ruangkota

Tag: perjanjian paris

  • Rata-rata Suhu Global 2024 Lampaui Ambang Batas Perjanjian Paris: Dipicu Emisi Gas Rumah Kaca yang Terus Meningkat

    Rata-rata Suhu Global 2024 Lampaui Ambang Batas Perjanjian Paris: Dipicu Emisi Gas Rumah Kaca yang Terus Meningkat

    7cloud.asia – Pada pertemuan puncak iklim COP21 tahun 2015, 196 pihak menandatangani Perjanjian Paris yang menyepakati ambang batas kritis 1,5°C di atas suhu global pra-industri

    Perjanjian Paris ini mengikat secara hukum, dan negara-negara yang hadir
    sepakat untuk terus membatasi pemanasan global hingga di bawah 1,5°C atau “jauh di bawah 2°C” di atas tingkat pra-industri pada akhir abad ini.

    Para ahli memperingatkan, jika titik kritis terlewati, akan mengakibatkan konsekuensi yang menghancurkan dan berpotensi tidak dapat diubah lagi bagi beberapa sistem Bumi vital yang menopang planet yang ramah.

    Tetapi rata-rata suhu global pada tahun 2024 secara konsisten lebih tinggi daripada suhu ambang batas Perjanjian Paris, kecuali pada bulan Juli, yakni berada pada 1,60°C di atas tingkat pra-industri.

    Meskipun hal ini tidak menandakan pelanggaran permanen terhadap batas kritis, hal ini menjadi peringatan yang jelas kepada umat manusia bahwa planet Bumi sedang mendekati titik yang tidak bisa kembali, jauh lebih cepat dari yang diperkirakan.

    “Kita kini berada di ambang batas melewati batas 1,5ºC yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris dan rata-rata dua tahun terakhir masih jauh dari harapan. “sudah di atas level ini,” ujar Samantha Burgess, Pemimpin Strategis Bidang Iklim di Pusat Prakiraan Cuaca Jangka Menengah Eropa.

    Baca: Rata-rata suhu global 2024 lampaui kesepakatan Perjanjian Paris

    Emisi gas rumah kaca
    Pada tahun 2024, konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer mencapai tingkat tertinggi yang pernah tercatat sepanjang sejarah.

    Konsentrasi karbon dioksida (CO2) mencapai 422 par per milion (ppm), atau 2,9 ppm lebih tinggi daripada tahun 2023.

    Sebagai produk sampingan dari pembakaran bahan bakar fosil, biomassa, perubahan penggunaan lahan, dan proses industri seperti produksi semen, CO2 merupakan gas rumah kaca antropogenik utama di atmosfer, yang bertanggung jawab atas tiga perempat emisi lobal.

    Emisi CO2 global –yang menghangatkan suhu global– dari bahan bakar fosil telah meningkat lebih dari 60 persen sejak tahun 1990, dengan konsentrasi di atmosfer sekarang 50 persen lebih tinggi daripada sebelum dimulainya Revolusi Industri.

    Sementara itu, konsentrasi metana mencapai 1897 ppb, 4 ppb lebih tinggi dari tahun 2023.

    Gas tersebut – yang sebagian besar terkait dengan penggunaan bahan bakar fosil, pertanian, dan limbah – merupakan gas rumah kaca utama kedua setelah CO2, yang bertanggung jawab atas 25 persen pemanasan global.

    Baca: Mitigasi dan adaptasi jika suhu global naik 2°C

    Namun, zat metana ini 84 kali lebih kuat dalam memerangkap panas di atmosfer daripada CO2 selama periode dua dekade dan memiliki potensi pemanasan global 100 tahun yang 28-34 kali lebih besar daripada CO2.

    Emisi metana global telah meningkat, dan konsentrasi gas ampuh tersebut di atmosfer kini 165 persen lebih tinggi daripada tingkat pra-industri.

    Pembakaran batu bara, gas alam, dan minyak untuk listrik dan panas merupakan sumber emisi gas rumah kaca (GRK) global terbesar.

    Hal-hal tersebut merupakan pendorong utama pemanasan global karena mereka memerangkap panas di atmosfer dan meningkatkan suhu permukaan bumi.

    Badan Energi Internasional (IEA) telah mendesak negara-negara di dunia untuk menghentikan proyek ladang gas dan minyak baru.

    Baca: Dampak lingkungan jika suhu global naik 2°C

    Adapun alasan yang dikemukan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga skenario emisi nol bersih yang kompatibel dengan 1,5°C tetap berjalan.

    Cuaca Ekstrem makin Sering Terjadi dan Intensif
    Copernicus juga menyimpulkan bahwa tahun 2024 adalah tahun dengan kandungan uap air atmosfer tertinggi yang pernah tercatat.

    Saat kadar uap air di atmosfer meningkat, kejadian cuaca eksterm basah yang ditandai hujan lebat akan menjadi lebih intens.

    Dikombinasikan dengan rekor panas di lautan, pasokan air yang melimpah berkontribusi terhadap perkembangan badai besar, termasuk siklon tropis.

    Di Atlantik, semua badai yang terjadi antara bulan Juni dan November diperkuat oleh pemanasan laut akibat perubahan iklim, analisis atribusi menyimpulkan.

    Baca: Dampak kenaikan suhu global 2°C pada pola cuaca

    Studi yang sama juga menyimpulkan bahwa badai dalam lima tahun terakhir “lebih cepat 8,3 mil/jam (13,4 kilometer/jam), secara rata-rata, dibandingkan dengan yang terjadi di dunia tanpa perubahan iklim.”

    Studi atribusi mengukur pengaruh perubahan iklim terhadap peristiwa cuaca tertentu, sering kali terjadi segera setelah gelombang panas, badai, atau banjir.

