Tag: Sengketa hasil Pilpres 2024

7cloud.asia – Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Rabu (27/3/2024) mulai menyidangkan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin

Pasangan Anies dan Muhaimin ikut hadir di sidang perdana sengketa Hasil Pilpres 2024 di MK. Calon presiden Anies Baswedan menilai Pilpres 2024 yang digelar pada 14 Februari lalu tidak dijalankan secara bebas, jujur dan adil.

“Pertanyaannya apakah Pilpres 2024 telah dijalankan secara bebas, jujur dan adil? Izinkan kami jawab, tidak. Yang terjadi sebaliknya,” kata Anies .

Dipantau dari YouTube Mahkamah Konstitusi, Anies menyatakan hasil penghitungan suara di Pemilu termasuk Pilpres 2024 tidak mencerminkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Anies mengatakan Pemilu khususnya Pilpres 2024  diwarnai dengan intervensi oleh penguasa. Dia berharap majelis hakim konstitusi menganggap penting hal ini.

“Intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin Mahkamah Konstitusi,” kata Anies, 

Baca: Gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan AMIN dan Ganjar-Mahfud bisa balikkan situasi

Padahal, menurut Anies, pemimpin di MK semestinya menjadi benteng terakhir dalam menegakkan prinsi-prinsip demokrasi, bukan malah diintervensi oleh kekuasaan.

“Ketika pemimpin Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir menegakkan prinsip-prinsip demokrasi terancam oleh intervensi, maka pondasi negara ktia, pondasi demokrasi kita, berada dalam bahaya yang nyata,” ujar dia.

Anies juga menyebut penyimpangan yang terjadi dalam Pilpres 2024 terpampang secara nyata dan telah mencoreng demokrasi.

Ia mengatakan independensi yang menjadi pilar pertama di Pemilu justru tergerus oleh intervensi kekuasaan.

“Salah satunya penggunaan institusi negara yang memenangkan calon yang tak memenuhi kriteria ditetapkan,” kata dia.

Baca: Tangani sengketa hasil Pilpres 2024, MK diminta tak hanya fokus di perolehan suara

Anies juga menyinggung pengerahan aparat di daerah-daerah serta penyalahgunaan bantuan sosial atau Bansos selama Pilpres 2024.

“Bansos yang sejatinya digunakan kesejahteraan rakyat jadi alat transaksional,” kata Anies.

Sementara Ketua Umum THN AMIN, Ari Yusuf Amir memaparkan usaha Presiden Jokowi dalam intervensi Pemilu 2024.

Presiden Jokowi antara lain menunjuk sendiri ketua panitia seleksi KPU dan bawaslu yang merupakan anggota staf presiden dan loyalis Presiden Jokowi.

”Gerakkan jajaran birokrasi PJ kepala daerah, aparat penegak hukum hingga kepala dan perangkat desa dan menyalahgunakan anggaran untuk pemenangan paslon 02,” kata Ari Yusuf saat membacakan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024. 

Baca: Timnas AMIN tak akan biarkan kecurangan di Pilpres 2024 berlalu tanpa catatan

Tim Hukum Anies juga menilai ada ancaman kriminalisasi kasus hukum sehingga partai politik menjadi tidak independen, tidak akuntabel dan tidak efisien dalam menjalankan kewenangannya.

Seperti diketahui, pasangan nomor urut 1 Anies-Muhaimin mengajukan gugatan sengketa Pilpres 2024 yang ditetapkan KPU ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam petitumnya mereka menyatakan tidak menerima hasil Pilpres 2024 yang ditetapkan KPU, di mana pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka  meraih suara paling banyak.

AMIN meminta MK membatalkan ketetapan KPU mengenai hasil penghitungan suara Pilpres 2024. dan meminta dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Indonesia.

7cloud.asia – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, gugatan sengketa pilpres yang diajukan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud berpeluang dikabulkan  Mahkamah Konstitusi (MK).

“Menurut saya peluangnya ada (MK kabulkan gugatan sengketa pilpres 2024 yang diajukan para pihak),” kata Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil, dalam diskusi bertema ‘Dalil Kecurangan Pemohon PHPU Pilpres 2024 di MK: Mungkinkah Dibuktikan?’, di Jakarta Selatan, pada Jumat (29/3/2024) dikutip Tribunnews.com.

Pendapat Fadli soal sengketa hasil Pilpres 2024 ini didasarkan pada beberapa alasan yang mendukung. Yang pertama, menurut Fadli adalah konfigurasi hakim MK yang berubah.

