7cloud.asia – Sekitar 400 orang dari berbagai elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Bawaslu RI Jl Thamrin Jakarta, Senin (19/2/2024). Dalam orasinya mereka menolak hasil Pilpres 2024 yang dinilai penuh kecurangan dan rekayasa.
Forum Komunikasi Relawan, Mahasiswa dan Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, menyebut telah terjadi kecurangan yang terstruktur, masif dan sistematis di plaksanaan Pilpres 2024.
Dari pantauan 7cloud.asia, massa merupakan gabungan dari pendukung Paslon 01 dan Paslon 03 serta elemen masyarakat sipil.
Tampak di tengah-tengah massa, sejumlah mantan aktivis 98 dan mahasiswa. Bahkan tidak sedikit peserta paruh baya yang ikut aksi ini.
Baca: Jokowi bajak Pemilu 2024, masyarakat sipil siap bergerak
Dalam aksinya massa mengusung poster bertuliskan “Democracy is Dead”. “Pemilu 2024 Curang Rakyat Tidak Percaya” dan “Bawaslu Mandul”
Aksi unjuk rasa dimulai dari patung kuda lalu, massa yang mengenakan baju hitam sebagai simbol berkabung lalu melakukan longmarch ke Gedung Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Jakarta.
Massa menilai kecurangan Pilpres 2024 sudah dimulai sejak skandal Putusan MK no 90 th. 2023.
Di mana, Ketua MK Anwar Usman yang adalah paman dari cawapres 02 sudah diputus melanggar kode etik berat.
Baca: Forum Komunikasi Purnawirawan desak pemakzulan Jokowi
“Skandal MK di ujung pemerintahan Joko Widodo ini menjadi pengkhianatan terhadap konstitusi,” demikian koordinator aksi dalam orasinya di depan Kantor Bawaslu.
Massa juga menilai, hukum telah digunakan sebagai alat politik, yakni untuk menyandera tokoh-tokoh politik supaya mendukung pasangan calon tertentu.
Langkah ini tak hanya menciderai demokrasi, tetapi juga tindakan yang merusak sistem hukum dan menghalang penegakan hukum.
Terakhir, massa menyoroti KPU yang menerima pendaftaran cawapres 02 tanpa terlebih dahulu melakukan revisi atau perubahan atas Peraturan KPU yang mensyaratkan umur minimal capres dan cawapres adalah 40 tahun.
Baca: Bawaslu temukan ribuan pelanggaran di Pemilu 2024
Langkah KPU ini adalah pelanggaran etika, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga sudah memutus Komisioner KPU bersalah.
Kondisi ini diperburuk dengan sikap cawe-cawe Presiden Jokowi terhadap penyelenggaraan Pilpres 2024.
Jokowi yang secara terbuka mengarahkan aparat untuk mendukung PASLON 02 merupakan penodaan terhadap Demokrasi di Indonesia.
Bahkan, Jokowi turun langsung ke daerah-daerah untuk menyalurkan bantuan sosial menjelang dilangsungkannya Pilpres 2024.
Baca: PDI Perjuangan bentuk tim khusus untuk kumpulkan kecurangan di Pilpres 2024
Semua fakta ini menguatkan dugaan ketidaknetralan Jokowi sebagai kepala negara dan telah terjadi kecurangan yang masif dan terstruktur.
Atas semua fakta ini, massa menyatakan menolak hasil Pilpres 2024 dan menuntut dilakukan pemungutan suara ulang dengan mendiskualifikasi cawapres 02 dari Pilpres 2024.
Aksi berlangsung damai, meski demikian polisi menyiagakan lebih dari 1000 aparat untuk mengamankan jalannya demontrasi.
Leave a Reply