7cloud.asia – MADANI Berkelanjutan mengingatkan sinyal krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah dimulai secara masif jauh sebelum musim kemarau mencapai puncaknya.
Data Area Indikatif Terbakar (AIT) MADANI Berkelanjutan mencatat, sepanjang Januari hingga Maret 2026 mencapai 71 ribu hektare. Angka ini jauh lebih tinggi dari periode yang sama pada 2025 (4,1 ribu hektar) ketika Indonesia menghadapi El Niño.
Dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia Selasa (22/4/2026), MADANI Berkelanjutan menyebut dari jumlah tersebut, 94 persen di antaranya merupakan area terbakar baru selama periode tersebut, yang artinya memperluas dampak lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan.
Sementara itu, 3,6 ribu hektare atau 5,1 persen merupakan area kebakaran berulang yang terindikasi terbakar setiap bulannya selama periode ini.
“Meningkatnya angka kebakaran hutan di awal tahun ini sangat mengkhawatirkan mengingat BMKG memprediksi musim kemarau 2026 akan datang lebih awal, berlangsung lebih panjang, dan berpotensi dipengaruhi oleh El Niño lemah hingga moderat pada semester kedua,” ungkap Nadia Hadad, Direktur MADANI Berkelanjutan.
Laju kebakaran meningkat secara tajam pada Maret 2026 di beberapa provinsi terdampak. Kalimantan Barat mencatat area terbakar terluas, yaitu 23,85 ribu hektar, diikuti Provinsi Riau dengan 16,67 ribu hektare.
Baca: Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau Terus Meluas
Mengancam Target FOLU Net Sink 2030
Nadia menambahkan, temuan paling signifikan menunjukkan bahwa 65,1 persen dari total area terbakar (43,9 ribu hektar) berada di fungsi ekosistem gambut.
Gambut menyimpan karbon dalam jumlah masif, kebakaran pada ekosistem esensial ini menyebabkan pelepasan emisi karbon dalam jumlah masif, sehingga secara langsung mengancam target iklim Indonesia.
Di sisi lain, sektor Forest and Other Land Use (FOLU) ditargetkan mencapai net sink atau emisi nol pada 2030. Namun, data mencatat kebakaran seluas 53,52 persen (36 ribu hektar) justru terjadi di dalam wilayah rencana operasional FOLU Net Sink.
Kondisi ini menandakan bahwa komitmen net sink belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan yang kuat bagi ekosistem gambut.
Analisis juga mengungkapkan kelemahan tata kelola yang kritis, Pertama, lebih dari separuh area terbakar (52,23 persen atau 35 ribu hektar) tumpang tindih dengan izin dan konsesi.
Izin sawit mendominasi dengan 19 ribu hektar area terbakar, menegaskan bahwa praktik pengelolaan lahan di wilayah perusahaan masih menjadi faktor utama kerentanan.
Baca: Warga Sumatera Utara Diminta Mewaspadai Potensi Kebakaran Lahan
Lonjakan AIT di izin sawit naik hampir dua kali lipat dari Januari ke Maret 2026. Sebagai catatan, pada 2025 Kementerian Kehutanan telah melakukan beberapa kali penegakan hukum pada perusahaan yang area izinnya terbakar.
Namun, terus berulangnya kebakaran pada area izin menunjukkan bahwa sampai hari ini, penindakan belum menimbulkan efek jera pada perusahaan.
Kedua, moratorium tidak efektif: hampir separuh area terbakar (49 persen atau 33 ribu hektar) berada di area moratorium izin baru (PIPPIB), menunjukkan instrumen perlindungan ini tidak berjalan efektif di lapangan.
Selain merusak tutupan hutan pada area ini, kebakaran juga akan menurunkan nilai ekologis kawasan moratorium sebagai kawasan yang seharusnya dilindungi bukan hanya pada tutupannya, tetapi juga pada nilai ekologisnya.
Temuan MADANI Berkelanjutan pada 2025 menunjukkan 49 ribu hektar AIT berada di Area Moratorium. Saat ini baru 3 bulan tahun 2026“berjalan, namun AIT di area moratorium sudah menembus 33 ribu hektare.
“Dengan ancaman kemarau panjang ke depan, peristiwa ini harus jadi alarm bagi Kemenhut selaku pemegang kelola atas area tersebut,” ungkap Fadli Ahmad Naufal, GIS Specialist MADANI Berkelanjutan.
Leave a Reply