7cloud.asia – Dampak perubahan iklim telah dirasakan warga Jawa Barat. Dan, isu perubahan iklim juga menjadi perhatian warga Jawa Barat dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 ini.
Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat mencatat bahwa dampak perubahan iklim telah mengancam kawasan pesisir utara Jawa Barat, di mana sekitar 700 hektare lahan tenggelam akibat kenaikan permukaan air.
Di lapangan, masyarakat terus memperjuangkan keadilan lingkungan guna menghadang laju perubahan iklim.
Demikian terungkap dalam dialog tentang transisi energi yang berkeadilan yang digelar pada Jumat (25/10/2024) oleh GreenFaith Indonesia bekerja sama dengan GreenFaith Jepang serta WALHI Jawa Barat.
Dialog ini dihelat di Kota Bandung menghadirkan pembicara anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, LBH Bandung, akademisi, organisasi masyarakat sipil.
Viktor Permana, akademisi sekaligus peneliti dari Universitas Padjadjaran memaparkan hasil survei terbarunya, di mana isu perubahan iklim kini menjadi perhatian utama bagi warga Jawa Barat menjelang Pilkada 2024.
Hasil survei menunjukkan bahwa 84,1 persen responden mendukung transisi energi dan berharap para calon pemimpin daerah memasukkan isu lingkungan dalam program mereka.
Dari sisi kebijakan, Wulandari dari Perkumpulan Inisiatif mengungkapkan bahwa anggaran publik Jawa Barat untuk energi terbarukan masih minim dibandingkan dengan pendapatan dari energi fosil.
Baca: Agama dan gender syokong adaptasi iklim warga Pantura di Jawa Barat
“Pendapatan daerah dari energi fosil mencapai Rp 2 triliun, sementara energi terbarukan hanya menyumbang 0,5 persen dari total PAD,” ungkap Wulandari.
Menurutnya, transisi energi masih menghadapi tantangan berat dari sisi pendanaan dan prioritas anggaran. Di sisi lain, dengan beralihnya transisi energi yang jadi permasalahan adalah merupakan PAD tertinggi.
Kendaraan bermotor merupakan sumber PAD yang paling tinggi. Beralih ke kendaraan listrik, tanpa pajak, sehingga PAD berkurang, itu yang harus dipikirkan ke depan.
Dalam Peraturan Daerah Jawa Barat, ditargetkan porsi energi terbarukan mencapai 20 persen pada tahun 2025 dan 28 persen pada tahun 2050 sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2019.
Maulida dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung menjelaskan bahwa pihaknya telah mendampingi masyarakat dalam menggugat izin lingkungan PLTU yang dikeluarkan di Cirebon dan Indramayu.
LBH juga aktif mengedukasi publik melalui media sosial dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya PLTU dan pentingnya energi terbarukan.
Ahab Sihabudin, anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, menegaskan bahwa kebijakan transisi energi harus diwujudkan pada tingkat daerah, tidak hanya menjadi wacana pusat.
“Potensi energi terbarukan di Jawa Barat mencapai 200 gigawatt, dan pemerintah pusat perlu memfasilitasi peralihan ini,” ujarnya.
Baca: Dampak PLTU Indramayu pada lingkungan dan kesehatan masyarakat
Sementara itu, Heri Ukasah dari Fraksi Gerindra menyatakan dukungannya terhadap upaya transisi energi.
Menghadapi tantangan ini, Direktur Eksekutif GreenFaith Internasional, Fletcher Harper menjelaskan ebagai organisasi multi-agama yang berfokus pada isu keadilan iklim Greenfaithvakan terus menyalakan harapan dan membangun fondasi kuat bagi perjuangan.
“Perubahan iklim adalah tantangan global yang nyata, dan kita tidak dapat menutup mata. Seluruh masyarakat dunia harus bersama-sama menghadapi krisis ini,” ujar Flecher.
Menurutnya, perubahan iklim bukan hanya isu lingkungan, melainkan juga seruan moral yang harus dijawab oleh seluruh komunitas beragama. Karena itu dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas negara.
Perjuangan melawan perubahan iklim, ujarnya, memerlukan inovasi teknologi, keadilan sosial, serta dukungan moral dari seluruh umat beragama di dunia.
Hening Parlan, Direktur GreenFaith Indonesia, saat membuka acara menyampaikan bahwa GFI berfokus pada transisi energi yang adil dan bertanggung jawab.
Upaya ini tidak berjalan sendiri; GFI bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO), komunitas masyarakat, dan pemerintah untuk mempercepat transisi menuju energi ramah lingkungan di Indonesia.
“Sebagai insan beragama, kewajiban kita adalah merawat bumi,” tegas Hening, menyoroti bahwa semua ajaran agama mendorong umatnya untuk melindungi bumi sebagai tanggung jawab moral bersama.
Salah satu inisiatif penting adalah rencana penutupan PLTU Indramayu dan Cirebon. Bila penutupan PLTU ini berhasil, diharapkan bisa menjadi contoh, sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menekan emisi karbon.
Leave a Reply