7cloud.asia – Transisi energi yang berkelanjutan dan berkeadilan menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim yang kini terasa kian nyata.
Sayangnya, perspektif gender sering kali terpinggirkan dalam setiap prosesnya baik dari perumusan kebijakan hingga implementasi kebijakan transisi energi yang dicanangkan pemerintah
Akibatnya transisi energi ke energi terbarukan justru sering menimbulkan dampak negatif yang dirasakan oleh kelompok rentan.
Perempuan, terutama dari komunitas rentan seperti masyarakat adat dan kelompok marjinal, sering mengalami dampak langsung dari perubahan yang diakibatkan kebijakan transisi energi yang kurang berperspektif gender.
Sudah saatnya kebijakan transisi energi dikembangkan dari bawah dan tempatkan perempuan bukan hanya sebagai pengguna tetapi juga sebagai penggagas sekaligus produsen dari energi itu sendiri.
Hal ini terungkap dalam Kongres Nasional Perempuan Bicara “Menyuarakan Narasi Keadilan dalam Transisi Energi dari Perspektif Perempuan” yang diselenggarakan LBH APIK di Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Baca: Perspektif gender dan inklusi sosial luput dalam kebijakan adaptasi iklim daerah
Mia Siscawati dari Kajian Gender Universitas Indonesia mengatakan proyek transisi ke energi terbarukan di Indonesia dihadapkan pada sejumlah masalah, yakni politik, ekonomi, dan sosio-ekologis.
Mia menilai, kebijakan transisi energi di Indonesia masih dimonopoli oleh pemerintah dan pemilik modal yang memiliki banyak kepentingan yang sering tidak berkesesuaian dengan kepentingan masyarakat luas.
Dari sisi politik, transisi energi di Indonesia lebih sering diposisikan sebagai megaproyek yang dijalankan pada skala industri. Kebijakan ini sering mengorbankan masyarakat setempat.
“Padahal akan lebih tepat jika transisi energi ini berbasis komunitas yang disesuaikan dengan apa yang dimiliki dan ekologi setempat,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, karena dipandang sebagai megaproyek maka transisi energi sering dibiayai dengan utang yang justru akan menjadi beban bagi rakyat di masa yang akan datang.
Bahkan, tidak jarang, program transisi energi justru menghilangkan penghidupan masyarakat setempat
Baca: Peran agama dan gender dalam adaptasi iklim warga Pantura
Padahal jika berbasis komunitas, transisi energi justru bisa mengundang anak muda untuk membangun ekonomi desanya secara berkelanjutan.
Masalah selanjutnya adalah proyek transisi energi sering menimbulkan dampak sosio ekologis yang luar biasa karena tidak dilandaskan pada analisis potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
Mia mencontohkan pembangunan waduk di sejumlah daerah untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang justru memicu kerusakan lingkungan yang dampaknya dirasakan warga setempat.
Pun demikian dengan pembangkit listrik tenaga panas bumi, yang terbukti menimbulkan dampak lingkungan yang serius bagi warga di sekitar lokasi.
Dampak itu bisa berupa kekeringan, polusi air, atau alih fungsi lahan yang menghilangkan kehidupan dan penghidupan warga setempat. Karena itu Mia kembali menegaskan bahwa transisi energi harusnya dikembangkan dari bawah.
“Jika berbasis komunitas dan disesuaikan dengan kondisi lokal (apa yang dimiliki dan dibutuhkan warga setempat) maka dampaknya bisa diminimalisir,” tandasnya.
Baca: AMAN sebut program transisi energi sering pinggirkan masyarakat adat
Leave a Reply