    Seringkali, analisis ilmiah ini menyoroti betapa jarangnya peristiwa seperti itu terjadi di “dunia tanpa perubahan iklim.”

    “Umat manusia bertanggung jawab atas nasibnya sendiri, tetapi cara kita menanggapi tantangan iklim harus didasarkan pada bukti,” kata Carlo Buontempo, Direktur Layanan Perubahan Iklim Copernicus.

    “Masa depan ada di tangan kita – tindakan yang cepat dan tegas masih dapat mengubah arah iklim masa depan kita.”

     

     

  • Jika Dunia Tak Mengerem Penggunaan Bahan Bakar Fosil Pemanasan Global Bisa Capai 3,1°C pada 2100

    Jika Dunia Tak Mengerem Penggunaan Bahan Bakar Fosil Pemanasan Global Bisa Capai 3,1°C pada 2100

    7cloud.asia – Laporan Lancet Countdown on Health and Climate Change yang dirilis Oktober 2024 lalu menyebut dunia memiliki kemungkinan besar melampaui batas pemanasan global 1,5°C sebagaimana termaktub di Perjanjian Paris

    Laporan Lancet yang ditujukan untuk mengevaluasi hubungan antara perubahan iklim dan kesehatan di tingkat global juga memprediksi pemanasan global dapat akan mencapai 3,1°C pada tahun 2100.

    Hal ini disebabkan oleh komitmen dekarbonisasi yang tidak memadai dari hampir semua negara dengan emisi tinggi.

    Kondisi ini diperburuk dengan terus meningkatnya permintaan energi, dan subsidi bahan bakar fosil juga mencetak rekor tertinggi.

    Mundurnya Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim di bawah Pemerintahan Trump akan dapat semakin memperlambat momentum global dalam mengatasi perubahan iklim.

    Baca: Lancet soroti paradoks upaya mengatasi penyakit akibat perubahan iklim

    Keterlibatan global seputar perubahan iklim dan kesehatan mungkin juga menurun secara keseluruhan.

    Laporan Lancet menyoroti bahwa jumlah pemerintah yang menyebutkan iklim dan kesehatan dalam Debat Umum PBB tahunan mereka turun dari 50 persen pada tahun 2022 menjadi 35 persen pada tahun 2023.

    Selain itu, hanya 47 persen dari 58 Kontribusi Secara Nasional (National Determined Contribution/NDC) yang diajukan pada tahun 2023 yang dirujuk untuk kesehatan.

    NDC adalah rencana aksi iklim nasional yang harus diserahkan setiap negara penandatangan Perjanjian Paris secara berkala.

    Baca: Layanan Kesehatan Nasional Inggris tekan emisi gas rumah kaca

    Dengan kondisi seperti ini, Lancet memprediksi dampak kesehatan dan kematian akibat perubahan iklim kemungkinan akan terus meningkat jika dunia tidak serius memotong emisi gas rumah kaca.

    Sementara, sebuah studi November 2024 juga memproyeksikan bahwa perubahan iklim dan polusi udara dapat menyebabkan 30 juta kematian setiap tahunnya pada tahun 2100.

    Dampak kesehatan akibat perubahan iklim diproyeksikan akan berdampak secara tidak proporsional pada negara-negara miskin dengan jejak karbon terkecil.

    Mengomentari kondisi ini, Hannah Ritchie dari Our World in Data mengatakan, “inilah ketimpangan yang parah akibat perubahan iklim”

  • ARUKI Kecam Pernyataan Bahlil Lahadaia Soal Kemungkinan Indonesia Mundur dari Perjanjian Paris

    ARUKI Kecam Pernyataan Bahlil Lahadaia Soal Kemungkinan Indonesia Mundur dari Perjanjian Paris

    7cloud.asia – Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) bereaksi keras terhadap pernyataan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia tentang Perjanjian Paris

    Seperti diketahui Bahlil Lahadalia dalam pernyataannya pada Kamis (30/1/2025) menyiratkan keinginan untuk keluar dari Perjanjian Paris dengan mengatakan, AS saja Cabut, Kenapa Kita Lanjut?

    ARUKI menilai pernyataan Bahlil ini menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah atas komitmen keadilan iklim dan ketidakpedulian atas penderitaan rakyat yang terdampak krisis iklim.

    Pernyataan Bahlil tersebut, menurut ARUKI, menunjukkan watak pemerintah yang mencerminkan pengabaian terhadap penderitaan rakyat akibat krisis iklim.

    Pemerintah juga dinilai mengabaikan kewajiban hukum serta moral pemerintah Indonesia untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

    Alih-alih merespon pada krisis iklim yang mengancam masyarakat, sebaliknya prioritas ekonomi masih menitikberatkan pada ekstraktivisme dan eksploitasi yang merupakan sebab utama krisis iklim.

    Baca: Rata-rata suhu global 2024 lampaui ambang batas Perjanjian Paris

    Dalam pernyataan tertulis yang diterima 7cloud.asia pada Jumat (31/1/2025) ARUKI menegsakan, kesepakatan Perjanjian Paris yang mengikat antar negara-negara pihak di dunia, termasuk Indonesia melalui perjuangan panjang

    Perjuangan untuk menuntut tanggung jawab negara industri atas krisis iklim yang terjadi dan menyelamatkan hak masyarakat negara-negara miskin dan berkembang.

    ARUKI menegaskan, pernyataan Bahlil Lahadalia yang menyebutkan AS adalah “motor penggerak” dari Perjanjian Paris adalah pandangan yang sangat keliru.

    Pertimbangan untuk mundur dari Perjanjian Paris merupakan langkah mundur, tidak bijaksana dan akan merusak kredibilitas Indonesia di mata komunitas internasional.

