7cloud.asia – Dukungan masyarakat sipil untuk penggunaan hak angket guna mengusut kecurangan di Pemilu 2024 terus mengalir
Seratusan warga Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatasnamakan diri Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (Garda) menyatakan ukungannya untuk penggunaan hak angket.
Warga mendatangi kantor DPRD DIY, Senin (26/2/2024) dan meminta wakil rakyat menyampaikan dukungan warga untuk hak angket kepada DPR pusat di Jakarta.
Dalam momen tersebut, Garda membawa serta topeng-topeng tokoh nasional seperti Surya Paloh, Cak Imin hingga Megawati Soekarnoputri yang juga telah menyatakan mendukung hak angket.
Baca: Dua jalur untuk usut kecurangan di Pilpres 2024
Dilansir krjogja.com, massa sempat melakukan aksi teatrikal, berdiri dan seolah menyatakan setuju terkait penggunaan hak angket DPR.
Imam Syafii, Perwakilan Garda mengatakan pihaknya sengaja menitipkan aspirasi terkait hak angket pada DPRD DIY.
Hak angket menurut dia harus dilakukan karena melihat berbagai pelanggaran pada proses pemilu 2024.
“Kami melihat bahwa ada kecurangan pemilu, lalu penyalahgunaan kekuasaan sampai politisasi bantuan sosial. Kami sampaikan aspirasi sesuai konstitusi melalui DPRD DIY untuk diteruskan ke DPR,” ungkapnya.
Baca: Respon Anies dan Mahfud soal penggunaan hak angket
Garda, menurut Imam, sengaja menempuh jalur parlemen untuk menyampaikan aspirasi sebagai upaya penyampaian pendapat sesuai konstitusi.
“Kami hindari gerakan massa lebih masif, kami sampaikan lewat dewan. Secara konstitusi Garda menyampaikan tuntutan hak angket lewat sini,” tegasnya.
Hak angket dinilai harus diambil karena Garda melihat penyelewengan anggaran Pemilu yang begitu besar.
Kecurangan yang masif menurut mereka harus diusut lewat hak angket agar rakyat mengetahui kebenaran seharusnya.
Baca: PDI Perjuangan solid dan siap dorong penggunaan hak angket
“Anggaran pemilu begitu besar, kalau banyak pelanggaran maka DPR wajib menggunakan haknya. Dari hak angket hasilnya menguak apa yang jadi pertanyaan kami apakah anggaran digunakan untuk sengaja memenangkan paslon tertentu. Ini yang harus dikuak,” tandasnya.
Sementara, Ketua DPRD DIY, Nuryadi, mengaku siap membawa aspirasi warga DIY ke Jakarta terkait hak angket.
Warga yang menemukan hal tak logis terkait pemilu harus mendapatkan fasilitasi untuk memperjuangkam aspirasi.
“Aspirasi kita wakili dan kami sampaikan ke Jakarta. Mereka menemukan hal tidak logis, satu-satunya yang dipercaya lembaga dewan ini ketika hukum tak lagi dipercaya. Kalau dewan tidak jalan, rakyat mau percaya siapa lagi,” pungkas Nuryadi.
Sumber: krjogja.com
Leave a Reply