ruangkota

Tag: pariwisata

  • Mampukah Pembangunan Pariwisata Entaskan Kemiskinan di NTT?

    Mampukah Pembangunan Pariwisata Entaskan Kemiskinan di NTT?

    7cloud.asia – Kepala Bidang Ekonomi Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Theresia M. Florensia mengatakan pembangunan kegiatan pariwisata mendukung upaya pengentasan kemiskinan di NTT.

    Ikhwal pembangunan pariwisata untuk mengentaskan kemiskinan di NTT ini diungkapkan Theresia saat berbicara di Multidimensional Poverty Forum 2023 sekaligus Launching Riset IKM 2012-2021, Rabu (9/8/2023) di Jakarta. 

    “Pariwisata dipilih karena memberikan multiplier effect bagi masyarakat,” jelas Theresia. 

    Theresia menambahkan, dalam menciptakan efek ekonomi yang
    berdampak bagi masyarakat, Pemprov NTT juga berupaya menjadikan NTT sebagai basis mata-rantai sisi hulu dari rantai pasokan global di bidang industri
    pembenihan/pembibitan, dan bahan baku industri pengolahan. 

    Baca: Potret kemiskinan multidimensi di Indonesia

    Menurutnya, Salah satu hambatan Pemprov NTT dalam pembangunan rumah layak huni adalah batasan kewenangan.

    “Pemprov hanya memiliki dua kewenangan terkait dengan hal tersebut yaitu pembangunan rumah akibat bencana dan relokasi sebagai dampak proyek pemerintah,” terang Theresia. 

    NTT merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Angka kemiskinan NTT berada di kisaran 20 persen atau lebih tinggi dari angka nasional (9 persenan).

    BPS NTT mencatat, jumlah penduduk miskin di NTT per Maret 2023 sebesar 1.141.110 orang atau meningkat sebanyak 9.500 orang dibandingkan Maret 2022.

    Baca: Indonesia masuk negara menengah, haruskah standar kemiskinan dinaikkan?

    “Peningkatan penduduk miskin terjadi di wilayah perkotaan 0,28 persen, sedangkan wilayah pedesaan menurun 0,1 persen,” Kepala BPS Provinsi NTT Matamira B Kale di Kupang, Senin, (17/7/2023) seperti dikutip Antaranews.com

    Ia menjelaskan, meskipun jumlah penduduk miskin di perkotaan meningkat, komposisi penduduk miskin di NTT didominasi di wilayah pedesaan yaitu 23,76 persen, sedangkan perkotaan 9,12 persen.

    Matamira menjelaskan, persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah penduduk miskin.

    Ada dimensi lain yang perlu diperhatikan, yakni tingkat kedalaman yang mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan

    Baca: Penurunan kemiskinan ekstrim jadi poin penilaian kepala daerah

    Selain itu, juga terkait indeks keparahan kemiskinan yang mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

    Di NTT, kata dia, indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2023 mengalami penurunan menjadi 3,326 dibanding Maret 2022 sebesar 3,632.

    Sedangkan indeks keparahan kemiskinan menurun dari 0,340 di Maret 2022 menjadi 0,270 pada Maret 2023.

    “Penurunan indeks ini menunjukkan kemajuan positif dalam upaya bersama kita untuk menurunkan kemiskinan di NTT,” katanya.

    Baca: Pemerintah targetkan angka kemiskinan turun ke angka 7,5 persen pada 2024

    BPS NTT menyebut, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berpengaruh besar pada kenaikan angka kemiskinan.

    Garis kemiskinan per kapita di NTT pada September 2022 adalah Rp 490.909. Ini disumbang 77,52 persen oleh kategori makanan dibandingkan kategori bukan makanan sebesar 22,48 persen.

    Pemerintah diminta untuk konsentrasi terhadap stabilitas harga, kontrol terhadap stok barang, bahwa yang kami lihat komoditas barang di NTT ini banyak di datangkan dari luar daerah. 

    Direktur Eksekutif PRAKARSA  Ah MAftuchan berpendapat bahwa kata kunci mendasar dalam mengakselerasi efektifitas manajemen pembangunan adalah ‘tata kelola’.

    Baca: Pemerintah berharap pada 2024 tak ada lagi kemiskinan ekstrim

    “Tata kelola pembangunan yang baik dapat dibangun dengan partisipasi multistakeholders yang bermakna dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pembangunan,” kata Maftuchan. 

    Maftuchan menambahkan, hasil penghitungan IKM Prakarsa dapat
    digunakan Pemerintah Daerah untuk menyusun program penanggulangan kemiskinan.

    Dengan demikian, penyusunan prioritas anggaran daerah terbentuk dengan baik dan akurat.

    “Jangan seperti sekarang, proses penganggaran daerah ibarat ‘mengoles mentega di atas roti tawar’, programnya itu-itu saja, hanya angkanya dinaikkan sedikit-sedikit setiap tahun,” tuturnya. 

