7cloud.asia – Pada Jumat, 1 November 2024 lalu The Conversation Indonesia (TCID) menggelar diskusi publik bertajuk Bensin Hijau: Akankah Lestari dan Ekonomis?
Diskusi yang berlangsung di auditorium Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini membedah prospek lingkungan dan ekonomi dalam proyek bioetanol presiden baru.
Diskusi ini merupakan forum multi stakeholder pertama yang kami selenggarakan dengan melibatkan perwakilan pemerintah, peneliti, organisasi masyarakat sipil, akademisi, mahasiswa, asosiasi, hingga industri.
Dimoderatori oleh Astrid Wibisono, selaku Deputy Director Development & Stakeholder Engagement TCID, beserta seluruh peserta yang hadir untuk bersama-sama meninjau prospek lingkungan dan ekonomi dari penggunaan bioetanol—bahan bakar alternatif yang digadang-gadang menjadi bensin ramah lingkungan masa depan.
Diskusi juga membahas mengenai tantangan yang akan dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto, seperti identifikasi bahan baku potensial, rantai pasok dan proses produksi, juga lokasi pengolahan, serta kebijakan pendukung lainnya.
Hadir sebagai pemapar, Efendi Manurung (Koordinator Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi, Kementerian ESDM), Refina Muthia Sundari (peneliti dari Traction Energy Asia), Soemitro Samadikoen (Ketum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia)
Prabowo memang berambisi untuk menggenjot pengembangan bioetanol sebagai salah satu upaya swasembada energi.
Bioetanol—yang dibuat dari sumber daya terbarukan dan tersebar di berbagai daerah di tanah air, seperti rumput laut, tebu, dan sorgum—sebetulnya menawarkan alternatif yang lebih bersih dibandingkan dengan bahan bakar fosil.
Namun, terdapat sejumlah tantangan ekonomi dalam pengembangan bioetanol karena masih terbatasnya riset serta belum optimalnya pengembangan skala komersial bahan bakar alternatif ini.
Selain itu, pengembangan bioetanol berpotensi menggunakan banyak lahan sehingga berpeluang menciptakan persoalan lingkungan baru.
Pentingnya perencanaan yang jelas
Salah satu hal yang disoroti dalam diskusi ini adalah belum jelasnya peta jalan (roadmap) pemerintah dalam memenuhi target bioetanol.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023, pemerintah menargetkan produksi 1,2 juta kiloliter bioetanol berbahan dasar tebu pada tahun 2030.
Menanggapi hal ini, Soemitro, mewakili sudut pandang petani, mendorong pemerintah agar segera menyusun peta jalan sebagai basis perencanaan pengembangan bioetanol yang lebih jelas.
Hal ini juga bertujuan untuk memperjelas partisipasi pemangku kepentingan utama, termasuk petani dan masyarakat lokal.
“Karena menanam tebu tidak bisa buru-buru. Pemanfaatan tanaman tebu harus disertai dengan pembuatan pabrik. Karena itu, kebijakan ini memerlukan peta, arah strategi, dan pengkajian yang jelas, termasuk kultur alam (tanah untuk ditanami tebu) maupun masyarakat (yang terbiasa bertani),” tegas Soemitro.
Pemerintah juga perlu menyiapkan upaya ekstra dan investasi yang tidak sedikit, termasuk potensi kegagalan produksi menggunakan tebu.
Mewakili sudut pandang pemerintah, Efendi menyampaikan sejumlah rencana pengganti ketika pemenuhan target produksi bioetanol berbahan dasar tebu tak terlaksana.
“Kami akan menyesuaikan strategi dengan mendorong produksi bioetanol dari jenis bahan baku yang lebih dekat dan ekonomis, seperti jagung, limbah batang sawit, dan pohon nipah. Namun, pengembangannya perlu dikaji lebih jauh,” kata Efendi.
Leave a Reply