7cloud.asia – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Aktivis Lintas Generasi Tegak Lurus Reformasi ’98 menagih janji pemerintah Joko Widodo untuk melaksanakan pengadilan HAM ad hoc terhadap Prabowo Subianto terkait hilangnya 13 aktivis.
Hal ini diungkapkan oleh Aktivis Lintas Generasi Tegak Lurus Reformasi ’98 dalam seminar Seret Penculik ke Penjara bukan ke Istana yang berlangsung di Jakarta pada Rabu (24/01/2024).
Dalam seminar ini dihadiri oleh ketua umum Barikade 98,Benny Ramdani, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti.
Selain itu hadir pula Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) non aktif, Melky Sedek Huang, Koordinator Kawan ’98, Sardo Hutauruk
“Proses yudisial yang rumit dan panjang berkaitan dengan kasus HAM berat ini belum memberikan keadilan bagi korban dan keluarga korban,” jelas Benny Ramdani.
Baca: Budiman adalah contoh aktivis yang rusak moralnya
Menurut mereka, Prabowo dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas penculikan aktivis 1998. Mantan menantu Presiden Soeharto tersebut dianggap salah menafsirkan perintah komando.
Dalam sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang diketuai Jenderal Subagyo HS, Prabowo dinyatakan bersalah dan dipecat dari jabatan Panglima Komando Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad).
Kini Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai Presiden RI periode 2024-2029 bersama calon wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi merestui putranya untuk maju menjadi calon wakil presiden. Padahal Jokowi mengakui ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang hingga kini masih belum terselesaikan.
Sementara Sardo Hutauruk menjelaskan pemerintah Jokowi memang sengaja memberi impunitas terhadap pelanggar HAM.
Baca: Aktivis 98 gugat pencalonan Gibran Rakabuming sebagai cawapres
Hal ini tampak saat Jokowi memutuskan mengangkat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan pada 2019 lalu.
“Pemerintah sendiri yang memberi impunitas terhadap pelanggar HAM,” kata Sardo.
Senada dengan Sardo, Usman Hamid mengatakan selama pemerintahannya, Jokowi telah merusak nilai-nilai demokrasi.
Usman menjelaskan penyelenggara negara telah mengintervensi dan berpihak terhadap salah satu kontestan capres.
“Anaknya dipaksakan menjadi calon wakil presiden dan menteri pertahanan yang punya banyak rekam jejak bermasalah juga diperjuangkan untuk dimenangkan. Ditambah dengan keraguan masyarakat terhadap netralitas MK, KPU, bawaslu, kami ragu ini akan menjadi pemilu yang jujur dan adil. Mungkin ini akan menjadi pemilu curang yang pertama setelah reformasi,” papar Usman.
Baca: Suciwati kecewa kasus pembunuhan suaminya tak diungkap
Sementara itu, Melky Sedek Huang menjelaskan berbagai tindakan represif yang dilakukan aparat telah membungkam suara-suara mahasiswa yang kritis.
“Kondisi saat ini luar biasa problematik. Karena bagi saya ini tak ayal seperti orde baru. Kalao Pak Harto (Soeharto) orde baru, nah ini orde paling baru. Karena ancamannya jadi makin parah,” terangnya.
Melky menjelaskan Jokowi sengaja menempatkan TNI di jabatan sipil. Selain itu, pemerinah sekarang secara terang-terangan dipakai untuk melanggengkan kekuasaan.
Karena itu, Aktivs Lintas Generasi Tegak Lurus Reformasi ’98 juga menuntut pemerintah Jokowi untuk mereformasi sistem pemilihan umum.
Hal ini agar para terduga pelaku pelanggar HAM berat dan para koruptor tidak memberikan ruang lagi untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden Indonesia di pemilihan umum berikutnya.
“Kita bukan merawat dendam, tetapi kita melawan lupa,” tegas Melky.
Reporter: Nurakhmayani
Leave a Reply