7cloud.asia – Durasi sistem penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dari jalur mandiri yang terlalu panjang hingga menyentuh bulan Agustus dinilai tidak adil bagi keberlangsungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Menyikapi hal ini, Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mendorong pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk menata ulang sistem penerimaan mahasiswa baru di PTN.
Langkah ini menurutnya, dilatarbelakangi oleh banyaknya keluhan dari pihak PTS yang merasa terhimpit oleh kebijakan jalur mandiri PTN.
Menurutnya, perlu ada sinkronisasi ulang agar PTN tidak mengambil seluruh porsi calon mahasiswa.
Baca: Pembatasan kuota mahasiswa baru di PTN menjadi harapan baru keberlangsungan PTS
Fikri melihat, problematika yang ada adalah perguruan tinggi swasta menganggap ini tidak adil. Jalur penerimaan mahasiswa baru di PTN ada yang lewat tes, ada tidak tes, kemudian diperpanjang lagi ada jalur Mandiri.
“Kalau memang benar memberatkan perguruan tinggi swasta, maka kita harus meluruskan,” tegasnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Tinggi Komisi X DPR di Universitas Riau (UNRI), Pekanbaru, Riau (9/4/2026).
Dia menambahkan, PTN itu seharusnya didorong untuk meningkatkan mutu dan penelitian, sementara PTS untuk mendorong aksesibilitas.
Selain masalah jalur penerimaan mahasiswa baru, ia juga menyoroti variabel waktu pendaftaran PTN yang seringkali molor hingga bulan Juli atau Agustus. Hal ini dinilai menutup peluang PTS untuk mendapatkan calon mahasiswa baru secara proporsional.
Baca: Kebijakan PTN-BH membuat PTN jadi industri kursus massal
“Waktu itu juga dianggap PTN terlalu panjang, bahkan sampai Juli, sebagian konon katanya sampai Agustus. Nah, ini memberikan peluang PTS semakin sempit,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Fikri memberikan peringatan (warning) terkait tumpang tindih program studi (prodi) antara kementerian.
Ia melihat adanya kemiripan prodi antara institusi di bawah Kemendikdasmen-Ristek, Kementerian Agama, hingga Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL) yang justru saling bersaing dengan PTS.
“Ini peringatan buat mereka untuk harus diatur prodinya supaya saling mendukung. Mungkin nanti PTS tertentu unggulnya di bidang apa, PTS lain unggul di bidang apa, sehingga tidak saling berhimpitan atau beririsan,” jelas legislator Dapil Jateng IX tersebut.
Leave a Reply