7cloud.asia – Salah satu langkah besar yang tengah diambil oleh pemerintahan Prabowo Subianto adalah efisiensi anggaran.
Namun, sejumlah kalangan menilai apa yang dilakukan rezim Prabowo-Gibran ini bukan efisiensi anggaran tetapi pemangkasan anggaran.
Pasalnya, pemotongan anggaran lebih banyak ditujukan pada anggaran layanan publik, sementara anggaran untuk birokrasi dan pos-pos tertentu tidak mengalami pengurangan atau bahkan ditambah.
Di waktu yang nyaris bersamaan, Vietnam juga melakukan hal serupa. Namun Vietnam melakukan efisiensi dengan memangkas birokrasi, dan tetap memprioritaskan riset dan peningkatan sumber daya manusia.
Bagaimana perbedaan efisiensi yang dilakukan Vietnam dengan efisiensi anggaran oleh rezim Prabowo-Gibran, berikut ulasan para peneliti BRIN yang telah terbit di The Conversation.
Nasib riset dan inovasi di Indonesia
Berbanding terbalik dengan Vietnam, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai lembaga pemerintah yang berfokus pada kegiatan penelitian dan inovasi teknologi justru jadi korban pemotongan anggaran yang signifikan.
Awalnya, BRIN mengajukan skema pemotongan sekitar Rp2 triliun dari total ajuan anggaran sekitar Rp5,8 triliun.
Dengan skema tersebut, maka anggaran BRIN hanya dapat mencakup gaji pegawai (sekitar Rp3 triliun) dan menyisakan hanya sekitar Rp8 miliar untuk kegiatan penelitian dan pendukungnya.
Artinya, banyak kegiatan penelitian—yang sedang atau akan berjalan—terpaksa dihentikan atau dibatasi pelaksanaannya. Setelah negosiasi, akhirnya pemotongan anggaran untuk BRIN diketok palu oleh komisi X DPR pada tanggal 13 Februari 2025 sekitar Rp1,4 T.
Lantas, apa dampaknya pemotongan anggaran riset dan inovasi untuk Indonesia?
1. Penurunan kualitas kesejahteraan
Pemotongan sebesar kurang lebih 24 persen dari anggaran yang diajukan, membawa dampak yang cukup signifikan baik untuk pegawai maupun kepada pengguna hasil penelitian.
Dampak pertama yang banyak dirasakan di tataran individu adalah penurunan kualitas kesejahteraan, yaitu hilangnya subsidi BBM untuk bus jemputan karyawan.
Salah seorang pegawai BRIN yang biasa menggunakan bus jemputan BRIN rute BRIN Gatot Subroto-Depok, mengatakan bahwa subsidi BBM untuk bus jemputan akan dihapuskan mulai bulan Maret 2025.
Akibatnya, para pegawai BRIN yang biasa menggunakan bus jemputan mulai bulan depan harus mengeluarkan uang ekstra untuk iuran BBM bus, dari semula Rp70.000/orang per bulan akan naik menjadi sekitar Rp175.000/penumpang setiap bulannya.
Selain itu, penghapusan perjalanan dinas luar negeri serta penyesuaian standar biaya masukan juga membatasi ruang gerak peneliti untuk melakukan riset.
Ini membuat banyak periset terpaksa mengeluarkan dana pribadi untuk menghadiri seminar atau workshop di luar negeri.
2. Fungsi rekomendasi tidak berjalan
Salah satu fungsi BRIN adalah melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta reka cipta dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi perencanaan pembangunan nasional berdasarkan hasil kajian ilmiah dengan berpedoman pada nilai Pancasila.
Dengan adanya pemotongan anggaran di hampir semua kementerian dan lembaga di Indonesia, maka riset tidak lagi menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan.
Salah seorang pegawai BRIN dari Direktorat Kebijakan Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan Pengembangan Regional menyebutkan bahwa pada tahun 2025 ini direktoratnya menurunkan target penyusunan naskah kebijakan dari 25 naskah menjadi 3 naskah saja.
Hal senada juga datang dari staf Direktorat Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan BRIN yang menjelaskan bahwa target penyusunan naskah kebijakan turun dari 15 ke 2 naskah—angka yang jauh dari kata ideal bagi lembaga riset negara sebesar Indonesia.
Berkaca dari Vietnam, dan juga negara-negara yang punya visi jangka panjang, seperti Singapura, efisiensi tidak berarti mengesampingkan sektor riset dan teknologi.
Efisiensi akan berdampak positif jika visi jangka panjang negara jelas dan anggaran digunakan tepat untuk mendukung prioritas pembangunan.
Sektor riset dan teknologi adalah tulang punggung kemajuan bangsa. Ini yang tampaknya gagal disadari oleh pemerintah saat ini.
Jika terus berlanjut, bukan tidak mungkin daya saing Indonesia semakin tertinggal, bahkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Vietnam.
Penulis:
Amorisa Wiratri (Researcher, Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN)
Betti Rosita Sari (peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN)
Lamijo (Peneliti Pusat Riset Kewilayahan, Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN)
Leave a Reply