    “Pernyataan ini menunjukkan ketidakpahaman dan ketidakpedulian pemerintah terhadap urgensi krisis iklim dan enggannya untuk memprioritaskan agenda keadilan iklim.” Ujar Giorgio B. Indrarto, Deputy Director, MADANI Berkelanjutan

    Pernyataan untuk tidak serius menjalankan komitmen iklim dalam Persetujuan Paris juga merupakan bentuk pelanggaran kewajiban hukum oleh Pemerintah.

    Baca: Dampak luar biasa suhu global 2024 1,6°C di atas masa pra-industri

    Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 serta mengatur lebih lanjut pemenuhan komitmen tersebut melalui Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021.

    Selain itu, UU No. 32 Tahun 2009 juga secara tegas memberikan kewajiban hukum bagi Pemerintah untuk mengatasi masalah krisis iklim.

    Pengabaian terhadap komitmen ini, dengan alasan keluarnya negara lain, tidak hanya mengabaikan penderitaan rakyat akibat krisis iklim, tetapi juga penyimpangan dari prinsip tanggung jawab bersama yang tertera dalam Perjanjian Paris, terutama tanggung jawab negara industri

    Pernyataan Menteri Bahlil yang mempertanyakan kelanjutan Indonesia pada Perjanjian Paris menutup mata terhadap penderitaan, kerugian dan dampak krisis iklim yang dihadapi oleh masyarakat dan kelompok rentan.

    Mengabaikan Komitmen Perjanjian Paris sama artinya mengabaikan keselamatan rakyat, terutama kelompok rentan dari ancaman krisis iklim yang kian tak terhindarkan.

    Baca: Dampak lingkungan jika suhu global naik 2°C

    Padahal, Badan Perubahan Iklim Eropa (Copernicus) mencatat kenaikan suhu bumi untuk pertama kalinya telah melampaui 1.5°C.

    Di Indonesia, BNPB mencatat pada tahun 2023-2024 telah terjadi 6827 bencana terkait cuaca dan iklim yang berdampak pada lebih dari 13 juta orang.

    Untuk itu, ARUKI mendesak pemerintah untuk tetap mengimplementasikan Perjanjian Paris dengan tindakan konkret, termasuk dengan menentukan target pemensiunan dini PLTU Batubara di Indonesia.

    ARUKI juga mendorong pemerintah untuk memfasilitasi dan mendorong transisi menuju energi terbarukan yang inklusif dan adil serta meningkatkan akses terhadap energi bersih bagi rakyat;

    Pemerintah juga diminta tetap mengedepankan Keadilan Iklim dan tidak mengorbankan kepentingan kelompok rentan dalam agenda-agenda penanganan perubahan iklim dan pembangunan.

    ARUKI juga menyerukan agar pembahasan RUU Keadilan Iklim yang telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional segera dibahas dengan partisipasi publik bermakna khususnya kelompok rentan untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengatasi krisis iklim, dan menyelamatkan bangsa dan warga global dari bencana iklim.

  • Keinginan Indonesia Mundur dari Perjanjian Paris Bisa Berdampak Buruk pada Ekonomi Nasional

    Keinginan Indonesia Mundur dari Perjanjian Paris Bisa Berdampak Buruk pada Ekonomi Nasional

    7cloud.asia – Pengurus Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), Indira Hapsari mengatakan penarikan diri dari Perjanjian Paris bisa berakibat fatal pada aksi iklim di Indonesia

    Mundur dari Perjanjian Paris, dapat mengakibatkan hilangnya akses pendanaan iklim internasional, tergerusnya kepercayaan global terhadap komitmen pembangunan berkelanjutan, serta mengancam upaya advokasi lingkungan masyarakat sipil.

    ”Melemahnya komitmen iklim juga mencerminkan pengabaian terhadap jutaan masyarakat rentan yang bergantung pada alam dan memperparah kemiskinan energi,” ujar Indira dalam pernyataan bersama ARUKI yang diterima 7cloud.asia pada Jumat (31/1/2025).

    Keinginan mundur dari Perjanjian Paris juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak mengakui ada dampak dan kebutuhan yang berbeda terhadap perempuan, anak-anak dan kelompok rentan, sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Paris.

    Konsultasi rakyat yang dilakukan ARUKI di 13 provinsi di Indonesia, menunjukkan bukti bahwa kelompok rentan menanggung lebih berat dampak krisis iklim.

    Orang Muda, Petani, Nelayan, Perempuan, Ragam Penyandang Disabilitas, Buruh, Kelompok Miskin Urban dan Pekerja Informal, serta Masyarakat Adat telah mengalami langsung dampak krisis iklim.

    Baca: ARUKI Kecam Pernyataan Bahlil Lahadaia Soal Kemungkinan Indonesia Mundur dari Perjanjian Paris

    Mereka menghadapi dan mengalami langsung dampak kerusakan dan kehilangan tempat tinggal, tanah, pendapatan, hingga di beberapa wilayah telah terjadi migrasi penduduk akibat krisis iklim.

    Pernyataan Bahlil memperlihatkan bahwa pemerintah tidak mengakui terhadap dampak krisis iklim yang berbeda. Padahal kelompok rentan telah menghadapi triple planetary crisis.

    “Implementasi Perjanjian Paris yang berlandas pada prinsip keadilan iklim dapat menyelamatkan rakyat dari triple planetary crisis.” Kata Torry Kuswardono, Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL

    Pernyataan Bahlil ini membuktikan watak pemerintah Indonesia yang tetap memprioritaskan agenda pembangunan dan ekonomi yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam dan industri ekstraktif, khususnya batubara.

