7cloud.asia – Pada Sabtu, (19/8/2023) lalu Jawa Barat yang dikenal sebagai tatar Sunda merayakan hari jadinya yang ke-78.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memimpin langsung upacara peringatan HUT ke-78 Jawa Barat di Lapangan Gasibu, Kota Bandung pada Sabtu (19/8/2033) dengan dihadiri sejumlah bupati dan walikota.
Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia memiliki sejarah yang panjang.
Dihimpun dari berbagai sumber, Jawa Barat merupakan jantung budaya Sunda atau biasa disebut sebagai Tatar Sunda/Pasundan bersama dengan provinsi Banten.
Berabad silam, Tatar Sunda, merupakan wilayah yang terdiri dari banyak kerajaan, seperti Kerajaan Jampang Manggung, Kerajaan Agrabintapura, Kerajaan Tanjung Singuru, Kerajaan Kendan, Kerajaan Galuh.
Kerajaan lain di Jawa Barat kala itu adalah Salakanagara, Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Sunda, Kerajaan Talaga Manggung, Kerajaan Galunggung, Kerajaan Sunda Galuh, Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Tembong Agung, dan Kerajaan Sumedang Larang.
Baca: Beli rumah di Bodetabek harus punya kendaraan
Meski memiliki banyak kerajaan, ada satu tokoh yang terkenal sebagai pemimpin tatar Sunda atau Jawa Barat saat itu, yaitu Sri Baduga Maharaja atau dikenal sebagai Raja Siliwangi.
Raja ini dianggap sebagai pemersatu kerajaan yang ada di Parahyangan, di bawah Kerajaan Sunda yang berpusat di Pakuan Pajajaran sebelum runtuh pada 1579.
Jawa Barat pada abad ke-5 merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanagara. Hal ini diperkuat dengan adanya tujuh prasasti yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Barat.
Prasasti tersebut ditulis dalam aksara Wengi (yang digunakan dalam masa Palawa India) dan bahasa Sansakerta yang sebagian besar menceritakan para raja Tarumanagara.
Pada abad 8 kerajaan Tarumanegara runtuh. Kekuasaan di bagian barat Pulau Jawa dari Ujung Kulon sampai Kali Serayu dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda.
Baca: Ini jadinya kalau kendaraan bermotor di Jakarta dibatasi
Salah satu prasasti dari zaman Kerajaan Sunda adalah prasasti Kebon Kopi II yang berasal dari tahun 932. Ibukota kerajaan Sunda saat itu berada di Pakuan Pajajaran (sekarang kota Bogor).
Pada abad ke-16, Kerajaan Sunda mulai mendapat sainga dari Kesultanan Demak. Pelabuhan Cirebon (Kota Cirebon sekarang) lepas dari Kerajaan Sunda karena pengaruh Kesultanan Demak.
Pelabuhan ini kemudian tumbuh menjadi Kesultanan Cirebon yang memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. Pelabuhan Banten juga lepas ke tangan Kesultanan Cirebon dan kemudian tumbuh menjadi Kesultanan Banten.
Sementara VOC yang terdesak oleh Portugis, memutuskan untuk pindah ke Jayakarta atau Batavia di tahun 1619 dengan Gubernur Jenderal VOC pertama, Pieter Both.
VOC tidak hanya menguasai Batavia tetapi juga mengembangkan wilayah kekuasaannya hingga ke wilayah Banten pada tahun 1603 Masehi.
Baca: Apa kabar pembatasan kendaraan di Jakarta?
Tokoh masyarakat di Banten lantas berkongsi dengan VOC. Bahkan VOC dapat menyandarkan kapal miliknya, mendirikan kantor-kantornya, hingga mengizinkan untuk mendirikan benteng pertahanannya di wilayah Banten tersebut.
Kemudian pemerintah Hindia Belanda membentuk Provinsi Jawa Barat pada tahun 1925. Pembentukan ini sebagai pelaksanaan Bestuurshervormingwet tahun 1922, yang membagi Hindia Belanda atas kesatuan-kesatuan daerah provinsi.
Sebelum tahun 1925, digunakan istilah Soendalanden (Tatar Soenda) atau Pasoendan, sebagai istilah geografi untuk menyebut bagian Pulau Jawa di sebelah barat Sungai Cilosari dan Citanduy. di wilayah ini sebagian besar penduduk menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu.