Seperti diketahui mantan Ketua MK Anwar Usman yang memiliki hubungan keluarga dengan cawapres 02, Gibran Rakabuming Raka dinyatakan tidak bisa ikut mengadili sengketa ini

Selain itu Fadli juga melihat kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang dinilainya kurang optimal dalam menindak pelanggaran Pemilu dan terkesan sangat normatif.

Baca: Gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan AMIN dan Ganjar-Mahfud bisa membalikkan situasi

“Ada dalil-dalil kecurangan yang disampaikan yang itu bukan hanya disampaikan di ruang persidangan saja, sudah banyak praktik kecurangan itu yg dilaporkan ke Bawaslu,” ucapnya.

Fadli lantas mencontohkan kinerja Bawaslu dalam menemukan kejanggalan di tahap verifikasi partai politik yang lolos ke Pemilu 2024.

“Masa iya orang sudah ribut verifikasi partai, dan mereka (Bawslu) katakan mereka tidak menemukan apa-apa” kata Fadli.

Padahal, menurutnya, dalil-dalil kecurangan Pemilu, khususnya Pilpres 2024 telah banyak dimuat di berbagai media massa dan menjadi perbincangan banyak pihak.

“Oke lah tidak menemukan apa-apa karena mungkin kecapean, gitu ya. Tapi ini kan sudah muncul di media, sudah dilaporkan masyarakat ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Sudah didiskusikan di mana-mana,” ucapnya.

Baca: MK diminta tak hanya melihat perolehan suara

“Kenapa tidak bisa, misalnya diminta jajaran Bawaslu diminta memeriksa dan menilai lagi proses verifikasi itu?” sambung Fadli mempertanyakan.

Lebih lanjut, ia mengatakan, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran Pemilu 2024 yang kemudian disetop Bawaslu dengan alasan tidak memenuhi unsur formil dan materil, tanpa dijelaskan lebih lanjut alasannya ke publik.

“Hanya dengan sebutan tidak memenuhi unsur formil dan materil. Unsur materil dan formil yang mana yang tidak terpenuhi itu jelaskan dong kepada masyarakat,” kata Fadli.

Ia menekankan, sudah menjadi kewajiban Bawaslu untuk memberikan penjelasan ke publik karena posisinya sebagai institusi negara yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan hukum.

“Bahkan, kalau sudah ada laporan dari masyrakat, kalau itu tidak ditindaklanjuti kurangnya di mana. Kalau kurang ya cari lagi dong, kan punya aparatur sampai ke level TPS. Nah ini yang menurut saya ruangnya mesti diuji di MK,” jelas Fadli.

Baca: Hakim MK pertimbangkan untuk memanggil 4 menteri menjadi saksi di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 

Sebagai informasi, persidangan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud telah melalui tahap pemeriksaan pendahuluan.

Pihak Terkait dalam perkara ini, yaitu kubu Prabowo-Gibran dan KPU serta Bawaslu juga telah menyampaikan tanggapannya atas permohonan yang didalilkan para Pihak Pemohon itu.

Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 ini akan dilanjutkan sidang pembuktian dengan menghadirkan para saksi dan ahli, mulai Senin (1/4/2024) nanti.

Keputusan MK atas gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 ini dijadwalkan akan dibacakan pada 22 April 2024 mendatang.

Untuk menhadapi sidang gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 ini baik pasangan AMIN maupun Ganjar Mahfud meminta MK menhadirkan sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju menjadi saksi.

Esti Utami, dari berbagai sumber

7cloud.asia – Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), hari ini, Senin (1/4/2024) akan mulai memasuki tahap pemeriksaan.

Baik THN AMIN maupun pasangan Ganjar-Mahfud telah menyiapkan sejumlah saksi untuk hadir dalam sidang pemeriksaan sengketa hasil Pilpres 2024 ini. 

Namun dua hari jelang sidang, kuasa hukum AMIN, Refly Harun menyebut ada dua ahli yang mengundurkan diri untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 ini. 

Refly mengatakan, alasan utama dua saksi ini mundur adalah dilarang oleh pengacara mereka karena merasa akan ada konsekuensi di masa depan.

“Dua yang mengundurkan diri, jadi alasannya dilarang oleh lawyernya. Nah yang melarang lawyer dia, karena ada konsekuensi,” kata Refly saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3/2024).

