7cloud.asia – Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran sudah memasuki bulan ketiga dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Upaya deeskalasi setelah gencatan senjata yang dilakukan sejak 7 April tak kunjung menunjukkan hasil.
Sejumlah isu hingga kini masih menjadi ganjalan, di antaranya terkait Selat Hormuz, blokade AS terhadap pelabuhan Iran, serta hak Iran untuk melakukan pengayaan uranium.
Dalam perkembangannya, Iran pada 30 April telah menyerahkan, via Pakistan, usulan rencana perdamaian dengan AS yang terdiri dari 14 poin, serta mendorong agar kesepakatan segera dicapai agar Selat Hormuz dapat kembali terbuka.
Namun, Presiden AS Donald Trump pada Minggu (3/5/2026) mengatakan bahwa usulan terbaru dari Iran yang sudah ia pelajari secara teliti tersebut “tak dapat diterima”.
Sementara AS dan Iran tak kunjung mencapai titik temu untuk mengakhiri perang, dampak ekonomi dari konflik tersebut tak berhenti merongrong negara-negara di dunia, tak terkecuali Indonesia.
Blokade Selat Hormuz
Selat Hormuz merupakan jalur distribusi untuk 20 persen pasokan minyak mentah, produk minyak, dan LNG yang diproduksi negara-negara di Teluk Persia ke pasar global, yang membuat jalur lalu lintas laut tersebut bernilai sangat strategis.
Akan tetapi, karena alasan yang sama, jalur tersebut kini menjadi salah satu ganjalan terbesar dalam negosiasi AS-Iran, dengan kedua pihak berseteru saling berbeda visi soal Selat Hormuz ke depannya.
Meski kedua pihak sepakat melakukan gencatan senjata pada 7 April, Trump justru memberlakukan blokade angkatan laut yang menargetkan lalu lintas maritim Iran di jalur perairan tersebut sejak 13 April.
Ketua parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan bahwa di tengah belum tercapainya kesepakatan damai, Iran sedang menciptakan “tatanan baru” di Selat Hormuz untuk menghilangkan “kejahatan” AS dan sekutunya.
“Keamanan lalu lintas pelayaran dan energi terancam oleh Amerika Serikat dan sekutunya melalui pelanggaran gencatan senjata dan blokade. Tetapi, kejahatan merekan akan berakhir,” kata dia.
Sementara itu, dalam upaya terbarunya membuka pelayaran, Presiden Trump pada Minggu (3/5/2026) mengumumkan Project Freedom, yakni sebuah operasi membantu kapal-kapal yang terhambat di Selat Hormuz untuk keluar dari wilayah laut itu.
Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan dukungan militer AS untuk operasi tersebut mencakup kapal rudal perusak dengan pemandu, lebih dari 100 pesawat berbasis darat dan laut, sistem nirawak multi-domain, serta 15.000 personel militer.
Operasi militer itu dimulai pada Senin pagi.
Selain itu, AS juga terus mendesak kontribusi dari sekutu-sekutunya di Eropa untuk membantu “membebaskan” selat Hormuz, dengan sesumbar ancaman ditebarkan Trump kepada negara-negara yang ogah membantu.
Pada Kamis (30/4/2026), Trump berkata mempertimbangkan pengurangan pasukan AS di Jerman, kemudian Spanyol, dan Italia karena menilai para sekutu Eropanya tidak membantu AS dalam operasi melawan Iran.
Sentimen yang sama juga sempat disampaikan Trump pada April lalu saat ia mengaku AS tak dapat lagi mengandalkan sekutunya dari Eropa, sehingga ia sangat mempertimbangkan menarik AS dari aliansi NATO.
Merespons tuntutan Trump, Jerman akhirnya setuju mengerahkan kapal penyapu ranjau “Fulda” ke Selat Hormuz untuk misi pengamanan maritim internasional.
Sebaliknya, Presiden Prancis Emmanuel Macron masih kukuh menolak terlibat dalam operasi militer AS di Selat Hormuz dengan dalih langkah tersebut “belum memiliki kejelasan”.
Leave a Reply