    Baca: Mencari solusi kemiskinan ekstrim di Indonesia

    Menutup acara, Ketua Badan Pengurus PRAKARSA, Purnama Adil Marata menegaskan, indeks kemiskinan multidimensi harusnya menjadi tolok ukur resmi untuk mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia.

    “Dengan mengadopsi pendekatan kemiskinan multidimensi, strategi pengentasan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran dan efektif,” tutupnya.

  • Perubahan Iklim dan Pemanasan Global Mengancam Pariwisata Dunia

    Perubahan Iklim dan Pemanasan Global Mengancam Pariwisata Dunia

    7cloud.asia – Perubahan iklim dan pemanasan global yang mengancam ekosistem dan infrastruktur menjadi tantangan besar bagi berbagai destinasi pariwisata terkenal di dunia.

    Maladewa, yang harus mewaspadai kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim, menghadapi risiko tenggelamnya 77 persen daratan mereka pada 2100, menurut Kementerian Pariwisata negara itu.

    Karibia, yang sangat bergantung pada pariwisata, mengalami pemutihan terumbu karang dan naiknya permukaan air laut.

    Sementara di Eropa, perubahan iklim membuat Pegunungan Alpen harus menghadapi penurunan curah salju sehingga mempengaruhi pariwisata musim dingin.

    Baca: Tahun 2024 pemanasan global masih berlanjut

    Venesia menghadapi tantangan iklim dengan kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrem, yang mengancam situs bersejarah mereka.

    Sejumlah wilayah pesisir populer di Asia Selatan sedang bergulat dengan degradasi lingkungan yang disebabkan oleh pariwisata berlebihan dan polusi.

    Thailand, Malaysia, dan Filipina telah menerapkan langkah-langkah untuk melestarikan ekosistem pesisir mereka.

    Afrika juga menghadapi risiko kehilangan keanekaragaman hayati secara signifikan yang berdampak pada wisata safari.

    Menurut data Bank Dunia, benua ini bisa kehilangan 50 persen spesies burung dan mamalia serta 20 persen hingga 30 persen kehidupan di danau pada 2100.

    Baca: Perubahan iklim sebabkan jutaan anak putus sekolah

    Sektor penerbangan, yang penting bagi pariwisata, juga menghadapi tantangan akibat panas ekstrem.

    Beberapa perusahaan penerbangan AS harus mengurangi muatan penumpang dan bagasi atau menunda penerbangan saat cuaca menyentuh 46 derajat Celcius.

    Perilaku wisatawan juga berubah akibat kenaikan suhu. Penelitian Komisi Eropa menunjukkan bahwa jika pemanasan global terus berlanjut, aktivitas wisata di Eropa mungkin akan bergeser dari selatan ke utara.

    Hal ini bisa menyebabkan penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke wilayah selatan dan meningkatkan jumlah wisatawan ke wilayah utara.

    Menurut data Dewan Perjalanan dan Pariwisata Dunia pada 2022, sektor pariwisata berkontribusi sebesar 7,6 persen atau 7,7 triliun dolar AS (sekitar Rp120,5 kuadriliun) terhadap perekonomian global.

    Baca: Tanda-tanda perubahan iklim kian mengkhawatirkan

    Meski masih dalam masa pemulihan dari pandemi COVID-19, industri ini kini harus menghadapi tantangan tambahan akibat dampak buruk perubahan iklim.

    Nilai sektor ini sebelum COVID-19 adalah 10 triliun dolar AS (sekitar Rp156,5 kuadriliun) atau sekitar 10,4 persen dari perekonomian global.

    Hasil penelitian Universitas Cambridge menyoroti dampak negatif kenaikan permukaan laut, peristiwa cuaca ekstrem, dan oksidasi laut terhadap infrastruktur pendukung pariwisata bahari.

    Selain itu, terjadi kerusakan terumbu karang, kenaikan suhu, dan kebakaran hutan yang semakin mengancam destinasi wisata.

    Sebuah penelitian pada 2023 oleh World Economic Forum (WEF) menekankan dampak negatif panas ekstrem terhadap wisatawan, seperti kebakaran hutan di Yunani, gelombang panas di Italia, dan pembatalan penerbangan di Amerika Serikat.

    Sumber: Anadolu

  • Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pariwisata Eropa

    Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pariwisata Eropa

    7cloud.asia – Perubahan iklim telah mengakibatkan musim panas di Eropa dirasakan makin membara dan mengintensifkan gelombang panas dan kebakaran hutan beberapa tahun belakangan ini.

     

    Musim panas yang terlalu terik akibat perubahan iklim ini tak hanya berdampak pada keseharian warga, tapi juga pada pariwisata di sejumlah negara Eropa.

    Industri pariwisata dan wisatawan perlu menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim yang semakin meningkat. Ini menjadi isu yang lebih besar bagi negara-negara di Eropa selatan yang mengandalkan pariwisata untuk meningkatkan perekonomian mereka.

