7cloud.asia – Koalisi Masyarakat Sipil yang beranggotakan sejumlah organisasi mendesak KPK untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan dugaan korupsi Pembelian Pesawat Mirage 2000-5 yang melibatkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Subianto.
Dalam pernyataan tertulis yang diterima Sabtu (10/2/2024) Koalisi Sipil yang antara lain beranggotakan Imparsial, Kontras, ICW, Masyarakat Transparansi Internasional, YLBHI, ICEL, Migran Care mengutip berita yang terbit di msn.com.
Kabar itu pertama kali dihembuskan oleh media asing, Meta Nex dalam artikel bertajuk “Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation” pada Jumat, 9 Februari 2024.
Berita ini disebarluaskan oleh msn.com, sebuah portal web news aggregator (pengumpul berita) berafiliasi dengan Microsoft. Namun sehari kemudian berita ini menghilang dari layar.
Baca: Komisi Antikorupsi Uni Eropa dikabarkan sedang selidiki Prabowo
Dalam laman yang pada saat siaran pers ini ditulis, telah mengalami penapisan (DNS filtering), disebutkan adanya proses penyelidikan oleh Badan Antikorupsi Uni Eropa (GRECO) terhadap kontrak pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas antara Indonesia dengan Qatar.
Kesepakatan kontrak pembelian Mirage ini melibatkan broker dari Ceko bernama Excalibur International dan seorang mantan Pilot Angkatan Udara dari Perancis bernama Habib Boukharouba.
Pemberitaan itu juga menyebutkan indikasi harga Mirage 2000-5 yang direkayasa, mengingat usia pesawat yang sangat tua, lebih dari 20 tahun, Indonesia harus mengeluarkan dana sebesar 66juta dolar AS per unit.
Dari 12 unit pesawat Mirage 2000-5 yang dibeli, maka anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah Indonesia mencapai 792 juta dolar.
Baca: Mahasiswa tolak politik dinasti dan capres pelanggar HAM
Sementara, harga pasaran pada periode awal produksi dan pemasaran (20 tahun lalu) hanya berkisar antara 23juta hingga 35juta dolar.
Menurut berbagai sumber yang dikutip secara anonymous oleh msn.com, terdapat kesepakatan untuk memberikan kick-back sebesar 7% dari total kontrak, yakni sebesar 55,4 juta dolar yang diduga digunakan untuk keperluan kampanye Prabowo Subianto, sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.
Dengan data ini, koalisi sipil mendesak KPK segera melakukan Penyelidikan-Penyidikan Dugaan Korupsi dan membangun komunikasi dan kerjasama dengan badan-badan antikorupsi internasional, khususnya dari Uni Eropa (GRECO) demi mengusut tuntas skandal pembelian Mirage 2000-5.
Koalisi sipil juga mendesak Bawaslu untuk berkoordinasi dengan PPATK guna mencari informasi dan bukti yang lebih kuat atas indikasi pembayaran sebagian dari kick-back 7% atau 55,4juta dolar kepada Prabowo.
Baca: Bahaya politik dinasti untuk demokrasi
Menanggapi pemberitaan kasus ini Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut informasi tersebut hoaks.
“Itu berita fitnah. Faktanya tidak ada pembelian sama sekali sampai saat ini dan tidak ada di waktu yang akan datang,” ujar Dahnil seperti dikutip Tempo.co.
Sebelumnya dalam sebuah wawancara dengan sebuah stasiun televisi swasta, Dahnil mengatakan Kemenhan menunda rencana pembelian 12 jet tempur Mirage 2000-5. karena kapasitas fiskal yang terbatas.
Menurut Dahnil , penundaan itu diputuskan oleh dua kementerian, yakni Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan.
“Pemerintah telah menunda pembelian jet Mirage karena kapasitas fiskal kami, untuk saat ini, tidak dapat mendukung pembelian,” ujarnya.
Leave a Reply