7cloud.asia – Pada Maret 2025, pasangan Pramono Anung-Rano Karno akan dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta periode 2025-2010.
Momen pergantian kepemimpinan di Jakarta ini, oleh Greenpeace dan Komite Keadilan Perkotaan (KKP) dimanfaatkan untuk mengingatkan sejumlah masalah lingkungan yang kini dialami Jakarta.
Masalah lingkungan di Jakarta seperti rob yang merusak pemukiman, udara yang semakin tidak sehat, dan menurunnya pendapatan nelayan akibat krisis iklim memerlukan solusi nyata dan keberanian dalam membuat kebijakan.
“Masalah lingkungan di Jakarta butuh solusi nyata, bukan sekadar jargon pada masa perhelatan politik belaka,“ demikian Komite Keadilan Perkotaan dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia beberapa waktu lalu.
Koalisi menyebut, Pulau Pari di Kepulauan Seribu adalah salah satu saksi nyata betapa buruknya dampak krisis iklim dan pembangunan yang tidak adil di Jakarta.
Reklamasi, pengerukan laut, dan perusakan mangrove telah merusak ekosistem dan mata pencaharian warga setempat.
Baca: Pramono Anung dan Rano Karno akan hidupkan taman-taman di Jakarta
Bukan hanya di Pulau Pari, wilayah daratan Jakarta juga mengalami penderitaan yang tak kalah mengerikan.
Eksploitasi pembangunan, perampasan ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat di pesisir, pembangunan tanggul laut, minimnya aksesibilitas ruang dan fasilitas publik hingga polusi udara kian mendesak dari waktu ke waktu.
Di tengah segala tantangan ini, warga terus bersuara, menuntut agar pengelolaan kota (daratan, laut dan kepulauan) dilakukan dengan melibatkan warga, sebagai aktor utama pembangunan itu sendiri.
Warga percaya bahwa hanya dengan melibatkan masyarakat, keadilan sosial dan keadilan lingkungan dapat tercapai.
Koalisi mengingatkan, pemimpin baru Jakarta memikul tanggung jawab besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan ini.
Ditegaskan, Kota Jakarta kelak tak lagi menjadi ibu kota negara, tetapi tetap menjadi wajah global Indonesia.
Baca: Perubahan iklim perburuk banjir rob di Jakarta
Karena itu, keberpihakan pada keadilan dan keberlanjutan harus menjadi prioritas pemimpin baru Jakarta.
Warga yang tergabung dalam Komite Keadilan Perkotaan (KKP), telah menyusun delapan tuntutan yang harus diambil oleh pemimpin baru Jakarta.
Mereka mendesak percepatan pemulihan lingkungan dan ketahanan iklim, memastikan pelibatan bermakna warga terdampak, memastikan pencabutan dan/atau revisi kebijakan publik yang menyebabkan kerusakan lingkungan serta pelanggaran HAM.
Pemimpin baru Jakarta juga diminta memastikan penyelesaian konflik ruang hidup dan menghukum perusak lingkungan, menjamin pengembalian identitas kota Jakarta melalui pendidikan dan pelestarian kebudayaan.
Selain itu juga menjamin pemenuhan hak politik warga dengan pengakuan dan pelibatan bermakna kelompok minoritas, dan terakhir menjamin keadilan dan kesetaraan akses terhadap pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar.
Baca: Perubahan iklim bebani warga miskin Jakarta
Dalam pernyataan tertulis yang diterima 7cloud.asia beberapa waktu lalu, Koalisi menyatakan tuntutan ini bukan hanya sekadar kata-kata.
Ini adalah harapan ribuan warga yang menginginkan Jakarta menjadi kota yang adil, aman, dan berkelanjutan.
Pemimpin baru memiliki tanggung jawab besar untuk mendengarkan, bertindak, dan menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat, bukan hanya kepada segelintir pihak yang diuntungkan oleh pembangunan yang eksploitatif.
Koalisi mengingatkan, saatnya warga bersatu untuk memastikan bahwa suara warga tidak diabaikan.
Leave a Reply