Tag: kecurangan pemilu 2024

7cloud.asia – Wacana penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 mendapat tanggapan dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Dalam keterangannya kepada wartawan di Tangerang, Banten pada Kamis (7/3/2024) Wapres mengatakan pemerintah tidak akan ikut campur dalam wacana menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

“Pemerintah tidak ikut melibatkan diri di dalam soal hak angket, itu sepenuhnya ada pada kewenangan DPR ya,” ujarnya.

Namun demikian, Ma’ruf berharap penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 tidak berujung pada pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca: DPR sebut jika kecurangan di Pilpres 2024 dibiarkan maka kecurangan akan terulang di Pilkada serempak 

Dilansir Kompas.com, Ma’ruf berharap pergantian kekuasaan dari Jokowi ke presiden berikutnya dapat berjalan dengan baik dan aman tanpa ada kejadian yang tak diinginkan, meski ada penggunaan hak angket.

“Kita harapkan tidak sejauh itu ya, tidak sampai ke sana (pemakzulan). Kita harapkan bahwa seperti biasanya kita berjalan dengan baik-baik saja, pergantian pemerintahan itu dengan baik-baik saja,” kata Ma’ruf.

Ma’ruf mengaku tidak tahu menahu apakah hak angket akan ditujukan untuk memakzulkan presiden atau tidak karena itu merupakan urusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Meski demikian, mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia ini tidak masalah apabila DPR ingin menggulirkan hak angket.

Baca: Dukungan untuk Megawati untuk selamatkan reformasi

“Hak angket itu kan urusannya parlemen ya, urusan DPR, saya kira itu nanti apa mau dilakukan, apa tidak dilakukan, itu ada di DPR sana,” ujar Ma’ruf.

 

Wacana menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu pertama kali diangkat oleh kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Ganjar mendorong dua partai politik pengusungnya, PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan, menggunakan hak angket karena menurutnya DPR tidak boleh diam dengan dugaan kecurangan yang menurutnya sudau telanjang.

Gagasan Ganjar ini mendapat sambutan dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan partai politik pengusungnya juga siap untuk menggulirlan hak angket.

Baca: Masyarakat Penegak Konstitusi sampaikan mosi tidak percaya pada Jokowi 

Tiga parpol pengusung Anies-Muhaimin adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Pada rapat paripurna DPR, Selasa (5/3/2024) lalu, anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan, PKB, dan PKS sudah menyuarakan dorongan bergulirnya hak angket.

Namun, interupsi itu tidak direspons Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad karena menurutnya ada mekanisme tersendiri untuk mengajukan hak angket.

 

7cloud.asia – Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD memastikan tim Ganjar-Mahfud akan terus mengupayakan pengajuan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Mahfud mengatakan, hingga saat ini koalisi partai pengusung pasangan Ganjar-Mahfud terus melakukan upaya untuk memastikan pengajuan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 berjalan lancar.

Pada saat bersamaan TPN Ganjar-Mahfud juga tengah menyiapkan bukti-bukti guna melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahfud mengaku bukan orang partai, tetapi dia mengatakan telah menerima dan membaca naskah akademik yang telah disiapkan terkait hak angket ini.

Baca: Wapres tegaskan pemerintah tidak akan cawe-cawe soal hak angket

Dan, Mahfud melihat bahwa rancangan hak angket itu serius sehingga naskah akademiknya saja tebal sekali di atas 75 halaman. 

“Jadi Angket itu tinggal itu perlu koordinasi teknis saja. Siapa yang tandatangan didepan, itu sudah ada nama-namanya tapi yang mau tandatangan itu harus baca dahulu supaya nanti ketika mempertahankan itu tahu,” ujar Mahfud Sabtu (9/3/2024).

Ditanya kemungkinan keberhasilan hak angket digunakan untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024, mantan Menkopolhuham ini mengatakan semua tergantung dukungan di DPR.

Kalau saya melihat, ujarnya, semangatnya itu tidak akan mandek untuk tahap pengusulan. Perdebatan soal lanjut tidaknya hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 ada di tahap persetujuan.

Baca: FPKS sebut jika kecurangan Pemilu 2024 dibiarkan pelaksanaan Pilkada serempak bisa kacau 

“Apakah mau dilanjutkan usul ini atau tidak. Ya itu nanti semua Partai akan ikut, Nanti kita akan lihat disitu,” ujarnya.

Namun Mahfud melihat keseriusan dari PDI Perjuangan yang pertama kali menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 ini. 

