Tag: venezuela

  • Sekjen PBB Kecam Penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro oleh Tentara AS

    Sekjen PBB Kecam Penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro oleh Tentara AS

    7cloud.asia – Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres sangat prihatin atas eskalasi terbaru di Venezuela, yang memuncak dengan aksi militer Amerika Serikat di negara tersebut

    Dalam pernyataan yang dirilis di laman resmi PBB, Guterres menyebut kejadian ini berpotensi menimbulkan implikasi yang mengkhawatirkan bagi kawasan.

    Terlepas dari situasi di Venezuela, perkembangan ini (penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro oleh militer AS) merupakan sebuah preseden yang berbahaya.

    Sekretaris Jenderal PBB terus menekankan pentingnya penghormatan penuh—oleh semua pihak—terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB. Ia sangat khawatir bahwa kaidah-kaidah hukum internasional tidak dihormati.

    Guterres menyerukan kepada semua pihak di Venezuela untuk terlibat dalam dialog yang inklusif, dengan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum.

    Sementara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores, kini berada di atas sebuah kapal yang sedang menuju New York.

    “Saat ini, mereka berada di sebuah kapal. Mereka akan menuju, pada akhirnya, New York dan kemudian akan diambil keputusan. Saya kira, antara New York dan Miami atau Florida,” kata Trump kepada para wartawan pada Sabtu (3/1/2026)

    Dilansir Sputnik, Trump menambahkan bahwa bukti yang sangat kuat terkait narkoba seperti yang dituduhakan pemerintah AS terhadap dirinya akan dipaparkan di pengadilan.

    “Maduro dan (Cilia) Flores telah didakwa di Distrik Selatan New York oleh Jay Clayton atas kampanye narkoterorisme mematikan mereka terhadap Amerika Serikat dan warga negaranya,” ujar Trump.

    Sementara itu, Trump, melalui unggahannya di platform Truth Social miliknya, merilis sebuah foto yang menampilkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang ditangkap dan berada dalam tahanan AS di atas kapal perang USS Iwo Jima.

    Maduro terlihat mengenakan setelah olahraga dengan matanya ditutup menggunakan penutup mata dan headphone terpasang di telinganya.

    Tampaknya hal itu dimaksudkan untuk mencegah Maduro mengetahui lokasi keberadaannya atau memahami apa yang sedang terjadi di sekitarnya.

     

  • China dan Rusia: Serangan AS ke Venezuela Langgar Hukum Internasional

    China dan Rusia: Serangan AS ke Venezuela Langgar Hukum Internasional

    7cloud.asia – Pemerintah China mengaku terkejut dan mengutuk keras atas serangan militer Amerika Serikat terhadap Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro serta istrinya.

    Dilansir di laman Kementerian Luar Negeri China, Beijing dengan tegas menentang serangan AS ke ibukota Venezuela itu.

    “China sangat terkejut dan mengutuk keras tindakan Amerika Serikat yang secara terang-terangan menggunakan kekuatan militer terhadap suatu negara berdaulat dan bahkan menangkap presiden negara tersebut,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China seperti termuat yang diakses ANTARA dari Beijing, Sabtu (3/1/2025)

    “Tindakan semacam ini secara serius melanggar hukum internasional, melanggar kedaulatan Venezuela, serta mengancam perdamaian dan keamanan di kawasan Amerika Latin dan Karibia,” demikian disebutkan dalam pernyataan tersebut.

    “Kami mendesak agar Amerika Serikat untuk mematuhi hukum internasional serta tujuan dan prinsip Piagam PBB dan menghentikan pelanggaran terhadap kedaulatan dan keamanan negara-negara lain,” tegas pernyataan itu.

    Baca: Sekjen PBB kecam penangkapan Presiden Venezuela

    Pemerintah Rusia juga menyatakan kekhawatirannya atas penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dan dipindahkan secara paksa dari Venezuela.

    Dilansir Antaranews.com, Rusia mendesak otoritas Amerika Serikat (AS) untuk segera memberikan klarifikasi terkait laporan tersebut, demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia, Sabtu (3/1/2025).

    “Kami sangat prihatin dengan laporan bahwa Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya dipaksa keluar dari negara itu selama aksi agresif Amerika Serikat hari ini. Kami menyerukan klarifikasi segera atas situasi ini,” ujar kementerian tersebut.

    Kemenlu Rusia menambahkan bahwa apabila Maduro dan istrinya benar-benar dipindahkan keluar dari Venezuela, tindakan itu merupakan pelanggaran yang tidak dapat diterima terhadap kedaulatan negara tersebut.

    “Tindakan semacam itu, jika benar terjadi, merupakan pelanggaran yang tidak dapat diterima terhadap kedaulatan negara merdeka, yang penghormatannya merupakan prinsip fundamental hukum internasional,” lanjut pernyataan tersebut.

