Selain ketujuh sosok di atas, juga hadir Guru Besar STF Driyarkara Heribertus Dwi Kristanto, Akamedisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, Akademisi Sekolah Tinggi Hukum (SYH) Jentera Bivitri Susanti, akademisi UI Suraya Afif, hingga ekonom senior UI Faisal Basri.
Sebelum Seruan Salemba dibacakan, secara bergantian para akademisi yang hadir memberikan orasi. Mereka yang hadir dalam acara Seruan Salemba ini menegaskan para ilmuwan memikul beban kepemimpinan moral dan intelektual.
Oleh sebab itu, mereka juga punya sikap politik dan penilaian kritis yang mengacu kebenaran ilmiah dan kepekaan sosial.
Mereka menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengkhianati amanat konstitusi dan tidak lagi berdiri di atas semua golong dan lebih mengedepankan kepentingan kekuasaan.
Tak hanya itu, para akademisi yang menandatangani Seruan Salemba menilai telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan dengan rekayasa hukum (politisasi yudisial).
Pemerintah dinilai tidak mematuhi hukum dan menghormati kemandirian peradilan. Karena itu dalam Seruan Salemba ini DPR diminta segera menyelidiki dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif.
“Mendukung parlemen untuk segera bekerja menjalankan fungsi-fungsi menyuarakan suara rakyat, melakukan penyelidikan secara terbuka terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan eksekutif agar dapat dipertanggungjawabkan,” kata akademisi UNJ, Ubedillah Badrun, dikutip dari Kompas.com.
Baca: Di sela acara Kampus Menggugat muncul wacana pengadilan rakyat
Ubedillah juga menyerukan agar ada reformasi hukum yang transparan dan akuntabel, khususnya atas produk perundang-undangan terkait politik dan pemilu maupun peraturan dan perundangan lain yang berdampak pada hidup orang banyak.
Pemerintah diminta tidak lagi merumuskan hukum yang substansinya mengabaikan kedaulatan rakyat dan hanya mengutamakan kepentingan segelintir orang saja.
Guru Besar UI Sulistyowati Irianto mengatakan, konstitusi mewajibkan presiden untuk mematuhi hukum dan kemandirian peradilan.
“Dalam praktiknya, terjadi penyalahgunaan kekuasaan dengan rekayasa hukum yang semakin meruntuhkan demokrasi,” kata Sulis.
Ia menyebutkan, perubahan beragam aturan dan kebijakan menyebabkan melemahnya pemberantasan korupsi dan merugikan hak rakyat, dari bidang kesehatan, ketenagakerjaan, hingga mineral dan pertambangan.
“Yang berakibat tersingkirnya masyarakat adat, hutan, dan kepunahan keanekaragaman hayati sebagai sumber pengetahuan, pangan, dan obat-obatan,” ujar Sulis.
Baca: Masyarakat sipil gagas class action untuk sikapi kecurangan Jokowi di Pemilu 2024
Sebelumnya akademisi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta juga menyatakan sikap serupa lewat Petisi Bulaksumur.
Sulis meyakini pernyataan sikap yang sama juga dirasakan oleh berbagai kampus lain di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, ekonom Faisal Basri menyorot merosotnya indeks demokrasi Indonesia sehingga kalah dari Timor Leste hingga Papua Nugini.
“Democracy index kita terjun bebas. V-Dem Democracy Index 2024 melaporkan bahwa ranking Indonesia terjun bebas dari 79 ke 87. Skornya turun dari 0,43 menjadi 0,36 mendekati 0. Lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste,” ujar Faisal.
Terbaru, lanjutnya, Indonesia terbaik di urutan 63, sekarang 87, skornya terbaik 0,53, dibikin sama Jokowi tinggal 0,36
Faisal menyampaikan, Indonesia pernah mencapai level tertinggi dalam hal demokrasi. Bahkan, kata dia, Indonesia juga disegani terkait indeks demokrasinya.
Namun, semua itu kini berubah. Faisal menyebut semua ini tak dari berbagai kebijakan Jokowi, termasuk dukungannya untuk Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di Pilpres 2024.
Baca: 48 LSM somasi Jokowi karena terlalu cawe-cawe di Pemilu 2024
Faisal menyebut, Gibran yang saat ini sedang unggul sebagai cawapres bermula dari andil Jokowi yang merusak demokrasi.
“Sekarang kita mingkem, malu membicarakan demokrasi karena sudah dirampok oleh Jokowi. Karena dia tahu demokrasi yang genuine tidak mungkin dinasti politik hadir. Dia harus rusak dulu demokrasi baru Gibran bisa jadi wakil presiden,” tutur dia.
“Apa yang dia lakukan? Dia perlemah institusi-institusi demokrasi, tapi dia enggak punya modal. Apa yang dia lakukan? Dia rangkul para konglomerat, dia ajak dalam kekuasaan, penguasa dan pengusaha berada dalam satu badan, satu badan. Pak Harto enggak (begitu),” ujar Faisal.
Faisal mengatakan, jika penguasa dan pengusaha dipersatukan maka akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, kata Faisal, Boy Thohir bisa percaya diri bahwa kekuatan para pengusaha bisa memenangkan Prabowo Subianto.
“Demokrasi mendekati 0, kekayaan alam dirampok. Timah kita habis. Batu bara. Nikel dijual ke China, luar biasa dahsyatnya. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 45 bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan kemakmuran elite-elite,” kata dia.
Faisal menegaskan, kondisi ini tidak boleh dibiarkan terjadi terus-menerus. Dia mendorong anak muda untuk menghentikan aksi para pengusaha dan penguasa tersebut.
Leave a Reply