.

7cloud.asia – Komisi Informasi Pusat (KIP) menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi terkait ijazah Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) yang diajukan Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi. 

Putusan perkara sengketa informasi dengan termohon Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) itu dibacakan pada Rabu (3/12/2025) di Kantor Komisi Informasi Pusat.

Meskipun permohonannya ditolak, Bonatua mengaku putusan tersebut adalah kemenangan bagi dirinya. 

“Kebetulan harus disampaikan juga ini tadi sidang kita yang di KIP itu hasilnya ditolak, memang yang kita mohon itu ANRI, dalam hal ini saya menang sebenarnya!” ujar Bonatua kepada media di Kantor Komisi Informasi DKI Jakarta, Rabu (3/12/2025). 

Baca Juga: Sengketa Informasi Ijazah Jokowi: Kejanggalan Langkah KPU dan UGM Terungkap di Sidang KIP

Bonatua menyebut, dalam permohonannya dirinya meminta sejumlah dokumen terkait ijazah Jokowi, ANRI memang mengakui tidak pernah menguasai dokumen tersebut.

Namun, pengakuan dalam persidangan KIP itulah yang sebenarnya dia inginkan.

“Saya hanya butuh pernyataan tercatat di Komisi Informasi Pusat atau lembaga negara bahwa ANRI tidak menguasai dan sudah ada pengakuan dari KPU sendiri, waktu itu dipanggil saksi,” tegasnya.

Dengan demikian, lanjut Bonatua, putusan Majelis KIP ini menjadi landasan baru untuk membuat laporan terkait dugaan tindak pidana kearsipan yang tidak dilakukan oleh ANRI.

Baca Juga: Disodori Lebih 700 Barang Bukti, Kuasa Hukum Roy Suryo Cs. Hanya Minta Polisi Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

“Dan ini akan, berita acaranya ya, putusannya akan kita jadikan landasan hukum untuk melakukan pelaporan pencarian arsip atau tindak pidana arsip,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, keabsahan ijazah Sarjana Kehutanan mantan presiden Jokowi hingga kini masih dipersoalkan.

Sejumlah kalangan menggugat keabsahan ijazah Jokowi karena ditemukan sederet kejanggalan. 

Namun, Jokowi bergeming dan balik melaporkan mereka yang menyoal ijazahnya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

7cloud.asia – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Solo memutuskan melanjutkan sidang gugatan citizen lawsuit (CLS) terkait ijazah mantan presiden Joko Widodo. 

Hakim menolak seluruh eksepsi (keberatan atau bantahan formil) yang diajukan Jokowi dan tiga tergugat lainnya dalam perkara ini. Putusan sela tersebut diunggah dalam sidang daring atau e-Court pada Selasa, 9 Desember 2025.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan PN Kota Solo memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 211/Pdt.G/2025/PN Skt. Putusan itu sekaligus menepis keberatan para tergugat yang sebelumnya menilai perkara tersebut bukan menjadi ranah pengadilan umum.

Dilansir Tempo.co, penjabat Humas PN Kota Solo, Subagyo, mengonfirmasi putusan majelis hakim tersebut. Putusan sela itu memuat beberapa poin penting. 

Selain menolak eksepsi dari Tergugat 1 hingga Turut Tergugat, majelis hakim juga memerintahkan seluruh pihak untuk melanjutkan proses pemeriksaan.

“Majelis hakim menolak eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Turut Tergugat terkait kewenangan absolut. PN Surakarta (Solo) dinyatakan berwenang mengadili perkara ini. Para pihak diperintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara, sementara biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir,” ujar Subagyo.

Dengan adanya putusan tersebut, sidang akan kembali digelar pada Selasa, 23 Desember 2025, pukul 10.00 WIB, dengan agenda penyampaian bukti surat dari para penggugat.

Gugatan citizen lawsuit terkait ijazah Jokowi ini diajukan oleh dua alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM), Top Taufan dan Bangun Sutoto. Mereka menetapkan empat pihak sebagai tergugat yaitu Joko Widodo atau Jokowi sebagai Tergugat 1.

Sedangkan tiga tergugat lainnya adalah Rektor UGM Ova Emilia sebagai Tergugat 2, Wakil Rektor UGM Wening sebagai Tergugat 3, serta Kepolisian RI sebagai Turut Tergugat.

Kuasa hukum penggugat, Muhammad Taufiq, menilai putusan sela tersebut sebagai kemajuan besar dalam upaya membuka ruang transparansi bagi publik.

Ia menyebut putusan majelis hakim merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa gugatan masyarakat mendapat kesempatan diuji di persidangan.

