7cloud.asia – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mendesak pada menteri-menteri Kabinet Indonesia maju yang masih setia pada demokrasi dan konstitusi untuk mundur dari jabatannya.
Hal ini diungkapkan oleh Usman Hamid di sela-sela seminar Seret Penculik ke Penjara bukan ke Istana yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (24/01/2024).
“Saya terbuka minta Sri Mulyani (Menteri Keuangan) mundur, minta Teten (Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) juga mundur dari kabinet jika masih konsisten menjunjung demokrasi,” tegas Usman.
Menurutnya, Jokowi sebagai presiden telah merusak nilai-nilai demokrasi dan reformasi’98 yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata.
Baca: Sri Mulyani dan Basuki dikabarkan akan mundur dari kabinet
Seperti yang terjadi saat ini. Menurut Usman, pesta demokrasi yang sedang berlangsung saat ini sebenarnya tidak menjadi pesta, tetapi bisa menjadi bencana.
Karena penyelenggara negara yang seharusnya netral justru telah melakukan intervensi dengan mengambil langkah-langkah keberpihakan terhadap salah satu kontestan pemilu.
“Kita punya pemimpin yang curang, pemimpin yang membawa banyak konflik kepentingan. Dan mungkin sudah saatnya dimakzulkan sebagaimana para ahli hukum tata negara menyampaikan,” katanya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju berencana mundur dari jabatannya.
Hal ini diungkap ekonom senior Faisal Basri dalam sebuah acara diskusi di Jakarta baru-baru ini.
Baca: Mahfud MD akan mundur dari jabatannya
Faisal Basri menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah menteri yang secara moral paling siap untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju.
Selain Sri Mulyani, Faisal juga menyebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju.
Menurut Faisal, menteri dari kalangan teknokrat itu siap mundur karena perkembangan politik terkini yakni dukungan Presiden ke salah satu paslon di pilpres 2024.
Reporter: Nurakhmayani
Leave a Reply