    Sejumlah wisatawan yang merencanakan liburan ke negara-negara Mediterania yang lebih hangat, mengeluhkan cuaca yang terlalu panas.

    Minat untuk mengunjungi negara-negara Mediterania menurun pada tahun 2023 akibat gelombang panas dan kebakaran hutan yang memecahkan rekor.

    Baca: Sekjen PBB serukan tinggalkan bahan bakar fosil tuk hadang krisis iklim

    Tempat tujuan wisata yang lebih sejuk menjadi semakin populer di Eropa, kata para ahli.

    Panas ekstrem akibat perubahan iklim ini memiliki potensi untuk makin mendorong pergeseran wisatawan ke Eropa utara yang lebih sejuk.

    Pengaruh perubahan iklim terhadap tempat tujuan liburan turis akan memiliki dampak serius bagi beberapa negara yang sangat bergantung pada pendapatan dari wisatawan mereka.

    Di Yunani, sektor pariwisata menyumbang hampir 41 miliar dollar AS atau sekitar 20 persen dari seluruh ekonomi negara, menurut World Travel and Tourism Council.

    Sementara di Italia, peringatan tingkat tiga terkait gelombang panas telah dikeluarkan untuk kota-kota seperti Roma, Perugia, dan Palermo.

    Baca: Krisis iklim dan pemanasan global ancam pariwisata dunia

    Sektor pariwisata menyumbang 10 persen perekonomian seluruh negeri ini. Di mana satu dari delapan pekerjaan di negeri itu terkait dengan industri ini.

    Para wisatawan di Eropa selatan disarankan untuk beradaptasi sebelum melakukan aktivitas fisik yang berat di bawah terik matahari.

    Selain panas ekstrem, perubahan iklim juga mempengaruhi munculnya populasi nyamuk pembawa penyakit ke wilayah-wilayah baru di Eropa, menurut European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

    Penduduk seperti Clark, yang saat ini menginap di Skyros, mengatakan bahwa jumlah nyamuk sangat banyak selama musim panas pada awal Juni.

    Prediksi masa depan pariwisata Eropa di tengah krisis iklim Eduardo Santander, CEO European Travel Commission (ETC), mengatakan kepada CNN Travel, bahwa kekhawatiran wisatawan tentang perubahan iklim cenderung bersifat sementara.

    Baca: Kebakaran lahan tewaskan puluhan warga di Yunani pada tahun lalu

    Namun, ia menambahkan bahwa di masa depan hal ini bisa menyebabkan lebih banyak wisatawan mengunjungi Eropa selatan selama musim semi dan akhir musim gugur daripada selama musim panas yang lebih panas.

    Krisis iklim dan krisis panas yang semakin parah memaksa industri pariwisata di Eropa untuk memikirkan adaptasi iklim yang lebih serius.

    Salah satunya adalah dengan fleksibilitas dalam aturan pemesanan penerbangan dan hotel.

    Selain itu, wisatawan juga diprediksi akan lebih gemar bepergian pada malam hari saat udara sejuk, sehingga wisata malam berpotensi berkembang.

    Sumber:CNNTravel

  • Dengan CopenPay, Kota Kopenhagen Wujudkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

    Dengan CopenPay, Kota Kopenhagen Wujudkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

    7cloud.asia – Ketika dunia bergulat dengan tantangan perubahan iklim dan dampaknya pada pariwisata, kota Kopenhagen muncul sebagai pionir dalam pariwisata berkelanjutan dengan inisiatif inovatif: CopenPay.

    Dalam beberapa tahun terakhir, kota-kota di Eropa yang berjuang melawan pariwisata yang berlebihan dengan menerapkan langkah-langkah dan pembatasan untuk mengurangi dampaknya.

    Hal ini terjadi di Venesia, Italia di mana pemerintah setempat memberlakukan biaya masuk bagi wisatawan harian, dan Santorini, di mana jumlah tempat untuk kapal pesiar telah dibatasi hingga 8.000 penumpang per hari.

    Ibu kota Denmark, Kopenhagen, telah mengambil pendekatan berbeda dengan mendorong wisatawan untuk melakukan aktivitas sadar lingkungan.

    Ambisi kota Kopenhagen adalah mengubah narasi pariwisata dari beban lingkungan menjadi katalis perubahan positif lewat program CopenPay.

    CopenPay ini berlangsung antara tanggal 15 Juli hingga 11 Agustus 2024, dan dirancang untuk memberi insentif pada perilaku ramah lingkungan di kalangan wisatawan.

    Baca: Alasan mengapa kota Kopenhagen jadi langganan kota ramah lingkungan

    CopenPay juga mengubah tindakan mereka menjadi penghargaan atas pengalaman budaya sekaligus mempromosikan lingkungan perkotaan yang lebih hijau.

