7cloud.asia – Tulisan ini soal banyaknya anggota mayarakat yang terjebak dalam pinjaman online.
Seperti seorang warganet di akun media sosialnya, banyak petani di desanya menjual sawahnya dengan harga rendah demi menutup tunggakan pinjol anaknya yang ikut main judi slot.
Terus terang saya miris membaca postingan itu, bagaimana sawah yang menjadi sumber penghidupan utama harus dijual untuk menutup utang pinjol.
Pinjol menjadi masalah serius pada di era digital dan modern sekarang ini. Fenomena pesatnya pertumbuhan pinjol tak lepas dari perkembangan tknologi,digawai tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.
Sayangnya kemajuan ini tidak disertai dengan peningkatan literasi digital dan pemahaman pengelolaan keuangan di kalangan remaja.
Baca: OJK akan atur bunga maksimum pinjol
Memandang hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurniawati menilai perlu dilakukannya peningkatan literasi digital dan keuangan secara masif dan terstrukur.
Pasalnya pola hidup perilaku anak muda saat ini menurutnya cenderung memiliki keinginan yang besar untuk memiliki sesuatu secara instan melihat mudahnya akses tanpa batas yang ditawarkan dan dimiliki dalam sebuah genggaman gawai.
“Banyak remaja yang sangat akrab dengan digital, gadget itu mereka pintar menggunakannya tapi juga harus disertai dengan peningkatan literasi keuangannya agar mereka tidak mudah untuk menerima tawaran yang to good to be true,” jelas Indah usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kota Tangerang Selatan, provinsi Banten, Rabu (31/1/2024).
Menurut Indah, literasi keuangan yang bukan hanya paham menggunakan, tapi bagaimana memanfaatkan seluruh tawaran itu untuk hal yang perlu saja dan tetap dalam prinsip utamakan kebutuhan bukan keinginan.
Baca: Ganjar sebut sejahterakan buruh tak hanya soal upah tinggi
Terhadap fenomena pinjol di kalangan pelajar itu pun Politisi fraksi PDI-Perjuangan tersebut menekankan pentingnya peran orangtua.
Orang tua, ujarnya, harus mengingatkan dan menjaga anak-anaknya agar tidak mudah terpengaruh dengan tawaran yang seolah-olah cepat dan gampang namun pada akhirnya dapat membuat penderitaan.
“Di samping peran pemerintah juga tentu perlu membuat regulator yang lebih ketat lagi, agar data itu tidak mudah diakses, diterima, bahkan disebarkan sehingga akses penawaran terhadap pinjol ilegal lebih sulit, tegasnya.
Ia mengingatkan warga hanya meminjam pinjol yang legal dan logis syarat dan bunga yang diterapkan.
Baca: Alasan perusahaan tolak fresh graduate yang terjerat utang
“Legal artinya apabila ada tawaran yang pertama bisa dikonfirimasi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian logis itu adalah sesuatu yang memang tidak wajar, jangan diikuti sebaiknya diabaikan,” tandas Indah.
Oleh karenanya Indah mendorong Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebagai Bank Peserta Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat lebih berinovasi dan maju dalam merekrut lembaga donor (pendanaan).
OJK, LPS maupun BI harus ketat mengawasi BPR untuk berkembang dalam menyalurkan kredit kepada mereka para debitur yang tepat.
Pasalnya, bank umum punya mekanisme untuk memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan.
“Perlu transformasi digital yang memperhatikan prinsip governancy dan prudent ,” imbuhnya.
Leave a Reply