7cloud.asia – Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menyoroti kuatnya ketimpangan struktural yang membebani perempuan di Indonesia saat ini.
Ketimpangan tersebut mulai dari kesenjangan ekonomi, kekerasan berbasis gender, minimnya keterwakilan politik, hingga dampak krisis iklim yang paling banyak dirasakan kelompok rentan.
Sorotan itu mengemuka dalam Forum Konsolidasi Nasional Perempuan yang digelar KPI sebagai rangkaian menuju Kongres Nasional VI di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Kamis (09/04/2026).
Forum bertema “Perempuan Memimpin Keadilan Transformatif dan Ekologis” ini menjadi ruang konsolidasi gerakan perempuan untuk mendesak perubahan kebijakan yang lebih berpihak.
Baca: Kasus Kekerasan Berbasis Gender Tahun 2025 Palng Tinggi
Ketua KPI, Mike Verawati Tangka, menegaskan perempuan tidak boleh lagi diposisikan sebagai kelompok pinggiran dalam pembangunan.
“Hari ini kita memulai konsolidasi sebagai bagian dari mandat organisasi untuk memperkuat arah gerakan ke depan. Ada lima isu utama yang dibahas, mulai dari demokrasi, perlindungan perempuan, hingga isu lingkungan dan perubahan iklim,” tegas Mike.
Menurut dia, Kongres Nasional VI bukan sekadar agenda organisasi, tetapi momentum memperkuat gerakan perempuan agar lebih berdaya dalam memengaruhi kebijakan publik.
KPI menilai ketidakadilan terhadap perempuan masih nyata. Kesenjangan upah, terbatasnya akses terhadap tanah, modal, dan perlindungan sosial masih menjadi persoalan utama.
Baca: Memperjuangkan Kesetaraan Gender Dalam Aksi Iklim Global
Terutama bagi perempuan pekerja informal, perempuan adat, perempuan pesisir, dan kelompok rentan lainnya.
Di sisi lain, kekerasan berbasis gender dinilai semakin kompleks, termasuk di ruang digital. Lemahnya perlindungan korban dan belum optimalnya kebijakan responsif gender disebut memperburuk situasi.
KPI juga menyoroti rendahnya keterwakilan perempuan di ruang politik. Hingga periode 2024–2029, keterwakilan perempuan tercatat baru sekitar 22 persen di DPR RI dan 16 persen di DPRD provinsi.
Angka itu dinilai menunjukkan demokrasi Indonesia belum sepenuhnya memberi ruang setara bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.
Baca: Pemkab Berau Dorong Peran Perempuan Cegah Kerusakan Hutan Mangrove
Sementara perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Arifatul dalam sambutannya mengatakan tantangan yang dihadapi perempuan semakin berat di tengah situasi sosial dan politik yang kian kompleks.
“Tantangan perempuan yang semakin berat dan rumit di tengah isu-isu yang marak terjadi, mendorong kita untuk terus saling bekerja sama antar jaringan dan organisasi masyarakat lain. Karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” jelas Arifatul.
Selain persoalan ekonomi dan politik, KPI juga menyoroti dampak krisis iklim dan transisi energi yang dinilai belum berperspektif gender.
Perempuan di wilayah pedesaan, pesisir, dan komunitas adat kerap menjadi kelompok paling terdampak saat terjadi relokasi, krisis pangan, hingga kerusakan lingkungan.
Padahal, menurut KPI, perempuan memiliki pengetahuan lokal dan peran penting dalam menjaga keberlanjutan ekologi.
Baca: Program MBG Berisiko Menggerus Pendapatan Perempuan
Melalui forum ini, KPI merumuskan sejumlah rekomendasi, antara lain perluasan jaminan sosial yang inklusif, penguatan perlindungan korban kekerasan, penerapan afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan, perlindungan ruang sipil, serta pelibatan perempuan secara bermakna dalam agenda transisi energi.
KPI juga mendesak negara menghentikan model pembangunan yang meminggirkan perempuan dan komunitas lokal, serta memastikan kebijakan publik berbasis riset, pengalaman komunitas, dan prinsip keadilan sosial.
Dia berharap forum ini menjadi momentum konsolidasi gerakan perempuan untuk menagih negara agar lebih serius menghapus ketimpangan dan menjamin perempuan sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar pelengkap kebijakan.
Leave a Reply