    Baca: Donald Trump resmi menjadi Presiden AS dengan status terpidana

    Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat telah melancarkan serangan militer terhadap Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, pada Sabtu (3/1/2025) dini hari waktu setempat.

    Keduanya telah ditangkap dan diterbangkan keluar dari Venezuela menuju Amerika Serikat.

    Dilaporkan pula sedikitnya ada tujuh ledakan dan jet-jet tempur terlihat terbang rendah di ibu kota Venezuela, Caracas, saat serangan AS terjadi.

    Listrik padam di beberapa kawasan di Caracas, termasuk bagian selatan kota yang dekat dengan pangkalan militer utama.

    Sementara itu, Jaksa Agung AS Pam Bondi dalam pernyataannya di platform media sosial X mengatakan bahwa Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, telah didakwa di Distrik Selatan New York atas sejumlah tuduhan pidana, termasuk “narco-terorism” atau terorisme narkoba.

    Baca: Donald Trump yang kontroversial

    Bondi menambahkan bahwa keduanya juga didakwa atas konspirasi impor kokain, kepemilikan senapan mesin dan perangkat penghancur, serta konspirasi untuk memiliki senapan mesin dan perangkat penghancur yang ditujukan terhadap Amerika Serikat.

    Atas berbagai tuduhan tersebut, Maduro dan Flores akan segera diadili di AS.

    Trump menyebut rincian tambahan tentang penangkapan Maduro akan dirilis kemudian, dan sebuah konferensi pers akan digelar pada pukul 11.00 waktu setempat di kediamannya di Mar-a-Lago, di negara bagian Florida, Amerika Serikat.

    Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino Lopez menegaskan negara tersebut menolak kehadiran pasukan asing.

    “Venezuela yang merdeka, independen, dan berdaulat menolak dengan segenap kekuatan sejarahnya kehadiran pasukan asing ini yang selama ini hanya membawa kematian, penderitaan, dan kehancuran,” kata Padrino dalam sebuah pesan video, Sabtu.

    Ia juga meminta kepada komunitas internasional dan seluruh organisasi multilateral untuk mengutuk pemerintah Amerika Serikat atas pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam PBB dan hukum internasional.

  • MA Venezuela Perintahkan Wakil Presiden Delcy Rodriguez Gantikan Posisi Nicolas Maduro

    MA Venezuela Perintahkan Wakil Presiden Delcy Rodriguez Gantikan Posisi Nicolas Maduro

    7cloud.asia – Mahkamah Agung (MA) Venezuela memerintahkan Wakil Presiden Delcy Rodriguez untuk menjabat sebagai presiden sementara menyusul penculikan Presiden Nicolas Maduro, menurut keputusan Kamar Konstitusional yang dibacakan ketuanya, Caryslia Beatriz Rodriguez.

    “Mengingat situasi luar biasa akibat penculikan Presiden Nicolas Maduro Moro, yang tidak memungkinkannya untuk menjalankan fungsinya, perintahkan agar Wakil Presiden Eksekutif Republik mengambil alih dan menjalankan secara sementara semua kekuasaan, tugas, dan fungsi yang melekat pada jabatan Presiden Republik Bolivarian Venezuela,” kata Caryslia.

    Perintah itu dikeluarkan guna memastikan kesinambungan administrasi dan pertahanan komprehensif di negara itu, imbuh Caryslia dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh VTV.

    Berdasarkan putusan tersebut, pengadilan menyimpulkan bahwa terdapat keadaan luar biasa dan keadaan kahar (force majeure) yang tidak secara tegas diatur dalam Konstitusi, namun mengancam stabilitas negara, keamanan nasional, dan keberlangsungan pemerintahan.

    Baca: Sekjen PBB kecam penangkapan presiden Venezuela, Nicolas Maduro 

    Dalam hal itu, pengadilan mengambil “tindakan perlindungan darurat dan preventif” untuk memastikan keberlangsungan administrasi dan pertahanan negara.

    Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat akan memimpin Venezuela tanpa batas waktu, setelah penangkapan Presiden Nicolas Maduro.

    Hal tersebut disampaikan Trump dalam konferensi pers di Florida, Amerika Serikat, Sabtu (3/1/2026).

    Donald Trump membenarkan telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap Venezuela, dan bahwa Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, telah ditangkap dan dibawa keluar negeri.

    Sejumlah media memberitakan adanya ledakan di Caracas dan mengklaim bahwa operasi tersebut dilakukan oleh anggota unit elite Delta Force.

    Baca: China dan Rusia sebut serangan AS ke Venezuela langgar hukum internasional

    Otoritas Venezuela membantah mengetahui keberadaan Maduro dan menuntut konfirmasi bahwa sang presiden masih hidup. Trump kemudian menerbitkan foto yang menurutnya menunjukkan Maduro berada di atas kapal AS.