    Kota Kopenhagen yang berpenduduk 600.000 jiwa telah lama dikenal dengan komitmennya terhadap keberlanjutan, dengan tujuan menjadi ibu kota nol emisi pertama di dunia.

    Inisiatif CopenPay hanyalah salah satu langkah yang dilakukan pemerintah Kopenhagen menuju arah ini.

    CopenPay ini dikembangkan berdasarkan temuan laporan keberlanjutan dari kelompok riset pasar Kantar yang diterbitkan tahun lalu, yang menemukan kesenjangan yang signifikan antara keinginan masyarakat untuk bertindak secara berkelanjutan dan perilaku mereka yang sebenarnya.

    Meskipun 82persen konsumen menyatakan keinginannya untuk menerapkan praktik yang lebih berkelanjutan, hanya 22persen yang mengindikasikan telah melakukan perubahan nyata dalam perilaku mereka.

    Cara Kerja
    CopenPay bertujuan untuk menjembatani kesenjangan ini dengan memberi penghargaan kepada wisatawan yang membuat pilihan ramah lingkungan selama mereka menginap.

    Baca: Cara asyik berwisata secara ramah lingkungan

    Pengunjung akan mendapatkan imbalan atas aktivitas seperti bersepeda, menggunakan transportasi umum, menjadi sukarelawan di pertanian perkotaan, atau ikut serta dalam pembersihan kanal dan taman.

    Imbalannya bisa bervariasi, mulai dari makanan gratis dan tur museum berpemandu hingga mencicipi anggur dan persewaan kayak.

    Diwawancarai Euronews Green, Mikkel Aarø-Hansen, Kepala Eksekutif Wonderful Copenhagen, organisasi pariwisata untuk Wilayah Ibu Kota Denmark, menjelaskan bahwa tujuannya bukan hanya untuk menghasilkan imbalan langsung.

    CopenPay ini juga untuk menginspirasi perubahan pola pikir tentang pariwisata.

    Idenya, ujarnya, bukan untuk meningkatkan pariwisata. Ini semua tentang bagaimana Anda berperilaku di destinasi saat Anda berada di sini dengan cara yang lebih berkelanjutan dan ramah iklim.

    “Ini tentang mengubah cara kita bergerak, apa yang kita konsumsi, dan cara kita berinteraksi dengan penduduk setempat,” katanya.

    Dengan menjadikan tindakan sadar lingkungan sebagai bentuk mata uang, CopenPay bertujuan untuk mengubah cara wisatawan berinteraksi dengan kota dan etos keberlanjutannya. (Sumber: earth.org)

  • Kekayaan Budaya Lokal Antar Jatiluwih dan Wukirsari Masuk Daftar 55 Desa Wisata Terbaik Dunia

    Kekayaan Budaya Lokal Antar Jatiluwih dan Wukirsari Masuk Daftar 55 Desa Wisata Terbaik Dunia

    7cloud.asia – Desa Wisata Jatiluwih di Bali dan Desa Wisata Wukirsari di Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil masuk dalam 55 Desa Wisata Terbaik 2024 versi Organisasi Pariwisata PBB atau UN Tourism.

    Penyerahan penghargaan Desa Wisata Terbaik ini digelar di Cartagena de Indias, Kolombia, Jumat (15/11/2024) lalu.

    Sebelum masuk nominasi dan akhirnya menjadi desa wisata terbaik dunia, Desa Wukirsari telah menjadi juara Desa Wisata Maju versi Kemenparekraf pada 2023.

    Sekretaris Jenderal Pariwisata PBB Zurab Pololikashvili mengatakan, pariwisata adalah alat penting untuk mewujudkan inklusifitas, sekaligus memberdayakan masyarakat pedesaan.

    Pengembangan desa wisata sekaligus untuk melindungi dan menghargai warisan budaya sambil mendorong pembangunan berkelanjutan.

    Zurab menambahkan, dengan memanfaatkan aset unik mereka, komunitas-komunitas ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mempromosikan tradisi lokal, dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

    Baca: Yuk jalan-jalan ke Desa Adat

    “Kami merayakan desa-desa yang telah memanfaatkan pariwisata sebagai jalan menuju pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, yang menunjukkan bahwa praktik berkelanjutan dapat membawa masa depan yang lebih cerah bagi semua,” ucapnya dikutip dari kanal Youtube UNWTO.

    Dalam ajang tersebut, penilaian untuk desa wisata terbaik didasarkan pada sumber daya alam dan budaya, serta tindakan dan komitmen yang inovatif dan transformatif terhadap pengembangan pariwisata yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

    Keberhasilan Desa Wisata Jatiluwih, dan Desa Wisata Wukirsari meraih penghargaan sebagai Desa Wisata Terbaik tahun ini menyusul keberhasilan Desa Nglanggeran tahun 2021, Desa Penglipuran tahun 2023.

