7cloud.asia – Sejumlah elemen mahasiswa akan menggelar puncak demo mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap pada Kamis, (20/2/2025) sore.
Aksi tersebut merupakan lanjutan dari demo Indonesia Gelap yang sebelumnya berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat dan sejumlah daerah pada Senin, (17/2/2025).
Selain di Jakarta, beberapa hari ini demo mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap juga digelar di sejumlah daerah, seperti Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.
Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Herianto mengatakan, aksi salah satunya untuk menentang kebijakan pemotongan anggaran besar-besaran yang disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah efisiensi Anggaran.
Pemilihan tanggal puncak aksi karena bertepatan dengan pelantikan kepala daerah terpilih pada 20 Februari 2025. Mahasiswa, kata Herianto, ingin memperingatkan kepala daerah terpilih tanggung jawab moral untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat.
“Jadi bebannya bukan pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah juga harus berpikir posisi di sana,” kata Herianto dilansir Tempo.co.
Menurut Herianto, langkah BEM SI menggelar aksi lanjutan Indonesia Gelap, salah satunya karena pemerintah tidak merespons aspirasi mahasiswa pada Senin, (17/2/2025).
Herianto berharap pemerintah merespons cepat aspirasi mahasiswa dan masyarakat sipil, karena masyarakat masih menunggu.
Di Yogyakarta, gabungan mahasiswa dari berbagai universitas dan sejumlah kelompok aktivis serta masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil juga menggelar aksi turun ke jalan di Yogyakarta, DIY, Kamis (20/2/2025).
Aksi damai bertajuk #BersamaRakyat itu akan dimulai pukul 10.00 WIB di Tempat Parkir Abu Bakar Ali, Danurejan, Kota Yogyakarta sebagai titik kumpul.
Aksi Aliansi Jogja Memanggil turun ke jalan hari ini merupakan bagian dari sejumlah aksi ‘Indonesia Gelap’ yang digelar maraton di sejumlah wilayah Indonesia dari Banda Aceh, Jakarta, hingga Makassar.
Sana Ulaili, salah seorang koordinator dari Forum Cik Di Tiro menuturkan, aksi damai ini digelar untuk menggaungkan tuntutan yang juga disuarakan aksi Indonesia Gelap.
Tuntutan para mahasiswa
Secara rinci, berikut 13 poin tuntutan para massa aksi demonstrasi Indonesia Gelap:
1. Ciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. Menurut mereka, Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat.
3. Menolak revisi Undang-Undang Minerba. Menurut mereka, revisi UU Minerba hanya menjadi alat pembungkam bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.
4. Hapuskan multi fungsi ABRI. Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.
5. Sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.
6. Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025. Aturan ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian dari kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.
7. Evaluasi total program makan bergizi gratis. Program makan gratis harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.
9. Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset.
10. Menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang mana revisi ini berpotensi menguatkan impunitas para aparat juga militer dan memperlemah penguasaan terhadap aparat.
11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan merombak para pejabat yang bermasalah.
12. Menolak revisi peraturan Dewan perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib yang mana revisi tatib ini sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang wenangan dari lembaga DPR.
13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
Leave a Reply