“Ini kemenangan bagi rakyat Indonesia. Putusan menolak eksepsi dan melanjutkan ke pembuktian menunjukkan bahwa majelis hakim melihat perkara ini layak diuji secara terbuka,” kata Taufiq seperti dilansir Tempo.co

Kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, menyatakan pihaknya menghormati keputusan majelis hakim PN Solo  dan siap mengikuti proses persidangan berikutnya.

“Kami menghormati atas putusan sela yang menyatakan bahwa PN Solo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kami akan mengikuti pemeriksaan selanjutnya,” kata Irpan melalui pesan WhatsApp kepada Tempo.

7cloud.asia – Tersangka kasus pencemaran nama baik terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo cs selesai menjalani gelar perkara khusus ijazah palsu Jokowi pada Senin (15/12/2025) malam di Polda Metro Jaya.

Dalam gelar perkara itu, Ditreskrimum Polda Metro Jaya menunjukkan langsung ijazah asli Jokowi versi analog kepada Roy Suryo. Namun, Roy Suryo masih meyakini itu adalah barang palsu.

“Jadi Insya Allah hasil dari kami 99,9 persen palsu tidak berubah. Bahkan sampai the last minute kami akhirnya tadi ditunjukkan sebuah barang yang diklaim bahwa ijazah asli katanya analog milik seorang yang namanya Joko Widodo,” kata Roy di Gedung Polda Metro, Senin (15/12/2025), malam.

Roy Suryo pun menyinggung soal dirinya yang memiliki hobi foto analog sejak dulu. Ia mengklaim sangat mengerti bagaimana kerja tukang foto di dalam ruangan gelap.

“Di barang yang disebut di ijazah itu saya dengan lantang tegas mengatakan saya sangat ragu. Bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an,” ujar Roy.

Menurutnya, untuk ukuran kertas foto di tahun 80-an, hal itu masih jelas dan tegas.

Baca: Sidang ijazah Jokowi ungkap kejanggalan langkah KPU dan UGM 

Kuasa Hukum Roy Suryo CS, Ahmad Khozinudin, menyatakan bahwa dengan ditunjukkannya ijazah asli Jokowi, tahapan dalam proses penetapan tersangka terhadap kliennya kini dianggap sah secara prosedur karena objek yang dipermasalahkan sudah jelas wujudnya.

Meski demikian, Khozinudin menegaskan, meski penyidik telah memperlihatkan ijazah Jokowi dalam gelar perkara, pihaknya tetap belum mengakui keabsahan dokumen tersebut dan akan mengujinya di persidangan.

Khozin mengatakan, hasil gelar perkara ini cukup untuk orang ditetapkan sebagai tersangka (karena) mempersoalkan atau menyatakan ijazah palsu, tapi sebelumnya belum ditunjukkan ijazahnya.

“Nah, tadi kepentingannya adalah agar tahapan dalam proses penetapan tersangka itu menjadi sah,” ujar Ahmad Khozinudin.

Sementara kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengapresiasi ditunjukkannya ijazah asli Jokowi oleh penyidik. Menurutnya, langkah tersebut menjadi jawaban atas polemik yang selama ini bergulir di ruang publik.

“Ijazah Pak Jokowi akhirnya ditunjukkan secara langsung kepada para tersangka dan kuasa hukumnya. Ini tentu kami apresiasi,” katanya.

Baca: Kuasa hukum Roy Suryo Cs. minta polisi tunjukkan ijazah Jokowi

Yakup mengakui pihaknya sempat memiliki kekhawatiran terkait prosedur penunjukan barang bukti. Namun, penyidik dinilai telah menjalankan proses secara profesional dan transparan.

Ia menyebut para tersangka dan kuasa hukum yang hadir juga menyampaikan apresiasi setelah melihat langsung dokumen tersebut.

“Mereka juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi. Walaupun posisi hukum kami berbeda, tetap ada sikap saling menghormati sebagai sesama rekan sejawat,” ujarnya.

Dengan ditampilkannya ijazah asli tersebut, Yakup menegaskan tidak ada lagi alasan untuk meragukan keaslian maupun status penyitaan dokumen pendidikan Jokowi.

“Satu hal yang perlu ditegaskan, tidak ada lagi yang bisa meragukan apakah ijazah itu asli atau sudah disita. Ijazah asli telah ditunjukkan secara sah dan dilihat langsung oleh para tersangka serta kuasa hukumnya,” tegas Yakup.