    Desa Wisata Jatiluwih terletak di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali, terkenal sebagai tempat wisata dengan keindahan persawahan bertingkat yang masih menggunakan sistem irigasi padi tradisional Bali, subak.

    Dibangun sejak abad ke-11, subak bukan hanya sebuah sistem irigasi tetapi juga filosofi hidup yang menekankan pada keharmonisan dan keberlanjutan.

    Desa Jatiluwih dikelilingi oleh hutan lindung seluas 24 hektare yang merupakan rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna endemik, seperti berbagai jenis burung langka dan hewan seperti kukang jawa.

    Baca: Dengan slow city, Kota Solo tawarkan pengalaman wisata yang berbeda

    Jatiluwih tak hanya menawarkan pemandangan sawah terasering yang memukau, tapi juga menjadi pilihan aktivitas luar ruangan seperti trekking dan bersepeda melalui jalur yang menghubungkan sawah dengan hutan.

    Di waktu tertentu, Desa Jatiluwih juga menyelenggarakan festival dan upacara tradisional yang memungkinkan pengunjung untuk merasakan kekayaan budaya dan tradisi lokal.

    Sementara Desa Wukirsari, sebuah desa wisata yang terletak di Kapanewon Imogiri, Bantul, Yogyakarta, atau sekitar 20 kilometer arah tenggara Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

    Salah satu kekhasan desa wisata ini adalah tradisi membatik yang turun-temurun.
    Desa Wisata Wukirsari memiliki dua warisan budaya tak benda dunia, yakni wayang dan batik.

    Wukirsari juga sukses melestarikan dua warisan itu termasuk menjaga lingkungannya agar berkelanjutan.

    Batik Giriloyo yang diwariskan secara turun temurun dengan jumlah pembatik yang paling banyak, kemudian tatah sungging, keris, makam raja Imogiri, dan juga pemandangan alamnya yang menawan.

  • Pembahasan Revisi RUU Pariwisata: Dari Ekosistem Pariwisata Lokal hingga Isu Over Tourism di Bali

    Pembahasan Revisi RUU Pariwisata: Dari Ekosistem Pariwisata Lokal hingga Isu Over Tourism di Bali

    7cloud.asia – Anggota Komisi VII DPR, Erna Sari Dewi, menekankan pentingnya pemerintah segera membuat regulasi yang mampu melindungi dan memperkuat ekosistem pariwisata lokal di Indonesia.

    Menurutnya, regulasi tersebut harus segera diimplementasikan guna memastikan keberlangsungan industri pariwisata lokal dan mencegah gangguan terhadap ekosistem pelaku wisata.

    Erna menjelaskan bahwa terdapat 12 ekosistem pariwisata yang berperan penting dalam sektor ini. Namun, dua aspek yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah adalah pendidikan dan diplomasi budaya.

    Erna menilai pendidikan pariwisata perlu dipandang lebih luas dan mendalam karena memiliki karakteristik berbeda dibandingkan sektor pendidikan lainnya.

    Oleh sebab itu, regulasi yang saat ini sedang disusun harus mengakomodasi kebutuhan ini.

    Baca: Perubahan iklim dan pemanasan global ancam pariwisata dunia

    “Regulasi ini harus segera dibuat agar ekosistem pelaku pariwisata lokal tetap kondusif. Pendidikan pariwisata memiliki karakteristik khusus yang perlu dijelaskan secara rinci, misalnya melalui revisi undang-undang terkait,” ujarnya usai pertemuan dengan Pemprov Yogyakarta serta pelaku industri pariwisata di Yogyakarta, Kamis (13/2/2025).

    Erna juga menyoroti pentingnya diplomasi budaya dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata.

    Ia menegaskan bahwa diplomasi budaya bukan hanya tanggung jawab Kementerian Luar Negeri, tetapi juga harus menjadi prioritas pemerintah daerah.

    Dengan promosi yang maksimal, budaya lokal dapat menjadi daya tarik wisata yang lebih kuat. Kita, ujarnya, harus mendahulukan promosi wisata daerah.

    “Setiap provinsi memiliki budaya yang unik, dan ini harus diperkaya serta disampaikan dengan baik melalui diplomasi budaya. Jika dilakukan secara optimal, wisatawan dalam negeri akan lebih terdorong memilih destinasi lokal,” tambahnya.

     

    Baca: Dampak perubahan iklim pada sektor pariwisata di Eropa

    Sementara Wakil Ketua Komisi VII DPR, Evita menyoroti isu Bali over tourism yang ramai dibincangkan di media sosial

    Dia menilai bahwa isu Bali over tourism tersebut merupakan kampanye negatif yang berpotensi menurunkan daya tarik Bali sebagai destinasi utama wisata dunia.

    Menurutnya, kepadatan wisatawan di Bali hanya terjadi di beberapa titik tertentu, sehingga distribusi yang tidak merata menjadi tantangan yang perlu diselesaikan, terutama oleh pemerintah daerah.

