7cloud.asia – DPRD DKI Jakarta mendorong perluasan jumlah sekolah swasta yang masuk dalam program sekolah gratis.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian mengusulkan agar jumlah sekolah swasra gratis yang saat ini tercatat 103 dapat ditingkatkan hingga sekitar 200 sekolah.
Menurutnya, program sekolah swasta gratis sangat penting untuk memenuhi hak warga untuk mendapatkan pendidikan di ibu kota.
Pasalnya, kapasitas sekolah negeri saat ini diperkirakan hanya mampu menampung sekitar 40 hingga 60 persen dari total kebutuhan.
“Kolaborasi ini penting agar kebutuhan pendidikan masyarakat tetap terpenuhi,” tandasnya seperti dikutip beritajakarta.id.
Program sekolah swasta gratis resmi dihadirkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk masyarakat.
Baca: Daftar 103 sekolah swasta gratis di Jakarta
Melalui kebijakan ini, 103 sekolah swasta mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB dapat menyelenggarakan pendidikan secara gratis dengan bantuan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp253,6 miliar untuk penyelenggaraan program sekolah swasta gratis ini.
Program yang diatur lewat Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2025 ini bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Pemprov DKI dalam memastikan pendidikan yang layak bagi seluruh anak-anak Jakarta, termasuk bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Selain program sekolah swasta gratis, Pemprov DKI Jakarta juga memastikan program bantuan pendidikan lainnya akan tetap dilanjutkan.
Seperti program Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta program pemutihan ijazah.
Baca: Ketimbang makan bergizi gratis siswa di Papua lebih memilih pendidikan gratis
Melalui akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas, Pramono berharap kebijakan ini akan membentuk generasi muda Jakarta yang lebih unggul dan maju.
Justin mengajak semua pihak untuk mengawasi dan menyukseskan berjalannya program ini. Dia berharap program sekolah gratis benar-benar gratis, tanpa ada pungutan lagi.
Justin juga mendorong masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika masih menemukan praktik pungutan liar, baik melalui DPRD maupun kanal pengaduan lainnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pengawasan program sekolah swasta gratis agar berjalan optimal. Menurutnya, Pemprov DKI memiliki sumber daya yang cukup untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai aturan.
Terkait sanksi terhadap sekolah swasta yang melanggar, Komisi E menyerahkan sepenuhnya kepada Disdik. Namun, ia memastikan, dinas akan memberikan teguran hingga melakukan evaluasi terhadap sekolah yang bermasalah.
Leave a Reply