7cloud.asia – Setelah menuai kritik, akhirnya Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara lebih dari 500 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pulau Jawa dan wilayah Indonesia bagian timur.
BGN menyebut, langkah ini dilakukan demi menjaga kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga, menyusul serangkaian keracunan massal yang mengakibatkan puluhan ribu siswa penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG).
Jika dirinci, SPPG yang ditutup sementara antara lain terdiri 362 SPPG di Wilayah II (Pulau Jawa). Dilansir Antaranews.com, dalam periode 6–10 April saja, ada tambahan 41 dapur SPPG yang harus berhenti sementara.
Sementara itu, di Wilayah III (Indonesia timur), sebanyak 165 dari sekitar 4.300 SPPG juga mengalami nasib serupa.
Baca: Pimpinan Komisi IX DPR desak BGN tutup permanen SPPG yang memicu keracunan massal
Jumlah SPPG yang ditutup sementara memang cukup banyak. Tetapi menurut BGN, langkah ini justru menunjukkan keseriusan BGN dalam melkukan pengawasan program MBG.
Namun, BGN tidak menjelaskan berapa lama penutupan ini dilakukan dan apa yang akan dilakukan setelahnya.
Masalah yang ditemukan
Penutupan sementara ratusan SPPG ini disebabkan berbagai alasan teknis. Temuan di lapangan cukup beragam, dan sebagian cukup krusial seperti tidak adanya pengawas gizi dan keuangan, menu yang dinilai tidak layak konsumsi dan dugaan gangguan pencernaan di beberapa daerah.
Masalah manajemen operasional juga jadi alasan, di mana dapur masih dalam proses renovasi, belum memiliki standar sanitasi (SLHS), tidak tersedia instalasi pengolahan limbah (IPAL).
Semua temuan di atas menjadi indikator bahwa kualitas layanan SPPG yang bersangkutan belum memenuhi standar yang ditetapkan BGN.
Baca: Keracunan massal program MBG akibat kejar kuantitas semata
BGN menyebut hal ini sebagai langkah “rem darurat” agar kualitas tetap terjaga. Setiap SPPG yang ditangguhkan wajib melakukan pembenahan sebelum kembali beroperasi. Mulai dari perbaikan fasilitas hingga memastikan sistem pengawasan berjalan optimal.
Program MBG bukan hanya soal kenyang, tapi juga soal kesehatan jangka panjang. Karena itu, standar keamanan pangan jadi hal yang tidak bisa ditawar.
Dengan evaluasi dan perbaikan yang terus dilakukan, harapannya program ini bisa kembali berjalan lebih baik—lebih aman, lebih sehat, dan lebih berdampak.
Namun sejumlah kalangan dan pemerhati kebijakan publik/pendidikan menilai, penangguhan sementara ini tidak cukup untuk menyelesaikan sederet masalah dalam pelaksanaan MBG.
Mereka mendesak agar program MBG dihentikan sementara sambil dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang banyak menyedot keuangan negara ini.
Leave a Reply