7cloud.asia – Pemerintahan Prabowo Subianto sedang gencar mengobral bisnis penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS) kepada negara lain.
Awal bulan ini, Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menegaskan kembali kesiapan Indonesia untuk menjadi gudang penyimpanan karbon di kawasan Asia Tenggara.
Carbon capture and storage digadang-gadang sebagai bisnis hijau sekaligus solusi baru perubahan iklim. Penelusuran penulis mengenai pengalaman Carbon capture and storage di banyak negara, justru menunjukkan hal sebaliknya.
Teknologi carbon capture and storage ini berdampak semu serta memiliki banyak kendala, dengan risiko lingkungan yang tinggi dan biaya yang sangat mahal.
Kritik dan preseden gagal proyek CCS
Teknologi penangkapan karbon bukanlah hal baru. Pada tahun 1970-an, teknologi ini pertama kali diterapkan di Texas, Amerika Serikat (AS), melalui skema Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS).
Prinsipnya sederhana: karbon dioksida (CO₂) ditangkap dari sumber industri atau atmosfer, lalu digunakan kembali untuk tujuan baru.
Dalam banyak praktik, CO₂ yang ditangkap dari sumber industri disalurkan ke ladang minyak terdekat untuk meningkatkan produksi minyak bumi melalui teknik yang dikenal dengan Enhanced Oil Recovery (EOR).
Model bisnis ini menguntungkan karena surplus minyak yang dihasilkan mampu menutupi biaya penangkapan karbon.
Baca: Tanggapan DPR terkait Carbon Capture Storage
Meski begitu, skema CCUS menuai kritik karena dianggap lebih condong mendukung keberlanjutan industri bahan bakar fosil, ketimbang mengurangi emisi untuk mengatasi perubahan iklim.
Dengan peningkatan produksi minyak karena injeksi CO₂, maka otomatis emisi yang dilepaskan dari pembakaran minyak itu sendiri akan jauh lebih besar daripada karbon yang ditangkap.
Di tengah kritik itu, muncullah teknologi Carbon capture and storage sebagai alternatif. Secara prinsip, cara kerja carbon capture and storage sebenarnya hampir sama dengan CCUS.
Bedanya, teknologi Carbon capture and storage hanya menyimpan CO₂ secara permanen di struktur geologi bawah tanah tanpa menggunakannya kembali, sehingga tidak akan ada emisi yang dilepaskan ulang. Oleh karenanya, CCS lebih diterima oleh pegiat lingkungan pada masa itu.
Salah satu proyek Carbon capture and storage komersial pertama yang berhasil di dunia adalah Sleipner di Norwegia pada tahun 1996. Namun, proyek ini lebih terdorong oleh upaya menghindari pajak karbon yang tinggi di negara tersebut, bukan semata upaya menangani krisis iklim.
Setelah Norwegia, banyak negara-negara maju lain mengembangkan teknologi yang sama. Sayangnya, data global menunjukkan mayoritas proyek Carbon capture and storage ini gagal.
Laporan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) pada 2022 mengungkap, dari 13 proyek besar yang dianalisis, tujuh berkinerja buruk, dua gagal total, dan satu dihentikan.
Sebut saja proyek Kemper di Amerika Serikat (AS) pada tahun 2017 yang dihentikan meski sudah menghabiskan pendanaan sebesar US$270 juta atau setara Rp4,39 triliun dari pajak masyarakat.
Baca: Mengenal apa itu Carbon Capture and Storage
Di Australia, proyek Gorgon pada tahun 2020—yang disebut sebagai proyek CCS terbesar di dunia dan didukung dana pemerintah sebesar AUD60 juta atau setara Rp619,8 miliar—gagal mencapai target hingga 50 persen selama lima tahun pertama.
Kegagalan proyek tersebut umumnya disebabkan oleh kendala teknis, seperti tekanan di tempat penyimpanan karbon yang terlalu rendah dan kebutuhan energi yang sangat besar.
Sebagai gambaran, menurut International Energy Agency (IEA), jika dunia mengandalkan Carbon capture and storage untuk membatasi pemanasan global tidak melebihi 1,5°C, maka pada tahun 2050, teknologi ini akan membutuhkan energi sebesar 26 peta-jam.
Jumlah ini bahkan lebih besar dari seluruh kebutuhan energi dunia pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa Carbon capture and storage sangat boros energi dan sulit diterapkan secara luas.
Dari segi biaya, penerapan Carbon capture and storage membutuhkan investasi yang sangat besar, yakni sekitar 3,5 triliun dolar atau sekitar Rp56,7 ribu triliun per tahun. Jumlah itu kira-kira setara dengan 2,5 kali lipat Produk Domestik Bruto atau PDB Indonesia dari sekarang hingga 2025.
Dana sebesar itu sebanding dengan biaya membangun 407 pembangkit listrik tenaga nuklir berkapasitas 1 gigawatt (GW), atau deretan kincir angin berkapasitas 2.692 GW.
Adapun tiga proyek penangkapan karbon yang diklaim sukses, semuanya berbasis EOR alias memicu produksi lebih banyak bahan bakar fosil yang ujungnya malah melepaskan lebih banyak emisi.
Artikel ini telah terbit di The Conversation, Penulis: Agus Hasan (Professor lingkungan Norwegian Universit)
Leave a Reply