7cloud.asia – Dalam 100 hari memimpin, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) mendapat kritik di berbagai bidang, seperti lingkungan, ekonomi, demokrasi, HAM, politik luar negeri, hingga program Makan Bergizi Gratis.
Berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai memperkuat warisan Joko Widodo yang lebih menguntungkan oligarki namun merugikan rakyat dan lingkungan
Pemerintahan Prabowo-Gibran juga dinilai kembali pada pola lama solusi instan yang gagal menyelesaikan masalah struktural secara mendalam.
Di sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi sering dijadikan tolok ukur kesuksesan negara, mendorong ambisi pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 8 persen.
Namun, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira, menilai target ini terlalu ambisius di tengah pelemahan ekonomi.
Baca: Warga protes karena pembelian air mineral dan roti kena PPN 12 persen
Dari Mei hingga September 2024, Indonesia mengalami deflasi lima bulan berturut-turut, sementara 80.000 pekerja sektor padat karya, seperti tekstil dan alas kaki, kehilangan pekerjaan akibat lemahnya pengawasan barang impor murah.
Di sisi lain, hilirisasi yang dipromosikan pemerintah dinilai minim manfaat ekonomi dan sarat bencana lingkungan.
Hilirisasi di era Prabowo, menurut Bhima, masih terjebak pada olahan primer sehingga kurang berkorelasi dengan upaya mencegah deindustrialisasi prematur.
Pembangunan smelter terus didorong beserta paket PLTU batubara di kawasan industri, namun porsi industri manufaktur terhadap PDB tetap dibawah 20 persen tentu ini butuh koreksi besar-besaran kebijakan hilirisasi.
Yang bisa dibaca pencemaran udara, kerugian kesehatan, kecelakaan kerja akibat hilirisasi tambang membuat masyarakat kian rentan,” ujar Bhima.
Baca: Menkeu rilis Surat Perintah efisiensi sasar 16 Pos Belanja
Secara historis, pertumbuhan ekonomi tertinggi Indonesia selama era Reformasi hanya mencapai 6,3 persen pada 2007.
Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, pertumbuhan stabil di angka 5 persen, jauh dari janji 7 persen, namun mengorbankan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.
“Stagnasi 10 tahun terakhir telah memicu bencana alam dan memperlebar ketimpangan ekonomi. Ambisi 8 persen justru berisiko memperparah kondisi ini karena hanya menguntungkan segelintir orang kaya dan pejabat di lingkup pengelolaan SDA,” tambah Bhima.
Pemerintah juga bersikukuh dengan menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen dengan narasi pajak bagi orang kaya.
Kebijakan fiskal ini dinilai regresif dan tidak adil, dengan pemerintah mengabaikan pembahasan pajak progresif seperti pajak kekayaan, karbon, dan windfall profit tax, serta lebih memilih langkah mudah tanpa memperhatikan dampak jangka panjang.
Leave a Reply