7cloud.asia – Ekonom Universitas Gadjah Mada, Rimawan Pradiptyo, Ph.D. menekankan perlunya Indonesia mengevaluasi kembali posisinya dalam kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia–AS yang ditandatangani 19 Februari 2026 lalu.
Hal ini diungkapkannya dalam diskusi yang digelar Aliansi Ekonom Indonesia bersama dengan Paramadina Public Policy Institute Sabtu, (23/5/2026) di Kampus Universitas Paramadina Jakarta.
Analisis para ekonom terhadap ART menunjukkan bahwa perjanjian ini menciptakan beban ekonomi asimetris terhadap Indonesia, adanya subordinasi kebijakan Indonesia terhadap kebijakan AS, serta menggerus kedaulatan Indonesia.
“Biaya menolak ART lebih murah daripada menerima ART. Renegosiasi ART sangat dimungkinkan mengingat sebagian isi ART dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Agung AS,” ujar Rimawan
Peneliti LPEM FEB UI, M. Dian Revindo, Ph.D. menegaskan dalam diskusi bahwa kebijakan yang diambil perlu menyasar akar masalah dan menunjang iklim usaha.
“Sebaiknya kebijakan berfokus pada solusi/intervensi yang paling tidak mahal, tidak sulit dan tidak mengganggu iklim usaha. Intervensi yang mahal dan dalam seperti pembentukan lembaga baru/badan baru berpotensi menghadapi masalah yang sama, yaitu birokrasi, rente, vested interest, rentang wewenang, dan sebagainya.
Solusi sebaiknya fokus mengatasi masalah, seperti mendisiplinkan aparatur yang tidak kompeten, dan memperbaiki sistem pengawasan melalui adopsi teknologi.
Revindo juga mengingatkan bahwa meskipun penting, PDB bukan segalanya. Sehingga pemerintah tidak boleh terjebak dengan target pertumbuhan tinggi, dan lebih berfokus pada kualitas, kapabilitas, dan kebebasan.
Sementara Ketua Prodi Studi Ekonomi FEB IPB, Prof. Sahara berfokus pada perdagangan internasional dan rantai pasok.
Menurut analisis yang dilakukannya, ART berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga minus 0,41 persen dan memperburuk neraca perdagangan.
Lebih mengkhawatirkan lagi, komitmen pembelian komoditas dari AS, seperti daging sapi, jagung, dan apel, berpotensi menimbulkan retaliasi dari negara lain yang selama ini berperan sebagai pemasok tradisional yang harganya jauh lebih kompetitif.
Ini bukan sekadar soal tarif, tegasnya, tetapi ini soal siapa yang mengendalikan rantai pasok pangan dan energi kita dalam jangka panjang.
”Indonesia masih punya waktu untuk melakukan konfirmasi tertulis sebelum ART diberlakukan secara penuh. Konfirmasi tertulis harus berdasarkan evidence based research sehingga potensi dampak negatif bisa dimitigasi sejak dini,” tandasnya.
Forum ini merupakan bagian dari rangkaian Tujuh Desakan Darurat Ekonomi (7DDE) yang disuarakan Aliansi Ekonom Indonesia sejak 29 September 2025, sebagai respons atas penurunan kesejahteraan masyarakat yang masif dan sistemik akibat misalokasi sumber daya dan rapuhnya institusi penyelenggara negara.
Tujuh desakan tersebut mencakup: Perbaikan menyeluruh misalokasi anggaran; Pemulihan independensi dan transparansi institusi negara; Penghentian dominasi negara yang menghambat perekonomian lokal;
Juga Deregulasi dan penyederhanaan birokrasi; Penanganan ketimpangan multidimensi; Pengambilan kebijakan berbasis bukti; dan Peningkatan kualitas tata kelola dan demokrasi.
Leave a Reply