    Beberapa anggota Kongres AS menyebut operasi itu ilegal, sementara pemerintah AS menyatakan bahwa Nicholas Maduro akan diadili.

    Kementerian Luar Negeri Venezuela mengumumkan niatnya untuk mengajukan banding ke sejumlah organisasi internasional terkait tindakan Washington dan meminta pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB.

    Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan solidaritas dengan rakyat Venezuela. Moskow menyatakan sangat prihatin dengan laporan bahwa Maduro dan istrinya telah dikeluarkan secara paksa dari negara itu sebagai bagian dari agresi AS.

    Moskow menyerukan pembebasan Maduro dan istrinya, serta meminta agar eskalasi lebih lanjut situasi di Venezuela dapat dicegah.

    Sumber: Antaranews.com/Sputnik-OANA

  • Indonesia Juga Akan Merasakan Dampak Serangan AS ke Venezuela

    Indonesia Juga Akan Merasakan Dampak Serangan AS ke Venezuela

    7cloud.asia – Serangan militer Amerika Serikat (AS) ke Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro tak hanya mengguncang publik, tetapi akan mempengaruhi tatanan geopolitik dunia.

    Dilansir BBC Indonesia, dosen senior di Departemen Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Suzie Sudarman menyebut Indonesia juga akan merasakan dampak serangan AS ke Venezuela ini.

    Suzie menilai, Trump sedang membangun skenarionya tentang tatanan geopolitik melalui serangan AS ke Venezuela tersebut.

    Suzie memaparkan, Trump saat ini mendefinisikan kepentingan akan kekuasaan ini dengan pembagian dunia dalam tiga kategori.

    “Pertama, negara-negara kuat adidaya. Nomor dua adalah negara-negara yang tidak demokratis tapi mempunyai sphere of influence. Nomor tiga adalah negara-negara yang akan dimanipulasi demi terwujudnya tiga kategori kawasan,” tutur Suzie dikutip dari BBC Indonesia.

    Baca: Wakil Presiden Delcy Rodriguez gantikan posisi Nicolas Maduro

    Negara-negara dalam kategori ketiga ini bisa disebut sebagai korban dari pembelahan ini, kata Suzie, dan harus siap dimanipulasi.

    Melihat situasi dan kondisi pemerintahan saat ini, Indonesia rawan masuk dalam kategori ketiga sebagai negara yang berpotensi dimanfaatkan dan berakhir menjadi korban.

    “Kalau dikategorikan seperti itu, sangat membahayakan bagi Indonesia. Apalagi kita saat ini kurang pandai, kurang siap, dan sebagainya,” kata Suzie.

    Dari penjelasan Suzie ini, wilayah pengaruh AS memang menjangkau negara-negara Amerika Latin. Ini terlihat dari sikap sebagian negara-negara Amerika Latin yang pro maupun kontra pada AS pasca serangan dan penangkapan presiden Venezuela, Nicolas Maduro.

    Brasil, Meksiko, dan Uruguay mengecam “intervensi pemerintahan” yang dilakukan AS lewat serangan mendadak tersebut yang dinilai melanggar hukum internasional. Sementara itu, Argentina, Paraguay, dan Ekuador mengapresiasi penangkapan Maduro.

    Meski dinamika geopolitik di Venezuela ini belum begitu terasa bagi Indonesia dalam jangka pendek, pemerintah Indonesia semestinya sudah membangun jejaring pengaman melalui berbagai regulasi yang tepat sasaran, baik secara politik maupun ekonomi.

    Baca: Sekjen PBB kecam penangkapan presiden Venezuela oleh AS

    Hal ini mengingat masa pemerintahan Trump yang diprediksi masih berlangsung beberapa tahun ke depan, kata Suzie.

    Untuk itu, pemahaman mengenai lanskap geopolitik global harus dikuasai benar saat ini. Sebab, situasi ini bisa jadi berlaku jangka panjang yang artinya Indonesia baru akan merasakan dampaknya belakangan.

    “Harus ada orang yang lihai dan bijak, serta menguasai peta geopolitik dan paham hubungan internasional. Bisa jadi suram jika tidak di tangan yang tepat, apalagi lalu dimanipulasi saat kita sedang lemah-lemahnya karena tidak ditangani yang mahir,” ujar Suzie yang memandang penerapan politik bebas aktif Indonesia kini hanya samar-samar.

    Suzie juga meminta Indonesia berhati-hati. Dengan masuk ke Venezuela, penguasaan AS terhadap aset minyak yang ada di sana meningkatkan dominasinya sebagai negara adidaya yang harus diikuti.

    Sebab, minyak ini dinilainya beperan ganda untuk memperkuat posisi tawar di dalam negeri AS yang tengah butuh anggaran besar dan upaya menekan global.