    Pemerintah dinilai mengabaikan komitmen terhadap keadilan iklim yang meniscayakan keselamatan lingkungan, dan keselamatan serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

    Batubara sebagai penyebab krisis iklim adalah fakta. Alih-alih ambisius untuk penghentian batu bara, pemerintah Indonesia justru masih memprioritaskan penggunaan batu bara sebagai sumber energi.

    Baca: Rata-rata Suhu Global 2024 Lampaui Ambang Batas Perjanjian Paris

    “Pemikiran yang mendasarkan kedaulatan dan ketahanan energi pada batubara adalah paradigma yang keliru. Eksploitasi sumber daya alam, khususnya batubara, justru selama ini meningkatkan kerentanan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak,” ujar Syaharani dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

    Membangun kedaulatan dan ketahanan energi dengan membiarkan masyarakat menanggung dampak negatif dari batubara sama saja dengan tindakan yang secara aktif melanggar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

    Padahal, lanjut Syaharani energi terbarukan justru menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan dalam mencapai kedaulatan energi melalui pengembangan energi terbarukan khususnya yang berbasis komunitas. .

    Komitmen iklim yang melemah, ditambah justifikasi ‘kedaulatan’ yang keliru, berpotensi memicu eksploitasi hutan melalui klaim energi hijau dari bioenergi.

    Bioenergi, melalui perluasan kebun energi seperti kebun kayu dan kebun sawit menjadi ancaman serius terhadap hutan Indonesia.

    “Terbukti dengan belum lama ini terbitnya program Hutan Cadangan Pangan dan Energi. Pemerintah perlu meluruskan konsep kedaulatan energi, dan mulai mengusung konsep transformasi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan.” Ujar Amalya Reza Oktaviani, dari Trend Asia.

  • Pemanasan Suhu Bumi Cetak Rekor pada 2024: Dunia Menuju Arah yang Salah

    Pemanasan Suhu Bumi Cetak Rekor pada 2024: Dunia Menuju Arah yang Salah

    7cloud.asia – Para peneliti mengatakan bahwa rekor suhu panas pada 2024 menandakan bahwa rata-rata suhu Bumi sedang melewati batas 1,5°C seperti yang ditetapkan di Perjanjian Paris 2015.

    Para ilmuwan memprediksi, dengan peningkatan suhu Bumi seperti yang terjadi saat ini akan terjadi bencana besar pada sistem alam yang menopang kehidupan di planet ini.

    Studi-studi tentang suhu Bumi ini dilakukan secara independen oleh para peneliti dari Eropa dan Kanada.

    Mereka berusaha menjawab pertanyaan mendasar: apakah satu tahun di atas 1,5°C merupakan tanda bahwa kita telah melewati ambang batas Perjanjian Paris?

    Kedua studi ini menggunakan data observasi dan simulasi model iklim untuk menjawab pertanyaan ini, dengan pendekatan yang sedikit berbeda.

    Dalam studi dari Eropa, para peneliti menganalisis tren pemanasan historis. Mereka menemukan bahwa ketika suhu rata-rata Bumi mencapai ambang batas tertentu, maka dalam 20 tahun berikutnya suhu tersebut juga cenderung berada di ambang batas yang sama.

    Pola ini menunjukkan bahwa jika Bumi mencapai pemanasan 1,5°C tahun lalu, maka kita mungkin telah memasuki periode 20 tahun saat suhu rata-rata juga akan mencapai tingkat tersebut.

    Sementara itu, studi dari Kanada menggunakan data suhu bulanan. Juni 2024 merupakan bulan ke-12 berturut-turut dengan suhu di atas 1,5°C.

    Para peneliti menemukan bahwa jika selama 12 bulan berturut-turut suhu melampaui ambang batas iklim tertentu, maka kemungkinan besar ambang batas tersebut akan tercapai dalam jangka panjang.

    Kedua studi ini juga menunjukkan bahwa, meskipun pengurangan emisi yang ketat dimulai dari sekarang, Bumi tetap berisiko melewati batas 1,5°C.

    Dunia menuju arah yang salah
    Dengan temuan seperti di atas, apa yang akan dilakukan oleh umat manusia selanjutnya menjadi sangat penting untuk masa depan Bumi,

    Selama beberapa dekade, ilmuwan iklim telah memperingatkan bahwa pembakaran bahan bakar fosil untuk kebutuhan energi melepaskan karbon dioksida dan gas lain yang memanaskan Bumi.

    Namun, emisi gas rumah kaca terus meningkat. Sejak Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) menerbitkan laporan pertamanya pada 1990, emisi karbon dioksida tahunan dunia telah meningkat sekitar 50 persen.

    Singkatnya, kita bahkan belum berjalan ke arah yang benar, apalagi bergerak dengan kecepatan yang diperlukan.

    Sains menunjukkan bahwa emisi gas rumah kaca harus mencapai net-zero untuk menghentikan pemanasan global. Bahkan setelah itu, beberapa aspek iklim akan terus berubah selama berabad-abad, karena pemanasan regional, terutama di lautan, sudah terkunci dan tidak dapat diubah.

    Jika Bumi memang telah melewati batas 1,5°C, dan umat manusia ingin berada di bawah ambang batas itu lagi, maka kita perlu mendinginkan planet ini dengan mencapai net-negative emissions.

    Artinya, kita harus menghilangkan lebih banyak gas rumah kaca dari atmosfer daripada yang kita hasilkan. Tentunya hal ini menjadi pekerjaan yang sangat menantang.

    Dampak pemanasan global
    Dampak perubahan iklim yang merusak sudah dirasakan di seluruh dunia. Dan generasi mendatang sepertinya akan menghadapi ancaman yang lebih besar lagi.

    Cuaca ekstrem, terutama gelombang panas semakin sering terjadi dan semakin parah. Hal ini memberikan tekanan besar pada alam, masyarakat, dan perekonomian .

