7cloud.asia – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan keterangannya di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/1/2024).
Dalam kesempatan itu Risma menjabarkan ada bantuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino yang disalurkan pemerintah pada 2023.
Risma menjabarkan bantuan BLT El Nino itu sudah disetujui DPR melalui rapat bersama Komisi VIII DPR. Bantuan itu disahkan pada Selasa, 7 November 2023.
“Kemudian tahun 2023 ada BLT El Nino dan ini sudah disetujui DPR melalui kesimpulan rapat kerja di Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 Selasa 7 November 2023,” kata Risma saat sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
Baca: Empat menteri hadir di sidang sengketa hasil Pilpres 2024
Risma mengatakan BLT El Nino itu harus turun di November 2023. Karena bantuan itu, kata Risma, harus selesai pada Desember 2023
“Dan ini harus selesai pada bulan Desember karena anggaran tahun 2023 dan saat turun adalah di bulan November,” kata Risma.
Risma juga menjelaskan Kemensos menyalurkan bantuan untuk warga yang mengalami gagal ginjal akut. Kata Risma, total warga yang mengalami gagal ginjal akut 326 orang dengan total nilai bantuan Rp 17.520.000.000.
Dalam kesempatan yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani mempercayai bahwa sidang sengketa hasil Pilpres 2024 merupakan salah satu cara untuk merawat nalar publik dengan mendiskusikan seluk-beluk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Forum di MK yang mulia ini kami percayai menjadi salah satu cara merawat nalar publik dengan menjelaskan dan mendiskusikan bagaimana APBN menjadi sarana gotong royong anak bangsa, di mana yang mampu berkontribusi lebih besar dan yang tidak mampu perlu dibantu,” ucap Sri Mulyani di hadapan delapan hakim konstitusi.
Baca: Pakar sayangkan pemohon tak diberi kesempatan bertanya kepada para menteri
Menurut Sri Mulyani, berdiskusi di forum MK patut disyukuri karena forum tersebut bisa mendorong diskusi sehat dan refleksi nasionalisme bagi masyarakat.
“Khususnya para generasi muda agar terpanggil dan turut menghayati kehidupan publik yang baik melalui perbaikan tiada henti dan tidak kenal lelah,” ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan APBN merupakan instrumen penting dan strategis serta penentu untuk mencapai cita-cita bernegara.
Ditekankan Sri Mulyani, APBN harus dikelola dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.
APBN, kata Menkeu, diharapkan menjadi sarana bagi segenap elemen bangsa untuk berpartisipasi dan berkontribusi.
Baca: Pelanggaran Jokowi dan KPU yang diungkap di sidang sengketa hasil Pilpres 2024
“Kiranya melalui proses politik yang selama ini di naga secara terbuka, transparan, dan akuntabel, APBN harus terus kita jaga sebagai fondasi dan sekaligus modal politik bangsa Indonesia mencapai tujuan bernegara,” tuturnya.
Ia menyebut banyak negara lain di dunia yang mengalami krisis ekonomi, sosial, dan bahkan politik akibat pengelolaan APBN yang buruk. Namun patut disyukuri, kata Sri Mulyani, Indonesia mampu menjaga instrumen APBN secara kredibel dan sehat.
“Ini prestasi yang harus terus dijaga,” ucapnya.
Hari ini, Jumat (5/4/2024), MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Empat menteri ini dipanggil untuk menyampaikan keterangannya di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 atas permintaan pemohon baik Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahmud.
Keterangan mereka akan didalami lebih jauh oleh hakim konstitusi yang masih terus berlangsung.
Leave a Reply