    “Dia punya bantal berupa minyak ini,” ucap Suzie yang terbukti juga pada ucapan Trump pasca serangan bahwa Washington akan sangat terlibat dalam industri minyak di Venezuela.

    Baca: China dan Rusia sebut serangan AS ke Venezuela langgar hukum internasional

  • Solidaritas Buruh dan Rakyat Desak AS Hentikan Serangan Militer ke Venezuela

    Solidaritas Buruh dan Rakyat Desak AS Hentikan Serangan Militer ke Venezuela

    7cloud.asia – Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), berunjuk rasa di depan Kantor Kedutaan Besar Amerika pada Selasa (06/01/2026).

    Aksi kali ini sebagai bentuk solidaritas untuk rakyat Venezuela serta mengecam keras dugaan serangan militer Amerika Serikat (AS) ke sejumlah wilayah di Venezuela.

    Mereka menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional.

    Dalam orasinya, mereka menyoroti kebijakan Presiden AS Donald Trump yang memerintahkan blokade distribusi minyak keluar-masuk Venezuela.

    Baca: Sekjen PBB Kecam Penangkapan Presiden Venezuela

    Langkah ini dinilai sebagai bagian dari rangkaian tekanan ekonomi dan militer terhadap Venezuela, termasuk penyitaan kapal tanker minyak serta operasi militer di kawasan Karibia dengan dalih pemberantasan narkotika.

    “Serangkaian tindakan ini merupakan bentuk agresi terhadap negara berdaulat yang tidak pernah melakukan provokasi maupun ancaman militer terhadap Amerika Serikat,” kata salah satu peserta aksi dalam orasinya.

    GEBRAK melihat agresi militer, embargo ekonomi, dan blokade telah memperburuk kondisi kemanusiaan di Venezuela, khususnya terhadap kelompok rentan seperti perempuan.

    Tekanan ekonomi dinilai berdampak pada keterbatasan akses pangan, layanan kesehatan, serta meningkatnya risiko kekerasan berbasis gender dan pemiskinan struktural.

    Baca: Serangan AS ke Venezuela Langgar Hukum Internasional

    Tindakan militer AS tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melarang penggunaan kekuatan terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan politik negara lain.

    Dalam pernyataan sikapnya mereka menolak intervensi militer terhadap Venezuela dan mendesak pembebasan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro dan istrinya.

    Tuntutan lainnya dalam aksi ini mendesak Amerika Serikat agar menghentikan embargo ekonomi Amerika Serikat.

    Mereka juga mendesak pemerintah Indonesia agar menghentikan kerja sama dengan Amerika Serikat.

     

  • Dukung Delcy Rodriguez, China Nyatakan Hormati Kedaulatan Venezuela

    Dukung Delcy Rodriguez, China Nyatakan Hormati Kedaulatan Venezuela

    7cloud.asia – China pada Selasa (6/1/2025) menyatakan dukungannya untuk Delcy Rodriguez, pemimpin sementara Venezuela menggantikan Presiden Nicolás Maduro yang ditangkap dalam intervensi militer Amerika Serikat di Caracas, pekan lalu.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan pemerintahnya menghormati kedaulatan dan kemerdekaan Venezuela serta menghormati keputusan pemerintah Venezuela sesuai konstitusi dan hukum nasionalnya.

    Hal itu dikatakan Mao saat menanggapi pertanyaan wartawan apakah China mengakui pemerintahan sementara Venezuela yang dipimpin Rodriguez, seperti dilaporkan harian Global Times.

    Rodriguez, wakil presiden dan menteri perminyakan, secara resmi dilantik sebagai presiden sementara pada Senin, menyusul operasi militer “skala besar” AS terhadap Venezuela pada Sabtu.

    Dalam operasi itu, Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditangkap dan diterbangkan ke AS untuk menghadapi dakwaan pidana di pengadilan New York.

    Baca: China dan Rusia sebut serangan AS ke Venezuela melanggar hukum internasional

    Saat ditanya apakah China akan mendorong sanksi terhadap AS atas operasi militer itu, Mao mengatakan AS telah mengabaikan keprihatinan serius komunitas internasional.

    Beijing juga menyebut AS telah “secara sewenang-wenang menginjak-injak kedaulatan, keamanan, serta hak dan kepentingan Venezuela yang sah.”

    “China dengan tegas menentang hal ini (serangan ke Venezuela, red). Kami mendukung Dewan Keamanan PBB untuk menjalankan tanggung jawab utamanya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional,” kata Mao.

    Pada Senin, Maduro dan Flores menghadapi sidang pembacaan dakwaan yang dipimpin Hakim Alvin Hellerstein di New York.

    Keduanya menyatakan tidak bersalah atas dakwaan federal AS terkait perdagangan narkoba dan dugaan kerja sama dengan kelompok yang ditetapkan sebagai organisasi teroris.