    Isu Bali over tourism, ujarnya, hanya kampanye negatif dari negara pesaing yang ingin mengalihkan wisatawan dari Bali ke destinasi lain.

    Yang perlu dilakukan adalah distribusi wisatawan yang lebih merata, bukan memberi label negatif kepada Bali,” tegasnya dalam kesempatan yang sama.

    Baca: Pariwisata berkelanjutan lagi ramah lingkungan di Kota Kopenhagen

    Evita, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Pariwisata harus mampu menjawab tantangan sektor pariwisata saat ini, termasuk dalam aspek tata kelola, investasi, dan efisiensi anggaran.

    Evita menyarankan agar revisi UU Pariwisata mencakup aturan yang jelas mengenai lembaga mana yang berwenang menetapkan status over tourism pada suatu destinasi.

    Evita menegaskan bahwa keputusan tersebut harus berbasis data valid dan tidak bisa sembarangan ditetapkan.

    Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran di sektor pariwisata tanpa mengganggu target kunjungan wisatawan dan promosi internasional.

    Evita mengapresiasi komitmen Kementerian Pariwisata dalam mempertahankan target kunjungan wisatawan meskipun terdapat penghematan anggaran.

    Menurutnya, pemanfaatan teknologi dan media sosial harus lebih dioptimalkan sebagai alat promosi yang efektif dan hemat biaya.

  • Pengembangan Kawasan Pariwisata Mandalika Picu Ekses Negatif pada Warga Setempat

    Pengembangan Kawasan Pariwisata Mandalika Picu Ekses Negatif pada Warga Setempat

    7cloud.asia – Pengembangan kawasan pariwisata dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memicu ekses sosial ekonomi pada warga setempat.

    Padahal selama ini narasi yang dibangun pemerintah hampir selalu menyenangkan telinga, mulai dari banyaknya event dan MICE tingkat nasional serta internasional.

    Namun, di balik semua itu masyarakat sekitar kurang merasakan dampak positif dari penetapan Kawasan Ekonomi Khusus di Mandalika ini.

    “Laporan yang saya baca justru menunjukkan tantangan ekonomi masyarakat semakin sulit. Banyak anak di bawah umur harus bekerja demi kebutuhan makan sehari-hari,” ujar Anggota Komisi VII DPR, Novita Hardini di sela kunjungan spesifik ke KEK Mandalika, Rabu (26/2/2025).

    Novita mempertanyakan peran pemerintah setempat dalam menanggulangi masalah yang sudah berkepanjangan di Mandalika.

    Baca: Gerakan menanam pohon di Sirkuit Mandalika

    Pun demikian dengan isu lingkungan, di mana pengelolaan sampah di KEK Mandalika juga tak tertangani dengan baik.

    Novita menekankan bahwa pembangunan pariwisata tidak boleh hanya berorientasi pada estetika, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat sekitar.

    Legislator dapil VII Jawa Timur itu menegaskan, jika pembangunan ini benar-benar membawa kesejahteraan, seharusnya anak-anak tetap bisa bersekolah, bukan justru turun ke jalan mencari nafkah.

    “Ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa konsep pariwisata berkeadilan harus menjadi prioritas.” tandasnya.

    Baca: Pembahasan revisi RUU Pariwisata

    Politisi PDI Perjuangan itu berharap, ke depan pemerintah lebih proaktif dalam memastikan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi wisata.

    Hal ini termasuk melalui regulasi pariwisata yang lebih ketat yang memperhatikan pemberdayaan dan perlindungan terhadap masyarakat lokal.

    Komisi VII, ujarnya, akan terus mengadvokasi penyelesaian permasalahan ini dalam ruang-ruang rapat DPR ke depan, utamanya dalam mempersiapkan RUU Kepariwisataan.

    “Jangan sampai pembangunan yang megah hanya dinikmati segelintir pihak, sementara masyarakat sekitar semakin terpinggirkan,” tutupnya.

    Saat ini DPR sedang membahas revisi Undang-Undang Pariwisata. Diharapkan revisi ini mampu menjawab tantangan sektor pariwisata saat ini, termasuk dalam aspek tata kelola, investasi, dan efisiensi anggaran.

  • Paradigma Pariwisata Berubah: Pemerintah Diminta sesuaikan Diri

    Paradigma Pariwisata Berubah: Pemerintah Diminta sesuaikan Diri

    7cloud.asia – Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI), Azril Azhari mengatakan sejak sebelum tahun 1980 paradigma pariwisata selalu bergeser mengikuti perkembangan zaman.

    Pergeseran paradigma itu mulai dari pariwisata yang melibatkan jumlah kunjungan yang amat besar (mass tourism) sampai dengan customized tourism.

    Belakangan ini, Azril menilai bahwa wisatawan membutuhkan pariwisata yang konsepnya berbasis pada minat khusus.

    Contohnya seperti pengalaman pariwisata yang lebih dalam dan berarti (slow tourism), pariwisata kesehatan (health tourism) hingga pariwisata budaya (culture tourism).

