7cloud.asia – Komisi X DPR yang membidangi pendidikan melakukan kunjungan kerja spesifik ke Makassar, Sulawesi Selatan, untuk mengevaluasi secara menyeluruh tahapan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) di wilayah tersebut.
Dalam pertemuan bersama pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) di wilayah tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani menekankan pentingnya menjaga kemurnian hasil seleksi dan menghilangkan ketimpangan antarlembaga pendidikan.
Berdasarkan laporan dari Rektor UNM, Unhas, UMI, Universitas Muhammadiyah Makassar, dan UIM, tahapan pelaksanaan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) yang telah berlangsung sejak awal tahun dinilai berjalan sesuai harapan.
“Tahapan pertama kemarin yang dimulai dari bulan Januari sampai Maret yaitu SNBP, itu alhamdulillah menurut laporan dari para Rektor, tadi ada Rektor UNM, ada Rektor UNHAS, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Islam Makassar itu berjalan lancar sesuai target,” ujarnya dikutip Parlementaria Jumat (10/4/2026).
Baca: Kebijakan PTN-BH membuat PTN jadi industri kursus massal
Memasuki tahapan seleksi jalur tes dan jalur mandiri, Politisi PKB ini memberikan peringatan keras terhadap potensi kecurangan dalam proses SPMB ini.
Ia menyoroti fenomena viral mengenai perjokian dan isu integritas nilai rapor yang sering dimodifikasi demi meloloskan siswa dalam jalur prestasi yang mengurangi kemurnian hasil tes dari SNBP.
Dia meminta SMA/SMK untuk tidak melakukan kecurangan dengan melakukan permainan terhadap nilai-nilai rapor.
“Kemudian yang kedua, usul jalur SNBP, tidak boleh ada lagi modifikasi nilai rapor. Nah, ini masih kita temukan. Alhamdulillah di Makassar dan di Unhas sudah mengantisipasi langkah-langkahnya, termasuk UNM juga sudah mengantisipasi hal-hal tersebut,” ujarnya.
Baca: Pembatasan kuota mahasiswa baru di PTN menjadi harapan keberlangsungan PTS
Lalu juga menambahkan catatan terkait masalah SPMB di Universitas Indonesia di mana ketika sudah diumumkan lulus, tapi tiba-tiba di ralat kembali menjadi tidak lulus. Ia memberikan catatan integritas proses administrasi terhadap kampus.
Salah satu poin krusial dalam kunjungan ini adalah menyerap aspirasi mengenai ketimpangan antara PTN dan PTS.
Lalu Hadrian meminta Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IX untuk lebih proaktif dalam mengatur ritme waktu penerimaan mahasiswa baru agar PTS mendapatkan ruang yang cukup untuk menjaring calon mahasiswa.
Komisi X juga ingin memastikan bahwa kesetaraan antara PTN dan PTS atau ketimpangan antara PTN dan PTS selama ini yang menjadi isu, tidak terjadi di Sulawesi Selatan.
Nah, kami ingin memastikan itu sehingga LLDikti, kami berharap LLDikti di wilayah IX yang ada di sini untuk membangun sinergi, membangun kolaborasi dengan PTN yang ada dalam rangka menciptakan harmonisasi antara PTN dan PTS,” jelasnya.
Baca: Tak seharusnya perguruan tinggi bersaing secara kuantitas
Leave a Reply