Ia menambahkan, gelar perkara masih akan berlanjut ke sesi kedua untuk klaster tersangka lainnya. Pihaknya akan menunggu hasil lengkap dari seluruh rangkaian gelar perkara sebelum memberikan pernyataan lanjutan.

Esti Utami, dirangkum dari berbagai sumber

7cloud.asia – Komisi Informasi Pusat (KIP), memutuskan salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pencalonan Pilpres 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.

Keputusan ini diketok-palu pada Selasa (13/1/2026) dalam sidang yang digelar di ruang sidang, Gedung KIP, Jakarta

Adapun gugatan sengketa informasi publik ini dilayangkan Bonataua Silalahi dengan tergugat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU. Atas putusan itu, KIP memerintahkan KPU memberikan informasi terkait hal itu.

“Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai pencalonan Presiden RI periode 2014-2019 dan 2019-2024 merupakan informasi yang terbuka,” ujar Ketua Majelis Komisioner Handoko Agung Saputro saat membacakan amar putusan.

Handoko didampingi anggota Majelis Komisioner Gede Narayana dan Syawaludin. Dalam keputusannya, KIP mengabulkan gugatan yang dilayangkan Bonatua Silalahi untuk seluruhnya.

Selanjutnya, KIP memerintahkan KPU untuk memberikan informasi kepada pemohon mengenai salinan ijazah Jokowi itu.

“Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Baca: Penyidik Polda Metro Jaya limpahkan kasus dugaan ijazah Jokowi ke Kejaksaan

Keputusan KIP ini menambah tekanan terhadap Jokowi, karena pada saat bersamaan juga tengah berlangsung sidang citizen lawsuit terkait ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Solo.

Bonatua Silalahi menegaskan bahwa putusan ini bukan kemenangan pribadi, melainkan “kemenangan publik”. Dia berharap ini menjadi preseden agar riwayat pendidikan pejabat publik lainnya dapat diakses secara transparan oleh masyarakat

Bonatua sebelumnya menyebut ada sembilan informasi yang disembunyikan atau dikaburkan KPU dalam salinan ijazah kelulusan Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bonataua lalu mengajukan sengketa ke KIP karena menilai KPU telah menyembunyikan informasi publik. Tercatat ada 9 item yang digugatnya, antara lain termasuk kapan dan tanggal legalisir. 

Sidang citizen law suit.
Dalam lanjutan persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta, Solo, Jawa Tengah, Selasa (13/1/2026), pihak pengacara Jokowi belum bisa menghadirkan ijazah asli kliennya

Kuasa hukum Jokowi, YB Irpan mengaku belum bisa menghadirkan ijazah asli kliennya dalam sidang tersebut karena masih disita Polda Metro Jaya.

Irpan mengatakan tim kuasa hukum Jokowi menyatakan telah bersurat ke Polda Metro Jaya untuk meminjam barang bukti tersebut guna dibawa ke persidangan di PN Solo. Namun, Polda Metro Jaya belum menjawab pengajuan dari pihaknya.

Baca: Terkait kasus ijazah Jokowi, PDI Perjuangan dukung langkah SBY menempuh jalur hukum

“Pinjam pakai sampai saat ini belum turun. Tadi saya sampaikan kepada majelis hakim di awal persidangan, saat ini kami belum bisa mengajukan bukti tambahan, karena masih menunggu sikap Polda Metro terhadap permohonan yang kami ajukan,” kata Irpan kepada awak media usai persidangan.

Perkara CLS nomor 211/Pdt.G/2025/PN Skt diajukan alumnus UGM, Top Taufan dan Bangun Sutoto.

Keduanya menggugat Jokowi sebagai tergugat 1, Rektor UGM Prof. dr Ova Emilia sebagai tergugat 2; Wakil Rektor UGM Prof. Dr. Wening sebagai tergugat 3, dan Polri sebagai tergugat 4.

Sidang tersebut dipimpin majelis hakim Achmad Satibi, Aris Gunawan, dan Lulik Djatikumoro. Adapun agenda sidang pada Selasa ini adalah memeriksa bukti surat dari tergugat 1, perbaikan daftar bukti dan bukti surat dari para Penggugat, dilanjutkan pemeriksaan saksi dari para penggugat.

Penggugat menghadirkan Eks Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno sebagai salah satu saksi fakta. Selain Oegroseno, saksi fakta lain yang dihadirkan pihak penggugat adalah Rujito yang almarhum kakaknya merupakan lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985.

Dari kesaksiannya, Oegroseno mengaku melihat ijazah Jokowi yang beredar memiliki foto yang tidak mirip dengan presiden dua periode tersebut.

