7cloud.asia – Sebanyak 15 organisasi lingkungan menyayangkan keadilan iklim tidak menjadi tema khusus dalam debat capres ke-4 yang akan digelar padaMinggu (21/1/2024) besok.
Mengingat pentingnya forum debat para kandidat untuk menyebarluaskan gagasan para kandidat terkait keadilan iklim, 15 organisasi ini mendesak KPU untuk memasukkan keadilan iklim menjadi tema khusus dalam debat Capres.
Meminta kepada panelis untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait keadilan iklim agar isu ini menjadi perhatian bersama.
Dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, organisasi lingkungan itu menyoroti minimnya regulasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan iklim terarusutamakan dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.
Baca: Organisasi masyarakat sipil sayangkan isu keadilan iklim tak disinggung di debat capres
Masih banyak peraturan yang tumpang-tindih dan belum menjadi jawaban terhadap kerusakan lingkungan.
“Pemerintah dan pelaku usaha dinilai masih mengutamakan kegiatan padat karbon, dan minim dukungan terhadap adaptasi,” demikian pernyataan itu.
Para kandidat harus menunjukkan komitmen untuk mewujudkan keadilan iklim, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kebijakan yang menempatkan keadilan iklim sebagai inti.
Prinsip-prinsip keadilan iklim perlu diarusutamakan dan dimandatkan oleh suatu regulasi yang mendorong distribusi akses dan kelola sumber daya.
“Sayangnya ini belum menjadi fokus kebijakan dalam visi-misi para kandidat,” ujar Syaharani, Peneliti ICEL.
Baca: Apa itu carbon capture storage yang salah waktu
Ia menegaskan, kebijakan yang berlandaskan keadilan iklim harus menjadi tawaran solusi menangani perubahan iklim guna mencegah pembuatan kebijakan iklim yang bersifat parsial, mengingat perubahan iklim adalah masalah struktural.
Syaharani menambahkan pentingnya Undang-Undang Keadilan Iklim untuk dapat membantu pengambil kebijakan untuk melihat dan mewujudkan prakondisi serta pendukung utama solusi krisis iklim secara berkeadilan.
Ia antara lain menyebut UU Keadilan iklim untuk menjamin akses informasi, akses partisipasi, pengakuan dan perlindungan masyarakat rentan.
UU Keadilan Iklim, lanjutnya akan memberi penguatan bagi penegakan hukum, serta distribusi manfaat di skala lokal.
Baca: Mengintip penerapan pajak karbon di India
Kepada Kandidat Capres dan Cawapres, 15 organisasi lingkungan ini mendesak agar meenyatakan gagasan dan rancangan kebijakan dan/atau program terkait keadilan iklim dalam debat debat Capres dan Cawapres besok.
Para capres juga diminta menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penegakan hukum lingkungan hidup.
Hingga saat ini, masih banyak industri dan korporasi yang belum patuh terhadap ketentuan perlindungan lingkungan hidup serta belum memiliki rencana penanganan perubahan iklim dalam praktik usahanya.
“Para kandidat perlu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penegakan hukum kepada entitas yang merusak lingkungan dan tidak mengkriminalisasikan pejuang lingkungan hidup,” pungkas Syahrani.
Baca: Indonesia masih mengkaji penerapan pajak karbon
Leave a Reply