    Baca: Wakil Presiden Delcy Rodriguez gantikan posisi Nicolas Maduro

    Mao mengatakan Amerika Serikat telah mengabaikan status Maduro sebagai kepala negara Venezuela dengan secara terbuka menuntut dan menggelar “persidangan” di pengadilan AS.

    “Tindakan ini adalah pelanggaran serius terhadap kedaulatan nasional Venezuela dan merusak stabilitas hubungan internasional,” katanya, seperti dikutip kantor berita China Xinhua.

    “Tak ada negara yang boleh menempatkan aturan dalam negerinya di atas hukum internasional,” katanya, menambahkan.

    Sebelumnya, China mengecam serangan AS tersebut serta mendesak pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menjamin keselamatan dan segera membebaskan presiden dan ibu negara Venezuela.

    Sumber: Antaranews.com/Anadolu

  • ICWA Desak Pemerintah Indonesia Bersikap Tegas Terkait Serangan AS ke Venezuela

    ICWA Desak Pemerintah Indonesia Bersikap Tegas Terkait Serangan AS ke Venezuela

    7cloud.asiaIndonesian Council on World Affairs (ICWA) menyerukan agar pemerintah Indonesia dapat bersikap tegas dalam mengecam serangan Amerika Serikat di Venezuela yang mengakibatkan penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores.

    “Indonesia bersama masyarakat internasional perlu bersikap tegas dengan mengecam tindakan AS terhadap Venezuela yang membahayakan perdamaian dunia tersebut,” bunyi ICWA dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (7/1/2025).

    ICWA adalah organisasi independen yang didirikan oleh didirikan pada 1997 oleh mantan Menteri Luar Negeri Ali Alatas.

    Dalam pernyataannya ICWA menekankan bahwa agresi AS ke Venezuela dan penculikan Presiden Maduro sebagai rentetan kejadian yang sangat memprihatinkan dan membahayakan ketertiban dan keamanan dunia.

    Baca: China nyatakan hormati kedaulatan Venezuela

    Terlebih, AS telah berulang kali melakukan agresi serupa.

    “Agresi AS ini sudah berulang kali terjadi baik di kawasan Amerika Latin maupun kawasan lainnya,” tambah pernyataan tersebut.

    Lebih lanjut, ICWA menuturkan bahwa tindakan AS tersebut jelas-jelas bertentangan dengan hukum internasional, prinsip kedaulatan negara, non-intervensi dan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

    “Oleh karena itu agresi yang dilakukan AS ke Venezuela tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun,” tegasnya.

    Baca: China dan Rusia sebut serangan AS ke Venezuela melanggar hukum internasional

    Sebelumnya pada 3 Januari, Amerika Serikat melancarkan serangan besar terhadap Venezuela, menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, serta membawa mereka ke New York.

    Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Maduro dan Flores akan diadili atas dugaan keterlibatan dalam narko-terorisme dan dianggap sebagai ancaman, termasuk bagi Amerika Serikat.

    Sementara itu, Maduro dan istirinya mengaku tidak bersalah atas semua dakwaan yang dijatuhkan kepadanya dalam persidangan pertama di pengadilan New York, Senin (5/1).

    Nicolas Maduro, yang menghadapi tuntutan konspirasi terorisme narkoba dan kepemilikan senjata api, menegaskan bahwa ia masih presiden Venezuela.

    “Saya tidak bersalah. Saya seorang pria yang baik,” kata Maduro. Senada, sang istri, Cilia Flores, juga mengaku tidak bersalah atas semua dakwaan pidana.

  • Mengartikan Serangan Militer AS ke Venezuela: Lahirnya Tatanan Dunia Baru ala Trump

    Mengartikan Serangan Militer AS ke Venezuela: Lahirnya Tatanan Dunia Baru ala Trump

    7cloud.asia – Di bagian belakang setiap lembar dolar Amerika Serikat (AS), tertulis frasa Novus Ordo Seclorum yang bermakna “tatanan baru zaman”. Frasa ini menjadi sebuah prinsip yang merujuk pada strategi keamanan baru dari AS.

    Serangan terhadap Venezuela dan penangkapan Presiden Nicholás Maduro kemarin menandakan lepasnya AS, di bawah kepemimpinan Donald Trump, dari tatanan internasional berbasis aturan.

    Serangan AS ke Venezuela ini juga menandai akhir dari tatanan liberal global secara keseluruhan. Kini, sebuah tatanan internasional yang baru tengah terbentuk, dengan dasar penggunaan kekuatan, revisionisme, serta kepentingan keamanan benua Amerika.

    Berikut merupakan lima kunci utama untuk memahami dampak dari intervensi militer AS, serta tatanan baru yang menyertainya.

