7cloud.asia – Di sela deklarasi ‘Kampus Menggugat: Tegakkan Etika dan Konstitusi, Perkuat Demokrasi’ yang berlangsung di Kampus UGM Bulaksumur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (12/3/2024) muncul desakan untuk membuat pengadilan rakyat.
Pengadilan rakyat ini diusulkan Pakar hukum tata negara UGM, Zaenal Arifin Mochtar menyikapi situasi demokrasi Indonesia saat ini yang juga menjadi keprihatinan akademisi yang hadir di deklarasi Kampus Menggugat ini.
Pengadilan rakyat ini menurut Zaenal Arifin Mochtar melengkapi proses yang tengah berlangsung di DPR dan DPD.
Hari ini, ujarnya, DPR sudah mulai angket, DPD sudah memulai pansus, apa yang akan dimulai oleh kita akademisi terkhusus UGM. Apa?
Baca: Belasan tokoh bangsa temui Megawati meminta pimpin gerakan mengembalikan demokrasi
“Maka harus kita pikirkan langkah yang lebih konkret, saya kira salah satu tawaran dan saya minta bisakah nanti ini dilakukan di UGM adalah kita akan membuat yang namanya pengadilan rakyat,” ujarnya.
Ia menjelaskan pengadilan rakyat ini menjadi penting ketika negara, lembaga negara tidak serius mengadili, tidak serius menjatuhkan sanksi dan tidak serius melakukan penghukuman.
“Ketika itu terjadi, rakyat harus mengambil itu dan melakukan pengadilan rakyat,” ujarnya menegaskan.
Ia bertanya kepada semua yang hadir, mungkinkah pengadilan rakyat kita lakukan, mungkinkah UGM akan memfasilitasi pengadilan rakyat itu?
Baca: Aktivis perempuan nilai Jokowi layak diadili karena telah merusak demokrasi
“Saya kira ini akan, harus, dan inilah yang akan membuat UGM melunasi tagihan sekian lama dari perjuangan yang harus dilakukan,” ujarnya di hadapan sejumlah guru besar yang hadir di deklarasi Kampus Menggugat itu.
Ia menambahkan, UGM dan sejumlah perguruan tinggi di seluruh republik ini punya kapasitas yang cukup untuk melakukan pengadilan rakyat ini.
“Sekarang tinggal kemauan untuk melakukannya,” tandasnya.
Lebih lanjut, Arifin mengatakan, kondisi saat ini memunculkan lagi oposisi. Baginya ini kesempatan baik karena selama ini oposisi telah lama mati.
“Pertama apa kesempatan paling utama yang harus kita sadari. Perlakuan Jokowi seperti ini, itu menguatkan kembali oposisi yang lama mati, itu harus disambut oleh kita semua,” sebutnya.
Baca: 48 LSM layangkan somasi untuk Jokowi
Oleh karena itu, lanjutnya, demokrasi hari ini harus dibangun ulang. Sebab, arus kekuatan demokrasi saat ini tidak demokratis.
Arifin mengajak akademisi yang hadir untuk membangun ulang arus demokrasi itu kita harus mengembalikan arusnya ke dasar utamanya. Ia menegaskan ini menjadi panggilan untuk para akademisi di Indonesia.
“Itu yang kedua buat saya, panggilan kita semua bahwa jangan biarkan demokrasi menuju arus yang terbaik. Arus itu tetap harus kembalikan ke jalan yang tepat,” pungkasnya.
B
Leave a Reply