    Namun di tengah kesuraman ini, setidaknya masih ada tanda-tanda kemajuan. Di seluruh dunia, pembangkit listrik tenaga terbarukan semakin berkembang. Penggunaan bahan bakar fosil telah menurun di banyak negara.

    Kemajuan teknologi berhasil memperlambat pertumbuhan emisi di industri pencemar seperti penerbangan dan konstruksi. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan.

    Umat manusia bisa mengubah arah
    Berbagai studi ini menjadi pengingat keras betapa jauh kita masih tertinggal dalam menangani perubahan iklim.

    Masyarakat dunia harus segera beradaptasi dengan pemanasan global yang kian meningkat.

    Di antara serangkaian perubahan yang diperlukan, salah satu langkah penting adalah negara-negara kaya harus membantu negara-negara miskin yang akan menanggung dampak terparah.

    Meskipun sudah ada beberapa kemajuan, dana yang tersedia masih jauh dari cukup.

    Dunia juga perlu melakukan perubahan besar untuk mendekarbonisasi masyarakat dan ekonomi kita. Masih ada harapan, tetapi kita tidak boleh menunda tindakan.

    Jika tidak, manusia akan terus memanaskan planet Bumi dan menyebabkan kerusakan lebih lanjut.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation dalam bahasa Inggris. Penulis: Andrew King (Associate Professor in Climate Science, ARC Centre of Excellence for 21st Century Weather, The University of Melbourne) dan Liam Cassidy (PhD Candidate, The University of Melbourne)

     

     

  • Dua Studi Global Ungkap Suhu Bumi Lampaui Ambang Batas Pemanasan Global 1,5°C

    Dua Studi Global Ungkap Suhu Bumi Lampaui Ambang Batas Pemanasan Global 1,5°C

    7cloud.asia – Suhu Bumi telah melewati ambang batas pemanasan global 1,5°C, menurut dua studi global terbaru. Situasi ini menunjukkan bahwa iklim planet ini telah memasuki fase baru yang mengkhawatirkan.

    Dalam Perjanjian Paris 2015, negara-negara yang tergabung di dalamnya berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga pemanasan global tidak melebihi 1,5°C di atas rata-rata pra-industri.

    Namun, nyatanya rata-rata suhu Bumi pada tahun 2024 lalu telah melewati batas tersebut.

    Meski begitu, data satu tahun saja tidak cukup untuk bisa menyatakan bahwa ambang batas Perjanjian Paris telah terlampaui.

    Sebab, target suhu dalam perjanjian ini diukur berdasarkan tren jangka panjang selama beberapa dekade, bukan sekadar lonjakan sesaat di atas 1,5°C.

    Namun, dua studi terbaru yang menggunakan ukuran yang berbeda untuk memeriksa ambang batas pemanasan global ini.

    Baca: Dunia keluar jalur pembatasan pemanasan global 1,5°C

    Kedua studi ini menganalisis data iklim historis untuk menentukan apakah tahun-tahun terpanas dalam sejarah baru-baru ini merupakan indikasi bahwa ambang batas pemanasan global jangka panjang di masa depan akan terlampaui.

    Sayangnya, jawabannya adalah ya. Para peneliti mengatakan bahwa rekor suhu panas pada 2024 menandakan bahwa Bumi sedang melewati batas 1,5°C. Para ilmuwan memprediksi akan terjadi bencana besar pada sistem alam yang menopang kehidupan di planet ini.

    2024: Tahun pertama dari banyak tahun di atas 1,5°C
    Organisasi iklim di seluruh dunia sepakat bahwa tahun lalu adalah tahun terpanas dalam sejarah.

    Suhu rata-rata global pada 2024 mencapai sekitar 1,6°C di atas suhu rata-rata pada akhir abad ke-19, sebelum manusia mulai membakar bahan bakar fosil dalam skala besar.

    Selain itu, Bumi juga baru-baru ini mengalami hari-hari dan bulan-bulan dengan suhu di atas ambang batas 1,5°C.

    Namun, suhu global bervariasi dari tahun ke tahun. Lonjakan suhu pada 2024, meskipun sebagian besar disebabkan oleh perubahan iklim, juga diperburuk oleh fenomena El Niño alami di awal tahun.

    Baca: Rata-rata suhu Bumi 2024 tercatat 1,6°C di atas masa Pra-industri

    Fenomena yang dipicu El Nino ini kini telah mereda, dan pada 2025 diperkirakan akan lebih rendah.

    Fluktuasi dari tahun ke tahun ini menandakan bahwa para ilmuwan iklim tidak serta-merta melihat satu tahun yang melebihi batas 1,5°C sebagai kegagalan untuk memenuhi Perjanjian Paris.

    Namun, dua studi terbaru yang dipublikasikan di Nature Climate Change menunjukkan bahwa bahkan satu bulan atau satu tahun dengan pemanasan global 1,5°C saja sudah bisa menjadi indikasi bahwa Bumi sedang memasuki ambang batas tersebut.

    Data suhu rata-rata global dari enam organisasi menunjukkan bahwa tahun 2024 merupakan tahun terpanas di dunia dan tahun pertama yang menembus angka 1,5°C. WMO

    Temuan studi
    Studi-studi tentang suhu Bumi ini dilakukan secara independen oleh para peneliti dari Eropa dan Kanada.

    Mereka berusaha menjawab pertanyaan mendasar: apakah satu tahun di atas 1,5°C merupakan tanda bahwa kita telah melewati ambang batas Perjanjian Paris?

    Baca: Dampak lingkungan jika pemanasan global mencapai 2°C

    Kedua studi ini menggunakan data observasi dan simulasi model iklim untuk menjawab pertanyaan ini, dengan pendekatan yang sedikit berbeda.

