7cloud.asia – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI mencatat, Provinsi Riau kembali menjadi wilayah dengan jumlah titik panas (hotspot) tertinggi di Pulau Sumatera.
Data terbaru dari 01 Januari hingga 25 Maret 2026 WIB dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi sebanyak 302 dari total 582 titik panas di seluruh Sumatera berada di Riau.
Data ini dikuatkan dengan informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengenai kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau yang mencapai 2.713,26 hektare dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, terhitung sejak 1 Januari hingga 24 Maret 2026.
Selain itu, kewaspadaan terhadap karhutla juga terlihat dari eskalasi penetapan status dari siaga darurat pada 2025 menjadi tanggap darurat hingga November 2026.
Data BMKG menyebutkan, sebaran titik panas di Riau paling banyak terpantau di Kabupaten Bengkalis dengan 118 titik, diikuti Kabupaten Pelalawan sebanyak 107 titik.
Sementara itu, wilayah lain juga menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, seperti Kabupaten Indragiri Hilir dengan 35 titik, Kota Dumai 23 titik panas.
Baca: Warga Pulau Sumatera diminta waspadai potensi kebakaran lahan
Sementara di Kabupaten Rokan Hilir terdapat 8 titik panas, Kabupaten Indragiri Hulu 7 titik panas, serta masing-masing 2 titik panas di Kabupaten Siak dan Kepulauan Meranti.
Dalam keterangan tertulisnya, WALHI menyebut, titik panas merupakan indikator awal yang menunjukkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), namun tidak seluruhnya dapat langsung dikonfirmasi sebagai kejadian kebakaran di lapangan.
Meski demikian, tingginya jumlah titik panas di Riau saat ini menunjukkan adanya peningkatan risiko dan indikasi awal terjadinya karhutla di sejumlah wilayah, yang berpotensi berkembang menjadi kondisi darurat apabila tidak segera ditangani.
Untuk mengonfirmasi hasil analisis BMKG sekaligus mengetahui indikasi adanya titik api di lapangan, WALHI Riau melakukan analisis spasial melalui satelit Aqua dan Terra dengan confidence level di atas 80 persen.
Data WALHI Riau menunjukkan sepanjang 1 Januari hingga 25 Maret 2026 Tercatat 271 titik hotspot, yang tersebar di 8 dari 12 Kabupaten terdiri dari Bengkalis, Pelalawan, Dumai, Siak, Rohil, Inhil, Kampar dan Kep Meranti.
Sebagian besar titik panas tersebut berada di kawasan lahan gambut. Meski demikian, data ini tetap bersifat indikatif berbasis penginderaan jauh dan memerlukan verifikasi langsung (ground check) untuk memastikan kejadian kebakaran secara faktual.
Baca: BMKG ingatkan potensi El Nino pada 2026
Dengan tingkat kepercayaan yang tinggi tersebut, temuan ini sudah cukup menjadi dasar peringatan dini dan respons cepat dalam upaya pencegahan serta penanganan karhutla.
Pada kawasan PBPH, terdeteksi tiga konsesi dengan jumlah titik hotspot terbanyak. Sebanyak 19 titik hotspot berada di area izin PT Sekato Pratama Makmur.
Sementara itu, PT Sumatera Riang Lestari (Distrik Rupat) dan PT Arara Abadi masing-masing terpantau memiliki 8 titik hotspot. Adapun pada kawasan HGU, terdapat tiga konsesi dengan jumlah hotspot tertinggi.
PT Panca Surya Agrindo Sejahtera mencatatkan 36 titik hotspot, diikuti PT Meskom Agro Sarimas dengan 7 titik, serta PT Bumi Reksa Nusasejati dengan 5 titik hotspot.
Banyaknya titik panas yang menjadi indikasi terjadinya karhutla di Riau awal 2026 membuktikan kegagalan pemerintah daerah dalam strategi pencegahan efektif.
Perda No.1 tahun 2019 tentang penanggulangan karhutla sudah mengatur pemantauan lahan gambut, tim respons cepat, dan kolaborasi dengan masyarakat serta pihak swasta, tapi implementasinya lemah menjelang puncak kemarau Agustus 2026.
Baca: Perubahan iklim memaksa tumbuhan lebih sering “berpuasa”
Eko Yunanda, Direktur WALHI Riau menyebutkan kondisi ini bukan sekadar bencana tahunan, melainkan kegagalan sistematis dalam tata kelola lingkungan hidup, khususnya dalam perlindungan ekosistem gambut.
Gambut yang rusak dan tidak direstorasi dengan baik menjadi sumber api yang terus berulang setiap musim kemarau.
“Tanpa kebijakan yang tegas untuk memastikan perlindungan dan restorasi gambut berjalan konsisten, status siaga darurat hanya menjadi respons administratif tanpa menyentuh akar persoalan,” ujar Eko dalam keterangan tertulis yang diterima 7cloud.asia, Minggu (29/3/2026).
Ia juga menyoroti kebakaran di pulau-pulau kecil sebagai ancaman lebih serius daripada di daratan utama, karena dominasi gambut pesisir yang rentan kerusakan permanen.
Hal ini berdampak pada hilangnya vegetasi, percepatan penurunan muka tanah, mempercepat abrasi, intrusi air laut, serta ancaman menurunnya ketersediaan air bersih, dan menyempitnya ruang hidup masyarakat.
Kebakaran berulang tanpa restorasi memadai mengancam keberlanjutan ekologis pulau, bukan hanya kualitas udara.
Leave a Reply