7cloud.asia – Politik dinasti ramai dibicarakan media karena majunya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres saat ayahnya, Joko Widodo masih menjabat menjadi presiden.
Tapi seberapa luas publik mengetahui tentang politik dinasti? Survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) yang dilakukan 29 Oktober – 5 November 2023 mengungkapkan hal itu.
Survei itu mengungkap, umumnya publik tidak suka dengan praktik politik dinasti presiden Jokowi, namun yang tahu masih relatif sedikit, yakni 37 persen.
Ini yang menjelaskan mengapa efek elektoral majunya Gibran Rakabuming Raka belum besar karena umumnya masyarakat tidak tahu politik dinasti yang sedang dilakukan Jokowi.
“Belum cukup pengetahuan di tingkat publik tentang apa itu politik dinasti dan apakah presiden Jokowi sedang membangun politik dinasti,” ujar pendiri SMRC, Saiful Mujani saat memaparkan hasil survei sebagaimana dipantai dari akun YouTube SMRC.
Baca: Ada banyak orang yang lebih mampu, mengapa Jokowi maksa milih Gibran?
Ia melanjutkan, ketika politik dinasti disosialisasikan seperti ini dan presiden Jokowi dengan bukti-bukti yang ada telah melakukan politik dinasti, orang cenderung akan percaya dan umumnya akan mengatakan tidak suka.
“Dan itu efeknya bisa sangat besar atau setidak-tidaknya signifikan terhadap calon yang didukung oleh Jokowi,” ungkap Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta tersebut.
Saiful menyampaikan bahwa pembicaraan atau pengetahuan publik mengenai praktik politik dinasti masih terbatas.
Dan kemungkinan pembicaraan mengenai politik dinasti lebih terbatas di kalangan kelas menengah atas.
Namun, dia mengingatkan, bahwa opini publik dinamis. Pembicaraan mengenai hal ini bisa berkembang jika ada kampanye dan sosialisasi tentang apa itu politik dinasti.
“Apakah fenomena politik dinasti mau dibekukan atau dibuka. Ini sangat tergantung pada kebijaksanaan dan moralitas politik kita,” jelas Saiful.
Baca: Mayoritas warga yang tahu tidak suka politik dinasti
Lebih jauh Saiful menjelaskan mengapa praktik politik dinasti buruk bagi pelaksanaan pemerintahan.
Pertama, praktik politik dinasti potensial membawa instabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Watak manusia, kata Saiful, adalah ingin berkuasa. Karena itu, manusia harus diberi kesempatan yang kurang lebih sama.
Begitu kesempatan untuk kekuasaan itu menjadi previlise orang tertentu saja, maka orang lain tidak akan terima.
Protes dan ketidakpuasan akan mengiringi politik dinasti. Politik menjadi tidak stabil kecuali dengan represi.
Kedua, politik dinasti memiliki kecenderungan ekstraksi kekayaan atau sumberdaya yang dimiliki oleh negara.
Sumberdaya akan digunakan oleh kelompok kecil di lingkaran kekuasaan yang tujuan utamanya adalah melindungi kekuasaan mereka.
Baca: Politik dinasti yang dilakukan Jokowi dinilai menciderai cita-cita reformasi
Politik dinasti akan menyebabkan konsentrasi kekayaan publik pada kroni kekuasaan.
“Itu yang menyebabkan mengapa politik dinasti itu buruk untuk pelaksanaan pemerintahan,” pungkasnya.
Dalam survei ini, publik ditanya apakah ibu/bapak tahu atau pernah mendengar tentang politik dinasti yaitu sebuah kekuasaan politik atau jabatan di pemerintahan yang diperoleh karena ikatan keluarga atau hubungan darah dengan salah satu anggota keluarga yang sedang berkuasa, misalnya antara anak yang maju sebagai calon bupati dari seorang bapak yang sedang menjadi gubernur?
Survei ini juga menanyakan kepada publik, apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah mendengar pendapat yang menyebut bahwa presiden Jokowi sedang membangun politik dinasti tersebut?
Anaknya, Gibran Rakabuming menjadi walikota Surakarta, menantunya, Bobby Nasution, menjadi walikota Medan, dan anak bungsunya, Kaesang Pangarep, diangkat menjadi ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tanpa berjuang panjang dari bawah partai tersebut?
Baca: Menyoal dinasti politik di Indonesia
Saiful menjelaskan mengapa pertanyaan atau kuesioner tentang politik dinasti tersebut ditambah dengan penjelasan yang lebih detil.
Menurutnya, politik dinasti adalah satu konsep yang bisa membingungkan. Karena itu perlu dijelaskan maknanya.
Dalam survei opini publik, sebuah konsep seperti politik dinasti tidak bisa ditanyakan secara langsung karena bisa memiliki pengertian yang bermacam-macam.
“Supaya tidak bingung, kita bertanya dengan menjelaskan apa yang dimaksud dengan politik dinasti,” ungkapnya.
Terhadap pertanyaan tersebut, hanya 38 persen publik yang tahu atau pernah dengar mengenai politik dinasti dalam pengertian yang dijelaskan di atas. Ada 62 persen yang tidak tahu.
Dari yang tahu, 53 persen menyatakan setuju dengan pandangan bahwa politik dinasti tidak adil karena mengurangi kesetaraan kesempatan bagi setiap warga untuk menjadi pejabat pemerintahan.
Ada 45 persen yang tidak setuju dan 2 persen tidak tahu. Dari yang tahu, sebanyak 85 persen menyatakan tidak suka dengan politik dinasti, hanya 13 persen yang suka, dan sisanya (2 persen) tidak menjawab.
Saiful menyatakan bahwa 9 dari 10 orang yang tahu politik dinasti menyatakan tidak suka.
Itu artinya, menurut dia, kalau perihal politik dinasti itu disosialisasikan dan jumlah yang tahu menjadi mayoritas, maka secara nasional akan muncul sentiment negatif pada praktik politik dinasti.
“Reaksi keras pada praktik politik dinasti pada Jokowi belum terlihat karena basis yang sekarang mengetahui hal itu masih sedikit, 38 persen,” kata dia.
Baca: Bahaya politik dinasti bagi demokrasi
Leave a Reply