7cloud.asia – Operasional Satuan Pelayanan Penyediaan Gizi atau SPPG Pondok Kelapa II untuk sementara dihentikan menyusul peristiwa keracunan massal yang dialami puluhan siswa di empat sekolah yang dilayani SPPG tersebut.
Penghentian operasional SPPG Pondok Kelapa II dilakukan demi kepentingan evaluasi terkait peristiwa keracunan massal tersebut.
Badan Gizi Nasional (BGN) juga tengah menyiapkan langkah lanjutan, termasuk mencari alternatif penyedia layanan agar pelaksanaan program MBG di sekolah penerima manfaat lainnya tetap berjalan.
BGN dilaporkan telah berkoordinasi dengan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur untuk melakukan pelacakan (tracing) guna menelusuri penyebab kejadian. Langkah ini diharapkan dapat memperjelas diagnosis sekaligus menjadi dasar evaluasi lebih lanjut.
Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 72 orang siswa dari SMA Negeri 91, SDN Pondok Kelapa 01, SDN Pondok Kelapa 07, dan SDN Pondok Kelapa 09 harus dilarikan ke rumah sakit diduga akibat keracunan massal akibat menu MBG.
Baca: Keracunan massal MBG, akibat penuhi kuantitas semata
Para siswa yang menjadi korban dirawat di tiga rumah sakit, yaitu RSKD Duren Sawit, RS Pondok Kopi, dan RS Harum di Jakarta Timur.
“Kami bergerak cepat untuk memastikan kondisi para siswa yang terdampak segera tertangani dengan baik. Ada beberapa yang sempat datang, tetapi tidak perlu dirawat dan sudah diperbolehkan pulang,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung usai menjenguk para korban di RSKD Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Sabtu (4/4/2026).
Pramono mengatakan, pihaknya terus mendukung proses penanganan, baik dari sisi pelayanan kesehatan maupun koordinasi lintas instansi.
“Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas utama. Pemprov DKI Jakarta akan terus mengawal penanganan ini secara serius, memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal, serta berkoordinasi erat dengan pihak terkait agar langkah penanganan dan evaluasi dapat dilakukan secara menyeluruh,” ujarnya.
Pramono Anung memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan penanganan kesehatan secara cepat dan optimal kepada seluruh siswa terdampak.
Baca: Guru honorer ikut ajukan judicial review pengguanaan anggaran pendidikan untuk MBG
Pemprov DKI Jakarta terus memantau perkembangan kondisi para siswa, baik yang masih menjalani perawatan inap maupun observasi, guna memastikan seluruh penanganan berjalan maksimal hingga mereka pulih.
“Gejala yang dialami umumnya meliputi demam, mual, muntah, dan diare. Namun, saat ini kondisi para pasien relatif stabil. Kami berharap proses pemulihan dapat berlangsung dalam satu hingga dua hari ke depan sehingga anak-anak dapat kembali beraktivitas,” ucapnya.
Selain memastikan layanan kesehatan, Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait langkah penanganan lanjutan. Berdasarkan arahan BGN, seluruh biaya pengobatan dan pemulihan korban akan ditanggung sepenuhnya oleh BGN.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional. Fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh siswa tertangani dengan baik dan keluarga tidak dibebani persoalan biaya pengobatan,” tandas Gubernur Pramono.
Pramono menegaskan dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap program MBG sebagai kebijakan pemerintah pusat, dengan catatan pengawasan dan evaluasi terus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang.
“MBG merupakan kebijakan pemerintah pusat dan kami sepenuhnya mendukung pelaksanaannya. Kehadiran kami di sini untuk memastikan anak-anak mendapatkan penanganan terbaik. Kami juga akan melakukan evaluasi agar ke depan pelaksanaan program ini semakin baik dan aman bagi seluruh peserta,” pungkasnya.
Baca: Siswa di Kudus sumbangkan anggaran MBG bagiannya untuk guru
Leave a Reply