7cloud.asia – Perempuan dan generasi muda yang berkecimpung dalam dunia pertanian merupakan tulang punggung dari ekonomi hijau berkelanjutan. Mereka dapat menyelesaikan persoalan ketahanan pangan di Indonesia.
Karena itu, anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Ravindra Airlangga menegaskan, pentingnya langkah afirmatif, termasuk soal insentif, pemberdayaan perempuan dan generasi muda guna mendorong peningkatan pendapatan di bidang pertanian.
Ravindra memaparkan, data BPS menyebutkan bahwa pada 2023, hanya ada 14,5 persen dari 29,3 juta pemilik lahan di Indonesia adalah perempuan. Data tersebut membuktikan bahwa dunia tani masih didominasi oleh kamu laki-laki.
Ravindra saat intervensi dalam sidang pertama pertemuan multipihak BKSAP dengan AIPA, FAO, dan IISD di Ubud, Bali, Rabu (23/7/2024), mengatakan bahwa situasi tersebut lahir karena faktor pendidikan dan adanya peran ganda perempuan di rumah tangga.
Baca: Luas lahan pertanian terus menurun
”Meskipun perempuan tersebut juga terlibat menjadi petani, dalam konstruksi sosial dia hanya bertindak untuk membantu situasi ekonomi rumah tangganya,” ujarnya.
Sesi sidang pertama tersebut bertema Empowering Inclusion in the Food, Agriculture and Forestry (FAF) Sectors: Strategies for Women, Youth, Indigenous Peoples and Local Communities, and Marginalized Groups.
Karenanya, ia menegaskan perlunya mendobrak hambatan sosial ini. Salah satunya, dengan cara meningkatkan keterlibatan antar petani perempuan satu dengan lainnya, termasuk mengokohkan organisasi perempuan tani.
“Itu bisa dicapai melalui adanya RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Baca: Banyak lahan pertanian yang rusak, penggunaan pupuk organik diintensifkan
Lebih lanjut, melalui reformasi agraria, Pemerintah Indonesia secara masif mendistribusikan sertifikat kepemilikan tanah, yang tidak hanya untuk laki-laki tapi juga perempuan.
Sehingga, mereka dapat menggunakan lahannya tersebut sebagai pendapatan tambahan melalui jaminan pinjaman lahan.
Dari sisi legislasi, terdapat progres yang telah disusun dalam rangka meningkatkan peran perempuan dan kesetaraan gender.
Salah satunya adalah meratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (UN Convention on the Elimination of Discrimination Against Women/CEDAW).
Baca: Ecofeminism, perempuan dan pelestarian lingkungan
DPR juga telah UU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang memberikan kesempatan pada pekerja perempuan untuk memiliki cuti melahirkan selama enam bulan.
“Dari sisi pendidikan, di 2022, rasio rata-rata lama pendidikan yang diterima perempuan terhadap laki-laki mencapai 92,1persen,” pungkas Anggota Komisi DPR yang berkaitan dengan soal pangan dan pertanian ini.
Leave a Reply