Pemerintah kolonial Belanda menetapkan wilayah batas Provinsi Jawa Barat mirip dengan peta yang dibayangkan oleh Mataram dan VOC pada 1706. Wilayah Provinsi Jawa Barat termasuk Banten, Batavia, Priangan, dan Cirebon.
Bagi sebagian orang Sunda istilah Jawa Barat berarti subordinat Jawa, tapi masyarakat setempat sebenarnya lebih menyukai Sunda atau Pasoendan seperti petisi yang dilayangkan Paguyuban Pasundan 1924-1925.
Baca: Pembangunan kawasan berkonsep TOD di Jakarta
Sama halnya dengan Kongres Pemuda Sunda yang menyarankan Sunda sebagai nama provinsi daripada Jawa Barat.
1 Januari 1926 menjadi awal sistem pemerintahan di Jawa Barat pada masa kolonial Belanda.
Sistem pemerintahan di Jawa Barat ini pertama kali diusulkan kepada Belanda oleh beberapa tokoh, seperti Otto Iskandar Dinata, Husni Thamrin, HOS Tjokroaminoto.
Usulan itu diterima pemerintah kolonial Belanda, ada sekitar 45 orang pribumi, 20 diantaranya tokoh Sunda yang terlibat dalam pemerintahan provinsi Jawa Barat. Penyebutan Tatar Sunda diubah menjadi Provincie West-Java oleh Belanda.
Kemudian pemerintah Belanda mendapat usulan lagi dari Paguyuban Pasundan agar namanya diganti menjadi Provinsi Pasundan.
Baca: Metamorfosa Jakarta lewat penataan transportasi publik
Usulan nama tersebut disetujui pemerintah Belanda dengan adanya ketetapan tentang pembentukan propinsi ini antara lain berbunyi: “…..West Java, in inheemsche talen aan te duiden als Pasoendan,…….” (Staatsblad no. 285 dan 378 tahun 1925), yang terjemahannya “…..Jawa Barat, dalam bahasa orang pribumi (bahasa Sunda) menunjuk sebagai Pasundan,……”.
Namun, kenyataannya hingga kini nama Provinsi Pasundan tidak pernah digunakan.
Pada 17 Agustus 1945, Jawa Barat bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia.
Namun, baru pada 19 Agustus, Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengumumkan Jawa Barat sebagai salah satu dari 8 Provinsi di Indonesia.
Ibukota Jawa Barat silih berganti. Awalnya berada di Bandung pada 19 Agustus 1945, kemudian pada 21 Juli 1947 dipindah ke Indihiang, Tasikmalaya pada 21 Juli 1947.
Baca: Mengenal Manado, kota cantik di negeri yang jauh
Cuma beberapa hari, ibukota Jawa Barat berpindah lagi dari Indihiang ke Lebak Siuh lalu ke Culamega kemudian ke Tawangbanteng.
Ibukota Jawa Barat kemudian dipindah ke Wanayasa, Purwakarta pada 17 Agustus 1948.
Saat ibukota Jawa Barat dipindah ke Wanayasa, Oja Soemantri membentuk pemerintahan Jawa Barat dengan nama Pemerintahan Republik Jawa Barat (PRJB).
PRJB sendiri adalah suatu republik yang menolak Perjanjian Renville namun masih menyatakan setia pada semangat proklamasi 17 Agustus 1945.
Ketika Raden Mas Sewaka menjadi gubernur kembali tahun 1950-1951, ibukota Jawa Barat dipindah dari Wanayasa ke Subang, Kuningan.
Baca: Sejarah panjang kota Palembang, kota tertua di Indonesia
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan akibat Agresi Militer Belanda II.
Pemerintah kolonial Belanda membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) untuk memecah konsentrasi persatuan para bumiputera.
Wilayah Jawa Barat menjadi bagian Negara Pasundan pada 24 April 1948–24 Maret 1950.
Saat itu, negara Pasundan adalah wilayah yang kuat, tidak ekspansif dan terbuka terhadap budaya lain. Kemudian pada 24 Maret 1950 Negara Pasundan kembali bergabung dengan Sukarno dan Kaum Republiken memperkuat Indonesia.
Merujuk pada fakta sejarah tersebut, pada tahun 2010 keluar Perda Nomor 26 Tahun 2010 tentang Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang jatuh pada tanggal 19 Agustus.
Nurakhmayani, dari berbagai sumber
