7cloud.asia – Wakil Ketua DPR koordinator bidang kesejahteraan rakyat (kesra) Cucun Ahmad Syamsurijal mengecam penembakan terhadap 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh otoritas Malaysia yang menewaskan seorang PMI.
Terkait hal ini Cucun menyoroti soal masih banyaknya PMI non prosedural. Menurut Cucun, masih banyakya PMI jalur nonprosedural menyebabkan dampak-dampak turunan kepada pekerja migran Indonesia.
“Kita berharap Kementerian Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) bisa segera menyelesaikan banyaknya pekerjaan rumah terkait PMI, termasuk pekerja yang berangkat ke luar negeri tanpa jalur resmi seperti ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, Selasa (28/1/2025).
Diberitakan sebelumnya, insiden penembakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi pekerja migran ditembak di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia pada Jumat (24/1/2025) oleh otoritas Maritim Malaysia, yaitu Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM).
Akibat penembakan, satu PMI meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka, termasuk satu orang kritis. Mereka yang terluka dikabarkan merupakan warga Aceh, sementara korban meninggal dunia berasal dari Riau.
Penembakan terjadi saat para PMI nonpresuderal yang berjumlah 26 orang hendak keluar dari Malaysia secara ilegal menggunakan perahu. Di tengah perjalanan, boat yang mereka tumpangi dikejar kapal patroli APMM.
Baca: Pekerja Migran Indonesia yang bekerja secara ilegal capai jutaan
Petugas APMM disebut melepaskan tembakan membabi buta ke arah boat dari jarak 20 meter hingga 25 meter.
Dia meminta instansi terkait memberikan perlindungan bagi korban yang saat ini masih menjalani perawatan di fasilitas kesehatan di Malaysia.
“Duka cita mendalam bagi PMI yang menjadi korban tewas dan luka-luka akibat penembakan di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Kita mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan personel dari otoritas Malaysia tersebut,” katanya.
Cucun menilai penggunaan senjata api oleh APMM tidak dapat dibenarkan dan terlalu berlebihan.
“Kalau memang harus dilakukan peringatan dan tindakan, semestinya gunakan cara-cara soft approach. Penggunaan senjata api oleh aparat kepada warga sipil sangat berlebihan,” ungkap Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu.
Untuk itu, Cucun mendukung langkah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur yang mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia.
Baca: Perjuangan panjang kelas pekerja untuk kerja layak
Hal ini untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force dalam kasus ini.
“Indonesia harus meminta pertanggungjawaban dari Malaysia terkait dengan masalah penembakan yang menghilangkan nyawa warga kita,” ujarnya.
Cucun menilai dibentuknya kementerian khusus terkait PMI menunjukkan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi para pekerja migran Indonesia yang jumlahnya sangat besar.
Selain isu kekerasan, masalah besar yang saat ini banyak menimpa PMI adalah penyekapan hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) WNI di sejumlah negara yang dipaksa bekerja sebagai admin judi online.
“Harus ada terobosan untuk menyelamatkan warga kita agar tidak semakin banyak yang tergiur bekerja di luar negeri secara unprocedural, yang kemudian banyak menjadi korban perdagangan orang, bahkan hingga kekerasan,” tutup Politisi PKB ini.
Kementerian Luar Negeri bersama KBRI dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) serta atase kepolisian pun diminta untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Malaysia terkait penanganan bagi para korban.
Saat ini Pemerintah tengah melakukan koordinasi dengan otoritas di Malaysia agar bisa mendampingi penanganan jenazah maupun PMI yang dirawat di rumah sakit.
Leave a Reply