7cloud.asia – Dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 Jumat (5/4/2024) Mahkamah Konstitusi mengundang empat menteri yakni Mensos Risma, Menko PMK Muhadjir, Menkeu Sri Mulyani hingga Menko Perekonomian Airlangga.
Dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 itu, Hakim Saldi Isra menanyakan aktifnya Presiden jokowi dalam melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah selama masa kampanye Pilpres.
Selain itu Saldi Isra juga minta menteri sampaikan alokasi dana kunjungan presiden dari mana saja.
Saldi Isra bertanya ke empat menteri Kabinet Indonesia Maju alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih banyak membagikan bantuan sosial (bansos) ke wilayah Jawa Tengah (Jateng).
Saldi Isra yang saat ini tercatat sebagai Wakil Ketua MK menyebut, peta itu adalah dokumen yang dilampirkan para pemohon dalam gugatan hasil Pilpres 2024, berkaitan dengan dugaan keterlibatan Jokowi dalam pemenangan Prabowo-Gibran.
Dari peta itu terlihat intensitas Jokowi mendatangi Jateng yang merupakan kandang paslon 03 jauh lebih sering dibandingkan ke wilayah lain. Menurut Saldi, hal itu perlu dijelaskan.
“Ini ada salah satu tabel yang di kedua pemohon ada. Yang mencantumkan list perjalanan presiden karena dalilnya bertumpu di sini,” kata Saldi sambil menunjukkan peta kunjungan Jokowi.
Baca: Pelanggaran Jokowi dan KPU di Pilpres 2024
“Kami harus menanyakan. Apa yang menjadi kira-kira memilih ke Jateng itu lebih banyak kunjungannya daripada ke wilayah lain. Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Itu yang didalilkan pemohon,” imbuhnya.
Menurut Saldi, penjelasan empat menteri itu akan menjadi bahan pertimbangan MK untuk memberikan keputusan mengabulkan atau tidaknya dalil para pemohon baik Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud.
“Kalau kami ini bisa dibantu menjelaskannya, itu akan lebih mudah bagi kami apakah dalil pemohon itu bisa dikabulkan atau tidak,” ujarnya.
Selain itu, Saldi juga menanyakan sumber dana bansos yang Jokowi distribusikan di sejumlah daerah, terutama Jateng.
“Berkaitan dengan peta ini, kira-kira ini alokasi dana yang dibawa kunjungan presiden ini itu dari mana?” tanya dia.
Menjawab pertanyaan itu, para menteri terkesan pasang badan untuk Jokowi. Menko PMK Muhadjir Effendi misalnya, mengatakan bahwa Jokowi semakin sering melakukan kunker untuk memastikan tidak ada program prioritas yang mangkrak di akhir masa jabatannya.
Dia mengatakan Jokowi juga selalu mengatur kunkernya sekaligus membagi bansos.
“Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi Presiden kemunkginan besar di situ banyak proyek nasional,” ujar Muhadjir.
Baca: KPU dinilai langgar azas dan prinsip Pemilu yang diatur di konstitusi
Dia lalu menilai terlalu sulit untuk menilai 100 kunker Jokowi membagi bansos bakal berpengaruh secara nasional. Dia mengatakan hal itu tak masuk akal.
“Sekali lagi, terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan secara simbolik membagi bansos itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira itu doesn’t make sense,” ucapnya.
Mendengar hal itu, Ketua MK Suhartoyo langsung menegur Muhadjir. Dia mengingatkan Muhadjir untuk tidak menyampaikan pendapat sebagai pemberi keterangan.
“Mohon bapak tidak berpendapat soal itu,” kata Suhartoyo.
Demikian juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut Jokowi memang kerap turun ke lapangan untuk memantau pelaksanaan program pemerintah.
“Beberapa program yang di bawah koordinasi perekonomian seperti KUR, Kartu Prakerja, kemudian pada saat penanganan Covid itu bantuan kepada kaki lima, nelayan, itu Bapak Presiden turun langsung di lapangan dan beberapa tempat saya mendampingi beliau,” kata Airlangga.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Presiden Jokowi memiliki anggaran untuk bantuan kemasyarakatan yang berasal dari APBN. Dia mengatakan bansos yang dibagikan Jokowi bukan bagian dari perlinsos.
“Telah disampaikan oleh Bapak Menko (Airlangga Hartarto) tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari perlinsos, anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN,” kata Sri Mulyani.
Baca: Jor-joran Bansos jelang Pemilu dinilai melanggar konstitusi
Dia menjelaskan dana itu bisa dipakai untuk kegiatan seperti keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah Presiden atau Wakil Presiden.
Dia juga mengatakan dana itu bisa saja dibagikan ke masyarakat dalam bentuk barang dan uang.
“Tahun 2023, alokasi anggaran Rp 156,5 miliar, realisasinya Rp 127,8 atau 82% dan tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasi Presiden dan bantuan kemasyarakatan Rp 138,3 miliar, sampai dengan bulan ini bulan Maret April ya adalah Rp 18,7 miliar atau baru 14%,” ujarnya.