Dilansir Kompas.com, Refly tidak menyebut secara rinci siapa dua ahli yang mengundurkan diri itu. Namun ia mengatakan, konsekuensi yang dimaksud adalah adanya dampak di masa depan terkait profesi ahli yang akan memberikan keterangan di sidang MK.

Baca: Jadwal sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di MK

Hal ini, kata Refly, menunjukkan, lawan sengketa pilpres kali ini adalah orang-orang yang mampu mengontrol aparat untuk memberikan tekanan tertentu.

Termasuk lawan kontestasi pilpres mereka yaitu capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang merupakan Menteri Pertahanan dan Gibran Rakabuming Raka anak Presiden Joko Widodo.

“Menurut saya ini memang tidak mudah bagi kita untuk melawan negara. Ini makin menunjukkan bahwa 02 itu tidak berdiri sendiri, 02 itu dibantu oleh kekuasaan istana oleh aparat, omong kosong kalau itu tidak ada kan?,” tutur dia dikutip Kompas.com.

Kekhawatiran tersebut tidak hanya terjadi pada saksi ahli, tetapi juga pada saksi fakta dalam sengketa pemilu 2024. Dia menyebutkan, banyak saksi yang menarik diri karena menerima ancaman.

“Hal yang sama juga terjadi pada saksi-saksi kita karena tadi lagi-lagi khawatir, takut, macam-macam alasannya,” imbuh Refly.

Terpisah, Direktur Eksekutif Tim Hukum AMIN Zuhad Aji Firmantoro  yakin majelis hakim MK bisa lebih independen dalam memutus sengketa hasil Pilpres 2024.

Baca: Gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan AMIN dan Ganjar-Mahfud bisa mengubah situasi

Ia yakin hakim yang bakal memutus perkara bebas dari konflik kepentingan, setelah hakim konstitusi Anwar Usman tidak menangani gugatan tersebut.

“Karena Paman Usman sudah tidak lagi megang palu. Sehingga, optimisme itu makin muncul,” katanya dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk ‘Sengketa Pilpres 2024, Pertaruhan Integritas Hakim MK dan Nasib Demokrasi Indonesia’ di akun YouTube Medcom.id, Minggu (31/3/2024). 

Anwar Usman tak bisa ikut menangani sengketa hasil Pilpres 2024 karena diputus melanggar etik oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK) terkait putusan ketentuan syarat usia capres-cawapres.

Otomatis hanya delapan hakim yang akan menyidangkan PHPU Pilpres 2024. Kedelapan hakim itu, yakni Suhartoyo, Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, dan Saldi Isra. Kemudian, Daniel Yusmic P Foekh, Arief Hidayat, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani.

Aji mengatakan Anwar Usman juga dijatuhi sanksi lainnya. MKMK menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis ke Anwar Usman terkait jumpa pers dan gugatan tata usaha negara yang diajukannya ke PTUN Jakarta usai dicopot dari Ketua MK.

“Apalagi kemarin MKMK menjatuhkan sanksi lagi ya, makin optimistis kita,” ucap Aji dikutip metrotvnews.com.

Baca: Perludem sebut gugatan AMIN dan Ganjar Mahfud berpeluang dikabulkan

Ia juga menyebut delapan hakim konstitusi yang menangani PHPU Pilpres 2024 disebut pribadi yang memiliki intelektual. Mereka diyakini menjunjung prinsip jujur dan adil dalam menangani perkara hingga menjatuhkan putusan.

“Jadi Insyaallah lah beliau-beliau bisa independen berani dan berpihak kepada prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil sama,” ujar Aji.

Dalam gugatannya ke MK, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta pemilu ulang dengan terlebih dahulu mendiskualifikasi paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

Gibran dianggap tak memenuhi syarat administrasi, sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023. Dalam PKPU itu, syarat usia minimum masih menggunakan aturan lama sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, yakni 40 tahun.

Sementara Gibran baru berusia 36 tahun. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga telah menyatakan seluruh komisioner KPU melanggar etika dan menyebabkan ketidakpastian hukum terkait hal itu.

Anies-Muhaimin juga mendalilkan terlanggarnya asas-asas pemilu di dalam UUD 1945 berkaitan dengan nepotisme Jokowi dan pengerahan sumber daya negara untuk bantu mendongkrak suara Prabowo-Gibran. 

Baca: MK diminta tak hanya melihat hasil perolehan suara