    1. Perluasan kekuasaan presiden
    Serangan terhadap Venezuela kemarin mengukuhkan doktrin baru mengenai presiden yang imperatif. Doktrin ini menggambarkan figur pemimpin AS yang mengeksekusi perintah tanpa menunggu persetujuan kongres, legitimasi hukum, maupun penilaian media.

    Dengan mekanisme check and balances yang makin melemah, pemerintahan Trump periode kedua menjadi leluasa untuk membingkai tatanan baru ini sebagai persoalan keamanan yang mendesak.

    AS membawa narasi bahwa Amerika tengah berada di tengah-tengah perang melawan perdagangan narkotika (atau migrasi) dan menghadapi ancaman “kekuatan-kekuatan baru” (sebuah eufemisme untuk Cina).

    Dengan kondisi ini, pemerintah AS tidak perlu lagi mematuhi prosedur maupun tenggat waktu yang semestinya.

    Baca: China nyatakan hormati kedaulatan Venezuela

    Trump memosisikan dirinya sejajar dengan ketiga figur pendiri AS yang dikenal sebagai pemimpin-pemimpin karismatik–seperti Washington, Lincoln, serta Roosevelt. Menjelang peringatan 250 tahun AS, upaya perbandingan semacam ini akhirnya semakin menguatkan retorika otoritarian Trump.

    Erosi terhadap sistem politik dan hukum AS pun dengan demikian semakin tidak terbantahkan.

    Presiden Trump telah menyetujui serangkaian regulasi luas yang mendorong kewenangan darurat, normalisasi kondisi krisis secara permanen, serta pembungkaman oposisi politik dan lembaga peradilan.

    Serangan terhadap Venezuela merupakan tonggak lain dalam penataan ulang relasi antara kepresidenan dengan cabang kekuasaan lainnya, seperti legislatif dan yudikatif. Hal ini sejalan dengan tradisi Hamiltonian yang mengedepankan peran eksekutif yang kuat.

    2. Amerika latin untuk Amerika Serikat
    Di panggung internasional, serangan terhadap Venezuela mendorong agenda diplomatik yang berakar pada pembelaan kepentingan nasional. Konsep “America for the Americans” akhirnya kembali menguat.

    Panama, Meksiko, Kanada dipaksa tunduk pada kehendak Trump, sementara pemerintahannya terus mendorong upaya penguasaan Greenland.

    Di Amerika Latin, pemerintahan sayap kiri Brazil dan Kolombia memimpin oposisi regional terhadap AS. Sebaliknya, pemimpin Chile yang terpilih, yakni José Antonio Kast, serta pemimpin Argentina Javier Milei menjadi sekutu ideologis dari Trump.

    Benua Amerika menjadi saksi dari pergeseran luas menuju partai-partai nasionalis sayap kanan yang menentang migrasi.

    Baca: Wakil Presiden Delcy Rodriguez gantikan posisi Nicolas Maduro

    Jika Venezuela pasca-Maduro berjalan dengan nilai-nilai nasionalis sayap kanan ini, maka harapan akan persatuan nasional dan transisi yang damai menuju demokrasi penuh dapat lenyap.

    3. Penguasaan sumber daya
    Sekali lagi, persoalan utamanya sebenarnya mengenai minyak, tapi dengan alasan yang berbeda dari Irak.

    Di dunia saat globalisasi telah bergeser menjadi geoekonomi, AS ingin memproyeksikan kekuasaannya dalam pasar dan regulasi energi internasional. Infrastruktur, pelabuhan, dan sumber daya mineral dari Venezuela merupakan kunci untuk mewujudukan ambisi tersebut.

    Dengan begitu, AS sebenarnya bukan hanya menginginkan minyak Venezuela untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Sebaliknya, AS ingin menetapkan harga internasional dan mendominasi rantai pasok.

    Visi baru ini berupaya untuk menyelaraskan kedaulatan energi dan pengembangan teknologi dengan kepentingan perdagangan dan keamanan.

    Pax Silica menandai hadirnya era diplomasi transaksional di mana chip komputer ditukar dengan mineral.

    Ia merupakan aliansi internasional yang dipimpin AS dan ditandatangani pada akhir 2025 untuk mengamankan rantai pasok teknologi kritis seperti semikonduktor dan kecerdasan buatan.

    Bagi Venezuela yang “baru”, cadangan minyak yang ada akan membuka peluang untuk ikut serta dalam dinamika kekuasaan yang baru.

    Baca: China dan Rusia sebut serangan militar AS ke Venezuela langgar hukum internasional

    4. Penataan ulang geopolitik
    Cara pandang AS terhadap wilayah mendorong kebijakan luar negeri revisionis yang bertumpu pada kedaulatan.

    Hal ini mirip seperti kebijakan China, Israel, serta Rusia yang berakar pada konsep “nomos”. Konsep ini dirumuskan oleh filsuf Jerman Carl Schmitt pada pertengahan abad ke-20.

