7cloud.asia – Serangan militer Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran, tak hanya mengakibatkan lonjakan harga minyak tetapi juga memicu kenaikan harga plastik.
Pedagang melaporkan harga kemasan plastik sekali pakai, di antaranya plastik kresek dan gelas plastik, naik hingga Rp8.000 per bungkus. Kenaikan yang dipicu oleh terganggunya rantai pasok bahan baku plastik ini tercatat sudah mulai dirasakan sejak sebelum periode Lebaran.
Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia, Ibar Akbar menilai bahwa krisis ini bukanlah hal yang mengejutkan.
Menurutnya, gangguan terhadap rantai pasok plastik dan industri petrokimia adalah konsekuensi dari pembangunan ekonomi berorientasi bahan bakar fosil yang sudah lama diprediksi.
Para pelaku industri dan pemimpin dunia sudah sama-sama mengetahui bahwa ketergantungan pada minyak bumi dan plastik sekali pakai sebagai turunannya, adalah bom waktu yang dapat menghancurkan kita semua.
”Kini, risiko itu menjadi nyata ketika konflik global langsung memukul rantai pasok plastik,” tegasnya.
Baca: Krisis energi akibat perang harus jadi momentum transisi ke energi bersih
Krisis plastik dapat merugikan masyarakat karena berpotensi mendorong harga makanan, minuman, dan kebutuhan harian lain yang bergantung pada kemasan plastik.
Padahal, permintaan atas sistem guna ulang produk-produk rumah tangga sudah banyak disuarakan oleh konsumen selama ini.
Survei Greenpeace Indonesia pada tahun 2021 menunjukkan bahwa hampir 70 persen responden telah bersedia beralih ke produk dengan sistem isi ulang (refill) dan guna ulang (reuse).
Sayangnya, keengganan industri dan pemerintah untuk berinvestasi pada solusi hijau memaksa konsumen terjebak dalam krisis plastik global yang terjadi saat ini.
Masyarakat, yang seharusnya terbebas dari beban rantai pasok industri nan rapuh, mesti ikut menanggung kerugian akibat ketergantungan terhadap plastik yang dirawat oleh industri dan pemerintah.
Menurut Ibar, industri dan pemerintah tidak boleh puas dengan sekadar memberikan peringatan kenaikan harga pada konsumen.
“Ini adalah saatnya untuk mengambil langkah nyata dengan berinvestasi ke alternatif-alternatif terbarukan,“ tandasnya.
Dia menegaskan, kondisi ini seharusnya menjadi momentum untuk mengimplementasikan pelarangan dan pembatasan kemasan plastik sekali pakai secara penuh.
Pemerintah sudah memiliki modal Permen LHK nomor 75 tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen untuk melakukan pelarangan, khususnya kemasan saset yang sangat sulit untuk didaur ulang, dan mendorong tanggung jawab penuh produsen atas kemasannya.
Selain itu, investasi ke sistem guna ulang juga perlu didorong. Keberadaan infrastruktur sistem guna ulang domestik tidak hanya dapat menyelesaikan masalah kelebihan muatan sampah.
Baca: Serangan AS-Israel ke Iran memicu bencana lingkungan
Menurut Ibar infrastruktur guna ulang juga dapat membuka lapangan kerja, menjaga stabilitas rantai pasok, dan membangun kemandirian dari disrupsi komoditas global.
Krisis ini menunjukkan rapuhnya ketahanan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada bahan bakar fosil dan industri turunannya. Saat para elit menciptakan perang, masyarakat sipil lah yang dipaksa menanggung bebannya.
Kita bisa melihat bagaimana ketergantungan terhadap bahan bakar fosil telah menciptakan konflik berkepanjangan di berbagai belahan bumi dalam beberapa dekade terakhir.
Indonesia sendiri perlu melepaskan diri dari ketergantungan bahan bakar fosil, karena industri ekstraktif dan turunannya sudah terbukti tidak relevan untuk menopang ekonomi negara yang berkelanjutan.
Momentum ini harus menjadi titik balik untuk kurangi plastik sekali pakai, dorong sistem guna ulang, dan percepat transisi untuk keluar dari ketergantungan bahan bakar fosil.
“Jika tidak sekarang, kita akan terus terkunci pada jebakan bahan bakar fosil, serta sulit bertransisi ke pilihan alternatif dan terbarukan,“ pungkasnya.
Leave a Reply