    Dalam studi dari Eropa, para peneliti menganalisis tren pemanasan historis. Mereka menemukan bahwa ketika suhu rata-rata Bumi mencapai ambang batas tertentu, maka dalam 20 tahun berikutnya suhu tersebut juga cenderung berada di ambang batas yang sama.

    Pola ini menunjukkan bahwa jika Bumi mencapai pemanasan 1,5°C tahun lalu, maka kita mungkin telah memasuki periode 20 tahun saat suhu rata-rata juga akan mencapai tingkat tersebut.

    Sementara itu, studi dari Kanada menggunakan data suhu bulanan. Juni 2024 merupakan bulan ke-12 berturut-turut dengan suhu di atas 1,5°C.

    Para peneliti menemukan bahwa jika selama 12 bulan berturut-turut suhu melampaui ambang batas iklim tertentu, maka kemungkinan besar ambang batas tersebut akan tercapai dalam jangka panjang.

    Kedua studi ini juga menunjukkan bahwa, meskipun pengurangan emisi yang ketat dimulai dari sekarang, Bumi tetap berisiko melewati batas 1,5°C.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation dalam bahasa Inggris. Penulis: Andrew King (Associate Professor in Climate Science, ARC Centre of Excellence for 21st Century Weather, The University of Melbourne) dan Liam Cassidy (PhD Candidate, The University of Melbourne)

  • Mayoritas Penandatangan Perjanjian Paris Telat Serahkan Dokumen Target Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

    Mayoritas Penandatangan Perjanjian Paris Telat Serahkan Dokumen Target Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

    7cloud.asia – Hampir semua negara anggota Perjanjian Paris gagal memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan PBB untuk menyerahkan dokumen target baru pengurangan emisi gas rumah kaca atau yang dikenal dengan Nationally Determined Contribution (NDC).

    Negara-negara dengan perekonomian utama termasuk di antara yang tidak memenuhi tengat yang ditetapkan untuk menyerahkan revisi NDC paling lambat 10 Februari 2025.

    Indonesia sendiri, menurut Kementerian Lingkungan Hidup, belum menyerahkan dokumen target pengurangan emisi gas rumah kaca karena masih menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo Soebianto.

    Bahkan Menteri ESDM, Bahlil Lahadaia sempat melontarkan kemungkinan Indonesia mengikuti jejak Amerika Serikat untuk keluar dari Perjanjian Paris.

    Namun, pernyataan ini menuai kritik dari sejumlah organisasi lingkungan karena akan berdampak pada pendanaan iklim yang sangat dibutuhkan Indonesia.

    Baca: Emisi gas rumah kaca terus meningkat, dunia keluar jalur yang ditetapkan Perjanjian Paris

    Tidak ada penalti bagi negara yang terlambat menyerahkan dokumen target pengurangan emisi gas rumah kaca ini.

    NDC juga tidak bersifat mengikat secara hukum, tetapi berfungsi sebagai tolok ukur akuntabilitas untuk memastikan negara-negara menangani perubahan iklim dengan serius

    Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi mereka sesuai porsi mereka untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris yakni membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C di atas tingkat pra-industri pada akhir abad ini.

    Dilansir VOA Indonesia, dari hampir 200 negara yang menandatangani Perjanjian Paris dan harus menyerahkan rencana mereka, hanya 10 yang melakukannya tepat waktu.

    Sesuai Perjanjian Paris, setiap negara diharapkan menetapkan target yang lebih ambisius untuk mengurangi emisi gas rumah kaca paling lambat 2035, lengkap dengan rencana detail untuk mencapainya.

    Baca: Dampak lingkungan jika pemanasan global capai 2°C

    Emisi gas rumah kaca global terus meningkat, padahal harus dikurangi hampir setengahnya sebelum akhir dekade ini agar pemanasan tetap pada level aman sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Paris.

    Kepala Iklim PBB, Simon Stiell, menyebut target iklim terbaru dari negara-negara anggota Perjanjian Paris sebagai “dokumen kebijakan terpenting abad ini.”

    Namun, hanya sedikit negara pencemar utama yang menyerahkan target pengurangan emisi gas rumah kaca sesuai waktu yang ditetapkan.

    China, India, dan Uni Eropa termasuk di antara nama-nama besar yang absen dari daftar panjang tersebut.

  • China dan Inggris Berpeluang Memimpin Aksi Iklim Dunia Setelah AS Keluar dari Perjanjian Paris

    China dan Inggris Berpeluang Memimpin Aksi Iklim Dunia Setelah AS Keluar dari Perjanjian Paris

    7cloud.asia – Pada awal 2025 lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa ia menarik AS dari Perjanjian Paris atau Paris agreement untuk kedua kalinya.

    Keputusan tersebut memicu kekhawatiran banyak pihak. Sebab, langkah AS keluar dari Perjanjian Paris ini akan melemahkan upaya dunia mengatasi perubahan iklim atau yang lebih dikenal dengan aksi iklim.

    Pertanyaan besar pun muncul: siapa yang akan mengisi kekosongan kepemimpinan aksi iklim global?

    Negara-negara lain tampaknya mulai mengambil alih peran AS dalam kepemimpinan aksi iklim  global. Pada 24 Juli 2025, China dan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bersama berjanji memperkuat capaian target iklim mereka.

    Mereka menyinggung “situasi internasional yang bergejolak” dan menyerukan agar “ekonomi-ekonomi besar meningkatkan upaya mengatasi perubahan iklim.”

    Kekuatan Perjanjian Paris terletak pada sifatnya yang tidak mengikat secara hukum—tiap negara bebas menentukan targetnya sendiri. Fleksibilitas ini membuat perjanjian tetap hidup meski AS atau anggota lain keluar.

