Disanksi Karena Pasok Rudal Balistik ke Rusia, Iran Siap Negosiasi Tapi Tolak Tekanan dari AS dan Uni Eropa

7cloud.asia – Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi mengatakan Teheran terbuka untuk diplomasi untuk menyelesaikan sengketa, tetapi menolak “ancaman dan tekanan.”

Dilansir media pemerintah Iran Sabtu (14/9/2024), Abbas Araqchi melontarkan pernyataan itu setelah Amerika Serikat (AS) dan tiga negara Eropa menerapkan sanksi terhadap sektor penerbangan negara itu.

Pernyataan Abbas Araqchi muncul satu hari setelah kepala diplomat Uni Eropa mengatakan blok itu mempertimbangkan pengenaan sanksi baru yang menarget sektor penerbangan AS.

Rencana sanksi baru itu merupakan tanggapan atas laporan bahwa Teheran memasok rudal-rudal balistik ke Rusia dalam perang melawan Ukraina.

Baca: Presiden terpilih Iran lanjutkan kebijakan antiIsrael

“Iran melanjutkan jalannya sendiri dengna kekuatan, meski kami selalu terbuka untuk pembicaraan untuk menyelesaikan sengketa…tetapi dialog harus berlandaskan saling menghormati, bukan berdasarkan ancaman dan tekanan,” kata Araqchi, seperti dikutip oleh kantor berita IRNA.

Araqchi mengatakan pada Rabu (11/9/2024) bahwa Teheran tidak mengirimkan rudal-rudal balistik apa pun ke Rusia.

Dia menambahkan bahwa sanksi-sanksi yang diterapkan terhadap Iran oleh Amerika Serikat dan tiga negara kuat Eropa tidak akan menyelesaikan persoalan apa pun di antara mereka.

Amerika Serikat, Jerman, Inggris dan Prancis pada Selasa (10/9/2024) menerapkan sejumlah sanksi terhadap Iran, termasuk beberapa sanksi terhadap maskapai penerbangan nasional, Iran Air.

Baca: Aktivis Iran Narges Mohammadi raih Nobel Perdamaian 2023

Selain itu Iran juga dikenai sanksi karena pengayaan nuklirnya. Iran dinilai gagal menjelaskan jejak uranium yang ditemukan di lokasi yang tidak diumumkan.

Namun, Iran telah meningkatkan pengayaan nuklir sejak 2019, setelah Presiden AS kala itu Donald Trump membatalkan perjanjian yang dicapai di bawah pendahulunya Barack Obama di mana Iran setuju untuk membatasi kegiatan nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional.

Diplomat-diplomat Barat mengatakan ada rencana untuk melakukan pembicaraan mengenai pembatasan baru jika calon presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris memenangkan pemilu.

Sumber:VOA Indonesia