7cloud.asia – Kekacauan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam mencatat penghitungan suara Pemilu 2024 bisa menjadi pintu masuk kecurangan.
Hal ini diungkapkan Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay dalam jumpa pers menyorot kekacauan Sirekap yang terjadi sejak hari pencoblosan.
Mantan Komisioner KPU RI itu mengatakan bahwa data yang diinput dalam Sirekap juga tidak lengkap.
Selain itu, kata Hadar, sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang justru menunda rekapitulasi suara Pemilu 2024 di tingkat kecamatan membuka pintu kecurangan lebih lebar.
Baca: Mahfud MD sebut audit Sirekap harus dilakukan lembaga independen
“Sangat mungkin (ada kecurangan). Memastikannya saya tidak tahu. Tetapi sangat mungkin karena datanya belum lengkap, kemudian ada upaya untuk menyetop dulu,” kata Hadar di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta, Selasa (20/2/2024).
Hadar menengarai kekacauan Sirekap ini digunakan untuk mengutak-atik suara partai politik tertentu. Menurutnya, mestinya KPU segera meluruskan ke publik terkait kekacauan yang terjadi.
“Sekarang ada spekulasi ini partai tertentu ini kemarin cuma sekian juta kok sekarang jadi berkali lipat juta perolehan suaranya,” ujarnya.
Ia mengatakan kecurangan-kecurangan yang terjadi itu bisa membuat hasil Pemilu 2024 menjadi tidak sah. Namun, hingga kini publik belum bisa memastikan adanya kecurangan tersebut.
Baca: Muncul desakan agar Sirekap diaudit oleh lembaga independen
“Ya juga bisa (hasil pemilu tidak legitimate). Tapi kita harus pastikan bahwa itu memang kecurangan yang betul dilakukan. Karena sampai sekarang pun kita belum bisa memastikan,” katanya.
Seperti sejumlah tokoh lain, Hadar juga mendorong Sirekap diaudit secara independen oleh lembaga independen.
Ia mengatakan banyak pihak yang memiliki wewenang,kemampuan dan keterampilan untuk melakukan hal tersebut.
“Jadi kalau mereka serius, mau betul-betul memastikan pekerjaan mereka itu dipercaya ya mereka harus buka ruang partisipasi termasuk dalam model untuk mengaudit Sirekap itu,” kata Hadar.
Baca: Seperti ini kesalahan konversi data di Sirekap
Hadar meminta agar KPU segera menyelesaikan kekacauan terkait Sirekap. Ia menilai ada keanehan dengan sikap KPU yang tidak merespon secara cepat atas kekacauan yang muncul sejak hari pencoblosan.
“Bawaslu juga jangan malah disuruh setop. Kalau disetop seolah-olah selesai. Harusnya mempercepat proses ini semua. Tidak ada duit? Tidak mungkin. KPU itu duitnya banyak sekali,” tandasnya.
Hadar juga menepis kemungkinan ketiadaan SDM. KPU, ujarnya, bisa kumpulkan beberapa universitas yang ahli IT untuk cek dan verifikasi.
“Jadi aneh saja kalau mereka kemudian lambat merespons semua yang terjadi dengan Sirekap ini,” pungkasnya.
Sumber: CNBC Indonesia