    Siapa yang mengisi kekosongan kepemimpinan iklim?
    Dari yang penulis lihat di pertemuan iklim internasional dan riset tim penulis, tampaknya mayoritas negara tetap melangkah maju.

    Salah satu blok yang mulai bersuara lantang adalah Like-Minded Group of Developing Countries—kelompok negara berkembang berpendapatan rendah dan menengah yang mencakup China, India, Bolivia, dan Venezuela.

    Didorong fokus pembangunan ekonomi, mereka menekan negara maju untuk memenuhi janji pengurangan emisi dan bantuan pendanaan bagi negara miskin.

    China, didorong oleh faktor ekonomi dan politik, tampak dengan senang hati mengisi kekosongan kepemimpinan iklim yang ditinggalkan AS.

    Pada 2017, China tetap berpegang pada komitmennya dan bahkan berjanji memberi bantuan iklim senilai 3,1 miliar dolar atau sekitar Rp49.917,7 triliun. Angka ini—lebih besar dari janji AS.

    Kali ini, China memanfaatkan isu iklim untuk memperluas pengaruh dan kekuatan ekonominya, antara lain melalui program Belt and Road Initiative mereka.

    Dalam hal ini China jor-joran membangun infrastruktur untuk mempermudah jalur perdagangan yang menghubungkan banyak negara di dunia.

    China memperluas ekspor dan pengembangan energi terbarukan di negara lain, seperti berinvestasi dalam tenaga surya di Mesir dan pengembangan energi angin di Ethiopia.

    Meskipun China masih menjadi konsumen batu bara terbesar di dunia, negara ini agresif mengejar investasi dalam energi terbarukan untuk eskpor maupun kebutuhan di dalam negeri, mencakup tenaga surya, angin, dan elektrifikasi.

    Pada 2024, sekitar setengah kapasitas energi terbarukan yang dibangun di seluruh dunia berada di China.

    Selain China, pemerintah Inggris juga menaikkan komitmennya terhadap perubahan iklim sebagai upaya mereka membangun kekuatan energi bersih.

    Mereka berkomitmen mengurangi emisi 77 persen dibandingkan level 1990 dengan target capaian pada 2035, disertai rencana terperinci untuk sektor listrik, transportasi, konstruksi, dan pertanian. Mereka juga berjanji mendukung pembangunan berkelanjutan di negara berkembang.

    Di sektor bisnis, meski banyak pengusaha AS memilih meredam publisitas demi menghindari sorotan pemerintahan Trump, sebagian besar tetap melanjutkan ‘langkah hijau’ mereka.

    Daftar “America’s Climate Leader” memuat sekitar 500 perusahaan besar yang berhasil mengurangi intensitas karbon mereka sebesar 3 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data menunjukkan bahwa daftar tersebut terus bertambah, naik dari sekitar 400 pada tahun 2023.

    Arah pembicaraan iklim 2025
    Perjanjian Paris tidak akan ke mana-mana. Dengan desain yang memungkinkan setiap negara menetapkan targetnya sendiri, kepergian AS tidak akan menghentikan aksi iklim global.

    Namun, tantangannya adalah apakah para pemimpin, baik dari negara maju maupun berkembang, dapat menyeimbangkan dua kebutuhan mendesak—pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan—tanpa mengorbankan kepemimpinan mereka dalam isu iklim.

    Konferensi Iklim PBB di Brasil tahun ini, COP30, akan menjadi panggung untuk melihat arah kebijakan ke depan—dan siapa yang akan memimpin langkah tersebut.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation dalam bahasa Inggris, Penulis: Shannon Gibson (Professor of Environmental Studies, Political Science and International Relations, USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences). Asisten riset Emerson Damiano, lulusan studi lingkungan USC, turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

  • Arah Aksi Iklim Dunia Setelah AS Hengkang dari Perjanjian Paris

    Arah Aksi Iklim Dunia Setelah AS Hengkang dari Perjanjian Paris

    7cloud.asia – Pada awal 2025 lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa ia menarik AS dari Perjanjian Paris atau Paris agreement untuk kedua kalinya.

    Keputusan tersebut memicu kekhawatiran banyak pihak. Sebab, langkah AS akan melemahkan upaya dunia mengatasi perubahan iklim atau yang lebih dikenal dengan aksi iklim.

    Pertanyaan besar pun muncul: siapa yang akan mengisi kekosongan kepemimpinan ini?Penulis mempelajari dinamika politik lingkungan global, termasuk melalui negosiasi iklim PBB.

    Meski masih terlalu dini untuk menilai dampak jangka panjang pergeseran politik AS terhadap kerja sama global dalam perubahan iklim, ada tanda-tanda bahwa sejumlah pemimpin baru mulai mengambil peran.

    Respons dunia terhadap penarikan diri AS
    Komitmen awal AS dalam Perjanjian Paris diumumkan pada 2015 oleh Presiden Barack Obama bersama Presiden China, Xi Jinping.

    Saat itu, AS sepakat mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26–28 persen di bawah tingkat emisi tahun 2005 dengan target capaian pada 2025. 

    Baca: Mayoritas penandatangan Perjanjian Paris telat serahkan dokumen NDC

    AS juga menjanjikan bantuan dana untuk membantu negara berkembang beradaptasi terhadap risiko iklim dan mengembangkan energi terbarukan.

    Bagi sebagian pihak, komitmen ini merupakan langkah positif. Sebagian lainnya menilai komitmen ini masih terlalu lemah.

    Sejak kesepakatan itu, AS baru bisa memangkas emisi sebesar 17,2 persen, atau jauh di bawah target, sebagian karena hambatan politik di dalam negeri.

    Hanya dua tahun setelah Perjanjian Paris disahkan, pada 2017 Trump berdiri di Taman Mawar Gedung Putih dan mengumumkan penarikan diri AS dari kesepakatan global tersebut.