Ditambah dukungan dari banyak pihak menyuntikkan semangat untuk pengusul hak angket, bahwa hak Angket memang dibutuhkan agar kecurangan Pemilu 2024 tidak terulang lagi

“Kalau saya baru saja lihat ceramahnya Pak Jusuf Kalla di UI kemarin memang angket ini diperlukan, karena pemilu ini pemilu terburuk sepanjang sejarah pemilu di Indonesia sejak tahun 55 sampai sekarang ini pemilu terburuk,” ujarnya.

Baca: Mosi tidak percaya untuk Jokowi

Wacana penggunaan hak angket pertama kali digulirkan Ganjar Pranowo, dan kemudian mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Selain partai koalisi pendukung Ganjar-Mahfud dan AMIN, penggunaan hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 juga mendapat dukungan dari organisasi masyarakat sipil.  

7cloud.asia – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB masih mematangkan naskah akademik hak angket soal dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Anggota Fraksi PKB DPR, Luluk Nur Hamidah mengatakan isi dari naskah akademik hak angket soal kecurangan Pemilu 2024 itu bakal menunjukkan berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat, hingga setelah pencoblosan.

Tidak hanya kecurangan, kata dia, naskah akademik hak angket itu juga berisi proses di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelum Pemilu 2024.

“Termasuk dugaan penyalahgunaan aparat penegak hukum, TNI/Polri, ASN, birokrasi, BUMN, dan lain-lain,” ujar Luluk dikutip Tempo.co. 

Luluk yang sempat melakukan interupsi guna menyuarakan hak angket mengatakan beberapa hal itu yang paling banyak dipermasalahkan oleh publik juga.

Baca: Puluhan tokoh surati pimpinan parpol untuk dukung hak angket

Selain itu, PKB juga menyoroti soal penyalahgunaan anggaran negara untuk penyaluran bantuan sosial hingga dugaan pelibatan ASN, birokrasi, dan BUMN, untuk pemenangan pemilu.

“Kami cek apa bener, kalau perlu kementerian terkait kita panggil. Termasuk penggunaan APBN, kita cek apakah bansos yang melampaui batas anggaran,” kata dia.

Hak angket yang diajukan oleh DPR, kata Luluk, merupakan sarana bagi legislator untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

Lewat hak angket itu legislator akan mendalami dugaan kecurangan yang mereka temukan pada proses Pemilu 2024.

“Yang mau kita lihat dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pemerintah dengan segala unsurnya,” tuturnya.

Baca: Belasan tokoh temui Megawati dorong penggunaan hak angket soal kecurangan Pemilu 2024

Masih menurut Tempo.com, Luluk juga membeberkan nama-nama yang siap mengusulkan hak angket soal dugaan kecurangan pemilu.

PKB, ujarnya, terus menjalin komunikasi dengan penggerak lain hak angket seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ia menambahkan, pihaknya di DPR bersedia jika diminta memenuhi jumlah minimal orang yang siap mengusulkan hak angket. PKB, ujarnya, tidak memiliki hambatan soal jumlah yang siap mengusulkan hak angket.

 

“Bisa sebanyak-banyaknya,” kata Luluk, yang juga Anggota DPR komisi IV DPR.

Luluk menyebut beberapa anggota fraksi PKB yang siap mengusulkan hak angket. Misalnya, selain dia, ada Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan, Anggota Komisi II Handayani, Anggota Komisi II Yanuar Prihatin.

Baca: GIAD minta 30 anggota DPR ini dukung penggunaan hak angket 

Juga Anggota Komisi VIII Luqman Hakim, Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh, dan Anggota Komisi V Neng Eem Marhamah Zulfa.

“Kunci dari ini semua kita harapkan PDI Perjuangan di barisan yang sama karena kita membutuhkan jumlah yang mayoritas,” kata Luluk.

 

Hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 anggota DPR yang berasal dari lebih satu fraksi.

Pengusulan hak angket disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki serta alasan penyelidikan.

Baca: Unjukrasa mendukung penggunaan hak angket terus bergulir

Selain PKB, PDI Perjuangan juga sudah menyiapkan naskah akademik terkait hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Beberapa substansi yang menjadi perhatian adalah mengenai campur tangan pemerintah dalam pengerahan aparat hingga pengerahan bantuan sosial atau bansos untuk pemenangan paslon tertentu.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan tidak mau mencampuri kewenangan DPR untuk menggunakan hak angket guna mengusut kecurangan Pemilu 2024. 

“Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR,” kata Jokowi saat ditanya dalam keterangan pers di Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur pada Senin, 4 Maret 2024.

Sumber: Tempo.co