Secara kasat mata, ujarnya, pertama foto yang ada dalam ijazah yang ada di media itu, jika diamati dengan mata telanjang berbeda dengan Jokowi yang asli.

“Kita di pendidikan belajar forensik, foto kehakiman, tulis kehakiman, tanda tangan dalam dokumen kita juga pelajari,” kata Oegroseno saat memberikan kesaksian di PN Solo seperti dikutip dari detikJateng.

7cloud.asia – Pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi akan segera menganalisis sembilan item yang sebelumnya disembunyikan dari salinan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Analisis tersebut dilakukan setelah Bonatua memperoleh tiga salinan ijazah Jokowi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta.

“Yang sembilan item itu kan disembunyikan waktu itu. Pastinya kita lanjut ke analisis sembilan item ini ya. Berikutnya nanti ada analisis komparasi,” ujar Bonatua kepada media di Kantor KPUD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

Tiga salinan ijazah yang dimaksud meliputi dokumen yang digunakan Jokowi saat mendaftar di KPUD DKI Jakarta pada 2012, dokumen pendaftaran calon presiden Pemilu 2014, serta dokumen pendaftaran calon presiden Pemilu 2019.

Selanjutnya, hasil analisis tersebut akan dibandingkan dengan salinan ijazah yang akan diminta dari KPUD Kota Surakarta. Bonatua juga menyebut bahwa ijazah asli Jokowi saat ini berada dalam penyitaan Polda Metro Jaya.

Dia berharap hasil analisis terhadap salinan ijazah Jokowi dari KPU, KPUD DKI Jakarta, dan KPU Kota Surakarta nantinya dapat dibandingkan dengan ijazah asli yang berada di Polda Metro Jaya.

Baca: KIP putuskan ijazah Jokowi sebagai informasi publik

“Harusnya sama. Nah, nanti syukur-syukur ini akan menjadi diskursus publik, ini akan dikomparasikan ke yang di Polda, yang asli, ” kata Bonatua.

Menurut Bonatua, saat ini ia memegang salinan ijazah Jokowi ketika mendaftar di KPUD DKI pada 2012, salinan ijazah Jokowi untuk mendaftar sebagai capres Pemilu 2014, dan salinan ijazah untuk mendaftar sebagai capres Pemilu 2019.

Dari ketiga salinan ijazah Jokowi tersebut, Bonatua menemukan satu kesamaan, yakni tidak ada tanggal legalisasi.

“Memang di sini konsisten ya, satu yang konsisten yaitu tidak ada tanggalnya,” ujarnya.

Berbeda
Sebelumnya, kuasa hukum Roy Suryo Cs, Refly Harun mengungkapkan bahwa salinan fotokopi ijazah Jokowi yang dikeluarkan oleh Bareskrim Polri berbeda dengan salinan ijzah yang dikeluarkan KPU.

Usai mendampingi mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno memberikan keterangan sebagai ahli meringankan tersangka Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma di Polda Metro Jaya, Kamis (12/2/2026) Refly memperlihatkan dua salinan fotokopi ijazah Jokowi.

Baca: Penyidik Polda Metro Jaya limpahkan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ke Kejaksaan

Pertama salinan yang dikeluarkan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri saat konferensi pers pada 22 Mei 2025, dan kedua yang dikantongi pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi dari KPU beberapa waktu lalu.

Refly mengatakan ijazah yang dikeluarkan Bareskrim Polri ada garis tengahnya. Namun, yang didapatkan Bonatua Silalahi tidak ada garis tengahnya.

Ia heran kenapa dua ijazah yang dikeluarkan dua instansi resmi tersebut bisa berbeda. Dengan ada perbedaan itu, ia menduga kuat salah satu pasti palsu atau dua-duanya palsu.

“Pertanyaan saya adalah, apakah dua dokumen ini berbeda atau tidak? jelas berbeda. Karena dua ini berbeda, maka salah satu pasti ada yang palsu, atau dua-duanya palsu. Tidak mungkin dua-duanya asli,” kata Refly di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Pakar hukum tata negara itu menilai perbedaan tersebut merupakan petunjuk penting bahwa ada sesuatu terkait dokumen ijazah Jokowi.

Ia mempertanyakan kemungkinan adanya kesalahan dari pihak yang menerbitkan atau menyerahkan dokumen tersebut.

“Tetapi Dittipidum dapat dari mana dia? Karena secara teoritis, dua hal ini tidak boleh berbeda. Karena dua ini adalah dokumen yang seharusnya berasal dari ijazah analog yang sama,” ungkap Refly.

Foto:BITV