    Baca: Perubahan pola kerja dorong perkembangan slow traveling

    Sebagai contoh slow tourism adalah pariwisata yang fokus pada pengalaman yang lebih dalam dan lebih berarti, dengan interaksi dengan masyarakat lokal, lingkungan, dan budaya.

    ”Lain halnya dengan pariwisata massal yang dianggap merusak lingkungan dan budaya lokal,” ujar dia dikutip dari Antaranews.com, Kamis (10/4/2025)

    Dengan adanya tren tersebut, pemerintah diminta untuk lebih menghargai lingkungan, budaya lokal dan mampu berinteraksi dengan masyarakat lokal setempat.

    Hal itu bertujuan agar para wisatawan yang datang bisa mendapatkan pengalaman yang sangat berkesan melalui pariwisata yang berkelanjutan.

    Azril menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk mengikuti pergeseran paradigma pariwisata agar dapat meningkatkan kunjungan wisatawan baik secara domestik maupun internasional.

    Baca: Slow traveling bikin liburan jadi lebih bermakna

    “Kita belum sadar bahwa sudah terjadi pergeseran paradigma pariwisata. Di tahun 2023-2025 itu terjadi customized tourism, sementara di tahun 2025 dan seterusnya bisa saja krisis ekonomi jilid dua dimulai?” katanya.

    Azril turut menyarankan upaya yang dapat pemerintah lakukan selanjutnya adalah membuat kebijakan yang mengacu pada paradigma pariwisata yang sudah bergeser seiring dengan pergeseran juga pada perilaku pengunjung.

    Di sisi lain, ia turut mengingatkan bahwa kebersihan, keamanan dan keselamatan lingkungan (K3L) merupakan suatu pra-syarat untuk membangun sebuah destinasi wisata.

    “Artinya bukan merupakan suatu gerakan atau imbauan tapi pra-syarat. Lakukanlah penghargaan dan hukuman melalui monitoring dan evaluasi. Hal ini merupakan indikator dasar di Travel and Tourism Development Index (TTDI),” kata Azril.

  • Gerakan Wisata Bersih Dikampanyekan di Labuan Bajo

    Gerakan Wisata Bersih Dikampanyekan di Labuan Bajo

    7cloud.asia – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) dan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) menggulirkan “Gerakan Wisata Bersih (GWB)” di Labuan Bajo, NTT sebagai langkah kolaboratif untuk mencapai pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

    Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa mengatakan, Gerakan Wisata Bersih merupakan gerakan kolektif sebagai upaya bersama dalam meningkatkan daya saing destinasi pariwisata Indonesia yang lebih aman dan sehat bagi wisatawan.

    “Gerakan Wisata Bersih adalah salah satu dari lima program prioritas Kementerian Pariwisata,” kata Puspa dalam keterangannya yang diterima di Jakarta pada Sabtu.

    Gerakan Wisata Bersih di Labuan Bajo berlangsung di dua titik yakni di kawasan Marina Waterfront dan Pantai Pede. Kegiatan ini diisi dengan aksi bersih sampah massal yang diikuti 2.000 peserta dengan jumlah sampah yang terkumpul sebanyak 1.080,6 kilogram.

    Selain kegiatan bersih-bersih massal, juga ada edukasi dan kampanye untuk meningkatkan wisatawan dan masyarakat lokal, penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat sampah yang memadai dan ramah lingkungan.

    Puspa menjelaskan, pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan salah satunya tergambar dari pilar kesehatan dan kebersihan Indonesia di peta pemeringkatan Travel and Tourism Development Index (TTDI).

    Meski peringkat Indonesia melonjak dari 32 ke posisi 22 dunia di tahun 2024, pilar kesehatan dan kebersihan (health and hygiene) masih rendah bahkan turun dari angka 89 menjadi 82.

    Bahkan untuk di Asia, nilai Indonesia juga masih di bawah rata-rata nilai negara-negara di Asia.

    “Artinya ini harus menjadi perhatian serius kita bersama, kita (harus) punya komitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang mendunia, menjadi destinasi pariwisata nomor satu di dunia dengan kekayaan alam budaya yang kita miliki,” ujar Puspa.

    Program ini diharapkan dapat mendukung peningkatan daya saing pariwisata Indonesia sesuai dengan aspek “health and hygiene” dalam Travel and Tourism Development Index (TTDI).

    “Kami berharap dengan tempat-tempat ini kami pilih, akan semakin membuka mata publik bahwa masalah sampah adalah masalah yang serius,” ujar Wamenpar.

    Lebih lanjut, Puspa menegaskan, gerakan ini harus dilanjutkan secara simultan dengan salah satunya penguatan edukasi di masyarakat.