    Dalam cara pandangan konsep “nomos”, pembelahan dunia dalam kategori “kawan atau lawan” mengungguli pandangan liberal yang selama ini ditopang oleh kerja sama, hukum internasional, demokrasi, dan pasar bebas.

    Dalam logika tersebut, lingkup pengaruh terbentuk, sumber daya dibagi, dan blok-blok kekuasaan diseimbangkan. Hal ini tercermin dalam contoh-contoh negara di atas.

    Misalnya, tanpa oposisi, China akan mendominasi Asia Tenggara. Sementara itu, Rusia akan mengendurkan perangnya dengan dengan 20 persen wilayah Ukraina dengan imbalan kendali atas sumber daya material dan energinya.

    Israel, di sisi lain, akan menggambar ulang peta Timur Tengah sekaligus menjalin perjanjian dagang dengan negara-negara tetangga.

    5. Eropa, demokrasi, dan ‘Hobbes’
    Nilai-nilai seperti demokrasi, supremasi hukum, dan perdagangan bebas kian memudar. Tanpa kapasitas yang efektif, situasi seperti ini akhirnya tidak berakhir baik bagi Uni Eropa.

    Sebagaimana yang kita saksikan di Gaza, Uni Eropa seringkali memiliki ketidaksepakatan ideologis dengan kekuatan-kekuatan besar lainnya. Namun pada satu sisi, Uni Eropa juga tidak memiliki cukup daya tawar untuk melakukan tindakan nyata.

    Baca: Sekjen PBB kecam serangan militar AS ke Venezuela

    Intervensi militer AS akhirnya menghidupkan kembali realisme politik Hobbesian, yakni ketika kebebasan diserahkan kepada kedaulatan absolut sebagai imbalan atas perdamaian dan keamanan.

    Dalam tatanan baru Trump, otoritas presiden yang menjadi penentu akhir, bukan kebenaran, hukum, maupun nilai-nilai demokrasi.

    Politik domestik AS
    2026 merupakan tahun pemilu di AS. Akan ada 39 pemilihan gubernur serta rangkaian pemilihan negara bagian dan lokal yang berlangsung antara Maret hingga November.

    Melalui aksi di Venezuela, pemerintahan Trump secara efektif memperdebatkan model suksesi kekuasaannya.

    Satu faksi, yang dipimpin oleh JD Vance, ingin menghindari persoalan luar negeri dan memperbarui model ekonomi industri di dalam negeri.

    Sementara faksi lainnya yang dipimpin Menteri Luar negeri Marco Rubio, berkomitmen untuk membangun kembali tatantan internasional dengan AS sebagai kekuatan yang kuat dan dominan.

    Hasil operasi di Venezuela berpotensi menggeser keseimbangan antara kedua kubu ini dan dapat menentukan siapa yang akan menjadi penerus Trump pada pemilihan presiden 2028 mendatang.

    Serangan terhadap Venezuela bukan sekadar intervensi regional. Peristiwa ini juga merefleksikan perubahan zaman yang tengah kita hadapi.

    Jika sebelumnya Trumpisme internasional terbatas pada slogan-slogan yang sporadis dan retorika politik, saat ini ia masuk dalam strategi militer.

    Era soft power, hubungan trans-atlantik, dan perdamaian kawasan Ibero-Amerika pun kian memudar. Sebuah tatanan baru tengah dilahirkan.

    Artikel ini pertama kali terbit di The Conversation dalam bahasa Spanish, penulis: Juan Luis Manfredi (Professor International Studies & Journalism, Universidad de Castilla-La Mancha). Adinda Ghinashalsabilla Salman menerjemahkan artikel ini ke dalam Bahasa Indonesia

  • AS Sebut Ancaman Milisi, Venezuela: Negeri Kami Aman

    AS Sebut Ancaman Milisi, Venezuela: Negeri Kami Aman

    7cloud.asia – Kementerian Luar Negeri Venezuela menyangkal tuduhan Amerika Serikat bahwa situasi di negara Amerika Latin itu tidak aman karena ada kelompok bersenjata di pos-pos pemeriksaan.

    Pernyataan itu muncul setelah pemerintah AS pada Sabtu memperingatkan adanya milisi bersenjata di Venezuela (dikenal sebagai colectivos) yang mendirikan pos pemeriksaan untuk mencari pendukung AS dan meminta warga Amerika untuk segera pergi dari negara itu.

    “Kementerian Luar Negeri Venezuela mencatat bahwa peringatan keamanan yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri AS didasarkan pada spekulasi yang bertujuan membentuk persepsi risiko yang sebenarnya tidak ada,” kata kementerian itu dalam pernyataannya.

    Disebutkan bahwa Venezuela tetap berada dalam kondisi dengan “ketenangan, kedamaian, dan stabilitas penuh.”