    Alasannya, kesepakatan tersebut mengancam lapangan kerja dan membebani ekonomi AS. Selain itu, Trump berpendapat perjanjian ini tidak adil karena China—penghasil emisi karbon terbesar dunia—diperkirakan tidak akan menurunkan emisinya dalam waktu dekat.

    Baca: Rata-rata suhu global 2024 lampaui ambang batas Perjanjian Paris

    Para ilmuwan, politisi, dan pelaku bisnis mengkritik keputusan Trump tersebut. Mereka menyebutnya ‘berpikir pendek’ dan ‘ceroboh’.

    Beberapa pihak bahkan khawatir bahwa Perjanjian Paris, yang ditandatangani oleh hampir semua negara itu akan bubar. Untungnya, itu tidak terjadi.

    Di Amerika Serikat, sejumlah perusahaan besar seperti Apple, Google, Microsoft, dan Tesla berkomitmen untuk tetap mematuhi target Perjanjian Paris.

    Negara bagian Hawaii menjadi yang pertama mengesahkan undang-undang selaras dengan kesepakatan tersebut. Koalisi kota dan sejumlah negara bagian di AS bersama-sama membentuk United States Climate Alliance untuk tetap bekerja mengatasi perubahan iklim.

    Secara global, pemimpin dari Italia, Jerman, dan Prancis menolak ide Trump untuk menegosiasikan ulang perjanjian. Jepang, Kanada, Australia, dan Selandia Baru pun semakin mempertegas dukungan mereka.

    Baca: Dampak lingkungan jika pemanasan global mencapai 2°C

    Pada 2020, Presiden Joe Biden sempat membawa AS kembali bergabung. Namun kini, Trump kembali menarik AS keluar—seraya membatalkan kebijakan iklim AS, mendorong bahan bakar fosil, dan memperlambat energi bersih di dalam negeri.

    Negara-negara lain tampaknya mulai mengambil alih peran kepemimpinan global. Pada 24 Juli 2025, China dan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bersama berjanji memperkuat capaian target iklim mereka.

    Mereka menyinggung “situasi internasional yang bergejolak” dan menyerukan agar “ekonomi-ekonomi besar meningkatkan upaya mengatasi perubahan iklim.”

    Kekuatan Perjanjian Paris terletak pada sifatnya yang tidak mengikat secara hukum—tiap negara bebas menentukan targetnya sendiri. Fleksibilitas ini membuat perjanjian tetap hidup meski AS atau anggota lain keluar.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation dalam bahasa Inggris, Penulis: Shannon Gibson (Professor of Environmental Studies, Political Science and International Relations, USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences). Asisten riset Emerson Damiano, lulusan studi lingkungan USC, turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

     

  • Rencana Pengurangan Emisi yang Telah Diajukan Baru Mencakup 22 Persen Emisi Global

    Rencana Pengurangan Emisi yang Telah Diajukan Baru Mencakup 22 Persen Emisi Global

    7cloud.asia – Kurang dari tiga bulan pelaksanaan Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP 30 di Belem, Brasil baru 29 negara yang telah menyerahkan rencana dokumen pengurangan emisi (NDC) terbarunya.

    Di antara 166 negara yang belum menyerahkan dokumen pengurangan emisi, terdapat beberapa negara penghasil emisi terbesar di dunia seperti Uni Eropa, Iran, Afrika Selatan, dan China.

    Menurut Climate Action Tracker, rencana pengurangan emisi yang telah diajukan sejauh ini baru mencakup kurang dari 22 persen emisi global.

    Penilaian independen tersebut, menyediakan informasi terbaru secara berkala mengenai proposal pengurangan emisi negara-negara penandatangan Perjanjian Paris.

    Penilaian ini mengidentifikasi rencana pengurangan emisi Inggris sebagai satu-satunya yang sejalan dengan ambang batas pemanasan global 1,5°C yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris.

    Baca: China dan Inggris berpeluang memimpin aksi iklim dunia

    Melebihi 1,5°C pemanasan global, para ahli memperingatkan bahwa titik kritis akan terlampaui, yang akan mengakibatkan konsekuensi yang menghancurkan dan berpotensi tidak dapat diubah bagi beberapa sistem vital Bumi yang menopang planet yang ramah.

    Konsekuensi itu seperti naiknya permukaan air laut, gelombang panas yang lebih intens, badai yang lebih kuat, dan gangguan pada ekosistem dan keanekaragaman hayati.

    Penilaian terbaru PBB terhadap NDC, yang diterbitkan Oktober lalu, menemukan bahwa janji-janji yang ada saat ini, akan menempatkan dunia pada jalur kenaikan suhu sebesar 2,6 hingga 3,1°C selama seratus tahun atau satu abad ini.

    Dalam Perjanjian Paris 2015, negara-negara yang tergabung di dalamnya berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga pemanasan global tidak melebihi 1,5°C di atas rata-rata pra-industri.

    Baca: Arah aksi iklim dunia setelah AS hengkang dari Perjanjian Paris

    Namun, nyatanya rata-rata suhu Bumi pada tahun 2024 lalu telah melewati batas yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris tersebut.

    Suhu rata-rata global pada 2024 mencapai sekitar 1,6°C di atas suhu rata-rata pada akhir abad ke-19, sebelum manusia mulai membakar bahan bakar fosil dalam skala besar.

    Meski begitu, data satu tahun saja tidak cukup untuk bisa menyatakan bahwa ambang batas Perjanjian Paris telah terlampaui.

    Sebab, target suhu dalam Perjanjian Paris ini diukur berdasarkan tren jangka panjang selama beberapa dekade, bukan sekadar lonjakan sesaat di atas 1,5°C.