    “Ini akan menjadi langkah pertama yang baik, kemudian ada penyediaan fasilitas pendukung yang kita bekerja sama lintas sektoral dengan pihak swasta maupun BUMN seperti yang dilakukan oleh ITDC hari ini sangat luar biasa,” ujarnya.

    Direktur Utama ITDC Ari Respati mengatakan, gerakan ini sebagai fondasi yang paling utama untuk menjaga sebuah destinasi tetap bersih, aman, nyaman, dan menyenangkan.

    “Sekali lagi kami berharap bahwa kegiatan ini sekali lagi bukan hanya yang pertama dan yang terakhir. Ini merupakan sebuah awalan dan tentunya bukan sekadar memungut sampah tapi nanti kami juga akan membantu untuk pengelolaan sampah pada akhirnya. Karena itu merupakan sebuah isu yang saat ini sedang kami lakukan di salah satu daerah pariwisata kami,” kata Ari.

    Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pariwisata dan seluruh pemangku kepentingan yang bersama-sama ikut mewujudkan harapan Labuan Bajo yang bersih.

    “Tentu butuh keterlibatan kita semua agar orang suka dan betah datang di tempat kita. Karena itu, kita juga sudah harus memulai agar lingkungan kita jaga. Hari ini kita memulai dengan budaya yang baru, betapa pentingnya yang namanya kebersihan,” ujar Edistasius Edi.

  • Kemenpar Bakal Blokir Platform Penyedia Akomodasi ilegal Karena Ancam Industri Perhotelan

    Kemenpar Bakal Blokir Platform Penyedia Akomodasi ilegal Karena Ancam Industri Perhotelan

    7cloud.asia – Kementerian Pariwisata mengambil langkah tegas dengan memblokir platform digital asing penyedia akomodasi yang beroperasi secara ilegal di Indonesia.

    Kemenpar sebelumnya merilis bahwa langkah pemblokiran terhadap platform ilegal seperti AirBnB versi tidak terdaftar.

    Penindakan ini karena AirBnB versi tidak terdaftar melanggar Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 10 Tahun 2023, yang mengatur standar layanan dan kewajiban pelaporan pajak bagi penyedia jasa akomodasi berbasis digital.

    Dilansir Antaranews.com, Kementerian Pariwisata menyebut akomodasi ilegal yang tergabung dalam platform digital asing dapat mengancam kelangsungan industri perhotelan di Indonesia.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk me-review perizinan berusaha, khususnya usaha properti yang secara praktik di lapangan difungsikan sebagai akomodasi tanpa izin,” kata Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar Rizki Handayani Mustafa dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (22/5/2025)

    Rizki mengatakan menjamurnya praktik akomodasi ilegal yang ditawarkan melalui platform digital atau online travel agent (OTA) asing membuat okupansi hotel di sejumlah tujuan unggulan mengalami penurunan.

    Praktik ilegal itu menurutnya sedang terjadi secara masif mulai dari Bali sampai kota-kota besar lainnya. Sejumlah vila dan hunian pribadi disulap jadi tempat akomodasi tanpa legalitas yang jelas.

    Anggota Komisi VII DPR, Izzuddin Alqassam Kasuba, menyatakan dukungannya atas langkah tegas yang diambil Kemenparekraf dan menyebut kebijakan ini sebagai langkah penting untuk menyelamatkan sektor pariwisata lokal dari persaingan usaha yang tidak sehat.

    Pemblokiran platform ilegal menurutnya adalah bentuk perlindungan terhadap industri penginapan lokal yang patuh terhadap peraturan.

    “Namun demikian, implementasinya harus disertai perhatian terhadap pekerja informal dan pelaku usaha kecil yang menggantungkan penghasilan dari platform digital,” ujar Alqassam Kasuba dalam pernyataan tertulisnya.

    Menurut politisi PKS asal Daerah Pemilihan Maluku Utara ini, pemerintah perlu menyiapkan skema transisi yang adil agar masyarakat tidak menjadi korban kebijakan.

    Ia menekankan pentingnya edukasi dan dukungan kepada para pemilik homestay, guest house, dan pengusaha mikro di sektor pariwisata agar beralih ke platform legal.

    “Pemerintah bisa memberikan insentif seperti pelatihan manajemen digital, promosi melalui kanal resmi, hingga keringanan pajak bagi UMKM pariwisata yang mematuhi regulasi. Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga soal keberlanjutan ekonomi lokal,” tambahnya.

    Alqassam juga mengingatkan agar pemerintah membuka ruang dialog dengan platform asing yang legal dan bersedia bekerja sama dengan pemerintah Indonesia.

    “Kolaborasi adalah kunci. Platform global bisa menjadi mitra penting selama mereka menghormati regulasi nasional dan turut mendorong ekonomi inklusif,” tegasnya.

    Ia berharap, dengan pengawasan yang ketat namun inklusif, sektor pariwisata Indonesia dapat tumbuh lebih sehat, adil, dan berkelanjutan, tanpa mematikan inovasi digital yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama pariwisata lokal.