Pemprov DKI Jakarta Benahi Adminduk: Tak Ada Lagi Cerita Satu Rumah Dihuni Belasan Kepala Keluarga

7cloud.asia – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya membenahi administrasi kependudukan (adminduk).

Selain menonaktifkan NIK warga yang sudah pindah, Pemprov DKI Jakarta juga akan membatasi satu alamat rumah maksimal dihuni oleh tiga kepala keluarga (KK).

“(Untuk menyelesaikan adminduk) Kita perlu membatasi, kita sepakati bersama agar satu alamat tempat tinggal hanya diperbolehkan memiliki tiga kartu keluarga,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono di Jakarta, Sabtu (18/5/2024).

Pembatasan itu, katanya dalam Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (MPU) 2024 sebagai tindak lanjut dari ditemukannya satu alamat rumah dihuni oleh 13-15 KK di Jakarta.

Baca: Pemprov DKI Jakarta nonaktifkan puluhan ribu NIK

“Di Jakarta satu alamat bisa 13 sampai 15 KK. Ada juga satu rumah isinya bisa sampai 6 atau 9 kepala keluarga,” katanya.

Jadi, kata dia, mereka tinggal di rumah tersebut secara bergantian.

“Ini luar biasa dan mungkin tidak terjadi di daerah lain,” ujar Joko.

Selain itu, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta, jumlah penduduk ber-KTP Jakarta dan menetap di Jakarta hanya 8,5 juta orang.

Sementara total penduduk di Jakarta mencapai belasan juta orang.

Baca: Penonaktifan NIK Jakarta dilakukan secara bertahap

Lalu, menurut Joko, banyaknya jumlah penduduk di Jakarta juga mempengaruhi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta.

Pemprov DKI berencana agar APBD Jakarta digunakan seefisien mungkin. Karena itu, dibutuhkan aturan untuk menangani pendatang.

“Dibandingkan dengan angka 13 ini luar biasa, 3 juta sendiri selisihnya. Tentunya ini akan menjadi beban yang luar biasa bagi APBD kita,” katanya.

Jika pendatang tidak memiliki ketentuan dimaksud, maka penjamin bertanggung jawab memulangkan pendatang ke daerah asal.

Baca: Jakarta tak lagi ibukota, KTP warganya juga harus diubah

Joko menjelaskan, data administrasi kependudukan di Jakarta harus tepat.

Hal itu mengingat Pemprov DKI Jakarta memiliki sejumlah bantuan sosial (bansos) yang harus dipastikan tepat sasaran bagi warga Jakarta yang membutuhkan.

“Pemprov DKI Jakarta memiliki program atau kebijakan bantuan sosial dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar (KJP), subsidi pangan, subsidi transportasi, dan beberapa bantuan sosial lainnya,” ungkap Joko.

Karena itu, Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan pemerintah daerah di sekitar Jakarta seperti Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang dan Tangerang Selatan.

Sumber: Antaranewscom