7cloud.asia – Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024.
PDI Perjuangan (PDIP) disebut akan memimpin usulan hak angket terkait penggunaan hak angket terkait penyelenggaraan Pilpres 2024 ini.
Ganjar menilai, hak angket DPR bisa jadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban para penyelenggara pemilu ihwal dugaan pelaksanaan Pilpres 2024.
Ganjar menyebut pelaksanaan Pilpres 2024 sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Baca: Paslon 01 dan 03 jalin komunikasi untuk sikapi kecurangan di Pilpres 2024
Oleh sebab itu, mantan gubernur Jawa Tengah ini ingin partai politik pengusung yang ada di DPR RI yaitu PDIP dan PPP untuk mengusulkan hak angket.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi,” ujar Ganjar Senin (19/2/2024) dikutip dari rilis media.
Menanggapi usul Ganjar Pranowo soal penggunaan hak angket terkait Pilpres 2024 di DPR. Mahfud mengatakan bahwa hak angket merupakan tugas DPR.
Dalam hal, ujar Mahfud kepada media, penggunaan hak angket ada di partai-partai pengusung.
Baca: Nilai Pemilu 2024 telah dibajak,masyarakat sipil siap turun ke jalan
Pasangan Ganjar-Mahfud sendiri didukung oleh PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura. Namun, hanya PDI Perjuangan dan PPP yang menempatkan wakilnya di DPR.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga menyambut baik usulan Ganjar ini. Ia menyebut partai di Koalisi Perubahan, yakni PKB, NasDem, dan PKS, akan siap bekerja sama.
“Gini, ketika kita mendengar akan melakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, Fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar.
“Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan, Partai NasDem, PKB, PKS, akan siap untuk bersama-sama,” kata Anies di Yusuf Building Law Firm, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024) sperti dikutip detik.com.
Baca: Forum relawan Ganjar dan Anies gelar aksi bersama protes hasil Pilpres 2024
Leave a Reply