    Semua pemukiman, rute transportasi, pos pemeriksaan, dan sistem keamanan berfungsi normal, sedangkan seluruh persenjataan negara itu berada di bawah kendali pemerintah.

    Baca: ICWA desak Indonesia bersikap tegas terkait serangan AS ke Venezuela

    Biro Urusan Konsuler Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Sabtu (10/1/2026) memperingatkan bahwa seiring dengan dimulainya kembali penerbangan internasional, warga negara AS di Venezuela “harus segera meninggalkan negara itu.”

    Biro tersebut dalam sebuah unggahan di X mengatakan bahwa situasi keamanan di Venezuela “masih tidak stabil” dan adanya “laporan tentang kelompok-kelompok milisi bersenjata, mendirikan blokade jalan dan memeriksa kendaraan untuk mencari bukti apakah ada yang berkewarganegaraan AS atau mendukung AS.”

    Warga negara AS diimbau untuk “tetap waspada dan berhati-hati” saat melakukan perjalanan darat, serta memantau komunikasi dan situs web maskapai penerbangan untuk mendapatkan informasi terbaru.

    “Venezuela memiliki level Peringatan Perjalanan tertinggi, Level 4: Jangan Bepergian, karena adanya risiko serius bagi warga AS, termasuk penahanan ilegal, penyiksaan selama penahanan, terorisme, penculikan, penegakan hukum lokal secara sewenang-wenang, kejahatan, kerusuhan sipil, dan infrastruktur kesehatan yang buruk,” papar biro tersebut.

    Baca: China dan Rusia sebut serangan AS ke Venezuela langgar hukum internasional

    Pada 3 Januari, AS melancarkan operasi militer besar-besaran di Venezuela. Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditangkap dan dibawa ke New York.

    AS menyatakan keduanya dijadikan tersangka kasus “narko-terorisme” yang dinilai mengancam keamanan nasional AS.

    Mahkamah Agung Venezuela kemudian menyerahkan tugas kepala negara sementara kepada Wakil Presiden Delcy Rodriguez, yang secara resmi dilantik sebagai presiden ad interim pada 5 Januari.

    Rusia, China, dan Korea Utara mengecam tindakan AS itu. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan solidaritas dengan rakyat Venezuela dan menyerukan pembebasan Maduro dan istrinya.

    Sumber: Antaranews.com/Sputnik-RIA Novosti

  • Para Pekerja di Venezuela Gelar Unjuk Rasa Tuntut Pemulangan Nicolas Maduro

    Para Pekerja di Venezuela Gelar Unjuk Rasa Tuntut Pemulangan Nicolas Maduro

    7cloud.asia – Para pekerja Venezuela menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu (14/1/2026) di sejumlah ruas jalan di Caracas untuk menuntut pembebasan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores.

    Saat ini, Nicolas Maduro dan istrinya masih ditahan oleh militer Amerika Serikat (AS) sejak serangan militer pada 3 Januari lalu.

    Berbicara melalui telepon saat aksi unjuk rasa tersebut berlangsung, penjabat presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, menyerukan kepada para pendukung untuk tetap bersatu dalam apa yang dia gambarkan sebagai perjuangan mengamankan kepulangan Maduro dan Flores.

    “Kita harus tetap bersemangat untuk membawa presiden dan ibu negara kembali (ke Venezuela),” kata Rodriguez.

    Baca: Serangan militer AS ke Venezuela akan melahirkan tatanan dunia baru

    Dia juga mendorong persatuan nasional serta upaya berkelanjutan menuju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial.

    Para demonstran berkumpul di Lapangan O’Leary di pusat kota Caracas.

    Dalam aksi unjuk rasa tersebut, Rodriguez juga menyerukan solidaritas di antara para pekerja Venezuela dan menyatakan keyakinannya pada Kongres Konstituen Kelas Pekerja Nasional yang baru saja diselenggarakan.

    Rodriguez mengatakan dirinya berharap kongres tersebut akan menghasilkan undang-undang yang mendorong keadilan, inklusi, dan kesetaraan sosial.

    Baca: China nyatakan hormati kedaulatan Venezuela

    Kepala Serikat Pekerja Sosialis Bolivarian Pusat Wilis Rangel menyerukan kepada AS untuk memulangkan Maduro dan Flores, serta bersumpah para pendukungnya akan terus melakukan mobilisasi baik di jalan-jalan maupun di tempat kerja.

    Sejumlah orator lain dalam aksi unjuk rasa tersebut menekankan persatuan dan menggambarkan Nicolas Maduro sebagai pemimpin yang berkomitmen terhadap dialog.

    Ditambahkan bahwa mereka menyambut upaya pemerintah untuk membuka pembicaraan diplomatik dengan negara-negara yang telah menjatuhkan sanksi terhadap Venezuela.

    Pewarta: Antaranews.com/Xinhua