7cloud.asia – Ahli Perencanaan Kota Bernardus Djonoputro berpendapat Jakarta perlu mengadopsi konsep mixed use building untuk menyediakan hunian murah bagi masyarakat.
“Sekarang yang menjadi tren dunia itu kota-kota yang semakin ‘compact’ dan semakin efisien. Untuk itu, setiap kota harus punya permukiman atau perumahan yang terjangkau oleh semua strata masyarakat,” kata Bernardus di Jakarta, Senin (26/8/2024).
Konsep mixed-use building merupakan konsep bangunan yang memiliki beberapa fungsi dan penggunaan yang berbeda dalam satu bangunan.
Konsep ini dapat memadukan fungsi hunian, perkantoran, pendidikan, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi dan fungsi lainnya, dalam satu bangunan.
Menurut dia, konsep mixed use building yang disampaikan oleh bakal calon gubernur (Bacagub) DKI Jakarta Ridwan Kamil di Indonesia Net Zero Summit di Jakarta, Sabtu (24/8/2024) merupakan solusi yang tepat bagi kota sebesar Jakarta.
Ketua Majelis Kode Etik Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI) itu menilai harga lahan dan tanah yang semakin mahal dapat diatasi dengan membangun mixed use building di tengah kota.
“Karena harga lahan semakin tinggi dan keterbatasan lahan, maka cara untuk mendapatkan perumahan adalah dengan membangun hunian vertikal,” kata Bernardus.
Baca: Salah kaprah pembangunan hunian berkonsep TOD di Indonesia
Dia mengakui, membangun hunian vertikal dengan konsep mixed use building tidak bisa dilakukan di setiap tempat, tetapi dia melihat banyak lokasi di Jakarta yang bisa dimaksimalkan untuk menghadirkan mixed use building.
Bernardus mencontohkan aset-aset milik Pemprov DKI Jakarta seperti pasar yang jumlahnya mencapai ratusan bisa dimaksimalkan untuk membangun mixed use building.
“Itu kan potensi ya. Pasarnya tetap, bahkan pasarnya menjadi lebih rapi, tidak lagi becek. Dan fungsi ruangnya dinaikkan ke atas, tergantung luas lahan, ditambah dengan mengkonsolidasi lahan di sekitarnya mungkin bisa tiga sampai empat tower,” paparnya.
Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta bisa menghadirkan hunian yang layak, murah, dan inklusif untuk masyarakat dari berbagai kelas sosial.
Dia menegaskan, sudah seharusnya sebuah kota sinklusif dan selalu harus bisa dihuni oleh berbagai kelas sosial. Jadi, tidak eksklusif hanya untuk orang kaya saja.
“Kota yang baik adalah kota yang mempunyai ruang-ruang bagi kelas atas, kelas menengah, menengah bawah, dan bawah. Sehingga ruang kotanya hidup dan saling mengisi,” paparnya.
Baca: Jalur MRT akan dikembangkan dengan konsep TOD
Bernardus menambahkan, kota-kota di dunia sudah mengarah ke sana, maka Jakarta tidak boleh ketinggalan. Konsep “mixed use building” merupakan keniscayaan bagi kota sebesar Jakarta.
“Bila Jakarta ingin mencapai net zero carbon, maka ‘net zero lifestyle’ seperti yang disampaikan oleh Ridwan Kamil harus menjadi gaya hidup masyarakat. Dengan gaya hidup tersebut, mobilitas masyarakat lebih efisien,” kata Bernardus.
Pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan menghadirkan tempat tinggal, tempat bekerja, dan tempat untuk memenuhi berbagai kebutuhan lainnya di satu lokasi.
Masyarakat tidak lagi naik mobil pribadi, lebih banyak naik sepeda, kendaraan umum, dan jalan kaki. Karena naik kendaraan pribadi sangat mahal dan tidak efisien sama sekali.
“Bahkan kalau busnya bus listrik, keretanya listrik, dan dilakukan agar motor-motornya pun menjadi listrik, kota itu mengarah ke net zero-nya lebih cepat,” paparnya.
Sebelumnya, Bacagub DKI Jakarta Ridwan Kamil menuturkan mobilitas penduduk di kota besar sangat tinggi, oleh karenanya paradigma “more productivity” (produksi lebih banyak) dan “more mobility” (banyak mobilitas) diubah menjadi “more productivity”, tetapi “less mobility” (kurangi mobilitas).
“Jadi kalau adik adik bisa hidup produktif. Menjadi lebih keren lebih kaya lebih pintar tapi ‘less mobility’ itu akan mengurangi karbon yang boros seperti hari ini,” kata dia.
Leave a Reply